SIGAPLAPOR Bawaslu

Daftar Kajian Awal
Laporan dugaan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati dan walikota, berupa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang telah diterima oleh pengawas, selanjutnya akan dilakukan kajian awal untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel. Apabila belum memenuhi syarat formal dan materiel, selanjutnya akan diberitahukan kepada pelapor
id No Laporan/Temuan Kajian Awal Kategori
3659 002/LP/PL/Kab/27.09/III/2024 memenuhi syarat formil dan materil,
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3658 006/TM/PL/Kab/27.09/IV/2024 bahwa berdasarkan hasil pengawasan, peristiwa tersebut mengandung unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3656 021/LP/PL/RI/00.00/III/2024 Kesimpulan Berdasarkan analisis terhadap syarat formal dan materiel di atas, maka Bawaslu menyimpulkan bahwa: Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel laporan. Terdapat dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan tindak pidana Pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3655 002/LP/PL/Kab/14.11/IV/2024 Berdasarkan analisis terhadap syarat formal dan materiel di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyimpulkan Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3654 003/LP/PL/Kab/10.05/III/2024 1. Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan berupa: a. perbaikan uraian untuk memperjelas memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan dana kampanye. b. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan c. bukti Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga. d. bukti Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); e. bukti Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye. 2. Menyampaikan surat pemberitahuan untuk perbaikan laporan kepada Pelapor paling lambat 1 (satu) hari setelah kajian awal ini selesai.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3653 019/LP/PL/Kab/34.02/IV/2024 Berdasarkan hasil kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel sebagaimana yang diatur di dalam pasal 17 Ayat (1), (2) dan (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, adalah sebagai berikut : 1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, BAwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN menyusun kajian awal terhadap laporan paling lama 2 (dua) hari setelah laporan disampaikan; 2. Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti : a. keterpenuhan syarat formal dan syarat matiriel laporan; dan b. jenis dugaan pelanggaran. 3. Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. nama dan Alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). Berdasarkan kajian dan analisis terhadap syarat formil dan materil, maka Bawaslu Kabupaten Fakfak menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. bahwa laporan yang dilaporkan sesuai dengan tanggal kejadian pada Formulir Model B.1 atas nama Pelapor Chairudin Paweloy Namudat pada tanggal 06 maret 2024, merupakan tanggal kejadian dugaan pelanggaran dan diketahui oleh Pelapor pada tanggal 14 Maret 2024 dan dilaporkan pada Bawaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 20 maret 2024; 2. bahwa sesuai dengan perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, pasal 8 ayat 3 “laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu; 3. bahwa laporan nomor 019/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 atas nama pelapor Chairudin Paweloy Namudat, telah melewati waktu sebagai mana diatur dalam perbawaslu 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, Pasal 8 Ayat (3); Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan diatas terhadap laporan Nomor 019/LP/PL/Kab/34.02/III/2024, tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti kedalam penanganan pelanggaran Pemilu.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3652 007/LP/PL/Kab/13.25/IV/2024 Surat Pemberitahuan Kelengkapan laporan
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3651 006/LP/PL/Kab/13.25/IV/2024 Bahwa laporan tidak memenuhi syarat formal
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3650 004/TM/PL/Kab/13.18/III/2024 BERITA ACARA PLENO PEMBAHASAN TINDAKLANJUT HASIL INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN PEMILU I. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; b. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. c. Perbawaslu Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu II. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan a. Ketua : Ahmad Tabroni b. Anggota : 1. Dede Irawan 2. Supriadi 3. Ivan Sagito 4. Mohamad Saprudin c. Peserta : 1. Budi Taryono 2. Lukmanul Hakim III. Waktu dan Tempat a. Hari : Rabu b. Tanggal : 06 Maret 2024 c. Pukul : 10.00 WIB d. Tempat : Sekretariat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Indramayu IV. Paparan a. Uraian Peristiwa : Berdasarkan keterangan/klarifikasi atau jawaban terkait dengan temuan nomor : 006/REG/TM/PL/KAB/13.18/III/2024 yang disampaikan oleh Cinta Haji dan Inu Danubaya bahwa terdapat anggota PPK Kecamatan Kroya yang menerima imbalan Rp.14.000.000-15.000.000 (Empat Belas sampai Lima Belas juta lima ratus rupiah) yang terdiri dari uang tunai dan amplop sejumlah 210 yang di tiap-tiap amplop berisi Rp. 50.000 dari Cinta Haji dengan tujuan untuk memberikan dan mengusahakan suara dari penyelenggara dan masyarakat untuk memilih calon atas nama Handanu Ircan (Caleg No. 2 Partai Demokrat Dapil 5). b. Alat Bukti/Barang Bukti : 1. Keterangan Inu Danubaya dan Cinta Haji 2. Pengakuan/keterangan Saudara Nanang Aris 3. Tangkapan Layar WA V. Pendapat a. Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu Bahwa atas adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Panwaslu PPK di Kecamatan Kroya perlu ditindaklanjuti dengan ketentuan yang berlaku. b. Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu 1. Dede Irawan (Kordiv Penanganan Pelanggaran) Anggota PPK kecamatan Kroya atas nama Nanang Aris diduga telah melanggar ketentuan pidana pemilu, untuk menguatkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan klarifikasi terhadap terlapor. 2. Ivan Sagito (Kordiv. Hukum ) Menyikapi adanya informasi dari hasil klarifikasi dan laporan yang tidak diregistrasi yang menyatakan bahwa terdapat anggota PPK Kecamatan Kroya yang diduga melanggar ketentuan Pemilu maka perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga marwah lembaga. 3. Mohamad Saprudin (Kordiv SDM) Indikasi atas perilaku yang dilakukan oleh anggota PPK Kecamatan Kroya dapat ditindaklanjuti dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, dan dengan memperhatikan Perbawaslu tentang Gakkumdu. 4. Supriadi (Kordiv. Pencegahan) : Bahwa mengenai adanya dugaan adanya anggota PPK yang menerima imbalan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dari Cinta Haji dengan tujuan untuk memberikan dan mengusahakan suara maka apabila dirasa perlu keterangan silahkan dilanjutkan untuk mencari keterangan tambahan. VI. Kesimpulan Berdasarkan hasil pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Indramayu mengenai dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diputuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan dapat diregister dan ditindaklanjuti dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3649 005/LP/PL/Kota/13.05/IV/2024 Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Cimahi terhadap laporan Sdr. Bandi Nasir tentang dugaan kecurangan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara sebagai dugaan pelanggaran pemilihan umum tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut; a. Laporan tersebut memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materiel; b. Dugaan pelanggaran dalam laporan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3648 006/LP/PL/Kota/13.05/IV/2024 Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Cimahi terhadap laporan Sdr. Asep Bagja tentang dugaan politik uang pada masa tenang Pemilu 2024 sebagai dugaan pelanggaran pemilihan umum tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut; a. Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel;
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3647 008/LP/PL/Kota/13.07/IV/2024 Berdasarkan kajian awal diatas, terhadap permasalahan a quo dapat disimpulkan Laporan Pelapor sebagaimana nomor penyampaian 003/LP/PL/Kota/13.07/12/2023 tidak memenuhi syarat formal laporan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3646 010/LP/PL/Kab/01.21/III/2024 Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3645 001/TM/PP/Kab/14.12/IV/2024 - Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (5) PKPU 25/2024 pada saat proses penghitungan suara, Ketua KPPS: a. meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara; b. menunjukkan surat suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; c. menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang jelas; dan d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara yang terdengar jelas - Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan Ketua PPS Desa Mundu yaitu Nofa Puspitasari menginstruksikan baik secara langsung atau melalui via telpon kepada jajaran KPPS TPS 01, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS, 09, TPS 10, dan TPS 11 untuk merobek surat suara PPWP yang telah dihitung pada proses penghitungan suara tidak diatur dalam klausul norma yang ada dalam PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, maupun Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu; - Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan, “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Panitia Pemilihan Luar Negara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945….” - Bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua PPS Desa Mundu dengan memberikan instruksi ke KPPS TPS 01, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS, 09, TPS 10, dan TPS 11 tidak mendasari sesuai dengan PKPU 25/2024; - Bahwa berdasarkan Pasal 456 UU Pemilu menyebutkan, “Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu”. - Bahwa berdasarkan hal demikian, Ketua PPS Desa Mundu diduga kuat telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai Ketua PPS, karena telah melanggar sumpah dan/atau janji, yaitu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilu, dalam hal ini tidak sesuai dengan PKPU 25/24 dan/atau Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu saat memberikan instruksi untuk merobek surat suara PPWP yang telah terhitung kepada KPPS TPS 01, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS, 09, TPS 10, dan TPS 11.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3644 004/TM/PL/Kota/13.01/III/2024 MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIL
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3643 003/TM/PL/Kota/13.01/III/2024 memenuhi syarat formil dan materil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3642 002/TM/PL/Kota/13.01/III/2024 memenuhi syarat formil dan materil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3641 012/TM/PL/Kec-Margahayu/13.10/IV/2024 MEMENUHI SYARAT MATERIL FORMIL, DUGAAN PELANMGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3640 003/LP/PL/Kota/13.01/IV/2024 Memenuhi Syarat Formil dan Materil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3639 004/LP/PL/Kota/13.04/IV/2024 Dari peristiwa/kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor, Patut diduga adanya Pelanggaran Administratif pemilu dalam hal ini melanggar peraturan pemilu sebagaimana di atur dalam: Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang. Selengkapnya pasal peraturan sebagaimana disebutkan di atas menyebutkan : - Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang : (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata ca.ra, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. - Bahwa dari peristiwa/kejadian yang dilaporkankan oleh Pelapor, patut diduga Terlapor melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu: - Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor antara lain - Salinan C1 hasil - Kelurahan Bubulak (TPS 44, TPS 17, TPS02) - Kelurahan Cilendek Timur (TPS 10, TPS 01, TPS 46) - Kelurahan Situ Gede (TPS 15) - Kelurahan Loji (TPS 25) - Kelurahan Pasir Jaya (TPS 25) - Kelurahan Menteng (TPS 10, TPS 26) - Kelurahan Sindang Barang (TPS 30) - Kelurahan Cilendek Barat (TPS 45) - Kelurahan Curug (TPS 36)
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3638 001/TM/PL/Kab/13.18/III/2024 Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Cinta Haji sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan uraian kejadian dan bukti-bukti yang diperoleh maka Terlapor atas nama Cinta Haji patut diduga telah melanggar Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3637 004/TM/PL/Kab/13.10/XII/2023 memenuhi syarat materil dan formil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3636 003/LP/PL/Kota/13.08/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 003/LP/PP/Kota/13.08/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: Nama : Rojab Asy’Ari Alamat : Pangkalan Santiong Rt 04/07 Kelurahan Cipanengah Kecamatan Lembur Situ Kota Sukabumi Pekerjaan : Anggota DPRD II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Bahwa berdasarkan keterangan pelapor Pada hari Kamis, 22 Februari 2024, Pukul 15.00 WIB, saksi Ariyandi Dan Arifudin mendapatkan salinan hasil Plano dari PPK kecamatan Baros, Kemudian diketahui bahwa di TPS 09 Sudajaya Hilir terdapat pemindahan Suara dari caleg Nomor urut 03 Atas nama Beliher Situmorang partai PDIP ke caleg nomor 02 Atas Nama Ujang Taufik Dari PDIP , Lalu kejadian itu serupa terdapat pula di TPS 19 Kelurahan Jaya Raksa Kecamatan Baros dengan pemindahan suara dari calon Nomor Urut 03 Beliher Situmorang, SH. kecalon Nomor urut 02 Ujang Taufik dari Partai PDIP, Namun saat hal ini akan di konfirmasi kepada PPK, Laporan Hasil Pleno telah di tetapkan dengan di ketuk Palu oleh pimpinan sidang rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan; III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat formal Berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, yang termasuk kedalam syarat Formal laporan adalah meliputi: 1) Nama dan Alamat Pelapor; 2) Pihak Terlapor; 3) Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4); Bahwa keterpenuhan terhadap syarat formal atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan wajib terpenuhi secara kumulatif yang bermakna jika salah satu syarat formal tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu; Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji terkait keterpenuhan syarat formal dari laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan hasil kajian sebagai berikut: - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) jo. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, pihak yang dapat menyampaikan laporan terdiri atas: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu; - Bahwa Pelapor atas Nama Rojab Asy’Ari. Berdasarkan informasi tersebut, Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berumur lebih dari 17 tahun menurut pengakuannya, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 3272062608730001, atas Nama Rojab Asy’Ari, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 UU Pemilu, Pelapor dapat dikategorikan sebagai WNI yang punya hak pilih. Oleh karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilu; - Bahwa dalam laporannya, pihak yang menjadi Terlapor merupakan Warga Negara Indonesia yaitu PPK Kecamatan Baros; - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) UU Pemilu jo. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dugaan pelanggaran Pemilu; - Bahwa sebagaimana informasi yang terdapat dalam laporannya, Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga pelanggaran pada hari Kamis 22 Februari 2024. Pelapor kemudian menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kota Sukabumi pada hari Jumat, 23 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan. Dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan dalam ambang waktu yang ditentukan sesuai Perbawaslu 7 tahun 2022; - Bahwa berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 169/PP.00.00/K1/05/2023. Ketentuan mengenai perhitungan waktu adalah sebagai berikut : Penghitungan waktu terhadap pasal yang menggunakan kata “sejak” dalam penormaannya “apabila A mengetahui kejadian hari senin tanggal 31 Oktober 2022, Pada jam kerja atau tidak, maka hari itu dihitung sebagai hari pertama, sehingga batas waktu laporan adalah hari selasa 08 November 2022”; - Berdasarkan uraian hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu, karena tenggat waktu sejak diketahuinya peristiwa Dugaan pelanggaran tersebut dalam tenggat waktu yang telah di tentukan sesuai aturan Hukum yang berlaku. sebagaimana di atur dalam Pasal 454 ayat 06 UU pemilu Jo pasal 08 ayat 03 Peraturan Bawaslu Nomor 07 Tahun 2022, Laporan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) disampaikan Paling lama 7 (tujuh) hari sejak di ketahui terjadinya dugaan pelanggaran; b. Syarat Materiel Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, syarat materiel sebuah laporan meliputi: 1) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; 2) Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; dan 3) Bukti; Bahwa keterpenuhan terhadap syarat materiel atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan wajib terpenuhi secara kumulatif yang bermakna jika salah satu syarat materiel tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel laporan dugaan pelanggaran Pemilu; Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji terkait keterpenuhan syarat materiel dari laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan hasil kajian sebagai berikut: 1) Waktu dan Tempat Kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu Berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan yang disampaikan oleh Pelapor, waktu kejadian peristiwa pada tanggal 22 Februari 2024 dan diketahui oleh Pelapor sebagai dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 22 Februari 2024 dan dilaporkan ke Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi Pada Tanggal 23 Februari 2024. Kemudian terkait dengan tempat kejadian, peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan terjadi di Gudang PPK Kecamatan Baros Kota Sukabumi; 2) Uraian Kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilu Bahwa Pelapor dalam laporannya menjelaskan uraian kejadian sebagaimana telah diuraikan pada angka II di atas bahwa pelanggaran tersebut patut diduga melanggar Tatacara dan Prosedur sesuai dengan Pasal 15 PKPU 05 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Umum PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c; b. mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model: 1. C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; dan 6. C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, dari kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir Model: 1. C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi; d. menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik; e. mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model: 1. C.HASIL-PPWP; 2. C HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; f. mencocokkan data dalam formulir Model: 1. C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; g. mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINANDPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINANDPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINANDPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINANDPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINANDPRK yang dimilikinya dengan data dalam: 1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan h. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 3) Bukti Bahwa Pelapor melampirkan bukti yang menunjukkan peristiwa yang dilaporkan sebagai berikut: a. Satu Bundel C1 hasil TPS 09 kelurahan sudajaya Hilir Kecamatan Baros (print dari Photo); b. Satu bundel C1 Hasil TPS 19 Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros (print dari Photo) c. Keterangan saksi-saksi; 4) Alat Bukti a. Bahwa Pelapor dalam menyampaikan laporannya menghadirkan 2 saksi atas nama Arifudin M.R dan Ariyandi, sebagai alat bukti atas laporan dugaan pelanggaran tersebut; IV. Kesimpulan Berdasarkan analisis terhadap syarat formal dan materiel di atas, maka Bawaslu Kota Sukabumi menyimpulkan laporan Pelapor memenuhi syarat formal dan/atau materiel laporan dugaan pelanggaran pemilu; III. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas, maka laporan yang disampaikan oleh terlapor terpenuhi syarat formal dan Materil, dan Laporan dirgister dan di tindaklanjuti dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur penyelesaian pelanggaran Pemilu;;
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3635 002/TM/PL/Kab/13.22/IV/2024 Bahwa berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa “(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang, (2) usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang, (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang”; Pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan; b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb; c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan. penduduk yang telah memiliki hak pilih. Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan “(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS”; Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan “(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS”; Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan “(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengawasan terhadap: a. pemungutan suara ulang”; Pasal 42 ayat (2) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan “(2) Keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS”; Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kab. Purwakarta menemukan adanya Pemilih yang tidak termasuk dalam DPTb akan tetapi memilih dan diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden atas nama Ariska dan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi atas nama Rohim di TPS 006 Desa Sukamukti sehingga Bawaslu Kabupaten Purwakarta merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta; Bahwa KPU Kabupaten Purwakarta tidak menjalankan aturan dalam peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3634 007/TM/PP/Kab/13.18/II/2024 Bahwa Bawaslu Indramayu setelah melakukan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran maka Bawaslu menuangkannya dalam bentuk LHP
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3622 005/LP/PL/Kab/13.25/IV/2024 Bahwa Laporan tidak diregistrasi dikarenakan tidak memenuhi syarat Formal
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3621 003/LP/PL/Kota/13.04/IV/2024 - Bahwa Laporan pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, peristiwa kejadian terjadi pada hari, Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sehingga waktu laporan ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu, sesuai Pasal 7 Perbawaslu No.7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; - Bahwa Pelapor melaporkan adanya kejadian Pada hari Selasa, Tanggal 13 Februari 2024, sekitar Pukul 20.00WIB dugaan pembagian sejumlah amplop yang berisi uang Rp 50.000 dan stiker Caleg An Rezky Karina yang di duga oleh tim sukses dari Caleg tersebut di Kelurahan Pamoyanan Rw 03 ; - Bahwa Pelapor memberikan bukti antara lain : - P.1. Salinan foto dokumentasi amplop berisi uang Rp 50.000 dan stiker An Rezky Karina Caleg Partai Demokrat - P.2. Flasdisk Merek Toshiba kapasitas 2GB. Terdapat Video dan Voice note penerima amplop - Bahwa Pelapor belum melengkapi data saksi dan barang bukti lainnya
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3620 002/LP/PL/Kota/13.04/IV/2024 Dari peristiwa/kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor an. LEMBAGA PEMANTAU KBH JANUKA, patut diduga Para Terlapor telah melanggar ketentuan tindak pidana Pemilu, yaitu:  Pasal 492 jo. Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang). Selengkapnya pasal-pasal peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas menyebutkan:  Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”  Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut: “(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (l) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.”
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3619 004/LP/PL/Kab/13.26/IV/2024 Berdasarkan Kajian Awal, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Pelapor atas nama Pepi Tajul Aripin telah memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materiil dikarenakan bukti yang diajukan oleh pelapor belum dapat menunjukan peristiwa dugaan pelanggaran.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3618 003/LP/PL/Kab/13.26/IV/2024 Berdasarkan Kajian Awal, dapat disimpulkan bahwa Laporan dari Pelapor H. Husni Mubarok, S.Pd., MP.d., telah memenuhi syarat formil, namun berdasarkan bukti dan uraian kejadian belum dapat dilihat bagaimana hubungan antara pelapor dan pembagi uang. Sehingga perlu dilengkapi bukti.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
3617 001/LP/PL/Kota/13.07/XII/2023 Berdasarkan kajian awal diatas, terhadap permasalahan a quo dapat disimpulkan Laporan Pelapor sebagaimana nomor penyampaian 001/LP/PL/Kota/13.07/12/2023 tidak memenuhi syarat formal laporan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3616 002/LP/PL/Kab/13.26/IV/2024 Berdasarkan Kajian Awal, maka dapat disimpulkan Laporan Pelapor atas nama Dede Yana Setiana telah memenuhi syarat formil, namun berdasarkan bukti dan uraian kejadian belum dapat dilihat bagaimana hubungan antara terlapor Agung dengan Tono selaku pembagi uang. Sehingga perlu dilengkapi buktinya dan diperbaiki.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
3615 001/LP/PL/Kab/13.26/IV/2024 Berdasarkan kajian awal, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Pelapor Ananto Wibowo, S.H telah memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materiil dikarenakan kurangnya saksi serta bukti yang diajukan yang dapat menunjukan peristiwa dugaan pelanggaran.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
3614 006/LP/PL/Kab/13.19/IV/2024 Bahwa berdasarkan kajian diatas maka dapat disimpulkan Laporan Saudara Ir. TEDDY LUTHFIANA, MM., memenuhi syarat Formil dan Materiel
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3613 005/LP/PL/Kab/13.19/IV/2024 Bahwa berdasarkan kajian diatas maka dapat disimpulkan Laporan Saudara Wahyu Anggara, S.H., memenuhi syarat Formil dan Materill.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3612 003/LP/PL/Kab/14.15/IV/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 003/LP/PL/Kab/14.15/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Edy Santosa b. Alamat : Lingkungan Kalongan RT 003/RW 001 Desa Kalongan Kecamatan Purwodadi c. Pekerjaan : Ketua Yayasan Maktaba Nur Azizah (Pemantau Pemilu) II. Terdapat selisih suara antara C-Salinan, D-Hasil dan C-Plano pada rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan di Dapil 2 Kabupaten Grobogan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS dan kecamatan yang dilakukan oleh KPPS Desa karangasem TPS 25 Kecamatan Wirosari, PPK Wirosari, dan PPK Ngaringan III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiil laporan sebagai berikut: a. Syarat Formil Bahwa menurut Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, syarat formal meliputi: 1) Nama dan alamat Pelapor; 2) Pihak Terlapor; dan 3) Waktu penyampaian pelaporan tidak melebih jangka waktu, yaitu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran ini dikaji sebagai berikut: 1) Bahwa Pelapor bernama Edy Santosa yang beralamat di Lingkungan Kalongan RT 003/RW 001 Desa Kalongan Kecamatan Purwodadi (yang dibuktikan dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik), dengan pekerjaan sebagai Ketua Yayasan Maktaba Nur Azizah (Pemantau Pemilu); Bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pemantau Pemilu memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Pelapor. 2) Bahwa Pihak Terlapor adalah : a. Panitia Pemilihan Kecamatan atau yang disebut sebagai PPK Wirosari dan Ngaringan; b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Karangasem TPS 25 Kecamatan Wirosari. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, PPK dan KPPS memiliki kedudukan hukum sebagai pihak Terlapor. 3) Pelapor mengetahui dugaan pelanggaran pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 dan melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sehingga belum melebihi jangka waktu penyampaian laporan. Dengan demikian, laporan dugaan pelanggaran ini dinyatakan sudah memenuhi syarat formal. b. Syarat Materiil Bahwa menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, syarat materiil meliputi: 1) Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu 2) Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan 3) Bukti. Bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran ini dikaji sebagai berikut : 1) Bahwa waktu kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu yang dimaksudkan adalah pada Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tingkat kecamatan. Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Wirosari dilaksanakan di Gudang Logistik Desa Dapurno Kecamatan Wirosari pada tanggal.17-23 Februari 2024. Sedangkan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Ngaringan dilaksanakan di Aula Kecamatan Ngaringan pada tanggal 17-22 Februari 2024. 2) Bahwa uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu sebagai berikut: a. Terdapat selisih antara perolehan suara di C Plano dengan C Hasil di TPS 25 Desa Karangasem Kecamatan Wirosari untuk caleg atas nama M. Sidiq di C plano ditulis 13 suara akan tetapi di coretan perolehan suara terdapat 23 suara dan sedangkan C1 Salinan ditulis bilangan 13 suara. Hal tersebut berpengaruh pada perolehan total suara di Desa Karangasem terhadap caleg tersebut. b. Terdapat selisih suara antara C-Salinan dengan D-Hasil di rekapitulasi kecamatan Wirosari pada TPS 13 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari untuk Caleg atas nama Sudarto di C1 Salinan mendapatkan 2 (dua) suara, sedangkan pada hasil dari PPK ditulis 0 (nol) suara. Hal tersebut berpengaruh pada perolehan suara antara C1 Salinan dengan data dari PPK untuk Caleg tersebut. c. Terdapat selisih suara antara C-Hasil dengan rekap D-Hasil pada TPS 1 Desa Bandungsari Kecamatan Ngaringan untuk caleg atas nama Agus P. Yang di hasil C1 Salinan adalah 0 (nol) tetapi pada hasil rekap PPK ada 1 (satu) suara yang masuk sehingga berpengaruh pada perolehan total suara antara C1 (salinan) dan PPK. Pada TPS 5 Desa Bandungsari Kecamatan Ngaringan hasil C1 (salinan) ada 5 (lima) suara masuk pada suara Partai Golkar, sedangkan hasil dari PPK ada 5 (lima) suara masuk pada Caleg atas nama M.Sidiq dan itu sangat berpengaruh pada perolehan suara by name dari salah satu caleg tersebut. d. Terdapat selisih suara antara C-Salinan dengan D Hasil PPK pada TPS 5 Desa Sarirejo Kecamatan Ngaringan untuk caleg Rinawati. Yang di hasil C1 (salinan) adalah 0 (nol) suara, akan tetapi diperhitungan suara PPK ditulis 1 (satu). Akan tetapi total suara dari C1 (salinan) dari PPK sama yaitu 49 (empat puluh sembilan) suara. 3) Bukti yang diajukan yaitu : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Edy Santoso; b. Fotokopi sertifikat Pemantau Yayasan Maktaba Nur Azizah; c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parwadi; d. Fotokopi C1 Salinan dan C1 Plano TPS 25 Desa Karangasem Kecamatan Wirosari; e. Fotokopi C1 Salinan dari TPS 13 Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari; f. Fotokopi C1 Salinan dari TPS 1 dan TPS 5 Desa Bandungsari Kecamatan Ngaringan; g. Fotokopi C1 Salinan dari TPS 5 Desa Sarirejo Kecamatan Ngaringan. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Form A Panwaslu Kecamatan Wirosari nomor 022/LHP/PM.01.00/II/2024 dan 023/LHP/PM.01.00/II/2024 yang pada intinya tidak ada kejadian khusus di Desa Karangasem terutama TPS 25 serta TPS 13 Desa Tanjungrejo, semua sudah terselesaiakan ditingkat rekapitulasi kecamata Wirosari Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Form A Panwaslu Kecamatan Ngaringan nomor 001/LHP/PM.01.09/02/2024 dan 002/LHP/PM.01.09/02/2024 yang pada intinya tidak ada kejadian khusus di Desa Bandungsari dan Sarirejo, semua sudah terselesaikan di tingkat rekapitulasi penghitungan suara kecamatan. Bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena bukti yang disampaikan tidak kuat, dimana D Hasil Kecamatan seharusnya disandingkan dengan C Hasil dan ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan D Hasil sudah sesuai dengan C Hasil. Sedangkan bukti yang disampaikan oleh pelapor hanya berupa potongan-potongan D Hasil yang disandingkan dengan C Hasil Salinan yang direkap sendiri oleh pelapor (bukan hasil rekapitulasi PPK) Selain analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel, juga dilakukan penelitian terhadap: a. permintaan pengambilalihan Laporan; b. pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu; c. pencabutan Laporan oleh Pelapor; dan/atau d. penghentian Laporan yang telah diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya. Hasil penelitian: Tidak Ada. IV. Kesimpulan Laporan dugaan pelanggaran ini dinyatakan memenuhi syarat formiil tetapi tidak memenuhi syarat materiil. V. Rekomendasi Laporan dugaan pelanggaran ini dinyatakan memenuhi syarat formiil tetapi tidak memenuhi syarat materiil, sehingga proses penanganan pelanggaran dihentikan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3611 004/LP/PL/Kab/13.19/IV/2024 Bahwa berdasarkan kajian diatas maka dapat disimpulkan Laporan Saudara ECAN FRENDO, S.Sos memenuhi syarat Formil dan Materiel
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3610 005/LP/PL/Kab/02.23/IV/2024 - Laporan yang disampaikan Bongkot Bachrum Haziz dengan Nomor 05/LP/PL/KAB.SIM/02.23/III/2024 tidak memenuhi syarat formil laporan; - Laporan yang disampaikan Bongkot Bachrum Haziz dengan Nomor 05/LP/PL/KAB.SIM/02.23/III/2024 tidak memenuhi syarat materiel laporan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3609 003/LP/PL/Kab/13.19/IV/2024 Bahwa berdasarkan kajian diatas maka dapat disimpulkan Laporan Saudara Nurhadi, S.H., memenuhi syarat Formil dan Materiel.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3608 003/LP/PL/Kec-Batang/14.09/IV/2024 Bahwa berdasarkan form laporan waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran serta uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu belum dijelaskan secara lengkap. Bahwa bukti permulaan dugaan pelanggaran sudah terpenuhi berupa foto dan video. Laporan belum memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syara tformal berupa identitaS TERLAPOR dan syarat materiel berupa waktu dan tempat kejadian serta uraian kejadian yang tepat. bahwa pelapor tidak melengkapi kekurangan sehingga tidak dapat di tindaklanjuti
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3607 002/LP/PL/Kab/14.09/IV/2024 Bahwa berdasarkan analisa di atas Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kab/14.09/I/2024 tidak memenuhi syarat materil. Sehingga tidak dapat di registrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3606 002/LP/PL/Kab/14.15/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 002/LP/PL/Kab/14.15/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Mohammad Qanniexna B.M.A, S.H b. Alamat : Jl. Parikesit No. 4 RT 01/RW 19 Purwodadi c. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Grobogan II. Bahwa adanya kesalahan input pada rekapitulasi D Hasil perolehan suara Caleg No. 1 Partai Hanura (Mohammad Qanniexna B.M.A, S.H ) pada Desa Ketitang TPS 2 yang seharusnya 7 (tujuh) dan pada Desa Jenengan TPS 1 yang seharusnya 8 (delapan) bergeser ke kolom partai yang dilakukan oleh PPK Godong dan PPK Klambu. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiil laporan sebagai berikut: a. Syarat Formil Bahwa menurut Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, syarat formal meliputi: 1) Nama dan alamat Pelapor; 2) Pihak Terlapor; dan 3) Waktu penyampaian pelaporan tidak melebih jangka waktu, yaitu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran ini dikaji sebagai berikut: 1) Bahwa Pelapor bernama Mohammad Qanniexna B.M.A, S.H yang beralamat di Jl. Parikesit No. 4 RT 01/RW 19 Purwodadi Kabupaten Grobogan (yang dibuktikan dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik), dengan pekerjaan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Grobogan; 2) Bahwa Pihak Terlapor adalah : a. Panitia Pemilihan Kecamatan atau yang disebut sebagai PPK Godong dan PPK Klambu sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, PPK memiliki kedudukan hukum sebagai pihak Terlapor. 3) Pelapor mengetahui dugaan pelanggaran pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 dan melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, sehingga belum melebihi jangka waktu penyampaian laporan. Dengan demikian, laporan dugaan pelanggaran ini dinyatakan sudah memenuhi syarat formal. b. Syarat Materiil Bahwa menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, syarat materiel meliputi: 1) Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu 2) Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan 3) Bukti. Bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran ini dikaji sebagai berikut : 1) Bahwa waktu kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu yang dimaksudkan adalah pada Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan. Rekapitulasi penghitungan suara di Desa Ketitang Kecamatan Godong dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 bertempat di Aula Kecamatan Godong. Sedangkan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Klambu dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 bertempat di depan Aula Kecamatan Klambu. Kecamatan Godong dan Klambu berada di wilayah Kabupaten Grobogan; 2) Bahwa uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu sebagai berikut: Terdapat kesalahan input yang dilakukan PPK Godong pada rekapitulasi D Hasil perolehan suara Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Grobogan Nomor Urut 1 Partai Hanura atas nama Mohammad Qanniexna B.M.A, S.H pada TPS 2 Desa Ketitang, Kecamatan Godong. Dalam C Hasil Salinan tertulis jumlah yang seharusnya 7 (tujuh) suara, dan D Hasil Kecamatan tertulis 1 (satu) suara. Sedangkan 6 (enam) suara masuk ke partai Hanura. Terdapat kesalahan input yang dilakukan PPK Klambu pada TPS 1 Desa Jenengan Kecamatan Klambu yang seharusnya perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Grobogan Nomor Urut 1 Partai Hanura atas nama Mohammad Qanniexna B.M.A, S.H 8 (delapan) suara bergeser ke kolom partai Hanura. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara akan dimulai pada tanggal 2 Maret 2024, sehingga jika masih ada permasalahan yang belum selesai di tingkat rekapitulasi penghitungan suara kecamatan, masih bisa diselesaikan pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Bawaslu akan memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Grobogan terkait laporan tersebut sebelum rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dilaksanakan. Oleh karena itu, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil, karena rangkaian peristiwanya masih belum selesai. 3) Bukti yang diajukan yaitu : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Qanniexna B.M.A, S.H b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gatot Ahyari c. Fotokopi salinan D Hasil Desa Jenengan Kecamatan Klambu dan C Plano; d. Fotokopi salinan D Hasil Desa Ketitang Kecamatan Godong dan C Plano. Laporan dugaan pelanggaran ini dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat materiil. Selain analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel, juga dilakukan penelitian terhadap: a. permintaan pengambilalihan Laporan; b. pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu; c. pencabutan Laporan oleh Pelapor; dan/atau d. penghentian Laporan yang telah diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya. Hasil penelitian: Tidak Ada. IV. Kesimpulan Laporan sudah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel, tetapi rangkaian peristiwa rekapitulasi penghitungan di tingkat kabupaten suara masih belum selesai. V. Rekomendasi Laporan sudah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiil, tetapi Bawaslu Kabupaten Grobogan akan mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Grobogan terkait pembetulan data di tingkat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten, sehingga proses penanganan pelanggaran dihentikan. Grobogan, 28 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Grobogan Ketua, FITRIA NITA WITANTI
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3605 014/LP/PL/Kota/14.01/IV/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN Nomor : 008/LP/PL/Kota/14.01/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : FX Gunawan Priyanto, SH b. Alamat : Rogojembangang RT 006 RW 004 Kel. Tandang Kec. Tembalang c. Pekerjaan : Karyawan Swasta II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (Salinan uraian kejadian yang ada dalam formulir laporan) Pelapor melaporkan terjadinya ketidaksesuaian perolehan suara antara C1 dan DA1 hasil. Berdasarkan temuan yang ada, terdapat adanya bukti pemindahan hasil perolehan suara partai pada salah satu Caleg DPRD RI Dapil Jateng 1 PDI Perjuangan No. 2 atas nama Samuel JD Wattimena. Pemindahan perolehan suara yang dimaksud adalah dengan berkuranganya jumlah suara partai yang dialihkan kepada suara Caleg atas nama Samuel JD Wattimena, dengan demikian suara caleg tersebut bertambah. Kondisi ini terjadi hamper di setiap TPS yang meliputi 4 kecamatan di Kota Semarang yakni Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Genuk, dan Kecamatan Pedurungan, yang berakibat pada naiknya rangking caleg tersebut pada posisi ke-2. Padahal senyatanya, apabila merujuk pada hasil C1 secara murni, posisi ke-2 ditempati oleh caleg atas nama Tuti N Roosdiana. Tentunya, patut untuk dipertanyakan mengapa dapat terjadi kondisi yang demikian. Pelapor meminta untuk dapat dilakukan sinkronisasi antara data DA1 hasil kecamatan dan C1 yang meliputi 4 kecamatan di atas dengan menjunjung asas kejujuran dan keadilan. Pelapor berharap melalui Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang sebagai Lembaga negara yang independent, dapat merespon dan menindaklanjuti laporan ini. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut: a. Syarat Formil Identitas Pelapor : 1. Nama Pelapor : FX Gunawan Priyanto, SH 2. Jenis Kelamin : Laki-laki 3. Alamat : Rogojembangang RT 006 RW 004 Kel. Tandang Kec. Tembalang 4. Nomor Handphone : 081-228-568-70 Identitas Terlapor: 1. Nama : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banyumanik 2. Alamat : Kec. Banyumanik, Kota Semarang 3. No Telp/HP : - 1. Nama : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tembalang 2. Alamat : Kec. Tembalang, Kota Semarang 3. No Telp/HP : - 1. Nama : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Genuk 2. Alamat : Kec. Genuk, Kota Semarang 3. No Telp/HP : - 1. Nama : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pedurungan 2. Alamat : Kec. Pedurungan, Kota Semarang 3. No Telp/HP : - Pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih. Oleh karena itu, memenuhi syarat formil sebagai pelapor, sebagaimana pasal 8 ayat (2) Perbawaslu 7 Tahun 2022. Tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan KTP-EL ada/atau kartu identitas lain sudah sesuai. Pihak pelapor prinsipal yakni Tuti N Roosdiana dikuasakan oleh FX Gunawan Priyanto, SH. Pelapor prinsipal tidak menyertakan copy KTP yang bersangkutan. Pihak Terlapor adalah KPU Kota Semarang. Hal itu berdasarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kota Semarang tanggal 13 Maret 2024 Perihal Keberatan Atas Hasil Ketidaksesuaian Perolehan Suara Pemilu 2024, tertulis bahwa “Sehubungan dengan telah dilaksanakannya perhitungan suara tingkat Kota Semarang pada tanggal 29 Februari – 03 Maret 2024 yang menghasilkan perolehan suara Pemilu khususnya legislatif DPR RI di wilayah Dapil Jawa Tengah 1”; atau Pihak Terlapor adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banyumanik, Tembalang, Genuk, Pedurungan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ada penyesuaian tanggal kejadian yang mengacu pada jadwal pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Batas waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran tidak melebihi ketentuan, yakni mengetahui pada 29 Februari 2024 dan dilaporkan pada 13 Maret 2024. Surat kuasa dari prinsipal hanya diberikan 1 (satu) rangkap asli saja. b. Syarat Materil Analisis Waktu dan Tempat Dugaan Pelanggaran : Pelapor mengetahui peristiwa tersebut pada 29 Februari 2024, Pelapor melaporkan peristiwa pada 13 Maret 2024. Tempat dugaan pelanggaran terjadi di Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan. Hari dan tanggal kejadian berdasarkan pada jadwal pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Berdasarkan Berita Acara C Hasil Salinan dan D Hasil diketahui bahwa pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Genuk pada 26 Februari 2024, Banyumanik 27 Februari 2024, Tembalang pada 29 Februari, dan Pedurungan pada 1 Maret 2024. Hari dan Tanggal diketahui pada laporan tertulis 29 Februari 2024. Jika berdasarkan pada tanggal tersebut, maka PPK Pedurungan tidak dapat menjadi terlapor karena pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Pedurungan terjadwal pada 1 Maret 2024. Tempat peristiwa terjadi : Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan. Ada Atau Tidak dugaan Pelanggaran : Pelapor mengetahui terjadinya ketidaksesuaian perolehan suara antara C1 dan DA1 hasil. Hal itu berdasarkan rekapitulasi mandiri yang dilakukan pelapor terhadap perolehan suara antara C1 dan DA1 di Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan. Saksi-saksi yang diberikan sebanyak 2 orang, merupakan Tim Pemenangan Tuti N. Roosdiana. Bukti-bukti yang diberikan diatas belum cukup kuat. Di antaranya fotocopy dokumen C Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan yang belum dilegalisir. Rekapitulasi mandiri yang dilakukan pelapor belum cukup kuat karena hanya berdasarkan C Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan, tanpa disandingkan dengan C Hasil Plano. Saksi yang mengetahui : 1) Nama : Supriyadi (Ketua Tim Pemenangan Tuti Roosdiana di Kota Semarang) Alamat : Jl Sawi RT 003 RW 005 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang No.Telp/Hp : 082-227-585-027 2) Nama : Toni Agus Hardianto (Anggota Tim Pemenangan Tuti Roosdiana di Kota Semarang) Alamat : Sraten RT 001 RW 001 Kel. Sraten Kec. Tuntang Kab. Semarang No.Telp/Hp : 082-245-832-307 Bukti-bukti : a. Fotocopy Model C. Hasil Salinan DPR RI untuk Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan (1.756 TPS); b. Fotocopy Model D. Hasil Kecamatan DPR RI untuk Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan (1.756 TPS); c. Rekapitulasi Mandiri tentang Data Perpindahan dari C1 ke DA1 untuk Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan. (1.451 TPS yang berbeda). Perbaikan Lampiran Bukti Bukti yang dilampirkan sesuai dengan lokasi terjadinya dugaan pergeseran suara dari partai ke caleg. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang terhadap bukti C Hasil dan D Hasil Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan menunjukkan tidak ada perbedaan perolehan suara antara C Hasil dan D Hasil. Penambahan Bukti C Hasil Plano Untuk mendukung validasi data maka perlu ditambahkan C Hasil Plano yang menggambarkan turus/tali perolehan suara pada tiap TPS yang diduga terdapat pergeseran sehingga dapat melakukan perbandingan antara C Hasil Plano dengan C Salinan dan D Hasil di 4 kecamatan tersebut. 1. Copy bukti dokumen yang dilegalisir Pelapor wajib melampirkan bukti asli atau bukti yang telah dilegalisir terdiri dari C Hasil Plano, C Salinan, dan D Hasil sebagaimana angka 7 di atas. Seluruh lampiran copy bukti wajib dilegalisir di kantor pos sebanyak 1 (satu) rangkap. Selain lampiran bukti legalisir, pelapor melampirkan copy bukti yang dilegalisir sebanyak 2 (dua) rangkap. Lampiran bukti-bukti tersebut juga disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dan disimpan dalam media penyimpanan. IV. Kesimpulan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel. V. Rekomendasi Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materiel, yang berupa: 1. Copy KTP Pelapor atas nama Tuti N. Roosdiana sebanyak 3 (tiga) rangkap; 2. Surat kuasa sebanyak 3 (tiga) rangkap; 3. Perbaikan pihak Terlapor; Terdapat dua opsi perbaikan pihak Terlapor yakni: • Pihak Terlapor adalah KPU Kota Semarang. Hal itu berdasarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kota Semarang tanggal 13 Maret 2024 Perihal Keberatan Atas Hasil Ketidaksesuaian Perolehan Suara Pemilu 2024, tertulis bahwa “Sehubungan dengan telah dilaksanakannya perhitungan suara tingkat Kota Semarang pada tanggal 29 Februari – 03 Maret 2024 yang menghasilkan perolehan suara Pemilu khususnya legislatif DPR RI di wilayah Dapil Jawa Tengah 1”; atau • Pihak Terlapor adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banyumanik, Tembalang, Genuk, Pedurungan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ada penyesuaian tanggal kejadian yang mengacu pada jadwal pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. 4. Perbaikan Hari dan Tanggal Kejadian, serta tanggal diketahui: Perbaikan hari dan tanggal kejadian mengacu pada jadwal pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Berdasarkan Berita Acara C Hasil Salinan dan D Hasil diketahui bahwa pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Genuk pada 26 Februari 2024, Banyumanik 27 Februari 2024, Tembalang pada 29 Februari, dan Pedurungan pada 1 Maret 2024. Hari dan Tanggal diketahui pada laporan tertulis 29 Februari 2024. Jika berdasarkan pada tanggal tersebut, maka PPK Pedurungan tidak dapat menjadi terlapor karena pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Pedurungan terjadwal pada 1 Maret 2024. 5. Perbaikan Uraian Kejadian Pelapor agar menarasikan dugaan pergeseran suara yang tejadi di 4 (empat) kecamatan secara detil sesuai dengan lampiran bukti. Narasi uraian kejadian memuat: a. nama kelurahan dan TPS yang diduga terjadi pergeseran suara dari partai ke caleg, b. nilai pergeseran suara dari partai ke caleg di setiap TPS, dan c. apakah ada suara caleg atas nama Tuti N Roosdiana yang dirugikan dan seperti apa bentuknya. 6. Perbaikan Lampiran Bukti Bukti yang dilampirkan sesuai dengan lokasi terjadinya dugaan pergeseran suara dari partai ke caleg. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang terhadap bukti C Hasil dan D Hasil Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan menunjukkan tidak ada perbedaan perolehan suara antara C Hasil dan D Hasil. 7. Penambahan Bukti C Hasil Plano Untuk mendukung validasi data maka perlu ditambahkan C Hasil Plano yang menggambarkan turus/tali perolehan suara pada tiap TPS yang diduga terdapat pergeseran sehingga dapat melakukan perbandingan antara C Hasil Plano dengan C Salinan dan D Hasil di 4 kecamatan tersebut. 8. Copy bukti dokumen yang dilegalisir Pelapor wajib melampirkan bukti asli atau bukti yang telah dilegalisir terdiri dari C Hasil Plano, C Salinan, dan D Hasil sebagaimana angka 7 di atas. Seluruh lampiran copy bukti wajib dilegalisir di kantor pos sebanyak 1 (satu) rangkap. Selain lampiran bukti legalisir, pelapor melampirkan copy bukti yang dilegalisir sebanyak 2 (dua) rangkap. Lampiran bukti-bukti tersebut juga disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dan disimpan dalam media penyimpanan. Kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kota Semarang paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima. Kekurangan tersebut disampaikan pada jam kerja pukul 08.00-15.00 WIB, paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3604 006/LP/PL/Kab/13.15/IV/2024 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dugaan pelanggaran administrasi pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3603 003/TM/PL/Kota/13.05/III/2024 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Masa Tenang
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3602 002/LP/PL/Kota/13.09/IV/2024 III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: 1) Syarat Formal a. Bahwa Pelapor Sdr. Ardian Nugraha Sebagai warga Negara Indonesia , yang beralamat di Perum Grand Laswi Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya , pada saat pelaporan belum menyerahkan E- KTP dengan alasan hilang. b. Bahwa Terlapor Sdr. H. Apang, sebagai warga Negara Indonesia yang beralamat di Kelurahan Sukarindik, bukan sebagai Tim/ Pelaksana Kampanye dari Partai Gerindra yang terdaftar di KPU Kota Tasikmalaya. c. Bahwa Terlapor Sdr. Dr. Wahyu Sukmawijaya merupakan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Dapil 2 dari Partai Gerindra d. Bahwa Terlapor Sdr. Viman Alfarizi merupakan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XV dari Partai Gerindra e. Bahwa Terlapor Sdr. Muhammad Husein Fadulloh merupakan sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar XI dari partai Gerindra f. Bahwa Pelaporan di ketahui pada hari Minggu, 18 Februari 2024, dan di laporkan pada hari Kamis, 22 Februari 2024 . Bahwa Laporan tersebut tidak daluarsa sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 Perbawaslu 7 Tahun 2022 Tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 7 Hari sejak di ketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.” 2) Syarat Materiel a. Bahwa pada hari Minggu, 11 Februari 2024 , di Kampung Panunggal Rt 01/ Rw 12 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes. Sdr. Saksi Apip Hamdani merekam pembicaraan saudara terlapor a.n. H. Apang yang di duga ada ajakan/ mempengaruhi untuk memilih salah satu peserta pemilu yaitu dr. Wahyu Sukmawidjaya Caleg DPRD Kota Tasikmalaya Dapil 2, Viman Alfarizi Ramadhan Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar XV,dan Muhammad Husein Fadluloh Caleg DPR RI Dapil Jabar XI dari Partai Gerindra dengan system tusuk sate, dengan iming- iming uang sebesar Rp. 150.000 per paket. b. Bahwa peristiwa tersebut di ketahui oleh pelapor pada hari Minggu, 18 Februari 2024. 3) Saksi –saksi : a. Bahwa saudara saksi Apip Hamdani , yang beralamat Panunggal, RT 1/ RW 13 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. 4) Bukti-Bukti : a. Rekaman suara berdurasi 04 menit 03 detik. b. Rekaman video berdurasi 05 menit 55 detik. IV. Kesimpulan a. Bahwa Laporan belum memenuhi syarat formal karena pelapor tidak bisa menunjukan E- KTP dan berjanji akan mengirimkan foto E- KTP tersebut melalui Whatsapp. b. Bahwa pelapor belum memenuhi syarat materil yaitu kurangnya bukti dugaan pelanggaran adanya unsur ajakan / mempengaruhi memilih salah satu caleg yang di sampaikan pada saat penyampaian laporan dugaan pelanggaran. V. Rekomendasi a. Bahwa hasil rapat pleno memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil di terima yaitu : 1. Pelapor untuk segera menyampaikan E-KTP sebagai salah satu syarat legal standing sebagai pelapor; 2. Pelapor bisa menunjukan Bukti lain bahwa terlapor sebagaimana yang di sampaikan di laporan , telah mempengaruhi / mengajak untuk memilih salah satu caleg dan ada dugaan pelanggaran money politic;
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3601 004/LP/PL/Kota/13.05/II/2024 Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Cimahi terhadap laporan perbaikan Sdri. Eti Suparti tentang dugaan pelanggaran politik uang pada tahapan masa tenang pemilihan umum tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa : a) Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena subjek hukum Sdr. Solehudin dan Sdri. Ane bukan merupakan pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye dari Sdri. Jeli Ferina Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Nomor urut 1 Partai Nasdem, Daerah Pemilihan 2 Cibabat-Pasir Kaliki; b) Laporan tersebut memenuhi syarat materiel; c) Dugaan pelanggaran dalam laporan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. d) Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu pada tahapan masa tenang pemilu 2024 tidak diregistrasi.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3600 029/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 III. Kesimpulan a. Laporan meenuhi syarat Formal dan Materiel; b. Jenis dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh PPK Seberang Ulu Satu. IV. Rekomendasi Laporan diregistrasi dengan dan ditindaklanjuti dengan berpedoman pada Ketentuan Perbawaslu yang mengatur Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3599 027/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pelapor, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P- 5, analisa mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pengelembungan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Sukarami Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sukarami Pada Pemilu Tahun 2024 yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kota Palembang berpendapat ada dugaan pelanggaran kode etik dari ketentuan Pasal 18 Ayat (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan oleh terlapor. Selanjutnya mengenai Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh terlapor dalam hal ini PPK Kecamatan Sukarami masih memerlukan alat bukti yang merujuk kepada perbuatan yang melanggar terhadap prosedur, tata cara dan mekanisme proses yang berkaiatan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara Pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3598 002/LP/PL/Kota/16.05/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Tutik Endang Sri Wahyuni b. Alamat : Jl Hayam Wuruk no 29 Madiun c. Pekerjaan : - II. Uraian Peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan: 1. Pada hari ini minggu Tanggal 25 Februari 2024 telah dilaksanakan rekapitulasi Tingkat kecamatan bertempat di Jl Gajah Mada no 20 Madiun, yang dipimpin oleh Sdr. Budiyono. 2. Perlu kami sampaikan bahwa pada rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat perbedaan jumlah suara antara Model D Hasil Kecamatan/DPRD KabKo dengan formulir Model C HASIL yang merugikan saya, Tutik Endang Sri Wahyuni (caleg Partai NasDem dapil Madiun 4 Nomor Urut 1), dengan uraian: a. Kelurahan Manguharjo: Pada C Hasil Suara partai dari 58 menjadi 42 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 16 ) Pada C Hasil Suara Yeni dari 459 menjadi 445 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 14) Pada C Hasil Suara dodik dari 131 menjadi 161 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 30) • TPS 2 : Suara Partai pada C Hasil 4 menjadi 1 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 3) Suara Dodik pada C Hasil 7 menjadi 10 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 3) • TPS 4 : Suara Partai pada C Hasil 6 menjadi 1 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 5) Suara Dodik pada C Hasil 1 menjadi 6 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 5) • TPS 11 : Suara Yeni pada C Hasil 24 menjadi 20 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 4) Suara Dodik pada C Hasil 1 menjadi 5 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 4) • TPS 13 : Suara Partai pada C Hasil 6 menjadi 2 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 4) Suara Dodik pada C Hasil 0 menjadi 4 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 4) • TPS 16 : Suara Yeni pada C Hasil 39 menjadi 29 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 10) Suara Dodik pada C Hasil 13 menjadi 23 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 10) • TPS 22 : Suara Partai C Hasil 6 menjadi 2 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 4) Suara Dodik C Hasil 3 menjadi 7 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 4) b. Kelurahan Pangongangan: Pada C Hasil Partai dari 25 menjadi 16 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 10) Pada C Hasil Dodik dari 457 menjadi 467 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 10) • TPS 03 : Suara Partai C Hasil 9 menjadi 3 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 6) • TPS 04 : Suara Partai C Hasil 6 menjadi 2 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 4) c. Kelurahan Madiun Lor: Pada C Hasil suara Tutik dari 183 menjadi 173 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 10) Pada C Hasil Suara Dodik dari 156 menjadi 166 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 10) • TPS 05 : Suara Tutik C Hasil 31 menjadi 21 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 10) Suara Dodik C Hasil 8 menjadi 18 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 10) d. Kelurahan Patihan: Pada C Hasil Suara dodik dari 21 menjadi 36 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 15) • TPS 06 : Suara Dodik C Hasil 0 menjadi 10 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 10) • TPS 09 : Suara Dodik C Hasil 6 menjadi 11 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 5) e. Kelurahan Nambangan Kidul : Pada C Hasil suara Magfira dari 5 menjadi 1 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 4) Pada C Hasil Suara dodik dari 173 menjadi 210 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 37) Pada C Hasil Suara partai 175 menjadi 149 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 26) • TPS 05 : Suara Dodik C Hasil 10 menjadi 20 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 10) • TPS 10 : Suara Dodik C Hasil 18 menjadi 26 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 8) • TPS 14 : Suara Dodik C Hasil 11 menjadi 21 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 10) • TPS 17 : Suara Dodik C Hasil 6 menjadi 11 pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 5) (Bukti terlampir) 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 PKPU Nomor 25 tahun 2023 diatur bahwa “Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu” dengan demikian seharusnya yang menjadi acuan PPS dalam melaksanakan rekap adalah plano C1 bukan sirekap yang hanya berfungsi sebagai alat bantu. 4. KPU melalui PKPU Nomor 5 Tahun 2024 dalam ketentuan pasal 15 ayat (6) huruf h PKPU Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur bahwa PPK “melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c”, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut seharusnya Sdr Budiyono melakukan pembetulan Sirekap dengan menyesuaikan dengan formulir Model C.HASIL, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Sdr. Budiyono dan melanjutkan proses rekapitulasi berdasarkan data sirekap. 5. Kami telah menyampaikan keberatan kepada Sdr. Budiyono atas metode pelaksanaan rekapitulasi tersebut, namun yang bersangkutan tidak menindaklanjuti keberatan kami dan tetap melanjutkan proses rekapitulasi menggunakan sirekap, kami telah menuangkan keberatan kami dalam nota keberatan (terlampir). 6. Atas kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian bagi saya yakni dengan berkurangnya suara saya semula 1303 menjadi 1293 dan disinyalir menguntungkan caleg Partai Nasdem Dapil madiun 4 nomor urut 9 dengan penambahan suara sebesar 1328 dari semula 1226. 7. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Manguharjo yang dipimpin oleh Sdr. Budiyono setidaknya telah menyalahi 2 ketentuan perundang-undangan, hal itu mengakibatkan hak saya sebagai caleg terpilih (berdasarkan plano C1 yang saya miliki) menjadi hilang. Ketika pelaksanaan pleno di PPK Kec. Manguharjo, kebetulan juga disaksikan oleh Ketua KPUD kota Madiun Sdr. S. Wisnu Wardhana dan juga Ketua Bawaslu Kota Madiun Sdr. Wahyu Sesar Tri Sulityo Nugroho dan salah satu anggota komisioner Bawaslu Sdr. Mohda Alfian. Pada saat yg bersamaan saya dan saksi sudah menyampaikan keberatan, namun beliau-beliau tidak menanggapi protes kami dan diam saja. 8. Selanjutnya pada Pleno rekapitulasi Tingkat Kota tanggal 28 Februari 2024 di Hotel Aston madiun, saksi kami yang bernama Kharisma tidak memperoleh mandat dari DPD Partai NasDem untuk dapat menghadiri proses tersebut (DPD Partai NasDem mengirimkan saksi lain) sehingga kami tidak dapat melakukan klarifikasi ataupun menanyakan keberatan yang kami ajukan, hal tersebut diperkuat dengan kesaksian Sdr. Catur Wulan (saksi dari Partai PAN) yang telah menyampaikan bahwa pada proses rekapitulasi kecamatan terjadi pelanggaran administratif, namun baik nota keberatan kami ataupun keberatan dari Sdr. Catur Wulan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Sdr. Wisnu Wardana (Ketua KPU Kota Madiun) yang tetap menyatakan bahwa proses rekapitulasi telah dilakukan sesuai ketentuan dan tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi partai politik. Ketua Bawaslu kota Madiun Sdr. Wahyu Sesar Tri Sulityo Nugroho juga tidak mengakomodir dan menanggapi surat keberatan yang sudah kami laporkan ke Bawaslu dengan lampiran data dukung lengkap yang telah kami kirimkan pada tanggal 27 Februari 2023. 9. Sehubungan dengan hal tersebut Saya berharap agar Bawaslu Propinsi Jawa Timur dapat memeriksa dugaan pelanggaran administrasi ini, serta memberikan Keputusan seadil-adilnya. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: A. Syarat Formal Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022), syarat formal sebuah laporan meliputi: 1) Nama dan alamat Pelapor 2) Pihak Terlapor; dan 3) Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Bahwa keterpenuhan terhadap syarat formal atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan wajib terpenuhi secara kumulatif yang bermakna jika salah satu syarat formal tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji terkait keterpenuhan syarat formal dari laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan hasil kajian sebagai berikut: 1. a. Kedudukan Hukum Pelapor Bahwa Pasal 454 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “(3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (5) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022), Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap penyelenggaraan Pemilu dan dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa kusus. b. Bahwa Pelapor menyertakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL) atas nama Pelapor yang beralamat di: : Jl. Panglima Sudirman RT 17 RW 06 Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang ; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan, khususnya sebagaimana pada huruf b di atas maka pelapor dinyatakan memenuhi syarat, atau memiliki kedudukan sebagai Pelapor. 2. Identitas Terlapor: a. Bahwa disebutkan pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 1 angka (33) menyatakan : “Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu”. b. Bahwa berdasar ketentuan dalam Surat Keputusan Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Nomor 169 Tahun 2023 Bab II Huruf B angka 14. C. 1). Disebutkan “Apabila Terlapor merupakan lembaga penyelenggaran pemilu, maka pengisian Identitas Terlapor diisi dengan semua nama penyelenggara pemilu atau nama penyelenggaranya, serta kolom alamat diisi dengan alamat Kantor penyelenggara Pemilu” c. Bahwa berdasarkan Formulir Model B.1 laporan tertanggal 1 Maret 2024, disebutkan pihak yang diduga melakukan pelanggaran pemilu yaitu: ketua PPK Kecamatan Manguharjo yang beralamat di JI. Jl Gajah Mada no 20 Madiun; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan, khususnya sebagaimana pada angka 2 huruf b dan c diatas maka terlapor dinyatakan memiliki Kedudukan sebagai Terlapor. 3. Batas Waktu Penyampaian Laporan: a. Bahwa Pasal 454 ayat (6) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. b. Bahwa laporan dugaan pelanggaran disampaikan pada Tanggal 4 Maret 2024 dan peristiwa Pelanggaran diketahui pada tanggal 25 Februari 2024. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan, khususnya sebagaimana pada huruf b di atas maka waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran masih di dalam rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Bahwa Berdasarkan angka 1-3 maka laporan dinyatakan memenuhi syarat Formil Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu. B. Syarat Materil Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, syarat materiel sebuah laporan meliputi: 1) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; 2) Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; dan 3) Bukti. Bahwa keterpenuhan terhadap syarat materiel atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan wajib terpenuhi secara kumulatif yang bermakna jika salah satu syarat materiel tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji terkait keterpenuhan syarat materiel dari laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan hasil kajian sebagai berikut: 1. Waktu dan Tempat Dugaan Pelanggaran Pemilu: a. Bahwa waktu terjadinya dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor berdasarkan Formulir model B.1 adalah pada 1 Maret 2024; b. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024), rekapitulasi di dalam negeri dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional/pusat, dengan rincian jadwal sebagai berikut: Tingkatan Rekapitulasi Jadwal Kecamatan 15 Februari 2024 s.d. 2 Maret 2024 Kabupaten/Kota 17 Februari 2024 s.d. 5 Maret 2024 Provinsi 19 Februari 2024 s.d. 10 Maret 2024 Nasional/Pusat 22 Februari 2024 s.d.Maret 2024 c. Bahwa Pelapor didalam uraian kejadianya pada pokoknya menyampaikan terjadi perubahan suara yang diperoleh pelapor pada saat rekapituasi di tingkat kecamatan, ada perubahan perolehan hasil suara antara Salinan C Plano dan C Salinan dengan Salinan D Hasil di tingkat kecamatan. Adapun lokasinya berada di: TPS se-Kecamatan Manguharjo meliputi kelurahan pangugagan, Manguharjo, nambangan kidul, patihan, madiun lor yang semuanya berada di Kota Madiun; d. Bahwa Berdasarkan pertimbangan diatas kususnya pada huruf a,b dan c maka waktu dan tempat terjadinya dugaan pelanggaran telah memenuhi syarat 2. Ada atau Tidaknya dugaan pelanggaran pemilu: a) bahwa pelapor mendalilkan pada rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat perbedaan jumlah suara antara Model D Hasil Kecamatan/DPRD KabKo dengan formulir Model C HASIL yang merugikan saya, Tutik Endang Sri Wahyuni (caleg Partai NasDem dapil Madiun 4 Nomor Urut 1); b) Bahwa Pelapor medalilkan KPU melalui PKPU Nomor 5 Tahun 2024 dalam ketentuan pasal 15 ayat (6) huruf h PKPU Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur bahwa PPK “melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c”, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut seharusnya Sdr Budiyono melakukan pembetulan Sirekap dengan menyesuaikan dengan formulir Model C.HASIL, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Sdr. Budiyono dan melanjutkan proses rekapitulasi berdasarkan data sirekap; c) Bahwa pelapor medalilkan telah menyampaikan keberatan kepada Sdr. Budiyono atas metode pelaksanaan rekapitulasi tersebut, namun yang bersangkutan tidak menindaklanjuti keberatan kami dan tetap melanjutkan proses rekapitulasi menggunakan sirekap, kami telah menuangkan keberatan kami dalam nota keberatan yang juga disampaikan sebagai Bukti; d) Bahwa pelapor medalilkan atas kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian bagi pelapor yakni dengan berkurangnya suara pelapor semula 1303 menjadi 1293 dan disinyalir menguntungkan caleg Partai Nasdem Dapil madiun 4 nomor urut 9 dengan penambahan suara sebesar 1328 dari semula 1226; e) bahwa pelapor mendalilkan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Manguharjo yang dipimpin oleh Sdr. Budiyono setidaknya telah menyalahi 2 ketentuan perundang- undangan, hal itu mengakibatkan hak saya sebagai caleg terpilih (berdasarkan plano C1 yang saya miliki) menjadi hilang. Ketika pelaksanaan pleno di PPK Kec. Manguharjo, kebetulan juga disaksikan oleh Ketua KPUD kota Madiun Sdr. S. Wisnu Wardhana dan juga Ketua Bawaslu Kota Madiun Sdr. Wahyu Sesar Tri Sulityo Nugroho dan salah satu anggota komisioner Bawaslu Sdr. Mohda Alfian. Pada saat yg bersamaan saya dan saksi sudah menyampaikan keberatan, namun beliau-beliau tidak menanggapi protes kami dan diam saja; f) Bahwa pelapor medalilkan rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kota tanggal 28 Februari 2024 di Hotel Aston madiun, saksi kami yang bernama Kharisma tidak memperoleh mandat dari DPD Partai NasDem untuk dapat menghadiri proses tersebut (DPD Partai NasDem mengirimkan saksi lain) sehingga kami tidak dapat melakukan klarifikasi ataupun menanyakan keberatan yang kami ajukan, hal tersebut diperkuat dengan kesaksian Sdr. Catur Wulan (saksi dari Partai PAN) yang telah menyampaikan bahwa pada proses rekapitulasi kecamatan terjadi pelanggaran administratif, namun baik nota keberatan kami ataupun keberatan dari Sdr. Catur Wulan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Sdr. Wisnu Wardana (Ketua KPU Kota Madiun) yang tetap menyatakan bahwa proses rekapitulasi telah dilakukan sesuai ketentuan dan tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi partai politik. Ketua Bawaslu kota Madiun Sdr. Wahyu Sesar Tri Sulityo Nugroho juga tidak mengakomodir dan menanggapi surat keberatan yang sudah kami laporkan ke Bawaslu dengan lampiran data dukung lengkap yang telah kami kirimkan pada tanggal 27 Februari 2023; g) Bahwa pencermatan pada bukti (P-1), (P-2), (P-3), dan (P-4) yang disampaikan oleh pelapor, patut diduga terjadi perubahan perolehan suara pelapor sesuai pokok laporan a quo; h) Bahwa terhadap huruf a-g terlapor diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu; 3. Bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor: a. {P-1} Video b. (P-2) Salinan Surat Model D. Kejadian Khusus c. (P-3) Salinan dokumen D.Hasil Kecamatan DPRD KAB KOTA Kecamatan Manguharjo (kelurahan pangugagan, Manguharjo, nambangan kidul, patihan, madiun lor) d. (P-4) Salinan C.Hasil Plano Kecamatan Manguharjo (kelurahan pangugagan, Manguharjo, nambangan kidul, patihan, madiun lor) Bahwa Berdasarkan pertimbangan kususnya pada angka 2 huruf (a-e) maka laporan dinyatakan memenuhi syarat materil. C. Pelimpahan a) Pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu di Kota Madiun; b) Pokok laporannya sama dengan yang di laporannya di Bawaslu Kota Madiun IV. Kesimpulan Laporan memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil. V. Rekomendasi Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Madiun
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3597 009/LP/PL/Kab/03.14/III/2024 Bahwa Laporan Nomor: 007/LP/PL/Kab/03.14/III/2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Jekrimen tanggal 26 Maret 2024 sudah Daluwarsa.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3596 008/LP/PL/Kota/23.02/III/2024 Laporan memenuhi syarat Formil dan syarat materiel serta jenis dugaan pelanggaran Pidana Pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3595 014/LP/PL/Kab/16.11/III/2024 Laporan di registrasi laporan memenuhi syarat formil dan materiil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3594 001/LP/PL/Kota/13.01/I/2024 memenuhi syarat formil dan materil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3593 008/LP/PL/Kab/13.23/III/2024 Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dugaan pelanggaran dalam Laporan a quo, Bawaslu Kabupaten Subang berpendapat peristiwa a quo memenuhi syarat formil dan syarat materil dan Termasuk ke dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3592 004/TM/PL/Kota/13.05/III/2024 Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran kampanye penggunaan fasilitas pemerintah dengan nomor registrasi 03/TM/PL/Kot/13.05/1/2024 yang diduga melanggar ketentuan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h jo pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berdasarkan dengan serangakaian pembahasan dan pengkajian terhadap fakta-fakta yang ada sehingga dapat disimpulkan bahwa temuan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3591 002/LP/PL/Kota/13.01/III/2024 Memenuhi Syarat Formil dan Materil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3590 002/LP/PL/Kota/13.08/III/2024 laporan yang disampaikan oleh terlapor terpenuhi syarat formal dan Materil, dan Laporan dirgister dan di tindaklanjuti dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur penyelesaian pelanggaran Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3589 011/LP/PL/Kab/26.10/III/2024 KAJIAN AWAL LAPORAN NOMOR 009/LP/PL/Kab/26.10/II/2024
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3588 010/LP/PL/Kab/26.10/III/2024 KAJIAN AWAL LAPORAN NOMOR 008/LP/PL/Kab/26.10/II/2024
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3587 009/LP/PL/Kab/26.10/III/2024 KAJIAN AWAL LAPORAN NOMOR 007/LP/PL/Kab/26.10/II/2024
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3586 010/TM/PP/Kec-Kalumpang/30.01/III/2024 Bahwa terhadap Keputusan atau Tindakan KPPS di TPS 03 Desa Limbong Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, yang membolehkan pemilih yang tidak berhak mengikuti pemungutan suara, merupakan keputusan atau tindakan yang tidak mencerminkan prinsip berkepastian hukum dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan memenuhi Ketentuan Pasal 2 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan “Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku penyelenggara Pemilu serta sumpah dan janji jabatan
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3585 005/TM/PL/Kab/27.09/III/2024 bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap temuan tersebut mengandung unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3584 001/LP/PL/Kota/16.05/II/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 001/LP/PL/Kota/16.05/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : RANNY KUMALA DEWI b. Alamat : BSD SAVIA TEVANA D3 NO 5 RT.002 RW.014 KEL/DESA CIATER KECAMATAN SERPONG c. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan : Peristiwa : Pembiaran kesalahan data perolehan suara pada D.Hasil Kecamatan Manguharjo yang termuat dalam Sirekap yang mengakibatkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang. dengan uraian kejadian sebagai berikut : Bahwa tanggal 25 Februari 2024 Pelapor menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manguharjo Kota Madiun, berdasarkan yang pelapor lihat terjadi adanya perubahan angka perolehan suara yang terjadi pada 15 (lima belas) TPS di 5 (lima) kelurahan pada Daerah Pemilihan Kota Madiun 4. Dengan rincian sebagai berikut : A. Kelurahan Manguharjo (Hasil Akhir Seluruh TPS) : Pada C.Hasil Suara Partai Nasdem Nasdem dari 58 (lima puluh delapan) menjadi 42 (empat puluh dua) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 16) Pada C.Hasil Suara Yeni Tejowati dari 459 (empat ratus lima puluh Sembilan) menjadi 445 (empat ratus empat puluh lima) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 14) Pada C Hasil Suara Dodik Rahardiyono dari 131 (seratus tiga puluh satu) menjadi 161 (seratus enam puluh satu) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 30) 1. TPS 2: • Suara Partai Nasdem pada C Hasil 4 (empat) menjadi 1 (satu) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 3) • Suara Dodik Rahardiyono pada C Hasil 7 (tujuh) menjadi 10 (sepuluh) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 3) 2. TPS 4: • Suara Partai Nasdem pada C Hasil 6 (enam) menjadi 1 (satu) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 5) • Suara Dodik Rahardiyono pada C Hasil 1 (satu) menjadi 6 (enam) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 5) 3. TPS 11 : • Suara Yeni Tejowati pada C Hasil 24 (dua puluh empat) menjadi 20 (dua puluh) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 4) • Suara Dodik Rahardiyono pada C Hasil 1 (satu) menjadi 5 (lima) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 4) 4. TPS 13: • Suara Partai Nasdem pada C Hasil 6 (enam) menjadi 2 (dua) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 4) • Suara Dodik Rahardiyono pada C Hasil 0 (nol) menjadi 4 (empat) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 4) 5. TPS 16: • Suara Yeni Tejowati pada C Hasil 39 (tiga puluh Sembilan) menjadi 29 (dua puluh Sembilan) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 10) • Suara Dodik Rahardiyono pada C Hasil 13 (tiga belas) menjadi 23 (dua puluh tiga) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 10) 6. TPS 22: • Suara Partai Nasdem C Hasil 6 (enam) menjadi 2 (dua) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO ( selisih 4) • Suara Dodik Rahardiyono C Hasil 3 (tiga) menjadi 7 (tujuh) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 4) B. Kelurahan Pangongangan (Hasil Akhir Seluruh TPS): Pada C Hasil Partai Nasdem dari 25 (dua puluh lima) menjadi 16 (enam belas) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 10) Pada C Hasil Dodik Rahardiyono dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 467 (empat ratus enam puluh tujuh) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 10) 1. TPS 03: • Suara Partai Nasdem C Hasil 9 (Sembilan) menjadi 3 (tiga) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 6) 2. TPS 04: • Suara Partai Nasdem C Hasil 6 (enam) menjadi 2 (dua) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO ( selisih 4) C. Kelurahan Madiun Lor (Hasil Akhir Seluruh TPS): Pada C Hasil suara Tutik Endang Sri Wahyuni dari 183 (seratus delapan puluh tiga) menjadi 173 (seratus tujuh puluh tiga) pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 10) Pada C Hasil Suara Dodik Rahardiyono dari 156 (seratus lima puluh enam) menjadi 166 (seratus enam puluh enam) pada Model D Hasil Kecamatan/DPR Kab/Kota (selisih 10) 1. TPS 05: • Suara Tutik Endang Sri Wahyuni C Hasil 31 (tiga puluh satu) menjadi 21 (dua puluh satu) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 10) • Suara Dodik Rahardiyono C Hasil 8 (delapan) menjadi 18 (delapan belas) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 10) D. Kelurahan Patihan (Hasil Akhir Seluruh TPS): Pada C Hasil Suara Dodik Rahardiyono dari 21 (dua puluh satu) menjadi 36 (tiga puluh enam) pada Model D Hasil Kecamatan/ DPR Kab/Kota (selisih 15) 1. TPS 06: Suara Dodik Rahardiyono C Hasil 0 (nol) menjadi 10 (sepuluh) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 10) 2. TPS 09: Suara Dodik Rahardiyono C Hasil 6 (enam) menjadi 11 (sebelas) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 5) E. Kelurahan Nambangan Kidul (Hasil Akhir Seluruh TPS) : Pada C Hasil suara Magfira dari 5 (lima) menjadi 1 (satu) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 4) Pada C Hasil Suara Dodik Rahardiyono dari 173 (seratus tujuh puluh tiga) menjadi 210 (dua ratus sepuluh) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 37) Pada C Hasil Suara Partai Nasdem 175 (seratus tujuh puluh lima) menjadi 149 (seratus empat puluh Sembilan) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 26) 1. TPS 05: Suara Dodik Rahardiyono C Hasil 10 (sepuluh) menjadi 20 (dua puluh) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 10) 2. TPS 10: Suara Dodik Rahardiyono C Hasil 18 (delapan belas) menjadi 26 (dua puluh enam) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 8) 3. TPS 14: Suara Dodik Rahardiyono C Hasil 11 (sebelas) menjadi 21 (dua puluh satu) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 10) 4. TPS 17: Suara Dodik Rahardiyono C Hasil 6 (enam) menjadi 11 (sebelas) pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (selisih 5) Perubahan perolehan angka tersebut terjadi pada saat rapat pleno PPK setelah proses rekapitulasi secara terbuka dihadapan para saksi Partai politik peserta Pemilu selesai. Saksi Partai Nasdem pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan sudah menyampaikan keberatan terjadinya perubahan perolehan angka tersebut dalam Surat Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal : 1. Identitas Pelapor : 1.1. ldentitas Pelapor : Bahwa pelapor atas nama Ranny Kumala Dewi yang beralamat di BSD SAVIA TEVANA D3 NO 5 RT.002 RW.014 KEL/DESA CIATER KECAMATAN SERPONG dengan NIK 3577025905870001; 1.2. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa (1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, (2) Pelapor sebagaimana ayat (1) terdiri atas ; a.WNI yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu atau c. Pemantau Pemilu; 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1.2, pelapor merupakan WNI yang mempunyai hak pilih sehingga memenuhi syarat formal sebagai pelapor; 2. Pihak Terlapor : 2.1 Bahwa berdasarkan keterangan pelapor, terlapor adalah ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Manguharjo Kota Madiun atas nama Budiyono; 3. Batas Waktu Laporan 3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa; (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu; 3.2 Bahwa dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum terjadi pada tanggal 25 Februari 2024 dan diketahui oleh pelapor pada hari yang sama yaitu pada tanggal 25 Februari 2024 kemudian pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kota Madiun pada tanggal 29 Februari 2024 dengan demikian pelapor telah menyampaikan laporan 4 (empat) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu; 3.3 Bahwa setelah melakukan analisis batas waktu laporan dengan membaca ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3.1 dan setelah membaca waktu penyampaian laporan sebagaimana diuraikan pada angka 3.2, waktu penyampaian laporan oleh pelapor masih dalam batas waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. b. Syarat Materiel 1. Peristiwa Bahwa menurut laporan pelapor peristiwa yang terjadi adalah Pembiaran kesalahan data perolehan suara pada D.Hasil Kecamatan yang termuat dalam Sirekap yang mengakibatkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang; 2. Tempat Peritiwa terjadi Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Kantor kecamatan Manguharjo; 3. Bukti-bukti a) Dokumen KTP an. RANNY KUMALA DEWI sebanyak 3 rangkap; b) Dokumen KTP an. Karisma Bakti Laksono sebanyak 3 rangkap; c) Dokumen KTP an. Catur Wulan Yunika Purnomo sebanyak 3 rangkap; d) Salinan Surat Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU sebanyak 3 rangkap; e) Salinan dokumen D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO; f) Salinan C.Hasil Plano; g) Video sebanyak 3 file; IV. Kesimpulan Bahwa laporan Nomor : 001/LP/PL/Kota/16.05/II/2024 yang dilaporkan oleh Ranny Kumala Dewi pada tanggal 29 Februari 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; b. Laporan merupakan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.. V. Rekomendasi a. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3583 011/TM/PL/Kab/32.04/III/2024 Temuan Memenuhi syarat formil dan materiel
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3581 020/LP/PL/RI/00.00/III/2024 Berdasarkan kesimpulan di atas maka direkomendasikan agar: Melimpahkan laporan ke Bawaslu Kabupaten Jember melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Bawaslu Kabupaten Jember meregistrasi laporan dan menangani sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 untuk dugaan tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3580 003/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor a.n Ahyar, telah terjadi dugaan pelanggaran politik uang di Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala yang dilakukan oleh terlapor a.n Sofyan, ST Bahwa setelah dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel, laporan tersebut telah memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materiel sehingga disampaikan kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan syarat materiel tersebut Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan pelapor, diduga terlapor melanggar Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 Tentang Pemilihan Umum
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3579 002/LP/PL/Kab/10.05/III/2024 Berdasarkan analisis terhadap syarat formal dan materiel di atas, maka Bawaslu Kabupaten Lingga menyimpulkan bahwa: 1. Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal dan materiel laporan. 2. Terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3577 009/LP/PL/Kab/26.02/II/2024 dilimpahkan
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3576 009/LP/PL/Kab/31.08/III/2024 . Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Ill. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WIT di TPS 001 dan TPS 002 Ohoi Watlar, masyarakat bersama PKO ohoi Watlar menemukan adanya Pencoblosan surat suara berulang-ulang kali yang dilakukan oleh Pendukung Marius Eda Rahail (Caleg Demikrat) di TPS 001 maupun TPS 002 Ohoi watlar. dan sempat di Dokumentasikan oleh lbu Ake Silubun, dan menegur Ketua kpps Sdr Stevun Rahail danmengatakan bahwa ini adalah Pelanggaran Pemilu namun Ketua KPPS mengatakan Bahwa saya siap Pasang badan, sehingga terjadi Perdebatan antara Bapak Stevanus dan lbu Aken Silubun (PKD) ohoi Watlar dan di lerai oleh pejabat dan Pelapor. Kejadian yang sama juga terjadi di TPS 002. kemudian informasi yang disampaikan bahwa dokumentasi itu sudah dilaporkan melalui Whatsap Grup Panwas. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2024 jam 07.00 WIT Pejabat Kepada Ohoi Watlar lbu Harce Beruatwarin bersama 10 (sepuluh) orang lainya mendatangi kantor panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Timur untuk meminta diadakanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan dijanjikan akan dilakukan PSU di 2 TPS tersebut. Namun pada hari senin 19 Februari 2024 secara sepihak Panwam mengikuti Rapat Pleno di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, dan tidak memproses Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga sebagai Caleg saya merasa dirugikan. sampai dengan saat ini semua saksi menuntut agar dilaksanakanya PSU di Ohoi Watlar supaya menghindari Konflik lebih berlanjut di Ohoi Watlar. IV. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiil laporan sebagai berikut : a. Syarat Formil 1. Kedudukan Hukum Pelapor Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan : Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, maka Sdr Theodorus Rahail (Pelapor) adalah Warga Negara Indonesia yang yang mempunya hak pilih sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) memiliki identitas kependudukan sebagai berikut: Nama : Theodorus Rahail, Tempat Tanggal Lahir: Ory, 7 Juli 1967 Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat JI. Gudang Arang Rt 002 Rw 006 Kelurahan/Desa Benteng Kecamatan Nusaniwe Kata Ambon. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, maka Sdr. Theodorus Rahail memiliki kedudukan Hukum sebagai pelapor karena yang bersangkutan adalah merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih selain itu yang bersangkutan adalah salah satu Calon Anggota DPRD Dapil Maluku Tenggara 2 dari Partai PDIP. a) ldentitas Terlapor Bahwa sesuai Laporan Nomor : : 008/LP/PL/Kab/31.08/11/2024, maka yang menjadi terlapor adalah Sdr Ake Silubun yang beralamat di Ohoi Halat Solair. b) Batas Waktu Penyampaian Laporan. Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, jo Pasal 1 ayat (42) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyebutkan : Pasal 454 ayat (6): Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu Pasal 1 ayat (42): Hari adalah hari kerja. Pasal8 ayat (3): Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Fomulir Laporan Nomor 008/LP/PL/Kab/31.08/II/2024 tentang waktu kejadian dan waktu diketahui adalah tanggal 14 Februari 2024, dan waktu penyampaian Laporan Ougaan Pelanggaran adalah Tanggal 19 Februari 2024, maka Laporan yang disampaikan adalah hari ke 4 (empat) setelah diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran. b. Syarat Materiel a) Waktu dan Tempat Ougaan Pelanggaran Pemilu. Bahwa peristiwa Ougaan pelanggaran Pemilu sebagaimana laporan Nomor 008/LP/PUKab/31.08/11/2024 terjadi pada hari RabuTanggal 14 Februari 2024 di TPS 001, dan 002 002 Ohoi watlar Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku tenggara. b) Jenis Dugaan Pelanggaran Pemilu. masyarakat bersama PKO ohoi Watlar menemukan adanya Pencoblosan surat suara berulang-ulang kali yang dilakukan oleh Pendukung Marius Eda Rahail (Caleg Oemokrat) di TPS 001 maupun TPS 002 Ohoi watlar. dan sempat di Ookumentasikan oleh lbu Ake Silubun, dan menegur Ketua kpps Sdr Steven Rahail dan mengatakan bahwa ini adalah Pelanggaran Pemilu namun Ketua KPPS mengatakan Bahwa saya siap Pasang badan, sehingga terjadi Perdebatan antara Bapak Stevanus dan lbu Aken Silubun (PKO) ohoi Watlar dan di lerai oleh pejabat dan Pelapor. Kejadian yang sama juga terjadi di TPS 002. Bahwa setelah dilakukan analisis terhadap peristiwa yang dijelaskan Pelapor sebagaimana tersebut diatas, maka, dapat diterapkan 2 (dua) jenis Pelanggaran yaitu Pelanggaran Pidana serta Pelanggaran Administrasi yang dapat menyebabkan Pemungutan suara ulang. a. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. 1. Ketentuan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan Bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bu Ian dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). 2. Ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau suara peserta pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta Rupiah). 3. Pasal 398 ayat (4) a. Pelanggaran Administrasi Pemilu. Bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (3) menyatakan, Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda; Bahwa berdasarkan Ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 008/LP/PUKab/31.08/1//2024 yang disampaikan oleh Sdr Theodorus Rahail patut diduga merupakan Tindak Pidana Pemilu sekaligus Pelanggaran Administrasi Pemilu. c). Bukti bukti Bahwa berdasrkan laporan Nomor : 008/LP/PL/Kab/31.08/11/2024 dengan pelapor atas nama Sdri Theodorus Rahail tidak menyertakan bukti. d). Bahwa Laporan sebagaimana tersebut diatas telah di Tangani oleh Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Timur dengan mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Watlaar Kecamatan Kei Besar Utara Timur yang menjadi locus terjadinya Dugaan Pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Pokok Laporan, sehingga Laporan tersebut dianggap telah terselesaikan. V. Kesimpulan Bahwa terhadap Laporan Nomor : 008/LP/PL/Kab/31.08/11/2024 telah diselesaikan pada tingkat Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Timur. VI. Rekomendasi Bahwa Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Laporan dengan Nomor: 008/LP/PUKab/31.08/11/2024 yang disampaikan Oleh Sdr Theodorus Rahail dinyatakan dihentikan Prosesnya.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3575 003/LP/PL/Kota/11.04/III/2024 Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Money Politik
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3574 009/TM/PP/Kec-Kalumpang/30.01/III/2024 Bahwa terhadap Keputusan atau Tindakan KPPS di TPS 03 Desa Limbong Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, yang membolehkan pemilih yang tidak berhak mengikuti pemungutan suara, merupakan keputusan atau tindakan yang tidak mencerminkan prinsip berkepastian hukum dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan memenuhi Ketentuan Pasal 2 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan “Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku penyelenggara Pemilu serta sumpah dan janji jabatan; Pasal 6 ayat (1) “untuk menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip penyelenggara Pemilu, selanjutnya ayat (3) huruf a “profesionalitas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip : huruf a “berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perndang-undangan; huruf f “pofesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memahami tgas, wewenang, dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3573 008/LP/PL/Kab/31.08/III/2024 Bahwa berdasarkan uraian terkait pemenuhan syarat formal materil terkait laporan Nomor: 007/LP/PL/Kab/31.08/II/2024 atas nama Sanherip Lanikari telah memenuhi syarat Formil namun belum memenuhi syarat Materil.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3572 002/LP/PL/Kota/11.04/III/2024 Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Kecurangan Penyelengara Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3571 008/LP/PL/Kab/03.14/III/2024 Bahwa Laporan Nomor: 006/LP/PL/Kab/03.14/III/2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Marheko tanggal 20 Maret 2024 belum memenuhi syarat materil laporan. Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal diterima yaitu berupa : Pihak Terlapor paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3570 019/LP/PL/RI/00.00/III/2024 Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal (daluwarsa) dan peristiwa yang dilaporkan telah ditangani dan selesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3569 011/LP/PL/Kab/13.24/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 08/LP/PL/Kab/13.24/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Bimbi Satya Bhaktie b. Alamat : Kp. Cisalam RT 002/RW 005 Desa Bencoy Kec. Cireunghas Kab. Sukabumi c. Pekerjaan : Perdagangan II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Bahwa berdasarkan hasil informasi yang kami temukan terdapat dugaan pemalsuan 2 (dua) dokumen untuk persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi daerah pemilihan V yakni Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C program studi IPS atas nama Syarif Hidayat dengan nomor: 01 PC 030448 ditandatangani oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan atas nama Burhanuddin Toha, Ph.D tertanggal 18 September 2006 yang mana tidak sesuai dengan Data Izin dan Pendirian PKBM Al-Mukhlisin dengan SK pendirian nomor: -11 tanggal 22-11-2008 dan SK izin operasional nomor: 1544/2014 tanggal 07-03-2014. Selain itu, dalam Ijazah Paket C dengan nomor: 01PC030448- atas nama Syarif Hidayat dengan nama kelompok belajar yaitu PKBM Al-Mukhlisin tertanggal 2 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Dikmenti Kota Jakarta Barat atas nama Drs. H. Amsari Idris, M.Pd. juga terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dengan Data Izin dan Pendirian PKBM Al-Mukhlisin dengan SK pendirian nomor: -11 tanggal 22-11-2008 dan SK izin operasional nomor: 1544/2014 tanggal 07-03-2014. Bahwa selain itu, adanya ketidaksesuaian terkait tanggal lahir atas nama Sdr. Syarif Hidayat dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional itu tercatat pada tanggal 5 Mei 1965 dengan Ijazah Paket C tercatat pada tanggal 5 Maret 1965. Fakta lainnya yaitu adanya pengesahan dan/atau legalisir cap basah pada dokumen Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C program studi IPS yang mana pengesehan tersebut seharusnya dilakukan oleh Pejabat berwenang di Badan Penelitian dan Pengembangan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI sebagaimana Pasal 240 ayat (2) huruf (b) namun yang mengesahkan atau melegalisir dan menandatangani itu dilakukan oleh Pejabat berwenang dari Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat atas nama Dr. Hj. Mimin Maryati, Spd., M.Pd. padahal wilayah kerjanya hanya meliputi Kab/Kota Bekasi, dan Kota Depok. Selain itu, dalam Ijazah Paket C atas nama Syarif Hidayat itu dilakukan pengesahan dan/atau legalisir oleh Pejabat berwenang pada bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi atas nama Jajat Sudrajat, S.Pd.,M.Si. Hal tersebut menjadi anomali dengan lokasi/domisili Kelompok Belajar PKBM Al-Mukhlisin di Jl. Kayu Besar RT 004/RW 011 No.1 Kelurahan Cengkareng Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta yang mana seharusnya dilegalisir oleh Suku Dinas Dikmenti Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan keberadaan lokasi kelompok belajar PKBM Al-Mukhlisin. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a) Nama dan alamat pelapor; b) Pihak terlapor; dan c) Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) WNI yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu. Berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya dilakukan penelitian keterpenuhan syarat formal laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut: 1. Bahwa Sdr. Bimbi Satya Bhaktie merupakan warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Sukabumi, tanggal 29 Mei 1980, usia 43 (empat puluh tiga) tahun, beralamat di Kp. Cisalam RT 002/RW 005 Desa Bencoy Kec. Cireunghas Kab. Sukabumi. Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 3202382905800001, Sdr. Bimbi Satya Bhaktie merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sehingga Sdr. Bimbi Satya Bhaktie dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan dengan kedudukan hukum (legal standing) sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih; 2. Bahwa pihak terlapor dalam laporan ini merupakan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan V atas nama Syarif Hidayat. Terlapor sudah cakap hukum dan memiliki pertanggungjawaban hukum dalam setiap tindakan maupun perbuatan yang dilakukannya. Bahwa terlapor ini berkedudukan hukum (legal standing) sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Daerah Pemilihan V yang mana memiliki tanggungjawab dalam kontestasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga terdapat konsekuensi hukum apabila ada tindakan yang melanggar larangan dalam undang-undang Pemilu. Selain itu, salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu subjek hukum terhadap larangan maupun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bahwa Pelapor menyampaikan hari dan tanggal diketahui dugaan pelanggaran tersebut yaitu pada tanggal 15 Maret 2024 dan selanjutnya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 18 Maret 2024. Sehingga penyampaian laporannya memenuhi unsur syarat formil yakni penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Berdasarkan uraian di atas, maka laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi syarat formal laporan. b. Syarat Materiel Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu; dan c. Bukti. Berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya dilakukan penelitian keterpenuhan syarat materiel laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut: 1. Waktu kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor itu disampaikan dalam formulir laporannya yaitu pada tanggal 05 Maret 2024 sehingga memenuhi syarat materiel dalam hal ini waktu (tempus delicty). Adapun untuk tempat kejadian itu di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, sehingga memenuhi syarat materiel dalam hal ini tempat kejadian (locus delicty); 2. Bahwa uraian kejadian dugaan pelanggaran sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil informasi yang kami temukan terdapat dugaan pemalsuan 2 (dua) dokumen untuk persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi daerah pemilihan V yakni Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C program studi IPS atas nama Syarif Hidayat dengan nomor: 01 PC 030448 ditandatangani oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan atas nama Burhanuddin Toha, Ph.D tertanggal 18 September 2006 yang mana tidak sesuai dengan Data Izin dan Pendirian PKBM Al-Mukhlisin dengan SK pendirian nomor: -11 tanggal 22-11-2008 dan SK izin operasional nomor: 1544/2014 tanggal 07-03-2014. Selain itu, dalam Ijazah Paket C dengan nomor: 01PC030448- atas nama Syarif Hidayat dengan nama kelompok belajar yaitu PKBM Al-Mukhlisin tertanggal 2 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Dikmenti Kota Jakarta Barat atas nama Drs. H. Amsari Idris, M.Pd. juga terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dengan Data Izin dan Pendirian PKBM Al-Mukhlisin dengan SK pendirian nomor: -11 tanggal 22-11-2008 dan SK izin operasional nomor: 1544/2014 tanggal 07-03-2014. Bahwa selain itu, adanya ketidaksesuaian terkait tanggal lahir atas nama Sdr. Syarif Hidayat dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional itu tercatat pada tanggal 5 Mei 1965 dengan Ijazah Paket C tercatat pada tanggal 5 Maret 1965. Fakta lainnya yaitu adanya pengesahan dan/atau legalisir cap basah pada dokumen Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C program studi IPS yang mana pengesehan tersebut seharusnya dilakukan oleh Pejabat berwenang di Badan Penelitian dan Pengembangan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI sebagaimana Pasal 240 ayat (2) huruf (b) namun yang mengesahkan atau melegalisir dan menandatangani itu dilakukan oleh Pejabat berwenang dari Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat atas nama Dr. Hj. Mimin Maryati, Spd., M.Pd. padahal wilayah kerjanya hanya meliputi Kab/Kota Bekasi, dan Kota Depok. Selain itu, dalam Ijazah Paket C atas nama Syarif Hidayat itu dilakukan pengesahan dan/atau legalisir oleh Pejabat berwenang pada bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi atas nama Jajat Sudrajat, S.Pd.,M.Si. Hal tersebut menjadi anomali dengan lokasi/domisili Kelompok Belajar PKBM Al-Mukhlisin di Jl. Kayu Besar RT 004/RW 011 No.1 Kelurahan Cengkareng Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta yang mana seharusnya dilegalisir oleh Suku Dinas Dikmenti Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan keberadaan lokasi kelompok belajar PKBM Al-Mukhlisin. Berdasarkan telaah dan/atau penelitian dari uraian kejadian pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor, ditemukan hasil bahwa: 1) Bahwa terdapat dugaan pemalsuan 2 (dua) dokumen untuk persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi daerah pemilihan V yakni Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C program studi IPS atas nama Syarif Hidayat dengan nomor: 01 PC 030448 ditandatangani oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan atas nama Burhanuddin Toha, Ph.D tertanggal 18 September 2006 yang mana tidak sesuai dengan Data Izin dan Pendirian PKBM Al-Mukhlisin dengan SK pendirian nomor: -11 tanggal 22-11-2008 dan SK izin operasional nomor: 1544/2014 tanggal 07-03-2014; 2) Bahwa dalam Ijazah Paket C dengan nomor: 01PC030448- atas nama Syarif Hidayat dengan nama kelompok belajar yaitu PKBM Al-Mukhlisin tertanggal 2 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Dikmenti Kota Jakarta Barat atas nama Drs. H. Amsari Idris, M.Pd. juga terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dengan Data Izin dan Pendirian PKBM Al-Mukhlisin dengan SK pendirian nomor: -11 tanggal 22-11-2008 dan SK izin operasional nomor: 1544/2014 tanggal 07-03-2014; 3) Bahwa adanya ketidaksesuaian terkait tanggal lahir atas nama Sdr. Syarif Hidayat dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional itu tercatat pada tanggal 5 Mei 1965 dengan Ijazah Paket C tercatat pada tanggal 5 Maret 1965. Fakta lainnya yaitu adanya pengesahan dan/atau legalisir cap basah pada dokumen Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C program studi IPS yang mana pengesehan tersebut seharusnya dilakukan oleh Pejabat berwenang di Badan Penelitian dan Pengembangan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI sebagaimana Pasal 240 ayat (2) huruf (b) namun yang mengesahkan atau melegalisir dan menandatangani itu dilakukan oleh Pejabat berwenang dari Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat atas nama Dr. Hj. Mimin Maryati, Spd., M.Pd. padahal wilayah kerjanya hanya meliputi Kab/Kota Bekasi, dan Kota Depok. Selain itu, dalam Ijazah Paket C atas nama Syarif Hidayat itu dilakukan pengesahan dan/atau legalisir oleh Pejabat berwenang pada bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi atas nama Jajat Sudrajat, S.Pd.,M.Si. Hal tersebut menjadi anomali dengan lokasi/domisili Kelompok Belajar PKBM Al-Mukhlisin di Jl. Kayu Besar RT 004/RW 011 No.1 Kelurahan Cengkareng Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta yang mana seharusnya dilegalisir oleh Suku Dinas Dikmenti Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan keberadaan lokasi kelompok belajar PKBM Al-Mukhlisin; 4) Bahwa Terlapor ini diduga telah melanggar ketentuan Pidana Pemilu Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan dalam Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).” Sehingga dari perbuatan atau tindakan dari terlapor ini dapat dikenakan ancaman ketentuan pidana Pemilu dan unsur materil uraian kejadian ini telah terpenuhi. Berdasarkan dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. 3. Bahwa Pelapor melampirkan bukti berupa: Kode Jenis Uraian Ket P-1 Dokumen Salinan Profil PKBM Al-Mukhlisin Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-2 Dokumen Salinan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C atas nama Syarif Hidayat Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-3 Dokumen Salinan Ijazah Paket C atas nama Syarif Hidayat Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-4 Dokumen Salinan Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Al-Mukhlisin Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-5 Dokumen Dokumentasi Papan nama Yayasan Hasan Al-Mukhlisin (PKBM Al-Mukhlisin) Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-6 Dokumen Salinan KTP atas nama Agil Setiawan Rachman Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-7 Dokumen Salinan KTP atas nama Kukun Kurniansyah, S.H. Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-8 Dokumen Salinan KTP atas nama Moh. Buchori Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar Bahwa berdasarkan hasil telaah terhadap bukti yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi kecukupan sebagai bukti permulaan minimal dua alat bukti Sehingga unsur materil dalam hal bukti terpenuhi. Berdasarkan uraian di atas, maka laporan pelapor memenuhi syarat materiel laporan. c. Pelimpahan laporan - d. Pengambilalihan laporan - e. Pencabutan laporan - f. Penghentian laporan - IV. Kesimpulan Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel. V. Rekomendasi Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran Sukabumi, 26 Maret 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Ketua Faisal Rifa’i, S.H.I.,M.M.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3568 018/LP/PL/RI/00.00/II/2024 Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil karena laporan disampaikan oleh Pelapor telah melewati batas waktu (daluwarsa).
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3567 017/LP/PL/Kec-Wer Maktian/31.09/III/2024 Laporan atas nama Apolos Lartutul memenuhi syarat Formal dan syarat materiel
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3565 017/LP/PL/RI/00.00/II/2024 Berdasarkan kesimpulan di atas maka direkomendasikan agar: Melimpahkan laporan ke Bawaslu Kota Jakarta Utara melalui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta; Bawaslu Kota Jakarta Utara meregistrasi laporan dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3562 004/LP/PL/Kab/34.07/III/2024 Bahwa sesuai dengan C-hasil yang didapatkan dari beberapa TPS di Distrik Babo suara Partai PAN dan Caleg 2, 3 dan 4 ada suara dibeberapa TPS. Tetapi pada hasil pleno distrik suara partai dan suara caleg tidak ada.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3560 001/TM/PL/Prov/32.00/III/2024 Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dituangkan dalam Formulir A Pengawasan Nomor : 010/LHP.08/PM.01.01/03/2024 dan dilakukan pencermatan maupun analisa maka Temuan tersebut dinyatakan memenuhi syarat Formal dan Materiel. Sehingga Temuan tersebut direkomendasikan untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3558 004/LP/PL/Kota/32.01/II/2024 Terpenuhi Syarat Formal & Materiel
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3557 006/LP/PL/Prov/32.00/III/2024 1. Kesimpulan Bahwa terhadap analisis sebagaiamana diuraikan diatas, maka Laporan memenuhi syarat formal.dan materiel. 2. Rekomendasi a. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran;
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3556 005/LP/PL/Prov/32.00/III/2024 1. Kesimpulan Bahwa terhadap analisis sebagaiamana diuraikan diatas, maka Laporan memenuhi syarat formal dan materiel. 2. Rekomendasi a. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran; b. Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3555 005/LP/PL/Prov/32.00/III/2024 1. Kesimpulan Bahwa terhadap analisis sebagaiamana diuraikan diatas, maka Laporan memenuhi syarat formal dan materiel. 2. Rekomendasi a. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran; b. Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3554 004/LP/PL/Prov/32.00/III/2024 1. Kesimpulan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel. 2. Rekomendasi Memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan syarat materiel diterima yaitu berupa Identitas Terlapor, Hari dan Tanggal Kejadian serta Hari dan Tanggal diketahui paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3553 005/LP/PL/Kota/31.01/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 011/LP/PL/Kota/31.01/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh : a. Nama : Doni Novi Manusama b. Alamat : Batu Meja RT.001 RW.007 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon c. Pekerjaan : Tukang Ojek Yang telah memberikan kuasa kepada HENRY S. LUSIKOOY, SH.,MH dan LUKAS WAILERUNY,SH yang adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan: Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WIT, saat saksi Lopsky Rudolvo Lolkary berada dirumahnya di Kelurahan Waihoka datang seorang yang bernama Reno selaku Korlap atau Tim pemenang dari Calon Anggota Legislatif Kota Ambon Dapil Sirimau I atas nama Patrik Monandar dan menanyakan kepada saksi apakah saksi sudah mempunyai Calon Anggota Legislatif yang akan dipilih dan dijawab oleh saksi bahwa belum, kemudian Reno langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan kartu nama milik Patrik Monandar kepada saksi. Bahwa saksi Lopsky Rudolvo Lolkary tercatat sebagai pemilih pada TPS 13 Kelurahan Waihoka. Bahwa pada saat saksi Lopsky Rudolvo Lolkary hendak melakukan pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 sampai pukul 10.00 WIT, saksi Lopsky Rudolvo Lolkary melihat secara langsung Tim sukses dari Patrik Monandar membagi-bagikan uang dan kartu nama milik Patrik Monandar kepada para pemilih yang berada di TPS 13 untuk memilih Patrik Monandar. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 saksi Benny Pattipeilohy mendapat pesan WhatsApp dari adik kandung Patrik Monandar yang bernama Voldy Monandar menanyakan kepada saksi Benny Pattipeilohy apakan saksi Benny Pattipeilohy mengenal seorang tim sukses dari Patrik Monandar yang bernama Vredo Lewerissa, bahwa dalam pesan WhatsApp tersebut Voldy Monandar menyampaikan bahwa Vredo Lewerissa tidak memberikan uang yang sudah diberikan kepadanya untuk dibagikan kepada para pemilih di TPS 17 dan TPS 19 Kelurahan Karpan masing-masing perorang sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Pa (nama panggilan Patrik Monandar), dan dalam pesan WhatsApp tersebut juga ada menyebutkan nama Calon Anggota Legislatif yang bernama Juliana. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Terlapor selaku saksi mandat pada tingkat Kecamatan mendapat informasi dari saksi Lopsky Rudolvo Lolkary dan saksi Benny Pattipeilohy bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 Caleg atas nama Patrik Monandar melakukan tindak pidana Money Politik sehingga kemudian Terlapor menghubungi saksi Lopsky Rudolvo Lolkary dan saksi Benny Pattipeilohy untuk bertemu di Kafe Joas Tantui Depan Kantor KPUD Provinsi Maluku. Bahwa akibat perbuatan Terlapor tersebut menyebabkan suara Terlapor bertambah dengan cara melanggar hukum, hal ini nyata-nyata adalah tindak pidana pemilu. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut : a. Syarat Formal:  Bahwa dalam laporan ini, syarat formal terhadap identitas pelapor telah memenuhi syarat.  Bahwa terhadap identitas terlapor sebagaimana tertuang dalam formulir Penerimaan Laporan yakni terlapor atas nama Patrik Monandar beralamat pada Jl. Dewi Sartika No. 88 RT.005 RW.005 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, telah memenuhi syarat.  Bahwa terhadap waktu penyampaian laporan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui, yakni pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 dan laporan disampaikan pada hari senin tanggal 4 Maret 2024, sehingga laporan yang disampaikan masih dalam batas waktu yang telah ditentukan. b. Syarat Materiel :  Bahwa terhadap waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran serta peristiwa sudah tertuang dalam formulir Penerimaan Laporan dan telah memenuhi syarat.  Bahwa berdasarkan uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu, sudah disampaikan oleh pelapor dan telah dituangkan dalam formulir Penerimaan Laporan dan telah memenuhi syarat serta terdapat dugaan pelanggaran pemilu yakni tindak pidana pemilu berupa dugaan terjadinya politik uang.  Bahwa terhadap bukti yang disampaikan oleh pelapor dalam formulir Penerimaan Laporan berupa Uang dan kartu nama Patrik Monandar, Foto uang dan kartu nama Patrik Monandar, dan Tangkapan Layar Hasil percakapan Media Sosial WhatsApp (WA) beserta 2 (dua) orang saksi. IV. Kesimpulan Bahwa Laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel. V. Rekomendasi Bahwa laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. Ambon, 05 Maret 2024 Bawaslu Kota Ambon Ketua, Alberth J. Talabessy
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3552 004/LP/PL/Kota/31.01/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 010/LP/PL/Kota/31.01/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh : a. Nama : Ridwan Achmad Tranggano b. Alamat : Batu Merah, RT 002/RW 002 c. Pekerjaan : Wiraswasta II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan: Bahwa pada tanggal 14 februari 2024 pkl 21.00 WIT saat penghitungan suara di TPS 004 Batu Merah, calon dengan nomor urut 5 dari partai demokrat atas nama M. Fadly Toisuta mendapatkan 1 suara sah sedangkan saya Ridwan Achmad Tranggano nomor urut 4 dari partai Demokrat mendapatkan 16 suara sah yang kemudian dituangkan pada c.plano dan c.hasil salinan. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 saat rekapitulasi di kecamatan yang dilakukan oleh PPK Sirimau terhadap TPS 004 Batu Merah, karena terdapat selisih atau perbedaan hasil maka para saksi meminta untuk bedah kotak guna membuktikan kebenaran. Pada saat bedah kotak dan dilakukan hitung ulang ternyata hasil tersebut tidak sesuai dengan c.plano dan c.hasil salinan. Bahwa di c.plano dan c.hasil salinan, M. Fadly Toisuta mendapatkan 1 suara sah sedangkan saya Ridwan Achmad Tranggano mendapatkan 16 suara sah, pada saat bedah kotak hasilnya M. Fadly Toisuta tidak mendapatkan suara sah sedangkan saya Ridwan Achmad Tranggano mendapatkan 17 suara sah. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara untuk M. Fadly Toisuta yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 004 Batu Merah. Bahwa pada tanggal 14 februari 2024 pkl 23.30 WIT saat penghitungan suara di TPS 086 Batu Merah, calon dengan nomor urut 5 dari partai demokrat atas nama M. Fadly Toisuta mendapatkan 76 suara sah sedangkan saya Ridwan Achmad Tranggano nomor urut 4 dari partai Demokrat mendapatkan 8 suara sah yang kemudian dituangkan pada c.plano dan c.hasil salinan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 saat rekapitulasi di kecamatan yang dilakukan oleh PPK Sirimau terhadap TPS 086 Batu Merah, karena terdapat selisih atau perbedaan hasil maka para saksi meminta untuk bedah kotak guna membuktikan kebenaran. Pada saat bedah kotak dan dilakukan hitung ulang ternyata hasil tersebut tidak sesuai dengan c.plano dan c.hasil salinan. Bahwa di c.plano dan c.hasil salinan, M. Fadly Toisuta mendapatkan 76 suara sah sedangkan saya Ridwan Achmad Tranggano mendapatkan 8 suara sah, pada saat bedah kotak hasilnya M. Fadly Toisuta mendapatkan 66 suara sah sedangkan saya Ridwan Achmad Tranggano mendapatkan 12 suara sah. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara untuk M. Fadly Toisuta yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 086 Batu Merah. Bahwa pada tanggal 14 februari 2024 pkl 22.30 WIT saat penghitungan suara di TPS 27 Hative Kecil, calon dengan nomor urut 5 dari partai demokrat atas nama M. Fadly Toisuta mendapatkan 38 suara sah sedangkan saya Ridwan Achmad Tranggano nomor urut 4 dari partai Demokrat mendapatkan 1 suara sah yang kemudian dituangkan pada c.plano dan c.hasil salinan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 saat rekapitulasi di kecamatan yang dilakukan oleh PPK Sirimau terhadap TPS 27 Hative Kecil, karena terdapat selisih atau perbedaan hasil maka para saksi meminta untuk bedah kotak guna membuktikan kebenaran. Pada saat bedah kotak dan dilakukan hitung ulang ternyata hasil tersebut tidak sesuai dengan c.plano dan c.hasil salinan. Bahwa di c.plano dan c.hasil salinan, M. Fadly Toisuta mendapatkan 38 suara sah sedangkan saya Ridwan Achmad Tranggano mendapatkan 1 suara sah, pada saat bedah kotak hasilnya M. Fadly Toisuta mendapatkan 18 suara sah sedangkan saya Ridwan Achmad Tranggano mendapatkan 1 suara sah. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara untuk M. Fadly Toisuta yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 27 Hative Kecil atas nama Hamid Toisuta yang merupakan paman dari M. Fadly Toisuta. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 saat rekapitulasi di kecamatan yang dilakukan oleh PPK Sirimau, didapati ada KPPS TPS 139 Desa Batu Merah yang mengganti atau merubah (memalsukan) secara diam-diam hasil dari c.plano untuk TPS 139 Desa Batu Merah tanpa adanya saksi partai maupun pengawas pemilu. Bahwa hal tersebut merupakan sebuah tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh KPPS tersebut, hal ini pasti juga diketahui oleh PPS Desa Batu Merah dan PPK Sirimau karena dilakukan pada tempat rekapitulasi di kecamatan yang dilakukan oleh PPK Sirimau bertempat di SportHall Karang Panjang III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut : a. Syarat Formal:  Bahwa dalam laporan ini, syarat formal terhadap identitas pelapor telah memenuhi syarat.  Bahwa terhadap identitas terlapor sebagaimana tertuang dalam formulir Penerimaan Laporan yakni terlapor I selaku Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sirimau, Terlapor II selaku Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Merah, Terlapor III selaku Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 004 Desa Batu Merah, Terlapor IV selaku Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 086 Desa Batu Merah, Terlapor V selaku Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 139 Desa Batu Merah, dan Terlapor VI selaku Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 027 Desa Hative Kecil, telah memenuhi syarat.  Bahwa terhadap waktu penyampaian laporan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui, yakni untuk TPS 004 Batu Merah pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, untuk TPS 27 Hative Kecil pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, untuk TPS 086 Batu Merah pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, dan untuk TPS 139 Batu Merah pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, laporan disampaikan pada hari senin tanggal 4 Maret 2024, sehingga laporan yang disampaikan masih dalam batas waktu yang telah ditentukan. b. Syarat Materiel :  Bahwa terhadap waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran serta peristiwa sudah tertuang dalam formulir Penerimaan Laporan dan telah memenuhi syarat.  Bahwa terhadap uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu, sudah disampaikan oleh pelapor dan telah dituangkan dalam formulir Penerimaan Laporan dan telah memenuhi syarat.  Bahwa terhadap bukti yang disampaikan oleh pelapor dalam formulir Penerimaan Laporan berupa Video Dokumetasi TPS 004 Batu Merah, Tangkapan Layar pesan via Whatsapp terkait perolehan suara TPS 004 Batu Merah, Foto Dokumentasi C.Plano penghitungan suara pada TPS 086 Batu Merah, Video Dokumetasi TPS 27 Hative Kecil, Foto Dokumentasi C.Plano penghitungan suara pada TPS 27 Hative Kecil, dan Video Dokumetasi Pemalsuan/ Perubahan dokumen C.Plano oleh KPPS TPS 139 Desa Batu Merah pada saat rekapitulasi di kecamatan Sirimau tanpa adanya Saksi Partai dan Pengawas Pemilu, serta 6 (enam) orang saksi. IV. Kesimpulan Bahwa Laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel. V. Rekomendasi Bahwa laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. Ambon, 05 Maret 2024 Bawaslu Kota Ambon Ketua, Alberth J. Talabessy
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3551 003/LP/PL/Kota/31.01/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: /LP/PL/Kota/31.01/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh : a. Nama : Rita Margareth Papilaya b. Alamat : Jl. Rijali, Gang Singa, RT 004/RW 001, Kel. Karang Panjang, Kec. Sirimau c. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan: Bahwa pada saat pleno rekapitulasi di kecamatan sirimau pada tanggal 29 Februari 2024 kurang lebih pkl 00.15 WIT untuk TPS 4 kelurahan Karang Panjang, diketahui bahwa dalam DPT terdapat 2 orang yang telah meninggal dan 2 orang yang berada di luar kota ambon. Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut, Panwaslu Kecamatan Sirimau atas nama Reggie de Lima meminta keterangan dari Ketua KPPS bahwa “kenapa orang yang telah meninggal dan yang berada di luar ambon bisa menggunakan hak pilihnya”, Ketua KPPS TPS 4 Karang Panjang menjelaskan bahwa “dia tidak mengenal 4 orang tersebut”. Bahwa sepengetahuan saya, hal tersebut sudah terjadi dari tanggal 14 Februari 2024 pada saat pemungutan suara di TPS, bahwa ada orang atas Gerry yang mengakomodir beberapa orang yang kedapatan menggunakan C.Pemberitahuan orang lain, pada saat di mintai keterangan dari orang-orang tersebut mereka tidak mengetahui nama dari orang yang menyuruh mereka akan tetapi mereka diarahkan untuk mencoblos partai nomor 14 untuk calon nomor urut 1. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut : a. Syarat Formal:  Bahwa dalam laporan ini, syarat formal terhadap identitas pelapor telah memenuhi syarat.  Bahwa terhadap identitas terlapor sebagaimana tertuang dalam formulir Penerimaan Laporan yakni terlapor atas nama Femry Tuanakotta Calon Anggota DPRD Kota Ambon Dapil 1 Partai Demokrat, telah memenuhi syarat.  Bahwa terhadap waktu penyampaian laporan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui, yakni diketahui pada tanggal 29 Februari 2024 dan laporan disampaikan pada tanggal 29 Februari 2024, sehingga laporan yang disampaikan masih dalam batas waktu yang diatur. b. Syarat Materiel :  Bahwa terhadap waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran serta peristiwa sudah tertuang dalam formulir Penerimaan Laporan dan telah memenuhi syarat.  Bahwa terhadap uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu, sudah disampaikan oleh pelapor dan telah dituangkan dalam formulir Penerimaan Laporan dan telah memenuhi syarat.  Bahwa terhadap bukti yang disampaikan oleh pelapor dalam formulir Penerimaan Laporan berupa Video Dokumentasi Rekapitulasi TPS 4 Karang Panjang, Bukti Chat via WahatsApp, C.Daftar Hadir DPT-KPU beserta 2 (dua) orang saksi. IV. Kesimpulan Bahwa Laporan yang disampaikan memenuhi syarat materiel. V. Rekomendasi Bahwa laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. Ambon, 29 Februari 2024 Bawaslu Kota Ambon Ketua, Alberth J. Talabessy
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3550 002/LP/PL/Kota/31.01/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 007/LP/PL/Kota/31.01/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh : a. Nama : Noija Fileo Pistos SH.MH b. Alamat : Jl. Perumtel Komp Betabara c. Pekerjaan : Pengacara II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan: Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024, laporan aduan Bahwa Calon Anggota DPRD Kota Ambon Dapil Sirimau 1 Ambon. Nomor Urut 2 Aditya Sahuburua SH. MH Telah Melakukan Politik Uang (Money Politic). Bahwa Dalam melaksanakan tugas dari Tim Kampanye milik Adirtya Sahuburua SH. MH Mereka melakukan politik uang (Money Politic) Hal Ini terbukti dengan Pengakuan yang di lakukan oleh sesorang pemuda yang dengan nama Falintino Kumamekul, sebagaimana yang kejadian pada tanggal 17 Februari 2024. Di Negeri Kilang bahwa kemudian politik uang (Money Politic) ini juga keterangan dari Hendri Tipawael yang biasa di sapa dengan nama Danies yang di hubungi oleh tim sukses Adirtya Sahuburua SH. MH, Hal ini sesuai dengan surat keterangan/ Pengaduan yang di sampaikan oleh Sovianto Pattiheuwea. Bahwa Selanjtnya Politik Uang ( Money Politic), Alfaris Maitimu, yang di janjikan untuk mendapatkan uang, dari ketika Alfaris Maitimu selesai mencoblos dan hendak mengambil uang yang dijanjikan oleh tim sukses kepada Alfaris Maitimu dari tim sukse Bapak Bambe Tupan yang katanya selaku ketua tim sukses Calon Anggota DPRD Kota Ambon Dapil Sirimau 1 Ambon. Nomor Urut 2 Aditya Sahuburua SH. MH), mengatakan uang telah habis sehingga Alfaris Maitimu tidak mendapatkan uang yang di janjikan Anggota DPRD tersebut. Bahwa hal ini sebagaimana dengan keterangan laporan dari Rence Latupapua, yang merupakn saksi di atas. Bahwa hal ini yang di katakan di atas, juga terjadi di Desa/Negeri Soya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andre Bernard Rehatta, sebagaimana yang dalam surat keterangan Pengaduan yang menjadi laporan tersebut. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut : a. Syarat Formal:  Bahwa dalam laporan ini, syarat formal terhadap identitas pelapor telah memenuhi syarat.  Bahwa terhadap identitas terlapor sebagaimana tertuang dalam formulir Penerimaan Laporan yakni terlapor atas nama Aditya Sahuburua SH.MH (Calon Anggota DPRD Kota Ambon, Dapil Sirimau 1 Ambon, Partai Golkar Nomor urut 2), telah memenuhi syarat.  Bahwa terhadap waktu penyampaian laporan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui, yakni diketahui pada tanggal 17 Februari 2024 dan laporan disampaikan pada tanggal 23 Februari 2024, sehingga laporan yang disampaikan masih dalam batas waktu yang diatur. b. Syarat Materiel :  Bahwa terhadap waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran serta peristiwa sudah tertuang dalam formulir Penerimaan Laporan dan telah memenuhi syarat.  Bahwa terhadap uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu, sudah disampaikan oleh pelapor dan telah dituangkan dalam formulir Penerimaan Laporan dan telah memenuhi syarat.  Bahwa terhadap bukti yang disampaikan oleh pelapor dalam formulir Penerimaan Laporan berupa Rekaman Audio (digital) beserta 4 (empat) orang saksi. IV. Kesimpulan Bahwa Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materiel. V. Rekomendasi - Bahwa laporan ini tidak dapat diregistrasi. - Bahwa memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel yang diterima yaitu berupa: bukti yang disampaikan belum memenuhi bukti permulaan yang cukup guna menunjang laporan yang disampaikan, sehingga diberikan kesempatan untuk melengkapi laporan oleh pelapor paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi laporan. Ambon, 27 Februari 2024 Bawaslu Kota Ambon Ketua, Alberth J. Talabessy
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3549 016/LP/PL/Kec-Wer Tamrian/31.09/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat materiel
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3548 012/LP/PL/Kota/16.01/III/2024 Bahwa terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pelapor secara langsung di Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3545 002/LP/PL/Kota/16.01/I/2024 Bahwa terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pelapor secara langsung di Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3544 001/LP/PL/Kota/31.01/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 001/LP/PL/Kota/31.01/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh : a. Nama : Stendi Tuhumury b. Alamat : Siwang, Negeri Urimessing, RT 002/RW 006, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon c. Pekerjaan : Wiraswasta II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan: Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Februari 2024, saya mendengar dari Vence Nitallesy selaku RT pada RT 002/RW 002 Kelurahan Nusaniwe (Benteng Atas) untuk meminta kehadiran saya guna menyampaikan keluhan terkait dengan salah satu calon anggota DPRD Kota Ambon Dapil Ambon 3 dari Partai Buruh atas nama Meyriskawati Muskitta. Bahwa calon yang bersangkutan mengancam bahwa jika pada tanggal 14 Februari nanti tidak memilih dia, maka kami akan diusir dari dari tanah yang menurutnya adalah milik keluarganya. Bahwa calon anggota DPRD Kota Ambon Dapil Ambon 3 dari Partai Buruh atas nama Meyriskawati Muskitta berjanji bahwa jika dia terpilih, yang bersangkutan akan membuat sertifikat untuk warga yang sementara tinggal pada tanah tersebut III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut : a. Syarat Formal:  Bahwa dalam laporan ini, syarat formal terhadap identitas pelapor telah memenuhi syarat.  Bahwa terhadap identitas terlapor sebagaimana tertuang dalam formulir Penerimaan Laporan yakni terlapor atas nama Meyriskawati Muskitta (Calon Anggota DPRD Kota Ambon, Dapil 3 Ambon, Partai Buruh), alamat tidak ada serta No. Telp/HP tidak ada sehingga belum memenuhi syarat.  Bahwa terhadap waktu penyampaian laporan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui, yakni diketahui pada tanggal 09 Februari 2024 dan laporan disampaikan pada tanggal 12 Februari 2024, sehingga laporan yang disampaikan masih dalam batas waktu yang diatur. b. Syarat Materiel :  Bahwa terhadap waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran serta peristiwa sudah tertuang dalam formulir Penerimaan Laporan.  Bahwa terhadap uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu, sudah disampaikan oleh pelapor dan telah dituangkan dalam formulir Penerimaan Laporan.  Bahwa terhadap bukti yang disampaikan oleh pelapor dalam formulir Penerimaan Laporan berupa foto-foto dokumentasi pada tempat kejadian. IV. Kesimpulan Bahwa Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formal dan materil. V. Rekomendasi - Bahwa laporan ini tidak dapat diregistrasi. - Bahwa memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau materiel diterima yaitu berupa: untuk syarat formal terkait dengan identitas terlapor lebih diperjelas dan untuk syarat materiel perlu ditambahkan bukti lagi guna menunjang laporan yang disampaikan, paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi laporan. Ambon, 13 Februari 2024 Bawaslu Kota Ambon Ketua, Alberth J. Talabessy
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3543 003/LP/PL/Kota/25.02/III/2024 Bahwa Setelah di Lakukan Analisis Kajian, Laporan memenuhi Syarat Formal dan Materiel
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3542 005/LP/PL/Kab/28.15/III/2024 Berdasarkan uraian peristiwa dugaan pelanggaran dan analisis keterpenuhan syarat formal materil, Bawaslu Kabupaten Muna Barat menyimpulkan Bahwa Laporan aquo memenuhi syarat formal dan materil.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3541 001/TM/PP/Prov/31.00/I/2024 Telah memenuhi syarat formil dan materil serta dilakukan registrasi untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan bawaslu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3540 015/TM/PL/Kab/30.01/III/2024 Bahwa terhadap peristiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Bala-Balakang terkait adanya dugaan kesengajaan penggelembungan/penambahan suara yang menyebabkan peserta pemilu/calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu/calon menjadi berkurang, Bahwa terhadap tindakan tersebut merupakan keputusan atau tindakan yang tidak mencerminkan prinsip berkepastian hukum dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3537 003/LP/PL/Prov/11.00/III/2024 Dilimpahkahn ke Bawaslu kabupaten Serang
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3535 003/LP/PL/Kab/27.09/III/2024 memenuhi syarat formil dan materil. terdapat jenis dugaan pelanggaran Tndak Pidan Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3534 014/TM/PL/Kec-Mamuju/30.01/III/2024 • Bahwa Terhadap Keputusan atau Tindakan KPPS di TPS 50 (Lima puluh) Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, yang atas kelalaiannya menyebabkan pemilih tidak melakukan pemungutan suara, merupakan keputusan atau tindakan yang tidak mencerminkan prinsip berkepastian hukum dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu • Bahwa tindakan Terlapor dengan tidak memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara Formulir Model C.Pemberiahuan-KPU dengan KTP el merupakan tindakan yang diduga melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a PerDKPP 2/2017
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3533 001/TM/PP/Kab/27.05/III/2024 a. Berdasarkan keterangan ketua dan anggota KPPS TPS 004 Desa Dampang, masing-masing atas nama Nurlaela (KPPS 1), Dwi Astuti Putri (KPPS 2), Fitriani (KPPS 3), Sulis Fajriwati (KPPS 4), Nurmaela Akmal (KPPS 5), Riswandi (KPPS 6), Syahrana (KPPS 7), bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10:00 Wita salah satu warga Desa Dampang atas nama Iwan datang ke TPS 004 untuk melakukan pendaftaran pencoblosan dengan membawa MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU yang sebelumnnya di berikan oleh KPPS 004 pada tanggal 13 Februari 2024, selanjutnya sekitar pukul 10.15 wita Sdr. Iwan mengisi daftar hadir dan selanjutnya KPPS 1 atas nama Nurlaela memberikan 5 (lima) jenis surat suara kepada Sdr. Iwan yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, kemudian Sdr. Iwan menuju bilik untuk melakukan pencoblosan; b. Berdasarkan keterangan ketua dan anggota KPPS TPS 003 Desa Dampang, masing-masing atas nama Nur Awalia (KPPS 1), Sri Indri Wulandari (KPPS 2), A. Sri Awalia Ulla (KPPS 3), Musfirah Hidayah (KPPS 4), Elli Israwati (KPPS 5), Nur Hikmah (KPPS 6), dan Hajar (KPPS 7), bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 anggota KPPS TPS 003 atas nama Nur Awalia (KPPS 1) dan Musfirah Hidayah (KPPS 4) melakukan penyebaran atau pemberian MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada pemilih yang punya hak pilih di TPS 003 dan salah satu Pemilih yang akan diberikan MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU adalah atas nama IWAN, akan tetapi pada saat Sdri. Nur Awalia (KPPS 1) dan Musfirah Hidayah (KPPS 4) mendatangi rumah kediaman saudara IWAN, namun Sdr. Iwan sedang tidak berada di rumah kediamannya sehingga anggota KPPS TPS 003 atas nama Nur Awalia (KPPS 1) dan Musfirah Hidayah (KPPS 4) berkesimpulan untuk melanjutkan pendistribusian MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU keesokan harinya pada tanggal 13 Februari 2024. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 anggota KPPS TPS 003 atas nama Sri Awalia Ulla (KPPS 3) dan Musfirah Hidayah (KPPS 4) kembali melakukan penyebaran atau pemberian MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU ke rumah Sdr. IWAN namum Sdr. IWAN masih belum ada di rumah kediamannya, sehingga akhirnya MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU milik Sdr. IWAN tersebut diberikan kepada tetangganya atas nama Sdri. Sinar. c. Alasan Anggota KPPS TPS 003 atas nama Sri Awalia Ulla (KPPS 3) dan Musfirah Hidayah (KPPS 4) memberikan MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada Sdri. Sinar karena ada beberapa keluarga dari Sdr. IWAN (Pemilih di TPS 004 Desa Dampang) yang terdaftar sebagai Pemilih di TPS 003 Desa Dampang. d. Berdasarkan pengakuan Sdr. Sinar, benar dirinya menerima MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama Iwan (Pemilih TPS 003) kemudian MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU tersebut diberikan kepada Sdri. Marlina yang merupakan adik dari Sdr. Iwan (Pemilih TPS 004); e. Berdasarkan keterangan Sdri. Marlina bahwa MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU yang sebelumnya di berikan oleh Sdri. Sinar telah diberikan kepada Sdr. Iwan (Pemilih TPS 004 Desa Dampang) pada saat hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. f. Berdasarkan keterangan Ketua dan anggota PPS Desa Dampang masing-masing atas nama Sulaiman, Awal Kurnia Putra dan Agustiawan, bahwa KPPS 003 Desa Dampang telah memberikan MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada Sdri. Sinar (Tetangga Sdr. Iwan/Pemilih TPS 003), selanjutnya Sdri. Sinar memberikan MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU tersebut kepada Sdri. Marlina yang merupakan adek kandung dari Sdr. Iwan (Pemilih TPS 004). g. Berdasarkan keterangan Ketua dan anggota KPPS TPS 003 bahwa Sdr. IWAN (Pemilih TPS 004 Desa Dampang) datang ke TPS 003 sekitar pukul 11:00 wita dengan membawa MODEL C.PEMBERITAHUAN-KPU dan mendaftarkan diririnya di KPPS 4, kemudian KPPS 1 atas nama Nur Awalia memberikan 5 (Lima) Jenis surat suara kepada Sdr. IWAN (Pemilih TPS 004 Desa Dampang) yakni surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kemudian Sdr. Iwan (Pemilih TPS 004 Desa Dampang) menuju bilik untuk melakukan pencoblosan. h. Berdasarkan hasil komunikasi Tim Penelusuran Panwaslu Kecamatan Gantarang atas nama Muh. Ali dengan Sdr. IWAN (Pemilih TPS 004 Desa Dampang) melalui Panggilan WhatsApp tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 09:40 Wita, bahwa Sdr. IWAN (Pemilih TPS 004 Desa Dampang) mengakui dan membenarkan dirinya telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yakni di TPS 003 dan TPS 004 di Desa Dampang. Selanjutnya pada pukul 21:30 Wita Ketua dan anggota Panwaslu Kec. gantarang melanjutkan penelusuran dengan mendatangi rumah Sdr. IWAN (Pemilih TPS 004 Desa Dampang) yang beralamat di BTN Griya Lamaloang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dan berdasarkan keterangan Sdr. IWAN (Pemilih TPS 004 Desa Dampang), dirinya menyangkal dari keterangan sebelumnya dengan mengatakan bahwa dirinya hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, yakni di TPS 004 Desa Dampang, dan tidak mengetahui siapa Iwan yang di maksud yang menggunakan hak pilih di TPS 003 Desa Dampang
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3532 004/TM/PL/Kab/16.13/II/2024 Temuan memenuhi syarat formil dan materiel, sehingga diputuskan untuk ditindaklanjuti atau diregistrasi
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3531 016/LP/PL/RI/00.00/II/2024 Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3530 015/LP/PL/RI/00.00/II/2024 Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3529 004/LP/PL/RI/00.00/I/2024 Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal karena waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan yang diatur.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3528 026/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 Kesimpulan a. Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel; b. Jenis dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan atau Dugaan Tindak Pidana Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sukarami. IV. Rekomendasi Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3525 006/LP/PL/RI/00.00/II/2024 Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Makassar melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; Bawaslu Kota Makassar meregistrasi laporan dan melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3523 007/LP/PL/RI/00.00/II/2024 Melimpahkan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah: Bawaslu Kabupaten Temanggung meregistrasi dan menangani laporan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3522 008/LP/PL/RI/00.00/II/2024 Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3521 009/LP/PL/RI/00.00/II/2024 Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal (laporan daluwarsa) dan syarat materiel laporan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3520 010/LP/PL/RI/00.00/II/2024 Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3518 011/LP/PL/RI/00.00/II/2024 Melimpahkan laporan ke Bawaslu Kota Jakarta Pusat melalui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Bawaslu Kota Jakarta Pusat meregistrasi laporan dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3516 012/LP/PL/RI/00.00/II/2024 Laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kota Jakarta Pusat melalui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Bawaslu Kota Jakarta Pusat meregistrasi laporan dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3514 013/LP/PL/RI/00.00/II/2024 Laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kota Jakarta Selatan melalui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Bawaslu Kota Jakarta Selatan meregistrasi laporan dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3513 014/LP/PL/RI/00.00/II/2024 Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel dengan alasan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3512 003/TM/PL/Kota/11.01/III/2024 pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 pukul 09.00 WIB, Bawaslu Kota Serang menerima informasi tentang adanya sumbangan berupa 50 dus air gelas kemasan yang dilakukan oleh Iswadi, PNS pada Pemkot Serang, ke kediaman Juhri, caleg DPRD Kota Serang dapil Kota Serang 5 dari PKS. Si pemberi informasi juga menerangkan bahwa Iswadi juga memerintahkan memasang spanduk Sandi Bella Sakti, caleg DPRD Provinsi Banten dapil Kota Serang dari PAN
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3511 007/LP/PL/Kab/19.06/III/2024 Pada tanggal 15 Februari 2024, pukul 21.30 WITA diduga telah terjadi pemalsuan tanda tangan pada formulir model C-Salinan Hasil perolehan Suara DPRD Kabupaten Kupang Dapil 4 dan Berita Acara Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Sura di TPS dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Kupang di TPS 6 Desa Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan. Kejadian tersebut diketahui setelah pelapor mengambil dokumen Model C-Salinan Hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Kupang dari hasil di TPS 6 Desa Sahraen di Sekretariat partai Nasdem Kabupaten Kupang namun belum jelas dan lengkap. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2024, pelapor mendapatkan Model C-Salinan Hasil PWP, DPD,DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kupang Dapil 4 dan Berita Acara Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan suara TPS 6 Desa Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan dari saksi Partai Hanura. Pada saat itu pelapor melakukan perbandingan terhadap tanda tangan pada dokumen C-Salinan PWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kunapng Dapil 4, maka ditemukan adanya perbedaan tanda tangan anggota KPPS TPS 6 Desa Sahraen , Kecamatan Amarasi Selatan pada Model C-Salinan Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Kupang dengan Model C-salinan Hasil penghitungan suara pada surat suara lainnya
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3510 001/LP/PL/Kab/14.31/III/2024 Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan dapat disimpulkan bahwa laporan tidak memenuhi syarat farmal dan/atau maateriel Rekomendasi Laparan tidak diregistrasi karean penyampaian lapoaran melebihi waktu yang ditentukan
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3509 003/LP/PL/Prov/32.00/III/2024 Kesimpulan Laporan memenuhi syarat formal dan materiel. Rekomendasi 1) laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3508 002/LP/PL/Prov/32.00/III/2024 a. Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian Laporan melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Perbawaslu 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; b. Laporan tidak diregistrasi karena telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3507 007/LP/PL/Kab/31.05/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 005/LP/PL/KAB 31.05/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Rahma Ahmad b. Alamat : Jalan Baru Masawoy, IAIN Ambon Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku c. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan a) Bahwa Terlapor atas nama Siti Hijrah Lisaholith merupakan Pengawas Tempata Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 25 Dusun Salaku Negeri Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat; b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 bulan februari tahun 2024 bertempat di TPS 25 Dusun Salaku Negeri Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, telah terjadi perusakan surat suara sehingga menjadi tidak bernilai yang dilakukan oleh terlapor atas Nama Siti Hijra Lisaholith; c) Bahwa terlapor melakukan perusakan surat suara dengan cara mencoret sebanyak 14 (empat belas) surat suara sekira Pukul 12.00 WIT, yang mana masih dalam batas waktu pemungutan suara yaitu Pukul 07.00 sampai dengan Pukul 13.00 waktu setempat, sebagaiman diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara; d) Bahwa terlapor melakukan perusakan surat suara yang belum digunakan pada saat Ketua KPPS TPS 25 Dusun Salaku Negeri Luhu Kecamatan Humual Kabupaten Seram Bagian Barat Atas nama Jimmi sedang tidak berada didalam lingkungan TPS; e) Bahwa perbuatan terlapor beralasan melakukan perusakan surat suara yang belum digunakan sebagaiman dimaksud pada angka (2), angka (3) dan angka (4) dikarenakan telah melewati batas waktu pemungutan suara, walaupun pada saat itu masih ada pemilih yang sedang menunggu antrian untuk memilih; f) Bahwa perbuatan terlapor dilakukan dengan sengaja atas inisiatif sendiri yang mengakibatkan warga terhalangi dalam menyalurkan hak pilihnya; g) Bahwa perbuatan terlapor dengan merusak surat suara sehingga pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilih patut diduga melanggar ketentuan pasal 531 juncto pasal 532 Udang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal a) Bahwa Pasal 454 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a). nama dan alamat pelapor; b). pihak terlapor; c). waktu dan tempat kejadian perkara; dan d). uraian kejadian”. b) Bahwa Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan : “Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. nama dan alamat Pelapor; b. pihak Terlapor; dan c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4)”. c) Bahwa Pelapor (Rahma Ahmad) dalam menyampaikan/melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, telah menyampaikan informasi sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.1 yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu antara lain : a. Nama Pelapor : Rahma Ahmad b. Nomor Identitas (KTP) : 8171024204790012 c. Tempat/Tgl Lahir : Saluku, 02 April 1979 d. Jenis Kelamin : Perempuan e. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja f. Kewarganegaraan : WNI g. Alamat : Jalan Baru Masawoy, IAIN Ambon Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku. h. No Telp/Hp : 082230014149 i. Nama Terlapor : Siti Hijrah Lisaholith j. Tanggal Diketahui : 14 Februari 2024 k. Tanggal Laporan : 23 Februari 2024 d) Bahwa apabila dengan memperhatikan ketentuan Pasal 454 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Juncto Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, yang dikaitkan dengan informasi terkait syarat formil sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut diatas, maka terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pelapor (Rahma Ahmad), dinyatakan telah terpenuhi Syarat Formil. b. Syarat Materiel a) Bahwa Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan : “Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; b) Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; dan c) bukti”. b) Bahwa tempat peristiwa terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana laporan Pelapor (Rahma Ahmad) yaitu di TPS 25 Dusun Salaku Negeri Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku; c) Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Pelapor (Rahma Ahmad) telah menyertakan uraian kejadian sebagai berikut : “Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 bulan februari tahun 2024 bertempat di TPS 25 Dusun Salaku Negeri Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, telah terjadi perusakan surat suara sehingga menjadi tidak bernilai yang dilakukan oleh terlapor atas Nama Siti Hijra Lisaholith. Terlapor melakukan perusakan surat suara dengan cara mencoret sebanyak 14 (empat belas) surat suara sekira Pukul 12.00 WIT, yang mana masih dalam batas waktu pemungutan suara yaitu Pukul 07.00 sampai dengan Pukul 13.00 waktu setempat, sebagaiman diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.’’ d) Bahwa dalam Laporan Dugaan yang disampaikan/dilaporkan oleh Pelapor (Rahma Ahmad), telah menyertakan saksi yang mengetahui Peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum yaitu antara lain : 1. Nama Saksi : Hadi Bustam Alamat : Salaku No Telp/HP : 082239225506 2. Nama Saksi : Raoda Ibrahim Alamat : Salaku No Telp/HP : 085217724883 e) Bahwa bukti yang dilampirkan dan merupakan bagian dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh pelapor (Rahma Ahmad) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yaitu : 1. Fotokopi KTP Elektronik Pelapor atas nama Rahma Ahmad; 2. Rekaman audio visual perusakan surat suara di TPS 25 Dusun Salaku f) Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dikaitkan dengan ketetrpenuhan syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh pelapor (Rahma Ahmad), telah terpenuhi syarat materiil. IV. Kesimpulan Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Pelapor (Rahma Ahmad), dinyatakan tidak diregistrasi, dalam hal hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran PEMILU yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu atau laporan dicabut oleh pelapor, laporan tidak diregistrasi. sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. V. Rekomendasi Laporan tidak diregister karena telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu. Piru , 23 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Ketua Salamun, Amd
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3506 007/LP/PL/Kab/26.11/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN Nomor : 004/LP/PL/Kab/26.11/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Hi. Darwis Saing, SE b. Alamat : Jl.Kenari V No 16 Perumnas Tinggede c. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan : Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Sigi untuk Kecamatan Marawola, bahwa perolehan suara untuk Partai PKB Kabupaten Sigi di TPS 03 Desa Boya Baliase menemukan terdapat kekurangan suara untuk perolehan suara Partai dan Calon dari C.Hasil dan C.Hasil Salinan sejumlah 20 yang sementara di D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Salinan Kecamatan sejumlah 19. Sehingga terdapat selisih satu (1) suara antara Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sigi dengan suara Partai PDIP Kabupaten Sigi. Saksi Partai PKB tingkat Kabupataen a.n Taufik telah mengajukan keberatan dan dituangkan di formulir Kejadian Khusus pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sigi berkaitan dengan selisih antara C.Hasil, C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan Marawola akan tetapi KPU Kabupaten Sigi menyampaikan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat kesalahan penulisan di D.Hasil Kecamatan dan sudah diperbaiki oleh PPK Kecamatan Marawola. Akan tetapi pelapor tidak puas dengan perbedaan tersebut karena D.Hasil yang pelapor miliki yang diberikan oleh PPK Kecamatan Marawola jumlahnya tidak sinkron dan pelapor mengingingkan adanya penghitungan ulang akan tetapi KPU Kabupaten Sigi tidak mengabulkan sehingga setelah itu pelapor kemudian mencermati kembali bahwa tetap C.Hasil berjumlah 20 dan di D.Hasil berjumlah 19 karena itu pelapor kekurangan satu (1) suara. Sementara untuk TPS 02 Desa Tinggede bahwa suara Partai PDIP di D.Hasi Kecamatan Salinan berjumlah 18 yang seharusnya berjumlah 17 suara di C.Hasil sehingga terdapat ketambahan satu (1) . Kemudian untuk TPS 09 Desa Tinggede bahwa di C.Hasil Salinan suara PDIP jumlah 3 suara dan di D.Hasil tertulis 4 sehingga terdapat ketambahan satu (1) suara. Selanjutnya pada hari minggu, tanggal 3 Maret 2024 pelapor juga mencermati C.Hasil dan D. Hasil Kecamatan TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro sehingga ditemukan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kinovaro pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk Partai PDIP, dimana suara untuk PDIP di C.Hasil dan C.Hasil Salinan itu 20 suara sedangkan di D.Hasil Kecamatan 29 sehingga mempengaruhi terkait perolehan kursi untuk Partai PKB. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut : a. Syarat Formil : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi keterpenuhan unsur formil dapat diuraikan sebagai berikut : - Pelapor merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; - Pihak Terlapor adalah KPU Kabupaten Sigi, PPK Kecamatan Marawola, PPK Kecamatan Kinovaro merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum yang masih menjabat; - Pelapor melakukan Pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 06 Maret 2024 pukul 11.37 WITA. Sebagaimana Laporan tidak boleh melebihi 7 hari sejak diketahuinya peristiwa pelanggaran. Laporan sebagaimana dimaksud diketahui pada tanggal 06 Maret 2024 sehingga masih dalam rentang waktu 7 hari yang dimaksud; - Adanya kesesuaian tanda tangan antara Kartu Tanda Penduduk dan Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran. b. Syarat Materil : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi keterpenuhan unsur materil dapat diuraikan sebagai berikut : - Waktu dan tempat peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran adalah pada hari Sabtu 2 Maret 2024 dan Minggu 20 Februari 2024 bertempat di TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro, TPS 03 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola, serta KPU Kabupaten Sigi. - Berdasarkan peristiwa dan uraian kejadian telah dipaparkan sebagaimana pada angka II diatas yang pada intinya pelapor berkeberatan terhadap perbuatan terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sigi, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Marawola, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kinovaro sebab di duga melakukan penggelembungan suara pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan Marawola, Kinovaro dan tingkat Kabupaten/Kota; - Sehingga atas perbuatan terlapor diduga melanggar ketentuan pasal 532 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan-denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). jo pasal 505 “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satuf tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)” UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; - Selanjutnya terdapat dugaan Pelanggaran Administratif pemilu sebagaimana yang dimaksud Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 460 ayat (1) “ Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaran Pemilu. - Bahwa bedasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 18 huruf b dan huruf f “ KPU Kabupaten/Kota melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan huruf f “ melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK; - Bahwa bedasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 19 huruf b “ KPU Kabupaten/Kota berwenang membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya”, dan huruf C “KPU Kabupaten/Kota menetapkan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; - Bahwa bedasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 53 ayat 1 huruf a “ PPK bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaran pemilu ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; - Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 53 ayat 2 huruf a “ PPK berwenang Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; - Bahwa bedasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 393 ayat 2 (dua) “ PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu sebagaimana pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan; - Bahwa bedasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 395 ayat (1) “ Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU; - Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 14 poin 9 menetapkan “Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan”; - Pasal 48 Huruf f PKPU 05 tahun 2024 “KPU Kabupaten/Kota mempersilakan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Model D.HASIL KECAMATANDPD, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRA, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Model D.HASIL KECAMATANDPRPB, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD, dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam: 1. formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan 2. data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan lanjut huruf g. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c - Saksi-saksi yang mengetahui langsung peristiwa tersebut yakni : 1). Taufik dan 2) Hendra; - Bukti yang disampaikan oleh pelapor berupa Dokumen C Hasil Salinan TPS 05 Desa Uwemanje Kec.Kinovaro, D Hasil Salinan Kecamatan Kec.Kinovaro, C Hasil Salinan TPS 03 Desa Boya Baliase, D Hasil Salinan Kec Marawola diserahkan secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Sigi sebagai bukti. IV. Kesimpulan Laporan memenuhi syarat formil dan materil V. Rekomendasi Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3505 003/TM/PL/Kab/16.13/II/2024 Syarat Formil dan Materiel Temuan Terpenuhi dan diregistrasi
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3504 003/LP/PL/Kab/03.18/III/2024 a.Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor telah memenuhi syarat formal dan materil sebuah laporan. a.Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan melakukan registrasi terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran; b.Melakukan registrasi laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan Nomo Registrasi: 002/Reg/LP/PL/Kab/03.18/II/2024 tanggal 20 Maret 2024.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3503 001/LP/PL/Kab/03.18/II/2024 Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor telah memenuhi syarat formal dan materil sebuah laporana.Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan melakukan registrasi terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran; b.Melakukan registrasi laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan Nomo Registrasi: 001/Reg/LP/PL/Kab/03.18/II/2024 tanggal 16 Februari 2024.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3501 008/TM/PP/Kec-Simboro dan Kepulauan/30.01/III/2024 Bahwa terhadap Keputusan atau Tindakan KPPS di TPS 29 (Dua puluh sembilan) Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, yang atas kelalaiannya menyebabkan pemilih tidak melakukan pemungutan suara, merupakan keputusan atau tindakan yang tidak mencerminkan prinsip berkepastian hukum dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu; Bahwa peristiwa salah satu pemilih yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain di TPS 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikarenakan yang dapat memberikan suara di TPS yaitu Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb serta dibuktikan dengan C Pemberitahuan bagi pemilih DPT akan tetapi KPPS melakukan tindakan yang menyebabkan hak pilih atas nama Arifah Fahruddin digunakan oleh orang lain. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka keadaan tersebut mengandung muatan unsur yang tidak sesuai pada Pasal 2, 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3500 011/LP/PL/Kab/06.08/III/2024 tidak memenuhi syarat materiel
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3499 010/LP/PL/Prov/03.00/III/2024 terdapat dugaan tindak pidana pemilu dan laporan diregistrasi
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3498 001/TM/PP/Kec-Lembo/28.11/III/2024 FORMULIR TEMUAN Nomor : 001/TM/PL/Kec-Lembo/28.11/II/2024 1. Data Pengawas Yang Menemukan : a. Nama : Nasrudin Muh. Yunus Tohamba,S.PI b. Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Lembo c. Alamat : Desa Bungguosu, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara 2. Identitas Terlapor : a. Nama : Awil, SKM.,M.Kes b. Alamat : Desa Puulemo, Kec. Lembo,Kab. Konawe Utara c. No. Telp/HP : 3. Peristiwa yang dilaporkan : a. Peristiwa : Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN b. Tempat Kejadian : Desa Puulemo, Kec. Lembo c. Hari dan tanggal kejadian : Minggu dan 11 Februari 2024 d. Hari dan tanggal diketahui : Minggu dan 11 Februari 2024 4. Saksi-saksi : 1) Nama : Erwin, S.Pd Alamat : Desa Puulemo, Kec. Lembo No. Telp/HP : 2) Nama : Asman,S.Pd.,M.Pd Alamat : Desa Puulemo, Kec. Lembo No. Telp/HP : 5. Bukti-bukti : a. Surat Tugas Pengawasan Nomor : 055/HK.01.01/K.SG-12/10/2022 b. Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 182/LHP/PM.01.02/29.11/KEC.LEMBO/2/2024 c. .............................................................................................................. 6. Uraian Kejadian :  Pada hari Minggu Tanggal 11 Februari 2024, pukul 20.30 sampai pada pukul 22.11 Wita kami Panwam Lembo melakukan Patroli pengawasan tahapan masa tenang pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Pengawasan Patroli Masa Tenang ini dilakukan pada 7 Desa dan satu Kelurahan di wilayah Kec. Lembo diantaranya, Desa Watuwula, Desa Alo-Alo, Desa Puulemo, Desa Laramo, Desa Pasir Putih, Desa Padaleu dan Kelurahan Lembo. Pengawasan Patroli Masa Tenang ini dilakukan oleh Pimpinan Panwaslu kecamatan Lembo Nasrudin Muh. Yunus Tohamba, S.Pi, Asman S.Pd., M.Pd, Haryati S.Pd, Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) dan diikuti oleh Pengawas TPS.  Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara ditemukan kerumunan masyarakat di salah satu tenda yang diduga milik peserta pemilu dari Calon anggota Legislatif Partai Bulan Bintang (PBB) atas nama Hj. Mawarni, S.Si, yang terpasang di depan halaman rumah Mandarasi, S.Pd. Selain itu, dalam kerumunan tersebut terdapat seorang ASN atas nama Awil. Saat Ketua Panwaslu Kecamatan Lembo memberikan himbauan agar orang-orang yang dilarang ikut serta terlibat langsung terhadap dukungan salah satu calon peserta pemilu sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-Undangan untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan dukung mendukung, Justru saudara Awil tidak mengindahkan imbauan tersebut dan mengkonfirmasi bahwa tenda tersebut adalah milik Calon Anggota Legislatif sesuai yang tertuang dalam video rekaman Alat Bukti Laporan Pengawasan Ini.  Pada tanggal 16 Februari 2024 pukul 10.13 Wita saya Nasrudin Muh. Yunus Tohamba S.Pi (Kordiv. SDMO Panwaslu Kecamatan Lembo) Bersama dengan Asman, S.Pd., M.Pd (Kordiv. HP2H Panwaslu Kecamatan Lembo serta Indrajab, S.Pd (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lembo) melakukan Penelusuran di Kantor BKPSDM Konawe Utara untuk memastikan Status Kepegawaian Saudara Awil dan mendapatkan data kepegawaian Saudara Awil melalui salah Satu Staf BKPSDM Kab. Konawe Utara dengan Identitas Kepegawaian Saudara Awil yang tertuang dalam Portal SI ASN dengan Nama Awil, NIP. 198312112008041003, instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, Unit Kerja Puskesmas Langgikima Pesisir. Hasil Penelusuran ini Kemudian Kami Tuangkan sebagai Barang Bukti dalam Form A Hasil Pengawasan Ini.  Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan pada tahapan masa tenang dengan disertai bukti-bukti hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada tahapan masa tenang yang dilakukan oleh Saudara Awil.  Berdasarkan hasil pengawasan dan kajian, maka saudara Awil melanggar Ketentuan Asas Netralitas ASN karena secara langsung menerangkan bahwa ia berada di tenda Caleg. Berdasarkan kajian yang mendalam maka saudara Awil melanggar a. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 280 ayat 1 huruf f, dan passal 494. b. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f, Pasal 87 ayat 4 huruf b, pasal 119 dan pasal 123 ayat 3, c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korpri dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 huruf c, pasal 15 ayat 1, dan pasal 16; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 angka 14 dan 15, pasal 12 angka 8 dan angka 9 dan pasal 13 angka 13. Lembo, 18 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Lembo Ketua (.Nasrudin Muh. Yunus Tohamba,S.IP)
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3497 004/LP/PL/Kab/18.05/III/2024 Diregister
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3496 028/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 III. Kesimpulan Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dugaan pelanggaran Pemilu berdasarkan hal tersebut tidak dapat diregistrasi karena waktu laporan sudah melewati batas waktu yang ditetukan. IV. Rekomendasi Laporan tidak diregistrasi.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3495 030/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 III. Kesimpulan 1. Laporan dicabut Oleh Pelapor 2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan Dalam hal hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Pemilu yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemiu pada tingkatan tertentu atau Laporan dicabut oleh Pelapor Laporan tidak diregistrasi. IV. Rekomendasi Laporan tidak diregistrasi Karena Laporan dicabut Oleh Pelapor
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
3494 004/TM/PL/Kab/27.09/III/2024 Memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3493 002/LP/PL/Kab/19.17/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 02/LP/PL/Kab/19.17/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Oktavianus Pandong b. Alamat : Munting, 15 Oktober 1987 c. Pekerjaan : Swasta II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pada hari Rabu, 14 Februari 2024 pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 11 Wokolata Kelurahan Tana Rata Kecamatan Kota Komba Kurang lebih Pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA, Panitia Penyelenggara tidak pernah menanyakan KTP-el/Suket kepada pemilih dan menandatangani daftar hadir pada saat pencoblosan hanya mengumpulkan C Pemberitahuan. Sementara kurang lebih pukul 11.30 WITA sampai dengan Pukul 13.00 WITA Panitia Penyelenggara mewajibkan kepada semua pemilih untuk menunjukan KTP-el/Suket. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal 1. Kedudukan Hukum Pelapor Bahwa Pelapor adalah Oktavianus Pandong yang beralamat Waekorok RT/RW:008/003, Kelurahan Tana Rata, Kecamatan Kota Komba merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sehingga Oktavianus Pandong memiliki kududukan hukum (legal standing) sebagai Pelapor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrastif Pemilihan Umum. 2. Identitas Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Wokolata, Kelurahan Tana Rata, Kecamatan Kota Komba yang beralamat di Kisol Golo Tolang Kecamatan Kota Komba. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Ketua dan Anggota KPPS memiliki kududukan hukum (legal standing) sebagai Terlapor. 3. Waktu Penyampaian Laporan Bahwa laporan terkait tidak ada kesamaan perlakuan (Prosedur) pada saat pemungutan suara di TPS 11 Wokolata Kelurahan Tana Rata Kecamatan Kota Komba di ketahui pada hari Kamis,15 Februari 2024 dan dilaporkan pada hari Kamis,22 Februari 2024. sehingga waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan analisis terhadap Kedudukan Hukum Pelapor, Identitas Terlapor dan Waktu Penyampaian Laporan, maka terhadap Laporan Nomor: 02/LP/PL/Kab/19.17/II/2024 Memenuhi Syarat Formal. b. Syarat Materiel 1. Waktu dan Tempat Kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilu Bahwa laporan terkait tidak ada kesamaan perlakuan (Prosedur) pada saat pemungutan suara di TPS 11 Wokolata Kelurahan Tana Rata Kecamatan Kota Komba di ketahui pada hari Kamis,15 Februari 2024 bertempat di Kantor Sekretariat PAC Hanura di Kisol. 2. Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Jenis Dugaan Pelanggaan Pemilu Berdasarkan Uraian Kejadian. Bahwa terhadap uraian kejadian pada Laporan Nomor: 02/LP/PL/Kab/19.17/II/2024 terdapat dugaan pelanggaran yaitu: Pelanggaran Administrasi oleh KPPS TPS 11 Wokolata Kelurahan Tana Rata Kecamatan Kota Komba berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum “ Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu". 3. Bukti Bahwa terhadap Laporan Nomor: 02/LP/PL/Kab/19.17/II/2024 disertai bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut: a) Bukti-Bukti: 1) 1 buah Flassdisk berisi video pengakuan saksi; 2) Fotocopy C salinan DPRD Kab/Kota. b) Saksi 1) Stanis Tagur; 2) Petrus Ungga, dan 3) Aloysius Rosario. Bahwa berdasarkan analisis terhadap Waktu dan Tempat Kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilu, Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Jenis Dugaan Pelanggaan Pemilu. Berdasarkan Uraian Kejadian dan Bukti, maka terhadap Laporan Nomor: 02/LP/PL/Kab/19.17/II/2024 Memenuhi Syarat Materil. IV. Kesimpulan Laporan dugaan pelanggaran Nomor 02/LP/PL/Kab/19.17/II/2024, tanggal 22 Februari 2024 memenuhi syarat formal dan materil. V. Rekomendasi 1. Laporan dugaan pelanggaran Nomor 02/LP/PL/Kab/19.17/II/2024 diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu. 2. Laporan dugaan pelanggaran Nomor 02/LP/PL/Kab/19.17/II/2024 diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Borong, 23 Februari 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHANUMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR KETUA, ZAKARIAS GARA, S.H
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3492 002/LP/PL/Kab/16.32/III/2024 diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3491 001/LP/PL/Kab/21.10/III/2024 A. Bahwa Pada tanggal 01 Januari 2024, Sdr. Krismantoro melakukan perjalanan wisata menuju Pantai Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat bersama rombongan dari Desa Petarikan. b. Bahwa pada saat berwisata di Pantai Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat Sdr. Krismantoro bersama rombongan membuat video ajakan/dukungan terhadap salah satu Calon Anggota Legislatif, An. Rendi, dari Partai Golkar, Nomor Urut 5, Dapil 2 Lamandau. c. Bahwa dalam video tersebut Sdr. Krismantoro berteriak "Dukung Rendi menjadi DPR Lamandau, dari Partai Golkar...Rendi..Rendi...Rendi" dengan diikuti oleh rombongan yang lain sambil mengacungkan simbol tangan 5 jari. d. Bahwa saudara Krismantoro memposting video tersebut di Status/ Story Whatshapp pribadinya yang juga video tersebut di posting juga oleh Rendi, Caleg Partai Golkar Nomor Urut 5, Dapil 2 Lamandau. e. Bahwa saudara Krismantoro di ketahui masih aktif dan sah menjadi Ketua BPD Desa Petarikan, yang seharusnya menjaga Netralitas nya selama perhelatan Pemilu yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/133/ 14/HUK/2020 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Petarikan Masa Jabatan 2013-2019 Dan penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Petarikan Masa Jabatan 2020-2026 Di Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. f. Bahwa Sdr. Yanto (Pelapor) mengetahui kejadian tersebut saat membuka aplikasi Whatshapp pada Tanggal 01 Januari 2024, Pukul 23.30 Tepat dirumah kedimannya sendiri yang beralamat di RT 01 Desa Petarikan Kec. Belantikan Raya Kabupaten Lamandau dan melihat postingan status/ story Whatshapp dari Sdr. Krismantoro dan Sdr. Rendi yang memposting video ajakan Sdr. Krismantoro untuk memilih Sdr. Rendi menjadi Anggota DPR Lamandau. g. Bahwa saudara Krismantoro, diduga telah melanggar Netralitas sebagai seorang Ketua BPD, terlibat dalam politik praktis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desal serta UU 7 tahun 2017 pasal 280.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3490 002/TM/PL/Kab/16.29/II/2024 BA Pleno Kajian Awal register
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3489 015/LP/PL/Kab/11.05/III/2024 Laporan Memenuhi syarat Formal dan Materil Untuk di Register
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3488 003/LP/PP/Kab/02.11/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN Nomor : 002/LP/PL/KAB.DAIRI/02.11/II/2024 I. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Nalsali Padang b. Tempat/TglLahir (KTP/Paspor/SIM) : Sinar Pagi / 04-04-1986 c. Jenis Kelamin : Laki-laki d. Pekerjaan : Petani/Perkebun II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan: Pelapor yang saat bekerja di Media Metro Post24 selaku Kabiro Dairi pada hari ini Senin tanggal 12 Februari 2024 melaporkan Terlapor yang merupakan Sekretaris Desa Sinar Pagi Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, yang pada saat ini Terlapor masuk menjadi salah satu Tim Pemenangan salah satu Calon Legislatif DPRD Sumut. Terlapor Wahdi Tumangger melakukan pembagian Kalender Calon Legislatif an. Dalanta Ulina Surbakti di Desa Sinar Pagi, sebelumnya Kalender Calon Legislatif an. Dalanta Ulina Surbakti tersebut disimpan disalah satu rumah warga yang menimbulkan kecurigan Pelapor saat itu dikarena Terlapor merupakan Sekretaris Desa Sinar Pagi Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Pelapor kemudian menemukan Daftar Tim Kordinator Kecamatan Dan Kordinator Desa Calon Legislatif an. Dalanta Ulina Surbakti Pemilihan XI Kabupaten Dairi - Karo – Pakpak Bharat yang berisikan nama Terlapor Wahdi Tumangger di Posko Pemangan. Kemudian di Dokumentasikan oleh Pelapor sebagai bukti untuk melapor keterlibatan Sekretaris Desa dalam Politik Praktis. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Perbawaslu 7 Tahun 2022), syarat formal sebuah laporan meliputi: 1) Nama dan alamat Pelapor 2) Pihak Terlapor; dan 3) Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran Pemilu. Bahwa keterpenuhan terhadap syarat formal atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan wajib terpenuhi secara kumulatif yang bermakna jika salah satu syarat formal tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji terkait keterpenuhan syarat formal dari laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan hasil kajian sebagai berikut: o Berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemiliha Umum Nomor 7 tahun 2022, pihak yang dapat menyampaikan laporan terdiri atas: a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu. o Bahwa Pelapor atas nama Nalsali Padang, berdasarkan fotokopi Kartu Identitas Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 12111diketahui lahir di Sidikalang pada tanggall 4 April 1986 Berdasarkan informasi yang diterima Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berumur lebih dari 17 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1, angka 34 UU No. 7 Tahun 2017, Pelapor dapatt dikategorikan sebagai WNI yang mempunyai hak pilih. Oleh karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelangaran pemilu; o Bahwa dalam laporannya, pihak yang dijadikan Terlapor adalah Wahdi Tumangger (Sekretaris Desa Sinar Pagi) yang alamatnya diketahui berada di Desa Sinar Pagi Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi; o Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dugaan pelanggaran Pemilu; o Bahwa sebagaimana informasi yang terdapat dalam laporannya, Pelapor mengetahui kejadian dugaan penggaran sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor pada tanggal 10 Februari 2024 dan Pelapor menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Dairi pada tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan atau 2 hari kerja sejak peristiwa dugaan pelanggaran diketahui. Dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. o Berdasarkan uraian hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka laporan dugaan pelanggaran Pemilu. b. Syarat Materiel Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, syarat materiel sebuah laporan meliputi: 1) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; 2) Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; dan 3) Bukti. 1 Rangkap hasil print Daftar Tim Kordinator Kecamatan Dan Kordinator Desa Caleg an. Dalanta Ulina Surbakti Pemilihan XI Kabupaten Dairi - Karo – Pakpak Bharat; 2 Rangkap Fotokopi Daftar Tim Kordinator Kecamatan Dan Kordinator Desa Caleg an. Dalanta Ulina Surbakti Pemilihan XI Kabupaten Dairi - Karo – Pakpak Bharat IV. Kesimpulan Berdasarkan analisis terhadap syarat formal dan syarat materiel di atas, Bawaslu Kabupaten Dairi menyimpulkan bahwa: Laporan belum memenuhi syarat Materiel laporan; V. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Dairi merekomendasikan Melengkapi syarat Materil sebagai berikut : 1. Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa Sinar Pagi atas nama Wahdi Tumangger; 2. Daftar Tim Kordinator Kecamatan Dan Kordinator Desa Caleg an. Dalanta Ulina Surbakti Pemilihan XI Kabupaten Dairi - Karo – Pakpak Bharat yng dibubuhi stempel Resmi yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi. 3. Bukti lainnya yang memperlihatkan atau menampilkan keikutsertaan Terlapor sesuai dengan laporan Pelapor.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3487 016/LP/PL/Kab/11.05/III/2024 Laporan Memenuhi syarat Formal dan materil untuk di Register
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3486 014/LP/PL/Kab/11.05/III/2024 Laporan Memenuhi syarat Formal dan Materil untuk di Register
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3485 013/LP/PL/Kab/11.05/III/2024 Laporan Memenuhi Syarat Formal dan Materil Untuk di Register
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3484 012/LP/PL/Kab/11.05/III/2024 Laporan Memenuhi Syarat Formal dan Materil untuk di Register
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3483 018/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan yang disampaikan, maka Bawaslu Kabupaten Fakfak menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan adalah merupakan Perselisihan Hasil Pemilu yang mana KPU secara berjenjang telah menetapkan hasil perhitungan perolehan suara mulai mulai dari penetapan di tingkat Distrik, Kabupaten hingga Provinsi. 2. Bahwa perselisihan hasil pemilu yang dimaksud adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu secara nasional yaitu perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. 3. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa dalam hal penanganan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan bukan lagi menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3482 017/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Berdasarkan hasil kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel sebagaimana yang diatur di dalam pasal 15 dan pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, maka Bawaslu Kabupaten Fakfak menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel. b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak telah memberikan waktu perbaikan laporan paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima. c. Bahwa pelapor tidak dapat melengkapi dokumen laporannya sesuai batas waktu perbaikan laporan yang telah ditentukan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3481 016/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan yang disampaikan, maka Bawaslu Kabupaten Fakfak menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan adalah merupakan Perselisihan Hasil Pemilu yang mana KPU secara berjenjang telah menetapkan hasil perhitungan perolehan suara mulai mulai dari penetapan di tingkat Distrik, Kabupaten hingga Provinsi. 2. Bahwa perselisihan hasil pemilu yang dimaksud adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu secara nasional yaitu perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. 3. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa dalam hal penanganan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan bukan lagi menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3480 015/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Berdasarkan hasil kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel sebagaimana yang diatur di dalam pasal 15 dan pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, maka Bawaslu Kabupaten Fakfak menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel. 2. Terhadap laporan yang disampaikan telah diselesaikan pada saat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Fakfak, KPU telah melakukan pembetulan terhadap peristiwa yang dilaporkan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3479 014/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut : a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; b. Laporan mengandung dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3478 013/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Berdasarkan hasil kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel sebagaimana yang diatur di dalam pasal 15 dan pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, maka Bawaslu Kabupaten Fakfak menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel. 2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas laporan yang disampaikan, Pelapor tidak menerangkan dengan jelas Identitas terlapor, saksi maupun alat bukti pengrusakan APK (baliho) sesuai formulir B.1 penerimaan Laporan. 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak telah memberikan waktu perbaikan laporan paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima. 4. Bahwa pelapor tidak dapat melengkapi dokumen laporannya sesuai batas waktu perbaikan laporan yang telah ditentukan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3477 012/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut : a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; b. Laporan mengandung dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3476 011/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut : a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; b. Laporan mengandung dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3475 010/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 a. Bahwa Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel. b. Berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas laporan yang disampaikan, Pelapor tidak menerangkan dengan jelas Identitas terlapor, saksi maupun alat bukti pengrusakan APK (baliho) sesuai formulir B.1 penerimaan Laporan. c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak telah memberikan waktu perbaikan laporan paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima. d. Bahwa pelapor tidak dapat melengkapi dokumen laporannya sesuai batas waktu perbaikan laporan yang telah ditentukan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3474 002/LP/PP/Kab/02.11/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN Nomor : 003/LP/PL/KAB.DAIRI/02.11/II/2024 I. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Muhammad Abdi Manullang b. Tempat/Tgl Lahir (KTP/Paspor/SIM) : Sidikalang, 29-12-1994 c. Jenis Kelamin : Laki-laki d. Pekerjaan : Mahasiswa II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan: Bahwasanya didalam Kampanye pertemuan Tatap Muka tertanggal 10 Pebruari 2024 partai Golkar di Desa Buntu Raja Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi diduga telah terjadi pelanggaran pemilu sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 280 “Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang” pada ayat (1) huruf j berbunyi “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu” Dalam Video yang dijadikan bukti oleh Pelapor terlihat terlapor yaitu Dr. Eddy Kelleng Ate Berutu, Romi Mariani Simarmata, Maria Dimitria Tabitha Berutu melakukan sawer uang kepada Peserta Kampanye yang hadir pada saat kampanye didalam lokasi kampanye. Diduga uang tersebut bernilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu Rupiah), dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Perbawaslu 7 Tahun 2022), syarat formal sebuah laporan meliputi: 1) Nama dan alamat Pelapor 2) Pihak Terlapor; dan 3) Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran Pemilu. Bahwa keterpenuhan terhadap syarat formal atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan wajib terpenuhi secara kumulatif yang bermakna jika salah satu syarat formal tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji terkait keterpenuhan syarat formal dari laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan hasil kajian sebagai berikut: o Berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemiliha Umum Nomor 7 tahun 2022, pihak yang dapat menyampaikan laporan terdiri atas: a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu. d. Bahwa Pelapor atas nama Abdi Manullang, berdasarkan fotokopi Kartu Identitas Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 121101291290005 diketahui lahir di Sidikalang pada tanggal 29 Desember 2024 Berdasarkan informasi yang diterima Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berumur lebih dari 17 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1, angka 34 UU No. 7 Tahun 2017, Pelapor dapat dikategorikan sebagai WNI yang mempunyai hak pilih. Oleh karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelangaran pemilu; e. Bahwa dalam laporannya, pihak yang dijadikan Terlapor adalah 1. Nama Alamat No. Tel/HP : Dr. Eddy Kelleng Ate Berutu : Sidikalang : - 2. Nama Alamat No. Tel/HP ; Carles Tamba : Tigalingga : - 3. Nama Alamat No. Tel/HP ; Ramses Samosir : Sidikalang ; - 4. Nama Alamat No. Tel/HP : Romi Mariani Simarmata : SIdikalang : - 5. Nama Alamat No. Tel/HP ; Maria DImitria Tabitha Berutu : Sidikalang : - f. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dugaan pelanggaran Pemilu; g. Bahwa sebagaimana informasi yang terdapat dalam laporannya, Pelapor mengetahui kejadian dugaan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor pada tanggal 15 Februari 2024 dan Pelapor menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Dairi pada tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan atau 2 hari kerja sejak peristiwa dugaan pelanggaran diketahui. Dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. h. Berdasarkan uraian hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka laporan dugaan pelanggaran Pemilu. i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 280 “Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang” pada ayat (1) huruf j berbunyi “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu” yang sanksinya terdapat pada pasal 523 ayat 1 berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)”. b. Syarat Materiel Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, syarat materiel sebuah laporan meliputi waktu dan tempt kejadian dugaan Pelanggaran, dan uraian dugaan Pelanggaraan Pemilu. Maka dalam Laporan nomor 003//LP/PL/KAB.DAIRI/02.11/II/2024 Pelapor menyertakan : 1. 9 (Sembilan) Foto yang memperlihatkan 3 (tiga) orang terlapor atas nama Dr. Eddy Kelleng Ate Berutu, Romi Mariani Simarmata dan Maria DImitria Tabitha Berutu diduga membagikan uang saweran kepada peserta kampanye saat kampanye di Desa Buntu Raja, Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi ; 2. 4 (empat) Video yang direkam dari siaran langsung Facebook atas nama Junita Mandala Putri Sihombing yang berdurasi : - Video pertama 3 Menit 20 detik - Video kedua 42 Detik - Video ketiga 8 menit 12 detik - Video keempat 6 menit 54 detik 3. 1 (satu ) lembar Fotokopi surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Dairi, Ketua BAWASLU Kab. Dairi, Kapolres Dairi nomor : B.14/LO-GOLKAR/DAIRI/II/2024 Tanggal 08 Pebruari 2024 Perihal Pemberitahuan Kegiatan. IV. Kesimpulan Berdasarkan analisis terhadap syarat formal dan syarat materiel di atas, Bawaslu Kabupaten Dairi menyimpulkan bahwa Laporan telah memenuhi syarat Formal dan Materiel laporan; V. Rekomendasi: Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3473 002/LP/PL/Kota/14.06/III/2024 secara umum pemilih DPTb dan DPK yang kami laporkan tiap tps bukan warga kecamatan margadana dapil 3, hal ini dijelaskan oleh keteranagn saksi partai golkar yang masing masing di tps. saksi tps 32 memberikan keterangan adanya 1 orang DPTb domisili luar kota dan di berikan 5 surat suara oleh petugas kpps, terdapat dugaan pelanggaran kode etik.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3472 009/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut : a. laporan memenuhi syarat formal dan materiel; b. Laporan mengandung dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3471 002/LP/PL/Kab/34.09/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materiel
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3470 001/LP/PL/Kota/14.06/III/2024 Kejadiannya setelah pemilu tgl 14 Februari 2024, saksi kami dari pelapor yang berada di TPS 17 Muarareja mendapatkan salinan Model C. Hasil Salinan DPRD kab/kota dan Model C.Hasil Salinan PPWP. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2024, ketika kami merekap terhadap C. Hasil Salinan TPS 17 muarareja ditemukan adanya pemilih yang menggunakan DPTB 1 orang, karna ingin mengetahui siaa pemilih DPTB tersebut atau bukti A5 menanyakan kepada KPPS (terlapor), dijawab oleh KPPS bahwa pemilih DPTB itu tidak jadi memilih sehingga di TPS 17 Muarareja tidak ada pemilih DPTB dimaksud. Namun, anehnya di rekap hasil itu muncul pemilh DPTB itu 1 dan pada rekap hasil C1 pada pengguna hak pilih sebnayak 219, jumlah surat suara digunakan itu 219 kemudian jumlah seluruh surat suara sah dan tidak itu 219 sehingga ada pernyataan ketua kpps yang bertentangan. Sehingga diduga ada penggunaan surat suara satu buah oleh orang yang bukan haknya.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3469 006/TM/PL/Kec-Tanjung Morawa/02.12/II/2024 Dugaan pelanggaran pidana pemilu berupa pembagian sembako
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3468 016/LP/PL/Kab/34.04/III/2024 Berdasarkan analisis terhadap laporan yang disampaikan Pelapor (Jamaluddin Rumatiga), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan bahwa Syarat Meteril dalam Laporan Nomor 011/LP/PL/Kab/34.04/02/2024 belum terpenuhi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3466 008/LP/PL/Kab/02.10/III/2024 Laporan Nomor : 004/LP/PL/Kab/02.10/II/2024 telah memenuhi syarat Formal dan Materil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3465 005/TM/PL/Kec-Deli Tua/02.12/II/2024 Dugaan tindak pidana pemilu berupa memberikan materi lainnya
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3464 015/LP/PL/Kab/34.04/III/2024 Laporan tidak tmemenuhi syarat formil dan materil
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3463 004/TM/PL/Kec-Deli Tua/02.12/II/2024 Dugaan tindak pidana pemilu berupa menggunakan fasilitas pemerintah
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3462 005/LP/PL/Kab/31.08/III/2024 Saat penghitungan suara di TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 para penyelenggara mengintimidasi para saksi untuk tidak boleh melakukan prates saat pembacaan perolehan surat suara, pintu TPS ditutup rapat dan melarang masyarakat masuk untuk mengikuti proses penghitungan suara.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3461 002/TM/PL/Kec-Anggi/34.13/III/2024 merupakan temuan dan tidak terregistrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3460 001/LP/PP/Kab/02.11/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN Nomor : 001/LP/PL/KAB.DAIRI/02.11/2/2024 I. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh: Nama : Passiona Mangapul Sihombing Alamat : Jln. R. Dj Bako Kavling 12, Sitinjo Kecamatan Sitinjo Pekerjaan : Wiraswasta II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar) 1. Bendera PDI Perjuangan sudah kita pasang ratusan di sepanjang Jl. Ahmad Yani sampai dengan Jl. Sisingamangaraja Bawah mulai tanggal 1 Februari 2024 dan masih berkibar pada pagi hari tanggal 02 Februari 2024 sekitar Pukul 08.00 s.d Pukul 11.00 WIB kami lihat sewaktu melintas menuju lapangan. Namun Sekitar Pukul 15.00 WIB bendera PDI Perjuangan sudah tidak ada lagi terpasang ditempat yang telah dipasang sebelumnya namun bendera Partai Golkar masih tetap berdiri tegak di tempat yang sama. Hal ini kami menganggap Bahwa Satuan Polisi Pamong Kabupaten Dairi memihak Partai Golkar dengan tidak ikut di tertibkannya Bendera Partai Golkar yang dipasang bersebelahan. 2. Bahwa pencabutan bendera partai PDI yang dilakukan oleh Satpol PP yang diduga diperintahkan atau diberikan instruksi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau yan diketahui bernama Horas Pardede diduga memiliki keberpihakan terhadap salah satu Partai Politik yaitu Partai Golkar dimana bendera partai Golkar yang terpasang ditempat yang sama dengan bendera Partai PDI tidak ditertibkan. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Undang Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) mengatur sebagai berikut: • Di dalam Pasal 282 ayat (1) berbunyi “ Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negara, serta kepala desa dilarang membuat keputusan,dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye.” • Di dalam Pasal 306 ayat (2) berbunyi “Permintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisan Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye (“PKPU Kampaye”) • Pasal 73 berbunyi “Pejabat negara, pejabat daerah, aparatus sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, kepala desa/lurah atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.” • Pasal 74 ayat (1) berbunyi “Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengadakan keberpihakan terhadap Peserta Pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.” 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Informasi Birokrasi, Kepala BKN, Ketua Komisi ASN, dan Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, dan 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (“SKB Netralitas ASN”) memutuskan: • Ketetapan Kedelapan ayat (2); “Guna optimalisasi pelaksanaan Keputusan Bersama ini (2) Seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.” 6. Terlapor yang diketahui bernama Horas Pardede adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjunjung tinggi netralitas Suatu Pemerintah Negara Indonesia dalam hal ini Kabupaten Dairi yang tidak berpihak pada partai politik, calon atau pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Umum sehingga tidak seharusnya Terlapor melakukan pencabutan bendera partai PDI dan membiarkan bendera Partai Golkar tetap berada pada lokasi yang sama dengan bendera PDI tersebut sebagai mana dalam video tersebut; 7. Kami memahami bahwa salah satu potensi masalah yang sering muncul dalam setiap pesta demokrasi adalah ketidaknetralan ASN oleh karenanya kami memiliki kepercayaan bahwa Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten Dairi khususnya dipandang sebagai Lembaga yang diberikan mandat oleh UU Pemilu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta untuk menyampaikan dugaan tindak pemilu kepada Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf (b) ayat 1 Jo Pasa 93 huruf i UU Pemilu akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya mengawal proses demokrasi dalam kontestasi Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana juga telah diucapkan dan dipatriakan sebagaimana juga telah diucapkan dan patriakan di dalam sumpah setiap anggota Bawaslu. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Perbawaslu 7 Tahun 2022), syarat formal sebuah laporan meliputi: 1) Nama dan alamat Pelapor 2) Pihak Terlapor; dan 3) Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran Pemilu. Bahwa keterpenuhan terhadap syarat formal atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan wajib terpenuhi secara kumulatif yang bermakna jika salah satu syarat formal tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji terkait keterpenuhan syarat formal dari laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan hasil kajian sebagai berikut: o Berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemiliha Umum Nomor 7 tahun 2022, pihak yang dapat menyampaikan laporan terdiri atas: a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu. o Bahwa Pelapor atas nama Passiona Mangapul Sihombing, berdasarkan fotokopi Kartu Identitas Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1211150804630002 diketahui lahir di Sidikalang pada tanggall 4 Junia 1963. Berdasarkan informasi yang diterima Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berumur lebih dari 17 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1, angka 34 UU No. 7 Tahun 2017, Pelapor dapatt dikategorikan sebagai WNI yang mempunyai hak pilih. Oleh karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelangaran pemilu; o Bahwa dalam laporannya, pihak yang dijadikan Terlapor adalah Horas Pardede (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) yang alamatnya diketahui berada di Sidikalang; o Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dugaan pelanggaran Pemilu; o Bahwa sebagaimana informasi yang terdapat dalam laporannya, Pelapor mengetahui kejadian dugaan penggaran sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor pada tanggal 2 Februari 2024 dan Pelapor menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Dairi pada tanggal 2 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan atau 2 hari kerja sejak peristiwa dugaan pelanggaran diketahui. Dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. o Berdasarkan uraian hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka laporan dugaan pelanggaran telah memenuhi syarat formal. b. Syarat Materiel Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, syarat materiel sebuah laporan meliputi: 1) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; 2) Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; dan 3) Bukti. o Bahwa keterpenuhan terhadap syarat materiel atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan wajib terpenuhi secara kumulatif yang bermakna jika salah satu syarat materiel tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel laporan dugaan pelanggaran Pemilu. o Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji terkait keterpenuhan syarat materiel dari laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan hasil kajian sebagai berikut: 1) Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu a. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan yang disampaikan oleh Pelapor, waktu kejadian peristiwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 dan diketahui Pelapor sebagai peristiwa dugaan pelanggaran pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, kemudian terkait dengan tempat kejadian peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan terjadi di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara; 2) Uraian Kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilu Bahwa Pelapor dalam laporannya menjelaskan uraian kejadian sebagaimana telah diuraikan pada angka II di atas. 3) Bukti Bahwa Pelapor melampirkan bukti yang menunjukkan peristiwa yang dilaporkan sebagai berikut: a. Flash disk yang berisikan video berdurasi 60 detik (1 menit) yang beredar di beberapa grup whatsapp dan juga sosial media yang pada intinya petugas yang diduga menggunakan dinas Satpol PP mencabut bendera partai berwarna merah yang diduga sebagai bendera Partai PDI Perjuangan diikat pada batang bambu yang ditancapkan pada taman yang berada pada meridian jalan protokol sepanjang Jalan Singamangaraja hingga Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sidikalang, kemudian terlihat juga 3 (tiga) orang petugas yang diduga berseragam Satpol PP memasukkan bendera yang diduga Bendera PDI Perjuangan ke dalam mobil truk yang diduga adalah Mobil Dalmas yang diduga juga milik Satpol PP Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, serta video dan foto yang menunjukkan bendera partai PDI masih dalam keadaan semula sekitar pukul 08:00 – 11:00 WIB serta poto yang menunjukkan bendera partai PDI Perjuangan telah dicabut dan bendera partai Golkar masih terpasang. b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1211150804630002 atas nama Passiona Mangapul Sihombing. Berdasarkan uraian di atas, Bawaslu Kabupaten Dairi menilai bahwa pada intinya pokok laporan yang disampaikan adalah Bukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana Horas Pardede yang diketahui sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi (Kasat Pol PP) yang melakukan pencabutan terhadap bendera yang diduga bendera Partai PDI Perjuangan dan membiarkan bendera yang diduga bendera partai Golkar yang berada disatu lokasi di meridian jalan sepanjang Jalan Sisingamangarja sampai Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Bahwa pada bukti video yang telah disampaikan oleh Pelapor, dapat disampaikan bahwa dalam video tersebut terlihat Pegawai yang diduga menggunakan seragam Satpol PP mencabut bendera partai yang diduga bendera PDI Perjuangan dan melewatkan bendera yang diduga bendera Partai Golkar. Bahwa berdasarkan pasal yang diduga dilanggar terkait peristiwa yang disampaikan oleh Pelapor antara lain Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam Pasal 282 ayat (1) berbunyi “ Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negara, serta kepala desa dilarang membuat keputusan,dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye. Pasal 306 ayat (2) yang berbunyi: “Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisan Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye. Bahwa tindak pidana pemilu terbagi atas dua bentuk: yaitu pelanggaran dan kejahatan. Bentuk pelanggaran bisa meliputi administrasi hingga kode etik pemilu. Tindak Pidana Pemilihan Umum dalah Tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seperti tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun pihak yang dapat disangkakan dalam Tindak pidana pemilu adalah: 1. Penyelenggara Pemilu, 2. Peserta Pemilu; 3. Masyarakat sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pemilih dan tim sukses. Bawaslu Kabupaten Dairi menilai bahwa Horas Pardede sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebuah instansi dan bukan merupakan pihak yang dapat disangkakan dalam tindak pidana pemilu. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal Bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi menilai bahwa Terlapor merupakan subjek hukum yang dapat diduga sebagai pejabat struktural dalam jabatan negeri yang dilarang melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) serta Terlapor merupakan subjek hukum seperti yang diatur dalam Pasal 306 ayat (2) yang dapat diduga adalah Pemerintah kabupaten/kota dimana Terlapor diketahui sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi. Terlapor dinilai diduga membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang merugikan partai PDI dan menguntungkan Partai Golkar. Bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi menilai, sebagaimana bukti-bukti video dan foto yang disampai oleh Pelapor di atas, serta berdasarkan analisa peristiwa yang disandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, Terlapor juga diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi “ Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik.” Bawaslu Kabupaten Dairi menilai bahwa Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf n angka 5 yang berbunyi “PNS dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.” Oleh karena itu, berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa laporan telah memenuhi syarat formal dan/atau syarat meteriel atau jenis dugaan pelanggaran peraturan perundang-undanan lainnya, yaitu UU No. 20 tahun 2023 tentang ASN. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) Perbawaslu No. 7 Tahun 2022, setelah ditentukan jenis pelanggaran terhadap laporan yang diterima, maka disimpulkan bahwa Dugaan Pelanggaran adalah Pelanggaran Perundangan-Undangan lainnya. IV. Kesimpulan Berdasarkan analisis terhadap syarat formal dan syarat materiel di atas, Bawaslu Kabupaten Dairi menyimpilkan bahwa: 1. Laporan telah memenuhi syarat Formal dan Materiel laporan; 2. Bawaslu Kabupaten Dairi akan melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 7 Tahun 2022. 3. Laporan akan diteruskan ke instansi yang berwenang dalam hal ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). V. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Daii merekomendasikan sebagai berikut: 1. Laporan diregister 2. Laporan akan diteruskan ke instansi yang berwenang dalam hal ini Komisi Apatur Sipil Negara (KASN)
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3459 014/LP/PL/Kab/34.04/III/2024 Berdasarkan analisis terhadap laporan yang disampaikan Pelapor (Jamaluddin Rumatiga), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan bahwa Syarat Meteril dalam Laporan Nomor 011/LP/PL/Kab/34.04/02/2024 tidak terpenuhi.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3458 013/LP/PL/Kab/34.04/III/2024 Berdasarkan analisis terhadap laporan yang disampaikan Pelapor (Simon Arwakon), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan bahwa Syarat Meteril dalam Laporan Nomor 010/LP/PL/Kab/34.04/02/2024 belum terpenuhi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3457 008/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut : a. laporan memenuhi syarat formal dan materiel; b. Laporan mengandung dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3456 002/LP/PL/Kec-Oridek/33.03/III/2024 Kajian awal memenuhi syarat formil dan materil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3455 007/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut : a. laporan memenuhi syarat formal dan materiel; b. Laporan mengandung dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3454 002/LP/PL/Kec-Oridek/33.03/III/2024 Kajian awal memenuhi syarat formil dan materil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Diambilalih
3453 002/TM/PL/Kab/31.06/III/2024 Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Seram Timur ditemukan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sehingga dilimpahkan pada Bawaslu Seram Bagian Timur dan diregistrasi
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3452 002/LP/PL/Kec-Oridek/33.03/III/2024 Kajian awal memenuhi syarat formil dan materil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Diambilalih
3451 006/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Berdasarkan kesimpulan diatas maka Laporan dengan Nomor 006/LP/PL/Kab/34.02/II/2024, diregistrasi dan ditindaklanjuti kedalam penanganan pelanggaran oleh Sentra Gakkumdu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3448 020/LP/PL/Kota/29.01/III/2024 -Laporan memenuhi syarat Formal dan Syarat Materiel -Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran Kode Etik
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3447 008/LP/PL/Kab/02.27/III/2024 Indikasi penggelembungan suara
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3446 006/LP/PL/Kab/02.27/III/2024 indikasi pengelembungan suara
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3445 003/LP/PL/Kab/34.07/III/2024 Pada hari rabu 7 Januari 2024 di Distrik Sumuri kampung Tofoi ada dugaan terhadap pelanggaran pemilu, berdasarkan hasil pengawasan atas nama nong E. Pinontoan terkait drump truck memuat bahan bangunan milik salah caleg DPRD Daerah Pemilihan II atas nama Muhamad Tiakoly dari Partai Golongan Karya yang akan dibagikan pada para simpatisan/pendukung.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3444 005/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel sebagaimana yang diatur di dalam pasal 15 dan pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, maka Bawaslu Kabupaten Fakfak menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel. 2. Laporan yang disampaikan tidak menerangkan dengan jelas Identitas terlapor, saksi maupun alat bukti pengrusakan APK (baliho) sesuai formulir B.1 penerimaan Laporan. 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak telah memberikan waktu perbaikan laporan paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima. 4. Bahwa pelapor tidak dapat melengkapi dokumen laporannya sesuai batas waktu perbaikan laporan yang telah ditentukan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3443 004/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel sebagaimana yang diatur di dalam pasal 15 dan pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, maka Bawaslu Kabupaten Fakfak menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel 2. Objek pelanggaran yang dilaporkan bukan merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana yang diatur di dalam UU 7 Tahun 2017 tentang tugas dan kewenangan Bawaslu. 3. Laporan bukan merupakan pelanggaran Pemilu. Sebagaimana hasil kajian diatas maka Terhadap Laporan Nomor 004/LP/PL/Kab/34.02/I/2024, tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti ke dalam penanganan pelanggaran Pemilu.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3442 009/LP/PL/Kota/16.01/III/2024 Bahwa terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pelapor secara langsung di Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3441 001/LP/PP/Kab/03.08/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materil Merekomendasikan pelanggaran Etik Pemilu yang dilakukan oleh KPPS Padang Mardani, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3440 002/TM/PL/Kab/34.08/III/2024 Pada hari Rabu, 14 Februari 2024, di TPS 05 Kelurahan Mariat Pantai, Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya telah dilakukan Pencoblosan di TPS 05 Kelurahan Mariat Pantai. Ada Warga setempat yang namanya terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat C Pemberitahuan. Jumlah DPT pada TPS 05 adalah sebanyak 246 orang. Pada saat Pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 mereka datang ke TPS dengan membawa KTP Elektronik untuk memberikan hak suaranya di TPS 05, akan tetapi berdasarkan penyampaian KPPS bahwa merekan harus kembali jam 12 siang untuk mencoblos. Sesuai arahan dari KPPS akhirnya warga yang hanya membawa KTP tanpa C Pemberitahuan pulang kerumah. Setelah kembali ke TPS Jam 12.05 WIT, KPPS menyampaikan kepada warga yang tidak memiliki C Pemberitahuan untuk mengumpulkan KTP tujuannya akan dipanggil satu per satu untuk memilih dan disuruh menunggu diluar TPS. Jam 13.50 WIT, KPPS mengembalikan KTP warga dan meyampaikan bahwa Surat Suara sudah habis. Warga yang terdaftar dalam DPT bertanya-tanya kenapa nama mereka terdaftar dalam DPT akan tetapi hendak menyalurkan Hak Pilih mereka tetapi Surat Suara sudah habis tanpa mereka mencoblos. sementara masih ada warga yang belum mencoblos sekitar 30 orang. Ada warga juga yang tidak mendapat C Pemberitahuan dan ketika mereka mengecek pada Aplikasi KPU mereka ke TPS untuk mencoblos namun ketika mendapat giliran untuk mencoblos hanya diberikan tiga (tiga) Surat Suara. Ada juga Warga yang mau mencoblos menggunakan C Pemberitahuan orang lain. Sudah dilarang oleh PTPS, namun KPPS tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencoblos, bahkan Tanggapan dan saran PTPS tidak dituangkan oleh KPPS dalam Form Keberatan atau kejadian Khusus. Berdasarkan peristiwa tersebut terdapat dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud : - Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain untuk mengisi daftar pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 203. Pasal 554 jo. Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531 ayat (1) dan Pasal 536 UU Pemilu. - Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya Pasal 510, Pasal 554 jo. Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531 ayat (1) dan Pasal 536 UU Pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3439 009/LP/PL/Kota/29.01/III/2024 - Laporan memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materiel - Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran Pidana Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3438 002/LP/PL/Kab/31.07/III/2024 Bahwa berdasarkan uraian terkait pemenuhan syarat Formal dan materil laporan dugaan pelanggaran yang di sampaikan oleh Pelapor Alter Sopacua, Warga Negara Indonesia, beralamat di Negeri/Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang mana telah memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi alat bukti dan sampai dengan tenggang waktu yang diberikan pelapor tidak melengkapi alat bukti, sehingga Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menyimpulkan sebagai berikut: 1. Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu tidak memenuhi syarat Materil 2. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tidak dapat diregistrasi.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3437 012/LP/PL/Kab/34.04/III/2024 Berdasarkan analisis terhadap laporan yang disampaikan Pelapor (Yafet Dimara), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan bahwa Syarat Meteril dalam Laporan Nomor 009/LP/PL/Kab/34.04/02/2024 belum terpenuhi.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3436 002/TM/PL/Kab/34.09/III/2024 Kajian Awal Temuan
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3435 004/LP/PL/Kec-Fena Fafan/31.11/III/2024 Kajian Awal
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3433 006/LP/PP/Kab/16.32/III/2024 Laporan tidak diregistrasi karena merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3432 003/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel sebagaimana yang diatur di dalam pasal 15 dan pasal 16 huruf a Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, maka Bawaslu Kabupaten Fakfak menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Laporan memnuhi syarat formil dan materil. 2. Laporan ditetapkan melalui rapat pleno tentang penanganan pelanggaran pemilu 3.berdasrkan hasil pleno di putuskan laporan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022. 4. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3431 002/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Bahwa Terhadap Laporan Nomor 002/LP/PL/Kab/34.02/I/2024, tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti kedalam penanganan pelanggaran Pemilu.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3430 015/LP/PL/Kota/29.01/III/2024 - Laporan memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materiel - Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran Pidana Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3429 011/LP/PL/Kab/34.04/III/2024 Berdasarkan analisis terhadap laporan yang disampaikan Pelapor (Kodi), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan bahwa Syarat Meteril dalam Laporan Nomor 008/LP/PL/Kab/34.04/02/2024 belum terpenuhi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3428 001/LP/PL/Kab/34.02/III/2024 Laporan dengan Nomor 001/LP/PL/Kab/34.02/XII/2023, tidak memenuhi syarat formal dan materil sehingga laporan tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti kedalam penanganan pelanggaran Pemilu.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3427 011/TM/PL/Kec-Kertasari/13.10/III/2024 MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIL
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3426 001/LP/PP/Kab/20.10/III/2024 - Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor tanggal 14 Februari 2024 berada pada tahapan Pemungutan Suara, maka pelapor diminta melengkapi bukti-bukti pendukung lainnya diantaranya 1. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa Pelapor memang betul dalam keadaan sakit; 2. Daftar Pemilih Tetap TPS 24 Kelurahan terusan; 3. Print Out chat Instagram Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur di Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 24 ayat (4) pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materil Laporan sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi bukti-bukti sebagaimana dimaksud diatas yaitu paling lambat pada tanggal 20 Februari 2024.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3425 011/LP/PL/Kab/13.10/III/2024 a. Laporan telah memenuhi syarat formil; b. Laporan belum memenuhi syarat materil; c. Dugaan pelanggaran dalam laporan yang disampaikan merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3424 005/LP/PL/Kab/02.27/II/2024 Dugaan Pelanggaran Pemilu belum memenuhi unsur Syarat Materiel yaitu Pembanding alat Bukti untuk setiap desa yang di Laporkan ada dugaan Pelaporan
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3422 008/LP/PL/Kec-Ulu Sosa/02.29/III/2024 Laporan memenuhi syarat Formil dan syarat Materil. Laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten padang Lawas
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3421 007/LP/PL/Kab/02.27/III/2024 Laporan a.n Betman Sitorus di Limpahkan ke Kecamatan Laguboti.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3420 010/TM/PL/Kab/18.03/III/2024 REGISTER
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3419 001/LP/PL/Kab/31.07/III/2024 Bahwa berdasarkan uraian terkait pemenuhan syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran pemilu yang di sampaikan oleh Pelapor Arter Sopacua, Warga Negara Indonesia, beralamat : Negeri/Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dimana Waktu Penyampaian Laporan telah melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahaui terjadinya pelanggaran Pemililu, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah memutuskan : a. Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu tidak memenuhi syarat formil, b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tidak dapat diregistrasi.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3418 001/LP/PL/Kab/38.05/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Urabanus Kambu b. Alamat : Kampung Kofait c. Pekerjaan : Belum atau Tdk Bekerja Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan ( Adapun pun Beberapa Pelanggran yang terjadi di antaranya: 1. Distribusi undangan pemilih yang semestinya di bagikan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tidak di distribusikan .undangan ini di distribusikan kepada DPD dan selanjutnya ke TPS Di laksankanak pada tangga 12 Ferbruari 2024,TPS Kampung Kofait tidak mendistribusikan surat undangan tersebut kepada pemilih . 2. Penempatan lokasi TPS 001 yang tidak sesuai dengan ketentuan dimana lokasi TPS Tersebut berlokasi di tempat atau rumah calon anggota dprd kabupaten maybrat atas nama Marthen Kambu. 3. Daftar Pemilih Tetap atau DPT Tidak di Publish 4. Ketua Panwaslu distrik Ayamaru Selatan Jaya atas nama Maksi Kambu yang juga adalah adik kandung dari marthen kambu calon anggota DPRD Kabupaten Maybrat terlibat langsung dalam penyerangan dan intimidasi terhadap masyarakat pemilih dari tanggal 13 hingga 14 ferbruari 2024 5. Kepala distrik Ayamaru selatan jaya semuel isir S.Pd Ikut Mendukung Skenario yang di bangun oleh kelompok Marthen Kambu CS Dengan Memerintahkan Pengambungan tps 001 dan 002 berserta logistic yang ada .Tekanan dan ancaman Terhadap KPPS Sangat tinggi sehingga ketua kpps berserta dua anggota tidak bertugas pada pemungutan suara .) II. Dilakukan Analisis Terhadap Keterpenuhan Syarat Formal Dan Materiel Laporan Sebagai Berikut: a. Syarat Formal Bahwa Terkait Dengan Keterpenuhan Syarat Formal Dan Materiel Laporan Yang Disampaikan Oleh Pelapor Dapat Dianalisa Berdasarkan Ketentuan Pasal 15 Ayat 3, 4 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Sebagai Berikut: A. Syarat Formal L. Bahwa Selanjutnya Dapat Disampaikan Pada Kesempatan Kali Ini, Pelapor Adalah Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) Sebagaimana Dibuktikan Dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dirinya Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat. Bahwa Pelapor Sebagai WNI Telah Berusia 46 Tahun Sebagaimana Identits Diri Yang Termuat Dalam KTP Milik Pelapor. Selanjutya Sebagaimana Dengan Batasan Usia Pelapor Dapat Dipastikan Telah Memiliki Hak Pilih Sebagaimana Dimaksud Pasal 8 Ayat (2) Huruf A, Pelapor Merupakan Sübjek Hükum Yang Dapat Melaporkan Setiap Dugaan Pelangaran Pemilu Di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maybrat **; Dalam Menyampaikan Laporannya, Pelapor Telah Menyampaikan Secara Detail Identitas Dirinya Sebagaimana Yang Tertuang Dalam Kartu Identitas Diri (KTP) Pelapor Diantaranya Memuat Nama Pelapor Secara Lengkap, Alamat Serta Tempat Tinggal Pelapor. Selain Itü Juga Pelapor Telah Menyertakan Foto Kopy Ktpnya Sebagai Kelengkapan Administrasi Laporan Dan Telah Berkesesuaian Terkait Dengan Apa Yang Disampaikan Pelapor Dengan Keterangan Identitas Diri Yang Termuat Dalam KTP. Bahwa Selanjutnya Pelapor Dalam Menyampaikan Laporannya Di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maybrat Pada Tanggal 15 Februari Tahun 2024. Bahwa Selanjutnya Dapat Disampaikan Juga Laporan Dapat Di Sampaikan Kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat Tidak Melebihi Batas Waktu 7 (Tujuh) Hari Sejak Diketahui Oleh Pelapor, Hal Ini Sesuai Dengan Pasal 8 Ayat 3 Yang Pada Intinya Menyatakan Laporan Disampaikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Sejak Diketahui Terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pelapor Datang Ke Bawaslu Kabupaten Maybrat Melaporkannya Pada Tanggal 15 Februari 2024 Sehingga Dapat Diketahui Batas Waktu Pelaporan Masih Memenuhi Tenggang Waktu Yang Telah Ditetentukan Perbawaslu 7 Tahun 2022; Bahwa selanjutnya Pelapor juga telah menyampaikan identitas dari Terlapor yang merupakan Anggota Panwaslu Distrik Ayamaru Selatan Jaya yang merupakan stickholder pengawasan Pemilu pada Pemilu 2024. Syarat Materiel l . Bahwa setelah analisa serta mencermati uraian peristiwa yang disampaikan didalam laporan oleh pelapor, pelapor ( Urbanus Kambu ) dapat menguraikan terkait dengan waktu kejadian dugaan pelanggaran (Pada tanggal 14 Februari 2024 ) serta dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Maybrat (15 Februari 2024). Bahwa selanjutnya terkait dengan tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di Distrik Ayamaru Selatan Jaya atau setidak-tidaknya berada di wilayah kerja pengawasan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maybrat . Selanjutnya terkait dengan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Ketua Panwaslu Distrik Ayamaru Selatan Jaya merupakan Stickholder pengawas Pemilu. Bahwa adapun dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Distrik Ayamaru Selatan Jaya merupakan pelanggaran Kode Etik sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan. Bahwa adapun dugaan Kode Etik terkait dengan Anggota Panwaslu distrik Ayamaru selatan Jaya Ikut Menyetujui tidak laksanakannya Pemilihihan Pada TPS 002 Kampung Kofait Distrik Ayamaru Selatan Jaya pada tanggal 14 Februari 2024 buktikan dengan alat bukti dokumentasi TPS 002 Tidak ada aktifitas Pencoblosan. a. Pencabutan Laporan (Bahwa Pada Syarat Formal dan Materi sudah Terpenuhi Namun Pelapor Pada tanggal 16 Ferbruari Tahun 2024 Yang bersangkutan Menghubungi Ketua Kordif P3S dan Mencabut Laporan Tersebut dan telah di serahkan Fom B4 untuk di isi Sebagai Tanda Pencabutan Laporannya. b. Kesimpulan a. Bahwa Proses Penangan selanjutnya di hetikan dengan dasar di mana Pelapor Telah Mencabut laporannya dengan telah tertuang Pada Fom B4 dan di tandatangani ; b. Laporan dicabut oleh Pelapor . c. Rekomendasi a. Bahwa Berdasarkan Poin a.b Maka Laporan tidak di Registrasi dan laporan di hitingkan dengan tidak menindak lanjuti laporan Tersebut . b. Laporan tidak diregistrasi karena laporan dicabut oleh Pelapor
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
3417 015/LP/PL/Kab/18.03/III/2024 Register
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3416 008/LP/PL/Kec-Kota Tengah/29.01/III/2024 - Laporan memenuhi syarat formal dan materiel - laporan yang disampaikan mengandung unsur dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. - Mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Kota Gorontalo
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3415 004/LP/PL/Kab/31.08/III/2024 Bahwa pada hari Kamis 15 Februari 2024 pukul 08.00 WIT telah terjadi pemindahan Hasil Suara Caleg DPRD Provinsi Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama ibu Saodah Tuanakotta, S.H Sebanyak 70 Suara ke salah satu Caleg DPRD Provinsi Partai Hanura nomor urut 2 atas nama Awaludin Rado, sehingga saya dirugikan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
3414 009/LP/PL/Kab/02.27/III/2024 Laporan masih kekurangan unsur pendukung sehingga dalam syarat formil dan materiel dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan bukti yang disampaikan dalam laporan masih kekurangan unsur pendukung
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3413 002/TM/PL/Kab/16.24/XII/2023 Dugaan Pelanggaran Diregistrasi menjadi Temuan
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3412 012/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 Terpenuhinya syarat formil dan materil Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3411 001/LP/PL/Kab/16.13/III/2024 a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; b. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3410 002/LP/PL/Kab/13.18/III/2024 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”. - Bahwa adanya penambahan Perolehan suara a quo kepada terlapor patut diduga melanggar Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. - Bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum nomor : 002/LP/PL/Kab/13.18/II/2024 dapat ditindaklanjuti.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3409 021/LP/PL/Kota/29.01/III/2024 -Laporan tidak memenuhi syarat Formal dan Materiel; -Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian Laporan melewati batas waktu yang ditentukan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3408 002/LP/PL/Kab/31.08/III/2024 I. Bahwa Terdapat Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh a. Nama ANA MARIA S. TUNGGAL b. C. Alamat Pekerjaan Lingkungan Johanis Custers, Kabupaten Maluku Tenggara. Wiraswasta Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Adanya ketidaksesuaian data antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan sehingga diduga adanya permainan jumlah suara. Ill. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiil laporan sebagai Berikut: a. Syarat Formil 1. Kedudukan Hukum Pelapor Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan: Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak Pilih; b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, maka Sdri ANA MARIA S. TUNGGAL (Pelapor) adalah Warga Negara Indonesia yang yang mempunya hak pilih sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) memiliki identitas kependudukan sebagai berikut: Nama : ANA MARIA S. TUNGGAL, Tempat Tanggal Lahir: Dobo 15 Desember Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat Lingkungan Johanis Custers, Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bad an Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, maka Sdri. ANA MARIA S. TUNGGAL memiliki kedudukan Hukum sebagai pelapor karena yang bersangkutan adalah merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih. a) ldentitas Terlapor Bahwa sesuai Laporan Nomor: : 013/LP/PUKab/31.08/11/2024, maka yang menjadi terlapor adalah Sdr ANA MARIA S. TUNGGAL yang beralamat di Lingkungan Johanis Custers, Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. b) Batas Waktu Penyampaian Laporan. Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, Jo Pasal 1 ayat (42) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyebutkan : Pasal 454 ayat (6): Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu Pasal 1 ayat (42) : Hari adalah hari kerja. Pasal 8 ayat (3) : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Fomulir Laporan Nomor 013/LP/PUKab/31.08/ll/2024tentang waktu kejadian dan waktu diketahui adalah anggal 15 Februari 2024, dan waktu penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran adalah Tanggal 21 Februari 2024, maka Laporan yang disampaikan adalah hari ke 5 (lima) setelah diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran. b. Syarat Materiel a) Waktu dan Tempat Dugaan Pelanggaran Pemilu. Bahwa peristiwa Dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana laporan Nomor: 013/LP/PUKab/31.08/I1/2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari kamis Tanggal 15 februari 2024 saat pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan, dalam administrasi Pemungutan dan penghitungan suara, terjadi ketidaksesuaian data jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan yang terjadi di beberapa TPS antara lain, TPS 023, 024, 027, Langgur, TPS 001, 006, 009, 010, 011 Ohoijang Watdek, TPS 002, Kolser, TPS 001 Rumadian, TPS 001, 002 Selayar. b) Jenis Dugaan Pelanggaran Pemilu. Bahwa terhadap Pokok Laporan yang disampaikan Pelapor maka dapat disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut : Pelaksanaan Pemungutan Suara. ❖ Angka 6) Setelah menghitung jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 5), ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS Keempat melakukan pencatatan pada halaman pertama formulir Model C.Hasil masing-masing jenis Pemilu berupa: a) data Pemilih dan pengguna hak pilih meliputi: (1) data Pemilih yang berupa jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT (terdapat dalam formulir Model A KabKo Daftar Pemilih); dan (2) data pengguna Hak Pilih Meliputi : (a) jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU); (b) jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb yang memberikan suara untuk masing-masing jenis pemilu (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU); (c) jumlah pengguna hak pilih dalam DPK yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu (terdapat dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU); dan (d) penjumlahan seluruh pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb, dan DPK untuk masingmasing jenis Pemilu; b) data penggunaan surat suara meliputi: (1) jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT untuk masingmasing jenis Pemilu; (2) jumlah surat suara yang digunakan untuk masingmasing jenis Pemilu; (3) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos, pada saat pelaksanaan pemungutan suara untuk masingmasing jenis Pemilu (bukan surat suara tidak sah); dan (4) jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu; dan c) Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing jenis Pemilu. ❖ b. Alur pengisian formulir Model C.Hasil dapat dilakukan dengan urutan: 1) melakukan pengisian administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 6) lalu mencatat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan seterusnya; atau 2) dilakukan sebaliknya. ❖ Beberapa ketentuan dalam pengisian dalam formulir Model C.Hasil, yaitu: 1) jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah; 2) penjumlahan terhadap surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan, harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT oleh KPPS untuk masingmasing jenis Pemilu; Selanjutnya dalam hal terdapat kesalahan dalam penulisan maka sesuai Keputusan KPU Nomor 066 tentang Pedoman Teknis dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagai berikut: ✓ Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C.HASIL, Model C.HASIL SALINAN, ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara: a) menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL; atau b) mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN. ✓ Pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 8), dituliskan angka/kata hasil pembetulan. ✓ Ketua KPPS membubuhkan paraf di atas atau samping pada angka atau kata pembetulan tanpa mengenai kotak yang berisi angka atau tulisan dan dituangkan sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKS-KPU dilengkapi dengan angka/kata yang dibetulkan dan angka/kata hasil pembetulan ❖ Mekanisme penyelesaian keberatan saksi sebagamana di maksud dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sebagai berikut: pasal 16 (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: a. C.HASIL-PPWP; b. CHASIL-DPR; c. CHASIL-DPD d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang. (3) PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKS-KPU. Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 013/LP/PUKab/31.08/11/2024 yang disampaikan oleh Sdri ANA MARIA S. TUNGGAL, berdasarkan hasil analisis dan kajian terhadap syarat materiel Laporan maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkesimpulan sebagai berikut : 1. Bahwa terhadap ketidaksesuaian Data antara jumlah pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan sebagaimana termuat dalam pokok Laporan Nomor : 013/LP/PUKab/31.08/11/2024 adalah bukan merupakan Pelanggaran Pemilu namun telah terjadi kesalahan Penjumlahan atau penulisan oleh Ketua dan Anggota KPPS pada TPS dimaksud. 2. Bahwa terhadap Dugaan adanya permainan Jumlah Perolehan Suara oleh KPPS sebagaimana tertuang dalam pokok Laporan Nomor : 013/LP/PUKab/31.08/11/2024, setelah dilakukan Analisis dan Kajian terhadap bukti yang disampaikan, tidak ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilu. c) Bukti bukti Bahwa Bukti yang disampaikan pelapor adalah sebagai berikut : 1. Dokumentasi Formulir C Hasil DPRD KAB/KOTA masing-masing TPS; 2. Dokumen Rekap Selisih Penghitungan suara oleh Partai. d). Pelimpahan Laporan. Bahwa mengingat waktu Pelaksanaan Rekapitulasi sementara berlangsung, sehingga demi efektifitas waktu penanganan dan dapat menjawab substansi Laporan, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Pelimpahan Laporan Kepada Panwaslu Kecamatan untuk menindaklanjuti dengan memberikan saran Perbaikan terhadap Tatacara Prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh KPPS dan atau PPS, untuk dilakukan Perbaikan pada Rekapitulasi Tingkat PPK. IV. Kesimpulan Bahwa Laporan yang disampaikan oleh Sdri, ANA MARIA S. TUNGGAL telah memenuhi syarat formal namun belum terpenuhi syarat materiel sebagai sebuah Dugaan Pelanggaran Pemilu. V. Rekomendasi Bahwa Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Laporan dengan Nomor 013/LP/PUKab/31.08/1I/2024 yang disampaikan Oleh Sdri ANA MARIA S. TUNGGAL adalah kesalahan penjumlahan atau penulisan, sehingga perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut : 1. Dilakukan Perbaikan terhadap formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU; 2. Dilakukan Perbaikan terhadap formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU; 3. Dilakukan Perbaikan terhadap formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU; dan 4. penjumlahan seluruh pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb, dan DPK untuk masing-masing jenis Pemilu, serta dicocokan dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan. 5. Pelimpahan Laporan diberikan kepada Panwaslu Kecamatan Kei Kecil untuk memberikan saran Perbaikan terhadap ketidaksesuaian Data antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah Surat Suara yang digunakan yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana tertuang dalam Pokok Laporan Pelapor, untuk dilakukan Perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3407 005/TM/PL/Kab/32.07/III/2024 Berdasarkan hasil pleno pimpinan, Ketua beserta anggota bersepakat : a. Bahwa setelah dilakukan penelitian berkas temuan dugaan pelanggaran pemilu pada masa kampanye tahun 2024, berkas temuan telah memenuhi syarat formal dan materill sebuah temuan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, b. Bahwa setelah dilakukan pengkajian terlapor a.n Ramer Hein Sinyiang Sebagai Kepala Desa Soa Hukum Kec. Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara. c. Bahwa terlapor a.n Ramer Hein Sinyiang diduga melanggar: Pasal 490 UU Nomor 7 Tahun 2017,”Setiap kepala desa atau sebutan lainnya yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye d. Merupakan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu tahun 2024. e. Agar dapat ditindaklanjuti dalam proses pennganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3406 010/TM/PL/Kab/13.10/III/2024 MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIL
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3405 006/LP/PL/Kota/29.01/III/2024 - Laporan memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materiel - Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran Pidana Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3404 005/LP/PL/Kab/20.14/III/2024 1. Bahwa dalam rapat pleno terbuka perolehan suara di Kabupaten Sekadau Saksi PKB atas nama Tambong Sudiono meminta kepada Pimpinan Sidang untuk memperlakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di Belitang Hulu yaitu dengan melakukan PSSU di Kecamatan Belitang, namun pimpinan sidang mengabaikan, padahal terkait status PSSU Belitang Hulu masih dalam proses pelaporan di Bawaslu dan jika KPU Sekadau berkeyakinan PSSU Di Belitang Hulu sudah sesuai prosedur seharusnya pimpinan sidang menskors seluruh proses pleno untuk tingkat DPRD Kabupaten d semua kecamatan, sampai KPU dapat membuktikan pada sidang pelanggaran administrasi dan prosedur di Bawaslu dan sampai Bawaslu Kabupaten Sekadau mengeluarkan putusan. Dan bukan hanya melakukan pending untuk kecamatan Belitang Hulu saja; 2. Terdapat selisih yang sangat tajam antara perolehan suara Partai Politik pada Sirekap yang di upload dengan Hasil Pleno manual di tingkat PPK, jika pun Data pada sirekap yang diupload tidak dapat dijadikan acuan perolehan hasil maka tetap saja KPU Kabupaten Sekadau melanggar asas profesionalitas karena data tersebut merupakan data yang dapat dikonsumsi publik sebagai bahan kontrol dan pada akhirnya membuat kegaduhan yang tidak perlu;
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3403 005/LP/PL/Kota/29.01/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materiel dan diregistrasi.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3402 009/LP/PL/Kec-Ransiki/34.12/III/2024 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIT Tim Pelaksana Kampanye Partai Nasdem melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (Baliho) Calon Anggota DPRD Kab Manokwari Selatan atas nama Wolof. Sayori.SIP di perempatan jalan trans Mansel-Bintuni (Bayfas) Kampung Ransiki Distrik Ransiki. - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 13.31 WIT Salah satu pasangan calon angota DPDR Kab Manokwari Selatan dari Partai Nasdem, melewati pertigaan jalan Trans Mansel-Bintuni kampung Ransiki dan mendapati bahwa Alat Peraga Kampanye (Baliho) yang telah dipasang di jalan Trans Mansel-Bintuni kampung Ransiki tersebut telah di rusak oleh oknum yang tidak dikenal dan langsung didokumentasikan serta melaporkan kejadian tersebut ke Anggota komisioner Panwas Distrik Ransiki Weldemina.P.Inyomusi dan Hendi.Mandacanan di secretariat panwas distrik ransiki loket penerimaan laporan Panwas Distrik Ransiki
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3401 009/TM/PL/Kab/18.03/III/2024 Register
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3400 003/LP/PL/Kab/03.11/III/2024 Syarat Formil dan Materil terpenuhi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3398 009/LP/PL/Kab/27.07/III/2024 a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; b. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3397 003/LP/PL/Kab/26.06/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3396 005/LP/PP/Kab/16.32/III/2024 Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian Laporan melewati batas waktu yang ditentukan
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3395 010/LP/PL/Kab/34.04/III/2024 Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/34.04/02/2024 dikembalikan kepada Pelapor (Bili Yulius Mayor) untuk melengkapi syarat materil laporan yang disampaikan sebagaimana tertuang dalam kajian awal ini dalam waktu 2X24 Jam (Dua hari). Karena pelapor tidak melengkapi berkas maka laporan tidak dapat diteruskan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3394 002/LP/PL/Kab/26.06/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3393 003/LP/PL/Kec-Fena Fafan/31.11/III/2024 Kajian Awal terkait dengan laporan yang disampaikan Pelapor atas nama Demsi Seleky, yang tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materil.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3392 004/LP/PL/Kab/08.10/III/2024 Uraian kejadian : Pada hari minggu tanggal 4 bulan februari tahun 2024 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Trisno Mulyo RT 007/ RW 017 Kampunh Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan terjadi Itimidasi dan pengancaman oleh Tim Wilma Fadli (Caleg DPRD Kab. Way Kanan dari Partai PAN) kepada Tim Firdaus Caleg DPRD Kab. Way Kanan (Caleg DPRD Kab. Way Kanan dari Partai DEMOKRAT) yaitu datang rombongan membawa kendaran mobil. Saudara Jumairi (Tim Firdaus) didatangi Ansori (Tim Wilma Fadli) yang kemudian melihat kejadian Saudara Isman Hadi yang didorong dan ditangkap oleh seorang yang tidak diketahui namanya (Tim Wilma Fadli) dan melihat Saudara Wilma Fadli yang kemudian mengancam “Kalau disini nanti ada satupun suara Firdaus nanti saya bunuh”. Selanjutnya, Saudara Muhatarom yang didorong dan ditangkap dan ditodongkan golok/parang oleh seorang yang tidak diketahui namanya (Tim Wilma Fadli) dan melihat Saudara Wilma Fadli yang kemudian mengancam “Kalau disini nanti ada satupun suara Firdaus nanti saya bunuh”. Selanjutnya, saudara ferdi Heriawan ditodongkan golok/parang oleh seorang yang yang diduga anak dari Wilma Fadli yaitu Saudara Jaka yang kemudian mengancam “Kalau disini nanti ada satupun suara Firdaus nanti saya bunuh” yang dilihat oleh Sutia Wati (selaku isteri Ferdi Heriawan). Selanjutnya, Saudara Purwono ditodongkan golok/parang oleh seorang yang tidak diketahui namanya (Tim Wilma Fadli) yang kemudian mengancam “Kalau disini nanti ada satupun suara Firdaus nanti saya bunuh” yang dilihat oleh Erni Febriyanti.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3391 006/LP/PL/Kab/20.07/III/2024 IV. Kesimpulan 1. Laporan memenuhi syarat formal. 2. Laporan memenuhi syarat materiel. V. Rekomendasi Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3389 011/LP/PL/Kota/24.01/III/2024 Penghentian Sementara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Tarakan Tengah
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3388 002/LP/PL/Kab/34.13/III/2024 Bahwa melalui laporan via telphone suara Whatsapp, Daniel Mandacan menginformasikan bahwa saudara Raboni Dowansiba, SE. sebagai ketua partai politik Pan tersebut diduga merupakan salah satu Pegawai Negri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3387 001/TM/PL/Kab/34.09/III/2024 Kajian awal terhadap Temuan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3385 003/LP/PL/Kab/31.08/III/2024 Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024 saya dengar informasi dari masyarakat bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS 001,002,003,004, Desa Danar Ternate, yang telah mencoblos lebih dari 200 (dua ratus) surat suara sisa sebelum pencoblosan dimulai.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3384 009/LP/PL/Kab/34.04/III/2024 Berdasarkan analisis terhadap laporan yang disampaikan Pelapor (Vera Kabra), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan bahwa Syarat Meteril dalam Laporan Nomor 006/LP/PL/Kab/34.04/02/2024 belum terpenuhi.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3383 008/TM/PL/Kab/18.03/III/2024 Memenuhi unsur sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pasal 517, Pasal 534 dan Pasal 536 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3382 002/TM/PL/Prov/34.00/III/2024 Frans Yohanes Kawer memposting cerita yang menunjukkan foto alat peraga kampanye salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Manokwari an. Norman Tambunan dari Partai Golkar Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Manokwari 3
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3381 018/LP/PL/Kab/13.17/III/2024 Bahwa Berdasarkan uraian analisis atas keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan dugaan pelanggaran Pemilu diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: Laporan a quo telah memenuhi syarat Formil dan Materiel.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3380 017/LP/PL/Kab/13.17/III/2024 Bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian Laporan melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf c dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilhan umum.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3379 004/LP/PL/Kab/20.08/III/2024 Bahwa Pelapor dalam laporannya menguraikan waktu kejadian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024. Bahwa Pelapor dalam laporannya menguraikan adanya tindakan pembiaraan dari Oknum Komisioner KPU Landak terkait C1 Hasil Salinan Desa Amboyo Selatan yang terlambat diserahkan dengan PPS yang menyalahi aturan. Bahwa Pelapor dalam laporannya menguraikan Seharusnya PPS Amboyo Selatan menyerahkan C1 Hasil Salinan bersamaan dengan Kotak Suara kepada PPK, atau paling lama 3 hari setelah KPPS mengantarkan Kotak Suara ke PPS, artinya sekitar tanggal 17-18 Februari 2024 tetapi dalam hal ini diserahkan ke PPK tanggal 24 Februari 2024 ketika Rapat Pleno Desa Amboyo Selatan tingkat Kecamatan akan dilaksanakan. Bahwa Pelapor dalam laporannya menguraikan terjadi Penghilangan Hak Suara/Hak Pilih seseorang secara sengaja sehingga menyebabkan seseorang kehilangan Hak Suara. Bahwa Pelapor dalam laporannya menguraikan Suasana Rapat Pleno pada tanggal 26 Pebruari 2024 di Tingkat Kecamatan Ngabang sudah dikondisikan oleh Oknum tertentu, dimana Partai tidak diperlakukan secara Adil dan setara. Bahwa pelapor mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, yaitu: Julianus Manju serta bukti berupa FotoKopi KTP Elektronik, C hasil TPS 024 Desa Amboyo Selatan, Foto/video saat rekapitulasi di Kecamatan Ngabang.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3378 001/LP/PL/Kab/26.06/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3377 008/LP/PL/Kab/27.07/III/2024 a. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. b. Laporan yang merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Pallangga.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3376 007/LP/PL/Kota/05.01/III/2024 Tidak diregister tidak memenuhi syarat materil
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3375 003/LP/PL/Kab/05.04/II/2024 laporan tidak memenuhi syarat materil
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3374 008/TM/PL/Kab/32.07/III/2024 berdasarkan hasil kajian temuan Bawaslu Kab. halmahera utara, temuan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil temuan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Perbawaslu nomor 7 tahun 2022. dengan demikian temuan tersebut dapat ditindaklanjuti pada proses penanganan pelanggaran. ..temuan ini merupakan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu tahun 2024.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3373 002/LP/PL/Kab/05.11/III/2024 Memenuhi Syarat Formal Dan Matereil diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3372 008/LP/PL/Kab/34.04/III/2024 Berdasarkan analisis terhadap laporan yang disampaikan Pelapor (Vera Kabra), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan bahwa Syarat Meteril dalam Laporan Nomor 005/LP/PL/Kab/34.04/02/2024 belum terpenuhi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3371 002/TM/PL/Kota/29.01/III/2024 memenuhi syarat formal dan materiel
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3370 007/LP/PL/Kab/34.04/III/2024 Berdasarkan analisis terhadap laporan yang disampaikan Pelapor (Jamaluddin Rumatiga), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan bahwa Syarat Meteril dalam Laporan Nomor 004/LP/PL/Kab/34.04/02/2024 Telah terpenuhi.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3368 007/LP/PL/Kec-Barumun/02.29/III/2024 Laporan memenuhi syarat Formal dan syarat Materil Laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Barumun
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3367 001/LP/PL/Kab/34.13/III/2024 Laporan tidak dapat di registrasi karena pelapor tidak dapat melengkapai bukti-bukti pada waktu yang ditentukan oleh Bawaslu.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3366 004/LP/PL/Kab/03.11/III/2024 memenuhi syarat formil dan materiel, laporan diregisterasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan palanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3365 008/TM/PL/Kab/18.04/III/2024 Register
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3364 005/LP/PL/Kab/16.20/II/2024 a. Pada tanggal 17 Februari 2024 saya mengetahui melalui aplikasi Si-Rekap milik KPU bahwa suara saya terdapat selisih kurang lebih 400 suara dengan paslon Calon DPRD Kab. Lumajang no. 1 atas nama LANCAR BUDI UTOMO, S.Pd . b. Selanjutnya saya melakukan penelusuran bersama dengan tim sukses saya untuk melakukan pemantauan terhadap hasil penghitungan surat suara di tingkat PPK di Kecamatan Ranuyoso, Klakah dan Kedungjajang dan mendapatkan hasil bahwa hasil rekapitulasi suara (form D Hasil) tidak sesuai dengan hasil rekap dari form C hasil yang dilakukan oleh tim sukses kami. c. Adapun form C hasil dengan D Hasil di PPK Kedungjajang terdapat selisih sebanyak 48 suara, di PPK Ranuyoso selisih sebanyak 104, di PPK Klakah terdapat selisih 17 suara. d. Diduga terjadi adanya selisih suara pada saat dilakukan rekapitulasi di PPK Ranuyoso, Klakah dan Kedungjajang yang dilakukan oleh PPK sehingga atas kejadian tersebut saya merasa dirugikan.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3363 004/LP/PL/Kab/16.20/II/2024 a. Pada tanggal 17 Februari 2024, kami mulai pukul 01.00 dini hari memantau website KPU di http://kpu pemilu2024.kpu.go.id. pada pukul 16.00 WIB, kami melihat perolehan suara sementara di 5.460 TPS sebesar 9.277 suara (49,51%). Namun setelah kami pantau lagi pada pukul 16.28 WIB, perolehan suara di 5.504 TPS terjadi penurunan suara sebanyak 272 suara, sehingga menjadi 9.005 suara. Dari total suara 9.277 suara berkurang 272 suara sehingga menjadi 9.005 suara. b. Pada tanggal 19 Februari 2024, kami kembali memantau website KPU di http://kpu pemilu2024.kpu.go.id. pada pukul 10.00 WIB, kami melihat perolehan suara sementara di 6.841 TPS sebesar 15.223 suara (62,03%). Namun setelah kami pantau lagi pada pukul 20.00 WIB, perolehan suara di 7.041 TPS terjadi penurunan suara sebanyak 600 suara, sehingga menjadi 14.623 suara. Dari total suara 15. 223 suara berkurang 600 suara sehingga menjadi 14.623 suara. c. Pada tanggal 20 Februari 2024, kami kembali memantau website KPU di http://kpu pemilu2024.kpu.go.id. pada pukul 13.00 WIB, kami melihat perolehan suara sementara di 7.204 TPS sebesar 14.945 suara (65,32%). Namun setelah kami pantau lagi pada pukul 23.00 WIB, perolehan suara di 7.346 TPS terjadi penurunan suara sebanyak 2.178 suara, sehingga menjadi 12.767 suara. Dari total suara 14.975 suara berkurang 2.178 suara sehingga menjadi 12.767 suara.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3362 006/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 Kesimpulan Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Eko Hendra dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 004/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Laporan yang disampaikan pelapor sudah memenuhi syarat formal laporan berupa “nama dan pihak terlapor” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (3) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum 2. Laporan yang disampaikan Pelapor memenuhi syarat materil berupa “bukti” sebagaimana diatur didalam berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (4) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum 3. Bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor merupakan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Rekomendasi 1. Laporan yang disampaikan pelapor dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024 diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3361 003/LP/PL/Kab/20.12/III/2024 Syarat Formal Syarat formal berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu: (1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang mempunyai Hak Pilih b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. (4) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Laporan disampaikan sejak tahapan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya dikatakan dalam Pasal 15 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa syarat formal meliputi: a. nama dan alamat Pelapor; b. pihak Terlapor; dan c. Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4) (disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu); Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya laporan akan dikaji untuk dianalisis kedudukan hukum Pelapor, identitas Terlapor, dan batas waktu penyampaian laporan, apakah laporan pelapor telah memenuhi persyaratan formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut: - Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023) bahwa Laporan Pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan ketentuan norma tersebut di atas, Pelapor atas nama Sofian Efendi memiliki Hak Pilih, pada Pemilihan Umum yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6103110904930002, Alamat: Dusun Pedalaman, RT/RW: 002/001, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. - Bahwa Berdasarkan Uraian Laporan Formulir Model B.1 yang disampaikan Pelapor atas nama Sofian Efendi, terlapor dugaan pelanggaran tidak diketahui. - Bahwa Pelapor menyampaikan laporan pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2024 pukul 15.20 WIB. Bahwa sebagaimana uraian yang disampaikan Pelapor atas nama Sofian Efendi, Pelapor mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 20 Februari 2024. Berdasarkan waktu tersebut laporan tidak melebihi waktu tenggang penyampaian laporan. Berdasarkan uraian Kajian Awal di atas, maka dapat disimpulkan laporan pelapor belum memenuhi syarat Formil dikarenakan pihak yang dilaporkan tidak diketahui. Syarat Materiel Syarat materiel sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut: a. waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; b. uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan c. bukti. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya laporan akan dikaji dan dilakukan analisis terhadap waktu dan tempat dugaan pelanggaran pemilu, ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan uraian kejadian, jenis dugaan pelanggaran pemilu, bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor, apakah laporan Pelapor tersebut telah memenuhi syarat materil laporan atau belum. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut: - Bahwa Pelapor dalam Laporannya sebagaimana Formulir Model B1 yang disampaikan, pada Tanggal 19 Februari 2024, melihat di aplikasi SIREKAP ada upload-an Formulir Model C.HASIL yang memiliki Tip-Ex panjang pada calon nomor urut 7 an. LUKAS dari PAN, pada pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Dapil 2 Sanggau. - Bahwa Pelapor dalam Formulir Model B1 menguraikan pada tanggal 24 Februari 2024 pada pukul 21.30 WIB dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan di PPK Kecamatan Meliau, Pelapor menyampaikan permintaan untuk membuka kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang suara kepada PPK Kecamatan Meliau. PPK Kecamatan Meliau mengabulkan permintaan Pelapor dan melakukan proses pembukaan kotak suara dan menghitung suara ulang pada TPS 04 Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2 Sanggau. Pembukaan kotak suara dan penghitungan suara tersebut kemudian telah mengubah hasil perolehan calon nomor urut 7 an. LUKAS menjadi sejumlah 89 suara (sebelumnya 30 suara), calon nomor urut 2 an. MARULAK MARBUN menjadi sejumlah 0 suara (sebelumnya berjumlah 59 suara). Kejadian tersebut telah dituangkan dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. - Bahwa dalam Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, tidak ada menyampaikan/ menyerahkan Saksi. - Bahwa Pelapor dalam Laporannya telah menyampaikan Bukti dugaan pelanggaran berdasarkan uraian kejadian tersebut. Berdasarkan uraian Kajian Awal di atas, maka dapat disimpulkan laporan pelapor telah memenuhi syarat Materil.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3359 020/LP/PL/Kab/13.17/III/2024 Bahwa Berdasarkan uraian analisis atas keterpenuhan syarat formal dan materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: Laporan telah memenuhi syarat formal dan/atau materil.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3357 001/LP/PL/Kab/13.18/III/2024 a. Bahwa batas waktu penyampaian laporan mempunyai waktu atif. b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, agar Laporan dapat memenuhi salah satu Syarat Formil maka Laporan disampaikan Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilan Umum; c. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf “A” angka 3a Keputusan Bawaslu RI nomor : 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum, dalam hal penghitungan waktu terhadap Pasal yang menggunakan kata “sejak”, maka sejak peristiwa tersebut diketahui di hari itu dihitung sebagai hari pertama. d. Bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor dalam Perkara a qou diketahui pada tanggal 16 Februari 2024. e. Bahwa pelapor menyampaikan laporan a qou pada tanggal 27 Februari 2024. f. Bahwa penghitungan hari sejak diketahui peristiwa dugaan pelanggaran yaitu pada tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan penyampaian laporan dugaan pelanggaran di Kantor Bawaslu Kabupaten Indramayu pada tanggal 27 Februari 2024, maka terhitung 8 (delapan) hari sejak peristiwa tersebut diketahui. g. Bahwa batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud diatas melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3356 008/LP/PL/Prov/03.00/II/2024 Tidak meregistrasi laporan dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel, karena tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3355 003/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 Di registrasi
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3354 007/LP/PL/Kab/13.24/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 05/LP/PL/Kab/13.24/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Jajat Sudrajat b. Alamat : Kp. Mariuk RT 002/RW 001 Desa Cidadap Kec. Simpenan Kab. Sukabumi c. Pekerjaan : Karyawan Swasta II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Bahwa berdasarkan rekaman suara (terlampir dalam flashdisk) berisi pengakuan dari seorang Perangkat Desa Margalaksana bernama Sdr. Jenal Abidin (Kepala Dusun Cihurang) yang disampaikan kepada Sdr. Dendi (saksi) ketika sedang mengobrol. Terungkap fakta bahwa saudari Dilla Nurdian diduga bekerjasama dengan beberapa Kepala Desa salah satunya Kepala Desa Margalaksana dengan menekan perangkat desanya agar memilih saudari Dilla Nurdian dalam upaya meraih suara. Sehingga dari pengakuan tersebut, diduga Kepala Desa dan Perangkat Desa Margalaksana Kecamatan Cikakak tergabung dalam Tim Kampanye salah satu calon anggota DPRD atas nama Dilla Nurdian dari PPP nomor urut 03 daerah pemilihan Sukabumi I. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a) Nama dan alamat pelapor; b) Pihak terlapor; dan c) Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) WNI yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu. Berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya dilakukan penelitian keterpenuhan syarat formal laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut: 1. Bahwa Sdr. Jajat Sudrajat merupakan warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Sukabumi, tanggal 14 Juli 1987, usia 36 (tiga puluh enam) tahun, beralamat di Kp. Mariuk RT 002/RW 001 Desa Cidadap Kec. Simpenan Kab. Sukabumi. Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 3202021407870006, Sdr. Jajat Sudrajat merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sehingga Sdr. Jajat Sudrajat dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan dengan kedudukan hukum (legal standing) sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih; 2. Bahwa pihak terlapor dalam laporan ini yaitu ada dua yaitu Kepala Desa Margalaksana Kecamatan Cikakak atas nama Fahmi dan Perangkat Desa Margalaksana atas nama Jenal Abidin, para terlapor a quo sudah cakap hukum dan memiliki pertanggungjawaban hukum dalam setiap tindakan maupun perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dari kelima terlapor ini berkedudukan hukum (legal standing) sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mana memiliki tanggungjawab hukum dan pihak yang dilarang ikut serta dalam proses kontestasi Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga terdapat konsekuensi hukum apabila ada tindakan yang melanggar larangan dalam undang-undang Pemilu. Selain itu, Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi salah satu subjek hukum terhadap larangan maupun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 25 Februari 2024 dan selanjutnya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 29 Februari 2024. Sehingga penyampaian laporannya tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Berdasarkan uraian di atas, maka laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi syarat formal laporan. b. Syarat Materiel Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu b) Uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu; dan c) Bukti. Berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya dilakukan penelitian keterpenuhan syarat materiel laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut: 1. Waktu kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor yaitu 16 Februari 2024 sehingga memenuhi syarat materiel dalam hal ini waktu (tempus delicty). Adapun untuk tempat kejadian itu di Desa Margalaksana Kecamatan Cikakak, sehingga memenuhi syarat materiel dalam hal ini tempat kejadian (locus delicty); 2. Bahwa uraian kejadian dugaan pelanggaran sebagai berikut: Bahwa berdasarkan rekaman suara (terlampir dalam flashdisk) berisi pengakuan dari seorang Perangkat Desa Margalaksana bernama Sdr. Jenal Abidin (Kepala Dusun Cihurang) yang disampaikan kepada Sdr. Dendi (saksi) ketika sedang mengobrol. Terungkap fakta bahwa saudari Dilla Nurdian diduga bekerjasama dengan beberapa Kepala Desa salah satunya Kepala Desa Margalaksana dengan menekan perangkat desanya agar memilih saudari Dilla Nurdian dalam upaya meraih suara. Sehingga dari pengakuan tersebut, diduga Kepala Desa dan Perangkat Desa Margalaksana Kecamatan Cikakak tergabung dalam Tim Kampanye salah satu calon anggota DPRD atas nama Dilla Nurdian dari PPP nomor urut 03 daerah pemilihan Sukabumi I. Berdasarkan telaah dan/atau penelitian dari uraian kejadian pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor, ditemukan hasil bahwa: 1) Bahwa berdasarkan rekaman suara (terlampir dalam flashdisk) berisi pengakuan dari seorang Perangkat Desa Margalaksana bernama Sdr. Jenal Abidin (Kepala Dusun Cihurang) yang disampaikan kepada Sdr. Dendi (saksi) ketika sedang mengobrol. Terungkap fakta bahwa saudari Dilla Nurdian diduga bekerjasama dengan beberapa Kepala Desa salah satunya Kepala Desa Margalaksana dengan menekan perangkat desanya agar memilih saudari Dilla Nurdian dalam upaya meraih suara. Sehingga dari pengakuan tersebut, diduga Kepala Desa dan Perangkat Desa Margalaksana Kecamatan Cikakak tergabung dalam Tim Kampanye salah satu calon anggota DPRD atas nama Dilla Nurdian dari PPP nomor urut 03 daerah pemilihan Sukabumi I.; 2) Bahwa Sebagaimana poin kesatu terhadap uraian kejadian/peristiwa hukum tersebut terjadi di luar masa kampanye sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 490 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3) Selain itu, adanya dugaan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa Margalaksana tergabung dalam Tim Kampanye dari Calon Anggota DPRD dari PPP atas nama Dilla Nurdian Daerah Pemilihan Sukabumi I. Namun setelah ditelusuri dari keterkaitan Kepala Desa dan Perangkat Desa Margalaksana sebagai Tim Kampanye bahwa Sdr. Fahmi dam Sdr. Jenal Abidin tidak terdapat dalam Surat Keputusan Tim Kampanye Partai maupun Tim Kampanye Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan I yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi. Sehingga dugaan keikutsertaan sebagai Tim Kampanye tidak memenuhi unsur Pasal 280 ayat (3) Juncto Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 4) Bahwa peristiwa hukum atau tindakan dari Kepala Desa Margalaksana atas nama Fahmi yang mana telah melakukan tekanan kepada para Perangkat Desa Margalaksana diduga telah melanggar larangan sebagai Kepala Desa dalam Pasal 29 huruf a dan huruf e Undang-Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan: “Kepala Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum dan e. melakukan tindakan meresahkan sekelempok masyarakat Desa”. 5) Bahwa perbuatan a quo termasuk kategori telah menyimpang dari tugas dan wewenang sebagai Kepala Desa sebagaimana Pasal 26 ayat (2) huruf g menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa”. Dalam pasal a quo jelas bahwa Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa namun yang dilakukan oleh Kepala Desa Margalaksana telah mengganggu ketentraman dan ketertiban dari masyarakata Desa Margalaksana. Selain itu juga telah menyimpang dari kewajiban sebagai Kepala Desa Margalaksana untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa. Berdasarkan telaah terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi unsur materil yaitu adanya uraian kejadian dugaan pelanggaran lainnya. Berdasarkan dari poin-poin telaah di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Bahwa Pelapor melampirkan bukti berupa: Kode Jenis Uraian Ket P-1 Dokumen Salinan KTP Saksi atas nama Dendi Supriadi Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-2 Dokumen Salinan KTP Saksi atas nama Solahudin Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-3 Dokumen Satu buah Flashdisk berisi rekaman suara 1 (satu) buah Berdasarkan uraian di atas, maka laporan pelapor memenuhi syarat materiel laporan. c. Pelimpahan laporan - d. Pengambilalihan laporan - e. Pencabutan laporan Laporan dicabut oleh Pelapor karena ingin dicabut berkas pelaporan tersebut f. Penghentian laporan - IV. Kesimpulan Laporan dicabut oleh pelapor. V. Rekomendasi Laporan tidak diregistrasi karena dicabut oleh Pelapor.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
3353 002/LP/PL/Kab/31.11/III/2024 Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Atas Nama Nur Alif
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3352 001/TM/PP/Kab/13.27/III/2024 Pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024, ada kegiatan Deklarasi Relawan untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo-Gibran yang dikemas dalam acara “Silaturahmi dan Deklarasi Kirab, Kiai Relawan Prabowo Kabupaten Pangandaran” yang dilaksanakan di Madrasah lantai 2 Pondok Pesantren Al-Itqon Dusun Lebaksari, 024/008 Desa Batumalang Kecamatan Cimerak. Peserta yang hadir sebanyak 40 Orang (Tanpa daftar hadir) yang terdiri dari Pengurus MWC NU, Alumni PP Al-Itqon dan Masyarakat Sekitar, kegitan tersebut diisi dengan arahan agar bersama-sama memenangkan Pasangan Presiden No. 2 Prabowo-Gibran. Dan diakhiri dengan Deklarasi Kirab, Kiai Relawan Prabowo Kabupaten Pangandaran Dari peserta yang hadir ada 2 peserta yang hadir yang telah terkonfirmasi sebagai ASN yaitu Ky. Ucu Saeful Aziz dan Ky. Musadad yang keduanya berdomisili di Kecamatan Mangunjaya. Bahwa kedua ASN tersebut terindikasi dilibatkan oleh relawan untuk mengikuti kegiatan tersebut. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 PKPU 15 Tahun 2023 sebagaimana dirubah menjadi PKPU 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas: a. pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul; b. orang seorang; dan c. organisasi penyelenggara kegiatan, yang ditunjuk oleh Pasangan Calon. (2) Selain Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon dapat menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu. 2. Bahwa dari hasil pengawasan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sdr. Asep Abdullah Siraj (relawan dari pasangan calon presiden nomor urut 2) 3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 diatas subjek hukum Sdr. Asep Abdullah Siraj memiliki legal standing untuk melakukan kegiatan kampanye 4. Berdasarkan PKPU Pasal 1 angka 18 Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. 5. Bahwa dalam kegiatan tersebut telah terjadi kampanye berupa ajakan untuk memenangkan Capres nomor 2 Pasangan Prabowo-Gibran 6. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 3 dan 4 tersebut terhadap perbuatan Sdr. Asep Abdullah Siraj sudah terindikasi melakukan perbuatan kampanye sehingga objek hukum sebagaimana pasal 1 angka 18 PKPU 15 tahun 2023 yang memuat unsur citra diri sudah terpenuhi; 7. Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 1 Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang, hurup h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; 8. Bahwa Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana dirubah menjadi PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 72 Angka (1) Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: Poin h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu; 9. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 huruf 4 Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 10. Bahwa fakta hasil pengawasan kampanye tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Itqon yang merupakan tempat pendidikan; 11. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 7 sampai 10 perbuatan Sdr. Asep Abdullah Siraj sudah terinidikasi melanggar larangan kampanye menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 1 huruf (h) dan Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana dirubah menjadi PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 72 angka 1 huruf (h) 12. Bahwa Berdasarkan pasal 280 ayat 2 Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: huruf (f) Aparatur Sipil Negara 13. Bahwa fakta-fakta hasil pengawasan dalam kegiatan tersebut ada ASN yang terlibat aktip yaitu sdr. Ucu Saeful Aziz dan sdr. Musadad 14. Bahwa berdasarkan angka 12 dan 13 diatas perbuatan Sdr. Asep Abdullah Siraj yang melibatkan ASN diduga telah melanggar pasal 280 ayat 2 huruf (f); 15. Bahwa berdasarkan penjelasan a quo diatas terhadap perbuatan Sdr. Asep Abdullah Siraj yang terindikasi melakukan kampanye di tempat pendidikan dan melibatkan ASN diduga telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 280 ayat (1) huruf (h) dan Pasal 280 ayat 2 huruf (f) Jo pasal 521 dan jo pasal 493.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3351 001/LP/PL/Kab/20.03/III/2024 Laporan belum memenuhi syarat formal dan materiil dan pelapor di beri kesempatan untuk memperbaiki laporan, dan sampai batas waktu yang ditentukan pelapor tidak menyampaikan perbaikan laorannya
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3350 004/LP/PL/Prov/31.00/III/2024 Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Pelapor I (Adilah) dan Pelapor II (Wanda Yolanda Mahulette), dinyatakan tidak memenuhi syarat formal namun memenuhi syarat materiil sebagaimana diisyarakatkan dalam ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Juncto Pasal 15 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3349 002/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 Bahwa berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 282 berbunyi Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri, serta kepala desa dilarang membuat Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. - Bahwa berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 490 yang berbunyi setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye di Pidana dengan Pidana Penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3348 008/LP/PL/Kab/26.10/III/2024 FORMULIR MODEL B.7 KAJIAN AWAL LAPORAN NOMOR 006/LP/PL/Kab/26.10/II/2024
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3347 008/LP/PL/Kab/13.24/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 05/LP/PL/Kab/13.24/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Jajat Sudrajat b. Alamat : Kp. Mariuk RT 002/RW 001 Desa Cidadap Kec. Simpenan Kab. Sukabumi c. Pekerjaan : Karyawan Swasta II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Bahwa pada saat Tim Pemenangan melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan secara struktural Tim (Internal Tim Pemenangan Calon Anggota DPRD nomor urut 1 atas nama Budri Kustiawan) menemukan perbedaan jumlah perolehan suara antara salinan model C. hasil salinan dengan salinan model D.1 hasil kecamatan yaitu di TPS 6 Desa Tonjong dan TPS 24 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu. Perbedaan tersebut terdapat penambahan perolehan suara untuk salah satu calon anggota DPRD atas nama Dilla Nurdian dari PPP nomor urut 03 daerah pemilihan Sukabumi I di dua TPS tersebut yaitu dalam model D.1 hasil kecamatan di Desa Tonjong terdapat 5 (lima) suara untuk Dilla Nurdian sedangkan dalam model C.hasil Salinan Sdr. Dilla Nurdian hanya mendapatkan 3 (tiga) suara. Selain itu, dalam Model D.1 hasil kecamatan di Kelurahan Palabuhanratu terdapat 1 (satu) suara untuk Dilla Nurdian sedangkan dalam model C.Hasil Salinan Sdr. Dilla Nurdian tidak mendapatkan suara. Sehingga penambahan tersebut diduga dilakukan oleh PPK Palabuhanratu. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a) Nama dan alamat pelapor; b) Pihak terlapor; dan c) Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) WNI yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu. Berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya dilakukan penelitian keterpenuhan syarat formal laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut: 1. Bahwa Sdr. Jajat Sudrajat merupakan warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Sukabumi, tanggal 14 Juli 1987, usia 36 (tiga puluh enam) tahun, beralamat di Kp. Mariuk RT 002/RW 001 Desa Cidadap Kec. Simpenan Kab. Sukabumi. Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 3202021407870006, Sdr. Jajat Sudrajat merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sehingga Sdr. Jajat Sudrajat dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan dengan kedudukan hukum (legal standing) sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih; 2. Bahwa pihak terlapor dalam laporan ini yaitu Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Palabuhanratu atas nama Asep Fitriadi, terlapor a quo sudah cakap hukum dan memiliki pertanggungjawaban hukum dalam setiap tindakan maupun perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dari kelima terlapor ini berkedudukan hukum (legal standing) sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan yang mana memiliki tanggungjawab dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan sehingga terdapat konsekuensi hukum apabila ada tindakan yang melanggar larangan dalam undang-undang Pemilu. Selain itu, PPK menjadi salah satu subjek hukum terhadap larangan maupun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 26 Februari 2024 dan selanjutnya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 29 Februari 2024. Sehingga penyampaian laporannya tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Berdasarkan uraian di atas, maka laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi syarat formal laporan. b. Syarat Materiel Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu b) Uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu; dan c) Bukti. Berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya dilakukan penelitian keterpenuhan syarat materiel laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut: 1. Waktu kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor yaitu 24 Februari 2024 sehingga memenuhi syarat materiel dalam hal ini waktu (tempus delicty). Adapun untuk tempat kejadian itu di TPS 6 Desa Tonjong dan TPS 24 Kelurahan Palabuhanratu, sehingga memenuhi syarat materiel dalam hal ini tempat kejadian (locus delicty); 2. Bahwa uraian kejadian dugaan pelanggaran sebagai berikut: Bahwa pada saat Tim Pemenangan melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan secara struktural Tim (Internal Tim Pemenangan Calon Anggota DPRD nomor urut 1 atas nama Budri Kustiawan) menemukan perbedaan jumlah perolehan suara antara salinan model C. hasil salinan dengan salinan model D.1 hasil kecamatan yaitu di TPS 6 Desa Tonjong dan TPS 24 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu. Perbedaan tersebut terdapat penambahan perolehan suara untuk salah satu calon anggota DPRD atas nama Dilla Nurdian dari PPP nomor urut 03 daerah pemilihan Sukabumi I di dua TPS tersebut yaitu dalam model D.1 hasil kecamatan di Desa Tonjong terdapat 5 (lima) suara untuk Dilla Nurdian sedangkan dalam model C.hasil Salinan Sdr. Dilla Nurdian hanya mendapatkan 3 (tiga) suara. Selain itu, dalam Model D.1 hasil kecamatan di Kelurahan Palabuhanratu terdapat 1 (satu) suara untuk Dilla Nurdian sedangkan dalam model C.Hasil Salinan Sdr. Dilla Nurdian tidak mendapatkan suara. Sehingga penambahan tersebut diduga dilakukan oleh PPK Palabuhanratu. Berdasarkan telaah dan/atau penelitian dari uraian kejadian pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor, ditemukan hasil bahwa: 1) Bahwa pada saat Tim Pemenangan melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan secara struktural Tim (Internal Tim Pemenangan Calon Anggota DPRD nomor urut 1 atas nama Budri Kustiawan) menemukan perbedaan jumlah perolehan suara antara salinan model C. hasil salinan dengan salinan model D.1 hasil kecamatan yaitu di TPS 6 Desa Tonjong dan TPS 24 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu; 2) Bahwa Perbedaan tersebut terdapat penambahan perolehan suara untuk salah satu calon anggota DPRD atas nama Dilla Nurdian dari PPP nomor urut 03 daerah pemilihan Sukabumi I di dua TPS tersebut yaitu dalam model D.1 hasil kecamatan di Desa Tonjong terdapat 5 (lima) suara untuk Dilla Nurdian sedangkan dalam model C.hasil Salinan Sdr. Dilla Nurdian hanya mendapatkan 3 (tiga) suara. Selain itu, dalam Model D.1 hasil kecamatan di Kelurahan Palabuhanratu terdapat 1 (satu) suara untuk Dilla Nurdian sedangkan dalam model C.Hasil Salinan Sdr. Dilla Nurdian tidak mendapatkan suara. Sehingga penambahan tersebut diduga dilakukan oleh PPK Palabuhanratu; 3) Bahwa dari peristiwa hukum tersebut terlapor sebagai Ketua PPK Palabuhanratu diduga telah melanggar ketentuan Pidana Pemilu Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalainnya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. 4) Selain poin 3 (tiga) di atas, bahwa Terlapor ini diduga telah melanggar ketentuan Pidana Pemilu Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).” Bahwa para Terlapor ini merupakan salah penyelenggara Pemilu yakni sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan maka dapat dikenakan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa: “Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. 5) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor dapat dikenakan dugaan pelanggaran Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan: “Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Sehingga dari perbuatan atau tindakan dari terlapor ini dapat dikenakan ancaman ketentuan pidana Pemilu dengan pasal berlapis dan unsur materil uraian kejadian ini telah terpenuhi. Berdasarkan dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. 3. Bahwa Pelapor melampirkan bukti berupa: Kode Jenis Uraian Ket P-1 Dokumen Salinan KTP Saksi atas nama Aom Galih Gilang Rantika Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-2 Dokumen Salinan KTP Saksi atas nama Taqwimumillah Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-3 Dokumen Salinan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-4 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Tonjong Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-5 Dokumen Salinan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kelurahan Palabuhanratu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-6 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 24 Kelurahan Palabuhanratu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-7 Dokumen Tangkapan layar Berita Pena Sukabumi berjudul Suara Terbanyak dari PPP, Dilla Nurdian: Kawal Pleno Hingga Tingkat Kabupaten Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 2 (dua) lembar P-8 Dokumen Tangkapan layar Berita Sukabumi .com berjudul Peroleh Suara Terbanyak di PPP Dapil I Sukabumi, Dilla Nurdian Minta Pendukung Kawal Pleno Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 2 (dua) lembar Berdasarkan uraian di atas, maka laporan pelapor memenuhi syarat materiel laporan. c. Pelimpahan laporan - d. Pengambilalihan laporan - e. Pencabutan laporan Laporan dicabut oleh Pelapor karena ingin dicabut berkas pelaporan tersebut f. Penghentian laporan - IV. Kesimpulan Laporan dicabut oleh pelapor. V. Rekomendasi Laporan tidak diregistrasi karena dicabut oleh Pelapor.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
3346 019/LP/PL/Kab/13.17/III/2024 Berdasarkan uraian analisis atas keterpenuhan syarat formal dan materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: Laporan telah memenuhi syarat formal dan/atau materil.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3345 002/LP/PP/Kab/05.04/III/2024 laporan tidak memenuhi syarat formal
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3344 001/LP/PP/Kab/21.10/III/2024 Uraian penstiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar): Bahwa pada hari selasa tanggal 28 bulan November tahun 2023 pukul 07.00 WIB bertempat di rumah jabatan Bupati Lamandau diselenggarakan kegiatan cofle morning sekaligus pendandatangan fakta !ntegritas pelaksaan kampanye damai Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamandau dengan mengundang Bawaslu, KPU, dan pimpinan Partai Politik peserta pemilu 2024. Bahwa Kegiatan Penandatangaaa Pakta Integritas Kampanye Damai yang lazimnya dilaksanakan di Lapangan terbuka/umum yang bersifat tidak tertutup yang bisa disaksikan masyarakat secara umum. Bahwa kegiatan di Rumah jabatan Bupati dapat menjadi tafsiran yang benacam-macam memasuki masa Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang terkesan tertutup dari masyarakat secara umum padahal Pakta lntegritas Kampanye Damai adalah sebuah kesepakatan para pihak yang dihadiri tidak hanya dari unsur pemerintah daerah atau stakeholder saja melainkan membawa pesan simbolik yang disampaikan kepada masyarakat luas bahwa para Peserta Pemilu berkonsensus/bersepakat untuk melaksanakan kampanye secara damai. Bahwa dengan Legiatan yang dilaksanakan di Rujab Bupati dalam kawasan tertutup yang mana PJ. Bupati Lamandau berstatus juga sebagai seorang PNS sehingga Kegiatan tersebut dimaknai berpotensi terjadi pelarggaran Netralitas dan/atau kode etik sebagai seorang PNS dirrana diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalan Negeri Repbulik lndonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Bahwa tanggal 28 November 2023 adalah dimulainya Masa Kampanye, segala kegiatan yang bersinggungan dengan menggunakan fasilitas pemerintah sudah dibatasi oleh aturan dan pejabat-pejabat baik Pemenntah Pusat atau Daerah juga harus menjaga Netralitas serta Kode Etik terkait dengan penggunaan kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerinlah. Bahwa dengan Poin a, b, c dan d Pelapor mengganggap Pj. Bupati Lamandau (Dr. Dra. Lilis Suriani, M.M.,MM.RS) dipertanyakan Netralitas dan/atau Kode Etik sebagai Pj. Bupati dan PNS
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3343 005/LP/PL/Kab/20.07/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat materiel. Rekomendasi : Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel diterima yaitu berupa: (a) Memperjelas uraian dan waktu kejadian dugaan pelanggaran Pemilu. (b) Melengkapi dokumentasi serah terima tong air dan/atau dokumen yang menyatakan penerima tong air harus memilih Caleg yang bersangkutan (Abdurahman Hafis) selaku pemberi tong air.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3342 007/LP/PL/Kota/16.01/III/2024 Bahwa terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pelapor secara langsung di Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3341 008/LP/PL/Kab/08.04/III/2024 1. Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan memenuhi syarat formil dan materil. 2. Bahwa pihak Terlapor KPPS TPS 23 Desa Tritunggal Kecamatan Katibung dalam hal kasus yang dilaporkan sudah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Katibung Lampung Selatan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3340 007/LP/PL/Kab/26.10/III/2024 Laporan tidak diregistrasi karena objek Laporan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3339 006/LP/PL/Kab/26.10/III/2024 Laporan tidak diregistrasi karena objek Laporan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3338 006/LP/PL/Kab/13.24/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 03/LP/PL/Kab/13.24/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Budi Setiawan b. Alamat : Kp. Gunung Batu RT 003/RW 009 Desa Kertaangsana Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi c. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pada hari Jum’at tanggal 23 Februari 2024, saya mengikuti/menyaksikan proses rekapitulasi perolehan hasil suara di tingkat Kecamatan Nyalindung. Pada saat pembacaan/penghitungan yang dibacakan per TPS oleh PPK Nyalindung itu sesuai dengan prosedur. Namun, pada saat proses penandatanganan Berita Acara Hasil Rekapitulasi yaitu Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO itu tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara dari Partai yaitu sebagai berikut: 1. Dalam pembacaan rekapitulasi suara (sebagaimana rekaman suara pada saat proses rekapitulasi) . 1 Suara Partai (PKB) 744 2 Suara Caleg DPRD No. Urut 1 534 3 Suara Caleg DPRD No. Urut 2 680 4 Suara Caleg DPRD No. Urut 3 68 5 Suara Caleg DPRD No. Urut 4 20 6 Suara Caleg DPRD No. Urut 5 23 7 Suara Caleg DPRD No. Urut 6 7 8 Suara Caleg DPRD No. Urut 7 11` Jumlah 2087 2. Dalam proses penandatanganan Berita Acara Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO setelah selesai proses rekapitulasi (sebagaimana Model C.Hasil Salinan TPS se-Kecamatan Nyalindung) 1 Suara Partai (PKB) 584 2 Suara Caleg DPRD No. Urut 1 694 3 Suara Caleg DPRD No. Urut 2 680 4 Suara Caleg DPRD No. Urut 3 68 5 Suara Caleg DPRD No. Urut 4 20 6 Suara Caleg DPRD No. Urut 5 23 7 Suara Caleg DPRD No. Urut 6 7 8 Suara Caleg DPRD No. Urut 7 11` Jumlah 2087 Berdasarkan table di atas, bahwa suara Partai yang berjumlah 744 berkurang menjadi 584. Dari suara Partai yang kurang tersebut, itu diduga dialihkan/dipindahkan oleh PPK Nyalindung kepada suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Jajuli, S.Ag., M.M. yang mana perolehan suaranya dari 534 menjadi 694 suara. Dari tindakan pengalihan perolehan suara tersebut, suara Partai berkurang 160 suara sehingga tindakan tersebut menjadi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a) Nama dan alamat pelapor; b) Pihak terlapor; dan c) Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) WNI yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu. Berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya dilakukan penelitian keterpenuhan syarat formal laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut: 1. Bahwa Sdr. Budi Setiawan merupakan warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Sukabumi, tanggal 10 Agustus 1976, usia 47 (empat puluh tujuh) tahun, beralamat di Gunung Batu RT 003/RW 009 Desa Kertaangsana Kec. Nyalindung Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 3202391008760002, Sdr. Budi Setiawan merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sehingga Sdr. Budi Setiawan dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan dengan kedudukan hukum (legal standing) sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih; 2. Bahwa pihak terlapor dalam laporan ini merupakan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nyalindung yaitu terdapat lima terlapor sebagai berikut: a. Irvan Teguh Ramdhani (Ketua PPK Nyalindung); b. Parhan Jayid (Anggota PPK Nyalindung); c. Andri Gunawan (Anggota PPK Nyalindung); d. Cahyadi Tunggono Wismo (Anggota PPK Nyalindung); e. Yuga Suwarsa (Anggota PPK Nyalindung). Dari kelima terlapor a quo sudah cakap hukum dan memiliki pertanggungjawaban hukum dalam setiap tindakan maupun perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dari kelima terlapor ini berkedudukan hokum (legal standing) sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan yang mana memiliki tanggungjawab dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan sehingga terdapat konsekuensi hukum apabila ada tindakan yang melanggar larangan dalam undang-undang Pemilu. Selain itu, PPK menjadi salah satu subjek hukum terhadap larangan maupun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 24 Februari 2024 dan selanjutnya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 26 Februari 2024. Sehingga penyampaian laporannya tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Berdasarkan uraian di atas, maka laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi syarat formal laporan. b. Syarat Materiel Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: b) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu c) Uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu; dan d) Bukti. Berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya dilakukan penelitian keterpenuhan syarat materiel laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut: 1. Waktu kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor yaitu 23 Februari 2024 sehingga memenuhi syarat materiel dalam hal ini waktu (tempus delicty). Adapun untuk tempat kejadian itu di GOR Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, sehingga memenuhi syarat materiel dalam hal ini tempat kejadian (locus delicty); 2. Bahwa uraian kejadian dugaan pelanggaran sebagai berikut: Pada hari Jum’at tanggal 23 Februari 2024, saya mengikuti/menyaksikan proses rekapitulasi perolehan hasil suara di tingkat Kecamatan Nyalindung. Pada saat pembacaan/penghitungan yang dibacakan per TPS oleh PPK Nyalindung itu sesuai dengan prosedur. Namun, pada saat proses penandatanganan Berita Acara Hasil Rekapitulasi yaitu Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO itu tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara dari Partai yaitu sebagai berikut: 1) Dalam pembacaan rekapitulasi suara (sebagaimana rekaman suara pada saat proses rekapitulasi) . 1 Suara Partai (PKB) 744 2 Suara Caleg DPRD No. Urut 1 534 3 Suara Caleg DPRD No. Urut 2 680 4 Suara Caleg DPRD No. Urut 3 68 5 Suara Caleg DPRD No. Urut 4 20 6 Suara Caleg DPRD No. Urut 5 23 7 Suara Caleg DPRD No. Urut 6 7 8 Suara Caleg DPRD No. Urut 7 11` Jumlah 2087 2) Dalam proses penandatanganan Berita Acara Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO setelah selesai proses rekapitulasi (sebagaimana Model C.Hasil Salinan TPS se-Kecamatan Nyalindung) 1 Suara Partai (PKB) 584 2 Suara Caleg DPRD No. Urut 1 694 3 Suara Caleg DPRD No. Urut 2 680 4 Suara Caleg DPRD No. Urut 3 68 5 Suara Caleg DPRD No. Urut 4 20 6 Suara Caleg DPRD No. Urut 5 23 7 Suara Caleg DPRD No. Urut 6 7 8 Suara Caleg DPRD No. Urut 7 11` Jumlah 2087 Berdasarkan tabel di atas, bahwa suara Partai yang berjumlah 744 berkurang menjadi 584. Dari suara Partai yang kurang tersebut, itu diduga dialihkan/dipindahkan oleh PPK Nyalindung kepada suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Jajuli, S.Ag., M.M. yang mana perolehan suaranya dari 534 menjadi 694 suara. Dari tindakan pengalihan perolehan suara tersebut, suara Partai berkurang 160 suara sehingga tindakan tersebut menjadi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Berdasarkan telaah dan/atau penelitian dari uraian kejadian pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor, ditemukan hasil bahwa: 1) Bahwa terdapat kejadian berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada saat proses penandatanganan sehingga mengakibatkan berkurangnya perolehan suara untuk Partai yakni Suara Partai Kebangkitan Bangsa yakni suara Partai yang seharusnya berjumlah 744 suara berkurang menjadi 584 suara; 2) Bahwa suara Partai yang berkurang tersebut, itu diduga dialihkan/dipindahkan oleh PPK Nyalindung kepada suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Jajuli, S.Ag., M.M. yang mana perolehan suaranya dari 534 menjadi 694 suara. Dari tindakan pengalihan perolehan suara tersebut, suara Partai berkurang 160 suara sebagaimana yang tercantum dalam Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO; 3) Bahwa dari peristiwa hukum tersebut para terlapor sebagai PPK Nyalindung diduga telah melanggar ketentuan Pidana Pemilu Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalainnya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. 4) Selain poin 3 (tiga) di atas, bahwa Para Terlapor ini diduga telah melanggar ketentuan Pidana Pemilu Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).” Bahwa para Terlapor ini merupakan salah penyelenggara Pemilu yakni sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan maka dapat dikenakan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa: “Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. 5) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terlapor dapat dikenakan dugaan pelanggaran Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan: “Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Sehingga dari perbuatan atau tindakan dari Para terlapor ini dapat dikenakan ancaman ketentuan pidana Pemilu dengan pasal berlapis dan unsur materil uraian kejadian ini telah terpenuhi. Berdasarkan dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. 3. Bahwa Pelapor melampirkan bukti berupa: Kode Jenis Uraian Ket P-1 Dokumen Salinan KTP Saksi atas nama Hamud Habibie Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-2 Dokumen Salinan KTP Saksi atas nama Eden Suryadi Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-3 Dokumen Salinan KTP Saksi atas nama Moh. Rizal Maulana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-4 Dokumen Salinan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 12 (dua belas) lembar P-5 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Sukamaju Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-6 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Sukamaju Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-7 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Sukamaju Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-8 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Sukamaju Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-9 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Sukamaju Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-10 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Sukamaju Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-11 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Sukamaju Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-12 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Sukamaju Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-13 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Sukamaju Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-14 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Sukamaju Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-15 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Sukamaju Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-16 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Sukamaju Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-17 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Sukamaju Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-18 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 14 Desa Sukamaju Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-19 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-20 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-21 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-22 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-23 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-24 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-25 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-26 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-27 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-28 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-29 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-30 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-31 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-32 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 14 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-33 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 15 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-34 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 16 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-35 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 17 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-36 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 18 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-37 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 19 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-38 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 20 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-39 Dokumen Salinan Model C. Hasil. Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 21 Desa Kertaangsana Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-40 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Wangunreja Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-41 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Wangunreja Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-42 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Wangunreja Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-43 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Wangunreja Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-44 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Wangunreja Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-45 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Wangunreja Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-46 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Wangunreja Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-47 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Wangunreja Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-48 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Wangunreja Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-49 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Wangunreja Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-50 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Wangunreja Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-51 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Wangunreja Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-52 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Wangunreja Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-53 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 14 Desa Wangunreja Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-54 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 15 Desa Wangunreja Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-55 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Bojongsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-56 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Bojongsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-57 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Bojongsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-58 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Bojongsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-59 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Bojongsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-60 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Bojongsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-61 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Bojongsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-62 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Bojongsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-63 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Bojongsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-64 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Bojongsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-65 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-66 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-67 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-68 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-69 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-70 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-71 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-72 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-73 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-74 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-75 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-76 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-77 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-78 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 14 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-79 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 15 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-80 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 16 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-81 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 17 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-82 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 18 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-83 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 19 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-84 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 20 Desa Cijangkar Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-85 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Mekarsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-86 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Mekarsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-87 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Mekarsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-88 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Mekarsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-89 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Mekarsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-90 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Mekarsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-91 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Mekarsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-92 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Mekarsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-93 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Mekarsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-94 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Mekarsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-95 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Mekarsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-96 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Mekarsari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-97 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Bojong Kalong Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-98 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Bojong Kalong Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-99 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Bojong Kalong Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-100 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Bojong Kalong Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-101 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Bojong Kalong Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-102 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Bojong Kalong Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-103 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Bojong Kalong Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-104 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Bojong Kalong Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-105 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Bojong Kalong Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-106 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Bojong Kalong Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-107 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Bojong Kalong Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-108 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Bojong Kalong Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-109 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Bojong Kalong Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-110 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Cisitu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-111 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Cisitu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-112 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Cisitu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-113 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Cisitu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-114 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Cisitu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-115 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Cisitu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-116 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Cisitu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-117 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Cisitu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-118 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Cisitu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-119 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Cisitu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-120 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Cisitu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-121 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Cisitu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-122 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Cisitu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-123 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 14 Desa Cisitu Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-124 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Neglasari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-125 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Neglasari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-126 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Neglasari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-127 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Neglasari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-128 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Neglasari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-129 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Neglasari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-130 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Neglasari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-131 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Neglasari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-132 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Neglasari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-133 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Neglasari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-134 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Neglasari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-135 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Neglasari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-136 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Neglasari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-137 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-138 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-139 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-140 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-141 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-142 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-143 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-144 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-145 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-146 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-147 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-148 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-149 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-150 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 14 Desa Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-151 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 15 Desa Nyalindung Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-152 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 16 Desa Nyalindung (P-152); Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-153 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 17 Desa Nyalindung (P-153); Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-154 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 18 Desa Nyalindung (P-154); Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-155 Barang Satu buah Flashdisk yang berisi rekaman pada saat proses rekapitulasi 1 (satu) buah Berdasarkan uraian di atas, maka laporan pelapor memenuhi syarat materiel laporan. c. Pelimpahan laporan - d. Pengambilalihan laporan - e. Pencabutan laporan Laporan telah dicabut oleh Pelapor dengan alasan perolehan suara dalam D.1 Hasil Kecamatan sudah diperbaiki sesuai dengan C.Hasil Salinan. f. Penghentian laporan - IV. Kesimpulan Laporan telah dicabut oleh Pelapor. V. Rekomendasi Laporan tidak diregistrasi karena laporan dicabut oleh Pelapor.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
3337 005/LP/PL/Kab/26.10/III/2024 Laporan tidak diregistrasi karena Pengawas Pemilu tidak berwenang memeriksa materi yang dilaporkan
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3336 005/LP/PL/Kab/13.24/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 02/LP/PL/Kab/13.24/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Taufiq Hidayat b. Alamat : Kp. Baru Cibaraja RT 039/RW 008 Desa Nagrak Kec. Cisaat Kab. Sukabumi c. Pekerjaan : Wiraswasta II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, Pada saat Proses Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Suara oleh PPK Cikidang, pihak PPK Cikidang membacakan penghitungan secara benar sesuai dengan C.Hasil dari tiap TPS yang kami dapatkan dari relawan/saksi di TPS (terlampir). Akan tetapi, pada saat penandatanganan hasil pleno yang tercantum dalam Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO di Desa Pangkalan, Desa Cikidang dan Desa Tamansari, jumlah suara tidak sesuai dengan apa yang dibacakan saat penghitungan atau proses rekapitulasi yakni adanya penggelembungan suara atas nama Sirojudin Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi nomor urut 2 dari PDI-P. Sehingga terjadi kericuhan dan menanyakan dari para saksi eksternal, namun pihak PPK Cikidang tetap bersikukuh dengan kesalahan tersebut. Sehingga terjadi kesalahan data suara yang terindikasi perbuatan yang disengaja oleh PPK Cikidang. Akibat dari itu semua terjadi penggelembungan suara yang terjadi di 3 (tiga) Desa Kecamatan Cikidang. yaitu sebagai berikut : 1. DESA CIKIDANG di antaranya: TPS 1, TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 18, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 26, TPS 30, TPS 32, dan TPS 33, terdapat 16 TPS yang teridentifikasi kelalaian dari total 34 TPS. 2. DESA PANGKALAN di antaranya : TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 16, TPS 18, TPS 20, TPS 21, TPS 23, TPS 26, TPS 30,TPS 31, dan TPS 33, terdapat 14 TPS yang teridentifikasi kelalain dari total 33 TPS. 3. DESA TAMANSARI di antaranya: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 7, TPS 10, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 21, terdapat 13 TPS yang teridentifikasi kelalaian dari total 21 TPS. Dengan ditemukannya kesalahan data perolehan suara akibat kelalaian yang disengaja tersebut terdapat penggelembungan suara dari 3 (tiga) Desa tersebut dengan jumlah perolehan sekitar 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) suara. Maka kami melaporkan tindakan penyelenggara Pemilu tingkat PPK Kecamatan kepada BAWASLU untuk ditindaklanjuti segera sesuai dengan undang-undang pemilu yang berlaku di negara ini. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a) Nama dan alamat pelapor; b) Pihak terlapor; dan c) Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) WNI yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu. Berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya dilakukan penelitian keterpenuhan syarat formal laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut: 1. Bahwa Sdr. Taufiq Hidayat merupakan warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Sukabumi, tanggal 17 November 1983, usia 40 (empat puluh) tahun, beralamat di Kp. Baru Cibaraja RT 039/RW 008 Desa Nagrak Kec. Cisaat Kab. Sukabumi. Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 3202291711830008, Sdr. Taufiq Hidayat merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sehingga Sdr. Taufiq Hidayat dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan dengan kedudukan hukum (legal standing) sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih; 2. Bahwa pihak terlapor dalam laporan ini merupakan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cikidang yaitu terdapat lima terlapor sebagai berikut: a. Ayus Up Rianto (Ketua PPK Cikidang) b. Asep Qodir (Anggota PPK Cikidang) c. Yayan Hermansyah (Anggota PPK Cikidang) d. Andi Lesmana (Anggota PPK Cikidang) e. Agung (Anggota PPK Cikidang) Dari kelima terlapor a quo sudah cakap hukum dan memiliki pertanggungjawaban hukum dalam setiap tindakan maupun perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dari kelima terlapor ini berkedudukan hukum (legal standing) sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan yang mana memiliki tanggungjawab dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan sehingga terdapat konsekuensi hukum apabila ada tindakan yang melanggar larangan dalam undang-undang Pemilu. Selain itu, PPK menjadi salah satu subjek hukum terhadap larangan maupun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 24 Februari 2024 dan selanjutnya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 26 Februari 2024. Sehingga penyampaian laporannya tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Berdasarkan uraian di atas, maka laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi syarat formal laporan. b. Syarat Materiel Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: b) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu c) Uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu; dan d) Bukti. Berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya dilakukan penelitian keterpenuhan syarat materiel laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut: 1. Waktu kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor yaitu 24 Februari 2024 sehingga memenuhi syarat materiel dalam hal ini waktu (tempus delicty). Adapun untuk tempat kejadian itu di Kp. Cipetir Desa Cicareuh Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, sehingga memenuhi syarat materiel dalam hal ini tempat kejadian (locus delicty); 2. Bahwa uraian kejadian dugaan pelanggaran sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, Pada saat Proses Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Suara oleh PPK Cikidang, pihak PPK Cikidang membacakan penghitungan secara benar sesuai dengan C.Hasil dari tiap TPS yang kami dapatkan dari relawan/saksi di TPS (terlampir). Akan tetapi, pada saat penandatanganan hasil pleno yang tercantum dalam Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO di Desa Pangkalan, Desa Cikidang dan Desa Tamansari, jumlah suara tidak sesuai dengan apa yang dibacakan saat penghitungan atau proses rekapitulasi yakni adanya penggelembungan suara atas nama Sirojudin Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi nomor urut 2 dari PDI-P. Sehingga terjadi kericuhan dan menanyakan dari para saksi eksternal, namun pihak PPK Cikidang tetap bersikukuh dengan kesalahan tersebut. Sehingga terjadi kesalahan data suara yang terindikasi perbuatan yang disengaja oleh PPK Cikidang. Akibat dari itu semua terjadi penggelembungan suara yang terjadi di 3 (tiga) Desa Kecamatan Cikidang. yaitu sebagai berikut : 1. DESA CIKIDANG di antaranya: TPS 1, TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 18, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 26, TPS 30, TPS 32, dan TPS 33, terdapat 16 TPS yang teridentifikasi kelalaian dari total 34 TPS. 2. DESA PANGKALAN di antaranya : TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 16, TPS 18, TPS 20, TPS 21, TPS 23, TPS 26, TPS 30,TPS 31, dan TPS 33, terdapat 14 TPS yang teridentifikasi kelalain dari total 33 TPS. 3. DESA TAMANSARI di antaranya: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 7, TPS 10, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 21, terdapat 13 TPS yang teridentifikasi kelalaian dari total 21 TPS. Dengan ditemukannya kesalahan data perolehan suara akibat kelalaian yang disengaja tersebut terdapat penggelembungan suara dari 3 (tiga) Desa tersebut dengan jumlah perolehan sekitar 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) suara. Maka kami melaporkan tindakan penyelenggara Pemilu tingkat PPK Kecamatan kepada BAWASLU untuk ditindaklanjuti segera sesuai dengan undang-undang pemilu yang berlaku di negara ini. Berdasarkan telaah dan/atau penelitian dari uraian kejadian pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor, ditemukan hasil bahwa: 1) Bahwa terdapat kejadian berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada saat proses penandatanganan sehingga mengakibatkan bertambahnya perolehan suara untuk Sdr. Sirojudin, S.E. selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Daerah Pemilihan III nomor urut dua dari PDI-P dengan total 399 suara dari tiga desa di Kecamatan Cikidang; 2) Bahwa PPK tetap bersikukuh dengan jumlah yang ada dalam berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara yang tertuang dalam model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO terdapat di tiga desa yaitu Desa Pangkalan, Desa Cikidang dan Desa Tamansari walaupun sudah dipertanyakan bahkan diprotes oleh para peserta rekapitulasi di tingkat kecamatan Cikidang. Bahwa jumlah suara tidak sesuai dengan apa yang dibacakan saat penghitungan atau proses rekapitulasi yakni adanya penggelembungan suara atas nama Sirojudin Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi nomor urut 2 dari PDI-P. adapun sebaran dari penambahan suara tersebut diantaranya Desa Cikidang terdapat 16 TPS yang ditambahkan atau digelembungkan perolehan suaranya, Desa Pangkalan terdapat 14 TPS yang ditambahkan atau digelembungkan perolehan suaranya dan Desa Tamansari erdapat 13 TPS yang ditambahkan atau digelembungkan perolehan suaranya; 3) Bahwa dari peristiwa hukum tersebut para terlapor sebagai PPK Cikidang diduga telah melanggar ketentuan Pidana Pemilu Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: “Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalainnya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. 4) Selain poin 3 (tiga) di atas, bahwa Para Terlapor ini diduga telah melanggar ketentuan Pidana Pemilu Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).” Bahwa para Terlapor ini merupakan salah penyelenggara Pemilu yakni sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan maka dapat dikenakan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa: “Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. 5) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terlapor dapat dikenakan dugaan pelanggaran Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan: “Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Sehingga dari perbuatan atau tindakan dari Para terlapor ini dapat dikenakan ancaman ketentuan pidana Pemilu dengan pasal berlapis dan unsur materil uraian kejadian ini telah terpenuhi. Berdasarkan dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. 3. Bahwa Pelapor melampirkan bukti berupa: Kode Jenis Uraian Ket P-1 Dokumen Salinan KTP Saksi atas nama Nasihudin Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-2 Dokumen Salinan KTP Saksi atas nama Fauzan Latif Adam Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-3 Dokumen Salinan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Desa Pangkalan Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 3 (tiga) lembar P-4 Dokumen Salinan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 3 (tiga) lembar P-5 Dokumen Salinan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Desa Tamansari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 2 (dua) lembar lembar P-6 Dokumen Salinan Model C. Hasil/Plano DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Pangkalan Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-7 Dokumen Salinan Model C. Hasil/Plano DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Pangkalan Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-8 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Pangkalan Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-9 Dokumen Salinan Model C. Hasil/Plano DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Pangkalan Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-10 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 16 Desa Pangkalan Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-11 Dokumen Salinan Model C. Hasil/Plano DPRD KAB/KOTA TPS 18 Desa Pangkalan Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-12 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 20 Desa Pangkalan Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-13 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 21 Desa Pangkalan Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-14 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 23 Desa Pangkalan Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-15 Dokumen Salinan Model C. Hasil/Plano DPRD KAB/KOTA TPS 26 Desa Pangkalan Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-16 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 30 Desa Pangkalan Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-17 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 31 Desa Pangkalan Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-18 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 33 Desa Pangkalan Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-19 Dokumen Salinan Model C. Hasil/Plano DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-20 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-21 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-22 Dokumen Salinan Model C. Hasil/Plano DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-23 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-24 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-25 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 15 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-26 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 16 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-27 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 18 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-28 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 20 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-29 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 22 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-30 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 23 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-31 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 26 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-32 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 30 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-33 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 32 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-34 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 33 Desa Cikidang Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 1 (satu) lembar P-35 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Tamansari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 9 (sembilan) lembar P-36 Dokumen Salinan Model C. Hasil. Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Tamansari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 7 (tujuh) lembar P-37 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Tamansari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 7 (tujuh) lembar P-38 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Tamansari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 7 (tujuh) lembar P-39 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Tamansari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 8 (delapan) lembar P-40 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Tamansari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 7 (tujuh) lembar P-41 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 14 Desa Tamansari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 8 (delapan) lembar P-42 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 15 Desa Tamansari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 6 (enam) lembar P-43 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 16 Desa Tamansari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 7 (tujuh) lembar P-44 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 17 Desa Tamansari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 7 (tujuh) lembar P-45 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 18 Desa Tamansari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 7 (tujuh) lembar P-46 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 19 Desa Tamansari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 7 (tujuh) lembar P-47 Dokumen Salinan Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 21 Desa Tamansari Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 16 (enam belas) lembar Berdasarkan uraian di atas, maka laporan pelapor memenuhi syarat materiel laporan. c. Pelimpahan laporan - d. Pengambilalihan laporan - e. Pencabutan laporan Laporan dicabut oleh Pelapor karena ingin dicabut berkas pelaporan tersebut f. Penghentian laporan - IV. Kesimpulan Laporan dicabut oleh pelapor. V. Rekomendasi Laporan tidak diregistrasi karena dicabut oleh Pelapor.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
3335 004/LP/PL/Kab/26.10/III/2024 - Laporan tidak memenuhi syarat materiel - Membrikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu bukti berupa; 1). Mixer, 2) Oven, 3) Kompor hock, dan 4) tenda.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3334 004/LP/PL/Kab/13.24/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 001/LP/PL/Kab/13.24/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Jalalludin b. Alamat : Kp. Pondok Tisuk RT 003/RW 004 Desa Ciheulang Tonggoh Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi c. Pekerjaan : Wiraswasta II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 13.00 WIB saudara Pelapor mendapat laporan dari lapangan bahwa ada calon anggota DPRD Kabupaten Sukabumi nomor urut 4 dari Partai Golkar daerah pemilihan 3 (tiga) hilang perolehan suaranya, setelah dilakukan penelusuran kepada Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Desa Karang Tengah ternyata bukan hilang namun dipindahkan kepada Calon Anggota DPRD Nomor Urut 3 Partai Golkar. Kemudian tim bertemu dengan Pengawas Kelurahan Desa Karang Tengah dan Pengawas Kelurahan Desa tersebut menyampaikan memang ada kesalahan dan mau direvisi. Berdasarkan hasil komunikasi PKD kepada KPPS TPS 14, lalu KPPS TPS 14 merevisi kesalahan dan mengirimkan hasil revisi secara visual kepada Tim Relawan calon Anggota DPRD nomor urut 4 dari Partai Golkar, dan hasil revisi tersebut dilakukan sebelum dilakukannya rapat pleno. Setelah kejadian di TPS 14 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak kemudian menemukan kembali kasus yang sama di TPS 1 Desa Pasir Datar Indah dengan kejadian serupa calon anggota DPRD nomor urut 4 dari Partai Golkar pindah ke calon anggota DPRD nomor urut 3 Partai Golkar. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a) Nama dan alamat pelapor; b) Pihak terlapor; dan c) Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) WNI yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu. Berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya dilakukan penelitian keterpenuhan syarat formal laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut: 1. Bahwa Sdr. Jalalludin merupakan warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Bogor, tanggal 15 April 1965, usia 58 (lima puluh delapan) tahun, beralamat di Kp. Pondok Tisuk RT 003/RW 004 Desa Ciheulang Tonggoh Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 3202111504650005, Sdr. Jalalludin merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sehingga Sdr. Jalalludin dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan dengan kedudukan hukum (legal standing) sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih; 2. Bahwa pihak terlapor dalam laporan ini merupakan KPPS TPS 14 Desa Karang Tengah dan KPPS TPS 01 Desa Pasir Datar namun belum tidak ada kejelasan berkaitan dengan nama dari para KPPS sehingga syarat formil pihak terlapor belum terpenuhi; 3. Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 15 Februari 2024 dan selanjutnya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 19 Februari 2024. Sehingga penyampaian laporannya tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Berdasarkan uraian di atas, maka laporan yang disampaikan oleh Pelapor Belum memenuhi seluruh syarat formal laporan yakni pihak terlapor belum jelas identitasnya. b. Syarat Materiel Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu b) Uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu; dan c) Bukti. Berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya dilakukan penelitian keterpenuhan syarat materiel laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut: 1. Waktu kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor yaitu 14 Februari 2024 sehingga memenuhi syarat materiel dalam hal ini waktu (tempus delicty). Adapun untuk tempat kejadian itu di TPS 14 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak dan TPS 01 Desa Pasir Datar Indah Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, sehingga memenuhi syarat materiel dalam hal ini tempat kejadian (locus delicty); 2. Bahwa uraian kejadian dugaan pelanggaran sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 13.00 WIB saudara Pelapor mendapat laporan dari lapangan bahwa ada calon anggota DPRD Kabupaten Sukabumi nomor urut 4 dari Partai Golkar daerah pemilihan 3 (tiga) hilang perolehan suaranya, setelah dilakukan penelusuran kepada Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Desa Karang Tengah ternyata bukan hilang namun dipindahkan kepada Calon Anggota DPRD Nomor Urut 3 Partai Golkar. Kemudian tim bertemu dengan Pengawas Kelurahan Desa Karang Tengah dan Pengawas Kelurahan Desa tersebut menyampaikan memang ada kesalahan dan mau direvisi. Berdasarkan hasil komunikasi PKD kepada KPPS TPS 14, lalu KPPS TPS 14 merevisi kesalahan dan mengirimkan hasil revisi secara visual kepada Tim Relawan calon Anggota DPRD nomor urut 4 dari Partai Golkar, dan hasil revisi tersebut dilakukan sebelum dilakukannya rapat pleno. Setelah kejadian di TPS 14 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak kemudian menemukan kembali kasus yang sama di TPS 1 Desa Pasir Datar Indah dengan kejadian serupa calon anggota DPRD nomor urut 4 dari Partai Golkar pindah ke calon anggota DPRD nomor urut 3 Partai Golkar. Berdasarkan telaah dan/atau penelitian dari uraian kejadian pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor, ditemukan hasil bahwa: 1) Bahwa terdapat kejadian kehilangan atau berkurangnya perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor Urut 4 dari Partai Golkar atas nama Devi Sucita Rahman, yang mana terjadi pemindahan perolehan suara kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor Urut 3 dari Partai Golkar berlokasi di TPS 14 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak. Sebagaimana uraian kejadian/peristiwa hukum tersebut belum disampaikan secara detail jumlah perolehan suara yang hilang maupun perolehan suara yang berubah sehingga perlu dilengkapi oleh Pelapor secara detail dari segi jumlah dan statusnya berpindah kepada siapa (nama calon anggota DPRD nomor urut 3) perolehan suara tersebut; 2) Bahwa terdapat kejadian kehilangan atau berkurangnya perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor Urut 4 dari Partai Golkar atas nama Devi Sucita Rahman, yang mana terjadi pemindahan perolehan suara kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor Urut 3 dari Partai Golkar berlokasi di TPS 01 Desa Pasir Datar Indah Kecamatan Caringin. sebagaimana uraian kejadian/peristiwa hukum tersebut belum disampaikan secara detail jumlah perolehan suara yang hilang maupun perolehan suara yang berubah sehingga perlu dilengkapi oleh Pelapor secara detail dari segi jumlah dan statusnya berpindah kepada siapa (nama calon anggota DPRD nomor urut 3) perolehan suara tersebut: 3) Bahwa dari dua peristiwa hukum tersebut diduga terlapor ini telah melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).” Sehingga laporan yang disampaikan pelapor memenuhi syarat materiel namun perlu perbaikan dengan menyampaikan jumlah perolehan suara yang hilang atau berkurang serta nama/identitas dari calon anggota DPRD Kabupaten Sukabumi nomor urut 3 dari Partai Golkar. Berdasarkan dari 3 (tiga) poin uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. 3. Bahwa Pelapor melampirkan bukti berupa: Kode Jenis Uraian Ket P-1 Dokumen Salinan C hasil di TPS 14 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 2 (dua) lembar P-2 Dokumen Salinan C hasil di TPS 01 Desa Pasir Datar Indah Kecamatan Caringin Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 2 (dua) lembar P-3 Dokumen Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Pasir Datar Indah Kecamatan Caringin Berbentuk hard file/print out dan berjumlah 7 (tujuh) lembar P-4 Dokumen Salinan KTP Pelapor atas nama Jalalludin Salinan/Copy dari Asli P-5 Dokumen Salinan KTP Saksi atas nama Sugiantoro Salinan/Copy dari Asli P-6 Dokumen Salinan KTP Saksi atas nama Dadan Salinan/Copy dari Asli Berdasarkan uraian di atas, maka laporan pelapor memenuhi syarat materiel laporan. c. Pelimpahan laporan - d. Pengambilalihan laporan - e. Pencabutan laporan - f. Penghentian laporan - IV. Kesimpulan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel. V. Rekomendasi Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materiel diterima yaitu berupa: 1. Identitas dari para Terlapor yakni KPPS TPS 14 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak dan KPPS TPS 01 Desa Pasir Datar Indah belum disampaikan dalam formulir laporan (Form B.1) seperti Nama dan Alamat; 2. Uraian kejadian agar dilengkapi serta perlu perbaikan dengan menyampaikan jumlah perolehan suara yang hilang atau berkurang serta nama/identitas dari calon anggota DPRD Kabupaten Sukabumi nomor urut 3 dari Partai Golkar.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3333 002/LP/PL/Kab/34.07/III/2024 Hari rabu tanggal 14 februari Kampung Amutu TPS 001, Ketua KPPS dan anggotanya menawarkan surat suara sisa untuk dibagikan dan dicoblos oleh para saksi, terdapat Perbedaan hasil antara C Plano dan C Salinan Hasil pada Kampung Irarutu 003, Kasira 002.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3332 019/LP/PL/Kec-IV Koto/03.08/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materiel Mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Agam
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3330 018/LP/PL/Kab/03.08/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materiel Mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Agam
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3329 017/LP/PL/Kec-Malalak/03.08/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materiel. Mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Agam
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3327 016/LP/PL/Kec-Ampek Angkek/03.08/III/2024 LAPORAN MEMENUHI SYARAT FORMAL DAN METERIEL MENGAJUKAN PERMINTAAN PENGAMBILAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN AGAM
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3326 015/LP/PL/Kec-Kamang Magek/03.08/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materiel Mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Agam
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3325 003/LP/PL/Prov/31.00/III/2024 Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Pelapor (Rahma Ahmad), dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Juncto Pasal 15 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, untuk ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3324 007/LP/PL/Kota/07.02/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3323 007/LP/PL/Kab/08.08/II/2024 Berdasarkan Narasi Laporan Pelapor Furqon Darist
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3322 006/LP/PL/Kab/08.08/II/2024 Berdasarkan uraian diatas, maka laporan pelapor Seh Ajeman
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3321 005/LP/PL/Kab/08.08/II/2024 Berdasarkan uraian diatas, maka laporan pelapor Rozikil Anwar
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3320 006/LP/PL/Kab/08.04/III/2024 BA Pleno Nomor : 35/HK/01.00/K.LA-02/2/2024
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3319 006/LP/PL/Kota/07.02/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3318 004/LP/PL/Kab/08.04/II/2024 BA Pleno Nomor : 65/HK/01.00/K.LA-02/12/2023
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3317 013/LP/PL/Kab/16.11/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan materiil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3316 004/LP/PL/Kab/20.12/III/2024 Setelah dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut: a. Syarat Formil Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1,2,3 dan 4 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum (1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang mempunyai Hak Pilih b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. (4) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Laporan disampaikan sejak tahapan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara. (5) Dalam menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus. Adapun yang menjadi syarat Formil Laporan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum meliputi: a. Nama dan alamat Pelapor b. pihak terlapor; c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4) (disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji untuk dianalisis kedudukan hukum pelapor, identitas terlapor, dan batas waktu penyampaian laporan apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidaknya memenuhi syarat formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut: - Bahwa ketentuaan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa laporan Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, Berdasarkan ketentuan norma tersebut diatas Pelapor atas nama Mat Heri memiliki Hak Pilih, pada Pemilihan Umum yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6103012403690004 Alamat RT 014/RW 003 Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan juga terdaftar sebagai Daftar Calon tetap (DCT) Partai PPP Dapil 1 Kapuas nomor urut 4. - Bahwa Berdasarkan Uraian laporan Formulir Model B.1 yang disampaikan Pelapor atas nama Mat Heri terlapor dugaan pelanggaran tidak diketahui. - Bahwa Pelapor menyampaikan laporan pada hari senin Tanggal 23 Januari 2024 Bahwa sebagaimana uraian yang disampaikan Pelapor atas nama Mat Heri, pelapor mengetahui pada tanggal pada tanggal 23 Januari 2024 berdasarkan waktu tersebut laporan tidak melebihi waktu tenggang penyampaian laporan. Berdasarkan uraian Kajian Awal di atas, maka dapat disimpulkan laporan pelapor belum memenuhi syarat Formil. b. Syarat Materil Sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang menjadi ketentuan dari syarat Materil sebagai berikut: a. waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; b. uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan c. bukti. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji dan dilakukan analisis waktu dan tempat dugaan pelanggaran pemilu, ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan uraian kejadian serta jenis dugaan pelanggaran pemilu, bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak syarat materil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut: - Bahwa pelapor dalam Laporannya sebagaimana Formulir model B1 yang disampaikan, waktu Kejadian pada Tanggal tanggal tanggal 23 Januari 2024 Tempat Kejadian Jl. Semboja Indah III, Jl. Sabang Merah, Jl. Simpang Embaong, Jl. Sungai Mawang, seberang Jl. Sutera, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. - Bahwa Pelapor dalam Laporan Formulir B1 (Formulir laporan) menguraikan Peristiwa adanya APK/ baliho bergambar wajah saya, namun bukan buatan saya, dan saya membaca ada visi misi dibaliho tsb “bila saya terpilih menjadi Anggota DPRD, saya akan memperjuangkan hak- hak warga Madura di Bumi Daranante”. Saya menyatakan bahwa baliho ini bukan buatan saya dan visi misi serta pemasangannya tanpa izin dari saya. - Bahwa dalam Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, tidak ada menyampaikan/ menyerahkan Saksi. - Bahwa Pelapor dalam Laporannya ada menyampaikan Bukti dugaan pelanggaran berdasarkan uraian kejadian dan bukti disampaikan pelapor terdapat dugaan pelanggaran pemilu pasal Pasal 280, ayat (1) huruf d Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan “Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat”. Jo. Pasal 521 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan lGmpanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.OOO.OOO,0O (dua puluh empat juta rupiah)”. Berdasarkan uraian Kajian Awal di atas, maka dapat disimpulkan laporan pelapor belum memenuhi syarat Materil. Kesimpulan: Berdasarkan Laporan yang disampaikan pelapor dengan nomor: 001/LP/PL/Kab/20.12/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, dinyatakan belum memenuhi syarat Formil dan Materiil. Rekomendasi: Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formiil dan materiil laporan yaitu nama Pelaku atau terlapor serta saksi, paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3315 012/LP/PL/Kab/16.11/II/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan materiil Laporan di Registrasi
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3314 007/LP/PL/Kab/08.04/III/2024 1. Berdasarkan uraian daiatas Laporan tidak memenuhi syarat Materiel; 2. Laporan tidak diregistrasi; 3. Disampaikan pemberitahuan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan tersebut paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini disampaikan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3311 002/LP/PL/Kab/14.35/III/2024 II. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 15.30 WIB saudara Pelapor atas nama Muhammad Nofan Effendi mendapatkan informasi melalui telepon, dari salah satu warga Ngadisalam mengenai perusakan baliho, yang diduga dirusak oleh saudara Terlapor bernama Ahmad Jamil, yang beralamat di Dusun Sabrang RT 02/RW 4, Desa Ngadisalam Kecamatan Sapuran. Saudara Pelapor (Muhammad Nofan Effendi) juga mendapatkan informasi dari saksi atas nama Wafiul Adhi dan Mat Saeroni pada hari Minggu, 21 Januari 2024 pukul 15.30 WIB bahwa APK tersebut sudah rusak pada pukul 13.31 WIB pada saat saksi duduk didalam rumah. Baliho yang dirusak sebanyak 1 buah yang terpasang di bahu jalan, sebrang jalan depan rumah Saudara Ahmad Jamil di Dusun Sabrang, Desa Ngadisalam kemudian Pelapor keberatan atas perusakan APK tersebut karena masih di tahapan kampanye dan lokasi pemasangan bukan pada lahan milik saudara Ahmad Jamil.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3310 001/LP/PL/Kab/14.35/III/2024 Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pukul 03:00 WIB saudara Pelapor atas nama Mutaqin mendapatkan informasi melalui telepon, dari calon Anggota DPRD Wonosobo Dapil VI partai PPP atas nama Ma’arif mengenai hilangnya spanduk, yang diduga dilepas oleh saudara Terlapor, yang beralamat di Penolih RT 5/RW 4. Saudara Pelapor juga mendapatkan informasi dari saksi atas nama Wagiyono dan Sri Sutresno pada hari Senin 8 Januari 2024 pukul 09.00 WIB bahwa APK tersebut sudah hilang sejak Sabtu 6 Januari 2024, pukul 20.30 WIB pada saat saksi pulang sehabis takziah. Spanduk yang dilepas sebanyak 1 buah yang terpasang di tebing pinggir jalan dusun Penolih kemudian Pelapor keberatan atas hilangnya APK tersebut karena masih di tahapan kampanye dan lokasi pemasangan bukan pada lahan milik saudara Slamet.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3308 003/LP/PL/Kab/16.20/II/2024 a. Pada tanggal 17 Februari 2024, kami mulai pukul 01.00 dini hari memantau website KPU di http://kpu pemilu2024.kpu.go.id. pada pukul 16.00 WIB, kami melihat perolehan suara sementara di 5.460 TPS sebesar 9.277 suara (49,51%). Namun setelah kami pantau lagi pada pukul 16.28 WIB, perolehan suara di 5.504 TPS terjadi penurunan suara sebanyak 272 suara, sehingga menjadi 9.005 suara. Dari total suara 9.277 suara berkurang 272 suara sehingga menjadi 9.005 suara. b. Pada tanggal 19 Februari 2024, kami kembali memantau website KPU di http://kpu pemilu2024.kpu.go.id. pada pukul 10.00 WIB, kami melihat perolehan suara sementara di 6.841 TPS sebesar 15.223 suara (62,03%). Namun setelah kami pantau lagi pada pukul 20.00 WIB, perolehan suara di 7.041 TPS terjadi penurunan suara sebanyak 600 suara, sehingga menjadi 14.623 suara. Dari total suara 15. 223 suara berkurang 600 suara sehingga menjadi 14.623 suara. c. Pada tanggal 20 Februari 2024, kami kembali memantau website KPU di http://kpu pemilu2024.kpu.go.id. pada pukul 13.00 WIB, kami melihat perolehan suara sementara di 7.204 TPS sebesar 14.945 suara (65,32%). Namun setelah kami pantau lagi pada pukul 23.00 WIB, perolehan suara di 7.346 TPS terjadi penurunan suara sebanyak 2.178 suara, sehingga menjadi 12.767 suara. Dari total suara 14.975 suara berkurang 2.178 suara sehingga menjadi 12.767 suara.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3305 008/LP/PL/Kota/16.01/III/2024 Bahwa terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pelapor secara langsung di Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3303 006/LP/PL/Kota/16.01/III/2024 Bahwa terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pelapor secara langsung di Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3302 015/LP/PL/Kab/31.09/III/2024 Laoran atas nama Samuel Lertutul tidak memenuhi syarat Formil dan Materiel
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3301 003/LP/PL/Kota/01.05/III/2024 a. Laporan memenuhi syarat Formal : 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pasal 8 ayat (3) Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu dan pada Pasal 15 ayat (3) huruf c waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu ; 2) Bahwa berdasarkan Laporan yang disampaikan pelapor yaitu pada tanggal 16 Februari 2024, maka laporan disampaikan tidak melebihi batas waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut diatas; 3) Bahwa laporan yang disampaikan tersebut memenuhi syarat formal.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3300 014/LP/PL/Kab/31.09/III/2024 Lapo「an atas nama peIapo「 Agnes Emil Huninhatu memenuhi syarat formil dan meteriel
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3298 009/TM/PL/Kab/13.10/III/2024 terpenuhi syarat materil dan formil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3297 013/LP/PL/Kab/01.14/III/2024 Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel berupa; Uraian Peristiwa Pelanggaran secara detail dalam laporan disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan dugaan pelanggaran pada laporan paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3296 012/LP/PL/Kab/01.14/III/2024 Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel berupa; Uraian Peristiwa Pelanggaran secara detail dalam laporan disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan dugaan pelanggaran pada laporan paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3295 020/LP/PL/Kota/27.01/III/2024 Dilanjutkan klarifikasi pihak-pihak terkait
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3294 011/LP/PL/Kab/01.14/III/2024 Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel berupa; Uraian Peristiwa Pelanggaran secara detail dalam laporan disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan dugaan pelanggaran pada laporan paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3292 010/LP/PL/Kab/01.14/III/2024 Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3291 009/LP/PL/Kab/01.14/III/2024 Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel berupa; Uraian Peristiwa Pelanggaran secara detail dalam laporan disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan dugaan pelanggaran pada laporan paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3290 008/TM/PL/Kab/13.10/III/2024 MEMENUHI SYARAT MATERIL DAN FORMIL
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3289 008/LP/PL/Kab/01.14/III/2024 Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel berupa; Uraian Peristiwa Pelanggaran secara detail dalam laporan disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan dugaan pelanggaran pada laporan paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3288 007/LP/PL/Kab/01.14/III/2024 Laporan tidak diregistrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3287 008/LP/PL/Kab/20.09/III/2024 Kesimpulan Berdasarkan Laporan yang disampaikan pelapor dengan nomor penyampaian : 005 /LP/PL/Kab/20.09/ll/2024 tanggal 12 Februari 2024 a.Laporan tidak memenuhi syarat Formil b.Pelapor menyampaikan laporan pada tanggal 12 Februari 2024 sedangkan waktu kejadian pada tanggal 25 Januari 2024 c.Tidak sinkronnya atau relevan waktu kejadian dan waktu diketahui pelapor, pelapor mengetahui waktu pada tanggal 18 Januari sedangkan waktu kejadian pada tanggal 25 Januari 2024 (Johani.S.Pd) Nanga Pinoh, 12 Februari 2024 Ketua Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan Undang-Undang. V. Rekomendasi Tidak sinkronnya atau relevan waktu kejadian dan waktu diketahui pelapor, pelapor mengetahui waktu pada tanggal 18 Januari sedangkan waktu kejadian pada tanggal 25 Januari 2024 Laporan tidak dapat diregistrasi Rekomendasi Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan Undang-Undang
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3286 001/TM/PL/Kab/01.14/III/2024 1. Terhadap Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 005/LHP/PM.01.00/KTB/2024 dari Pengawas TPS 02 Desa Lawe Aunan yang terdapat Informasi Dugaan Pelanggaran dijadikan Temuan dan diregistrasi dengan Nomor : 003/Reg/TM/PL/Kab/01.14/II/2024
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3284 009/LP/PL/Kec-Sibolga Sambas/02.05/III/2024 IV.Kesimpulan a.Laporan memenuhi syarat formil dan materiel. b.Dalam uraian kejadian ditemukan adanya unsur dugaan pelanggaran administrastif Pemilu. c.Maka berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Laporan Nomor 006/LP/PL/Kota/02.05/II/2024, Laporan dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Sibolga Sambas V.Rekomendasi Laporan dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Sibolga Sambas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3283 006/LP/PL/Kab/01.14/III/2024 Mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3282 003/TM/PL/Kab/24.05/III/2024 Diregistrasi sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3280 008/LP/PL/Kec-Sibolga Selatan/02.05/III/2024 Kesimpulan : a. Laporan memenuhi syarat formil dan materil b. Dalam uraian kejadian ditemukan adanya unsur dugaan pelanggaran administrasi Pemilu c. Maka berdasarkan Kajian Awal dugaan pelanggaran nomor 005/LP/PL/Kota/02.05/II/2024, laporan tersebut dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Sibolga Selatan Rekomendasi : a. laporan nomor 005/LP/PL/Kota/02.05/II/2024 dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Sibolga Selatan untuk ditindalanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3278 007/TM/PL/Kab/18.04/III/2024 Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Desa dan BPD Dalam Kampanye dan Yasinan Bersama Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu Dapil V Partai Nasdem H.Andi Bachtiar, Amd.Par .
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Diambilalih
3277 011/LP/PL/Kab/16.11/II/2024 Laporan memenuhi syarat formil ddan meterill (Di registrasi )
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3275 007/LP/PL/Kec-Sibolga Utara/02.05/III/2024 IV.Kesimpulan a.Laporan memenuhi syarat formil dan materiel. b.Dalam uraian kejadian ditemukan adanya unsur dugaan pelanggaran administratif Pemilu. c.Maka berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Laporan Nomor 004/LP/PL/Kota/02.05/II/2024 dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Se-Kota Sibolga. V.Rekomendasi a.Laporan dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Se-Kota Sibolga untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3274 014/LP/PL/Kec-Kamang Magek/03.08/III/2024 LAPORAN MEMENUHI SYARAT FORMAL DAN MATERIEL MENGAJUKAN PERMINTAAN PENGAMBILALIHAN LAPORAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN AGAM
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3273 010/LP/PL/Kota/02.05/III/2024 Kesimpulan : a. Laporan tidak memenuhi syarat materil b. Dalam uraian keadian, pokok laporan bukan dugaan pelanggaran Pemilu c. Maka berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Laporan Nomor 007/LP/PL/Kota/02.05/II/2024, laporan bukan termasuk kewenangan Bawaslu Kota Sibolga berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Rekomendasi : Laporan Nomor 007/LP/PL/Kota/02.05/II/2024 tidak dapat diregistrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3269 011/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 Terpenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3264 006/LP/PL/Kec-Sibolga Kota/02.05/III/2024 IV.Kesimpulan a.Laporan memenuhi syarat formil dan materiel. b.Dalam uraian kejadian ditemukan adanya unsur dugaan pelanggaran administratif Pemilu. c.Maka berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Laporan Nomor 004/LP/PL/Kota/02.05/II/2024 dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Se-Kota Sibolga. V.Rekomendasi a.Laporan dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Se-Kota Sibolga untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3249 005/LP/PL/Kec-Sibolga Selatan/02.05/III/2024 IV.Kesimpulan a.Laporan memenuhi syarat formil dan materiel. b.Dalam uraian kejadian ditemukan adanya unsur dugaan pelanggaran administratif Pemilu. c.Maka berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Laporan Nomor 004/LP/PL/Kota/02.05/II/2024 dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Se-Kota Sibolga. V.Rekomendasi a.Laporan dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Se-Kota Sibolga untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3247 003/LP/PL/Kota/25.01/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel juga setelah diberikan kesempatan 2 hari tidak dapat melengkapi.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3246 010/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan syarat materil Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3245 008/LP/PL/Kab/11.07/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat materiel
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3244 009/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 Terpenuhinya Syarat Formil dan Syarat Materil Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3243 006/TM/PL/Kab/18.04/III/2024 Register
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3239 007/LP/PL/Kab/11.07/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat materiel dan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3235 012/LP/PL/Kab/26.02/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan syarat materil. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3233 004/LP/PL/Kec-Sibolga Sambas/02.05/III/2024 IV.Kesimpulan a.Laporan memenuhi syarat formil dan materiel. b.Dalam uraian kejadian ditemukan adanya unsur dugaan pelanggaran administratif Pemilu. c.Maka berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Laporan Nomor 004/LP/PL/Kota/02.05/II/2024 dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Se-Kota Sibolga. V.Rekomendasi a.Laporan dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Se-Kota Sibolga untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3232 004/LP/PL/Kab/20.07/III/2024 1. Laporan memenuhi syarat formal. 2. Laporan memenuhi syarat materiel. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3231 001/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3229 008/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan materil Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3227 006/LP/PP/Kab/22.12/III/2024 Terpenuhi syarat formil dan materiil laporan
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3225 002/LP/PL/Kota/25.01/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta laporan diregister
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3223 003/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 a. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel. b. Laporan Merupakan dugaan Pelanggaran Peraturan perundang-undangan Lainnya.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3222 001/LP/PL/Kab/21.05/II/2024 Laporan Memenuhi Syarat Formal dan Meteriel
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3221 024/LP/PL/Kab/35.03/III/2024 LAPORAN TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3218 003/LP/PL/Kec-Sibolga Sambas/02.05/III/2024 IV.Kesimpulan a.Laporan memenuhi syarat formil dan materiel. b.Dalam uraian kejadian ditemukan adanya unsur dugaan pelanggaran administratif Pemilu. c.Maka berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap Laporan Nomor 003/LP/PL/Kota/02.05/II/2024, laporan tersebut dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Sibolga Sambas. V.Rekomendasi Laporan dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Sibolga Sambas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3217 007/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan materil Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3215 001/LP/PL/Kab/34.07/III/2024 Pada hari rabu 14 Februari 2024 terdapat kejadian pada TPS 002 Bintuni Timur ada beberapa masyarakat yang menggunakan C6 orang lain, TPS 003 Bintuni saksi diintimidasi dan Linmas dalam keadaan Mabuk, TPS 027 Terjadi Intimidasi serta saksi tidak diperbolehkan masuk dan ketua KPPS tidak menandatangani Form Keberatan dikarenakan saksi belum menandatangani salinan C hasil.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3214 004/LP/PL/Kota/16.01/II/2024 Bahwa terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pelapor secara langsung di Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya tidak dapat diregistrasi dan diteruskan ke walikota surabaya terkait undang-undang lainnya.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3213 013/LP/PL/Kab/03.08/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat materiel Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel diterima yaitu berupa saksi paing lambat 2 (dua) hari setelah disampaikan pemberitahuan untuk melengkapi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3212 023/LP/PL/Kab/35.03/III/2024 LAPORAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3211 010/LP/PL/Kab/16.11/II/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan materiil ( Di registrasi)
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3210 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 Kesimpulan : Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama TERA IRAWAN dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 003/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 Jum’at tanggal 23 Februari 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Laporan yang disampaikan Pelapor atas nama TERA IRAWAN dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 169/PP.00.00/K1/05/2023 BAB II Nomor 4 huruf c point 1 yang menyebutkan bahwa syarat formal meliputi “PIHAK TERLAPOR. 2. Laporan yang disampaikan Pelapor TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIEL sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (4) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. 3. Bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor merupakan Dugaan Pelanggaran Administrasi serta Dugaan Pelanggaran Netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2024. Rekomendasi : Memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi keterpenuhan syarat materil dugaan pelanggaran, yaitu sebagai berikut: 1. Agar Pelapor menyampaikan bukti-bukti yang menerangkan atau menggambarkan secara jelas suatu peristiwa Bahwa diduga ada keberpihakan dan keterlibatan Oknum KPPS di 15 TPS yang ada Desa Muara Jaya, Oknum PPS Muara Jaya dan Oknum PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Oknum Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu dalam pemenangan Salah Seorang Caleg Partai Hanura yang bernama Willy Aspra sesuai dengan uraian kejadian yang dijelaskan oleh Pelapor. 2. Agar Pelapor menyampaikan bukti kegiatan waktu dan tempat Video yang menggambarkan dengan jelas kegiatan yang diduga telah terjadi kesepakatan antar Saksi Partai yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024 jam 02.00 WIB agar pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kec. Kepenuhan Hulu - Desa Muara Jaya untuk tidak membuka Kotak Surat Suara. 3. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (3) dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 169/PP.00.00/K1/05/2023 BAB II Nomor 4 huruf c point 1 yang menyebutkan bahwa syarat formal meliputi “PIHAK TERLAPOR, Agar pelapor dapat menyampaikan data serta butki Identitas Penyelenggara yang diduga ada keberpihakan dan keterlibatan Oknum KPPS di 15 TPS yang ada Desa Muara Jaya, Oknum PPS Muara Jaya dan Oknum PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Oknum Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu dalam pemenangan Salah Seorang Caleg Partai Hanura yang bernama Willy Aspra. 4. Agar Pelapor menyampaikan kelengkapan berkas laporan tersebut paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3209 016/LP/PL/Kab/02.12/III/2024 1. Laporan diregistrasi dan diitindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran 2. laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan ketentuan peraturan bawaslu yang mengatur penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3208 009/LP/PL/Kec-Sirombu/02.32/III/2024 Pelimpahan Laporan memenuhi syarat formil dan materil, dan ditindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran administratif
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3207 001/LP/PL/Kab/16.13/III/2024 a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; b. Laporan merupakan kejadian yang sudah diselesaikan dan diklarifikasi oleh para pihak yang terlibat, sebelum laporan ini disampaikan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3205 002/TM/PL/Kab/24.05/III/2024 Diregistrasi Sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3204 006/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 Laporan memenuhi Syarat Formil dan Materil Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3203 005/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 Laporan memenuhi Syarat Formil dan Materil Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3202 008/LP/PL/Kab/34.12/III/2024 -Bahwa Uraian kejadian yang dilaporkan dari pelapor atas nama Arman Rumbiak yang mana pelapor dari Partai PAN Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat telah mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 pada pukul 21.30 WIT, sehingga sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melalui petugas penerimaan Laporan atas nama Forest T Sarakan kemudian didampingi oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa atas nama Gustaf wanggai dan unsur Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan yang mana laporan dari pihak pelapor atas nama Arman Rumbiak Caleg Partai PAN DPRD Provinsi Papua Barat melaporkan dan menduga ada terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan di TPS 009 Ransiki Pasar Kenangan namun petugas penerimaan Laporan tidak dapat memberikan Tanda terima Penyampaian Laporan (Formulir Model B.3) kepada Pelapor karena pelapor pada saat melapor tidak dapat menunjukan bukti-bukti dan saksi-saksi - Bahwa terhadap pelapor atas nama Arman Rumbiak tidak dapat memberikan syarat Formil berupa bukti-bukti dan syarat Materil berupa saksi-saksi sehingga berdasarkan pasal 24 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, maka terhadap hasil penelusuran Temuan dan Laporan dimaksud Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan (sentra Gakkumdu) menetapkan sebagai informasi Awal Lembaran (Formulir B.8) yang tidak dapat terpisahkan dari peraturan ini dan tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3201 004/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 Laporan memenuhi Syarat Formil dan Materil Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3200 022/LP/PL/Kab/35.03/III/2024 LAPORAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3199 003/LP/PL/Kab/24.04/III/2024 Bahwa laporan yang disampaikan Pelapor pada tanggal 01 Maret 2024 Ke Bawaslu Kabupaten Bulungan, dapat disimpulkan TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL Laporan Dugaan Pelanggaran. Bahwa laporan yang disampaikan Pelapor pada tanggal 01 Maret 2024 Ke Bawaslu Kabupaten Bulungan, dapat disimpulkan MEMENUHI SYARAT MATERIEL Laporan Dugaan Pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3197 006/LP/PL/Kab/11.07/III/2024 Laporan tidak diregister karena laporan dicabut oleh Pelapor
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
3196 001/LP/PP/Kota/32.01/II/2024 Tidak Dapat di Registrasi Karena Laporan tidak Terpenuhi Syarat Syarat Formal/Materiel
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3194 006/TM/PL/Kab/18.04/III/2024 Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR RI Dapil NTB I dari Partai Kebangkitan Bangsa a.n Hj.Mahdalena pada hari Jum’at 29 Desember Tahun 2023 di Kecamatan Kilo.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Diambilalih
3192 021/LP/PL/Kab/35.03/III/2024 LAPORAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3191 008/LP/PL/Kec-Sirombu/02.32/III/2024 Pelapor tidak dapat melengkapi bukti laporan dugaan DPT yang meninggal. Sehingga Laporan tidak memenuhi syarat materil dan laporan tidak diregistrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3189 007/LP/PL/Kab/34.12/III/2024 LAPORAN TIDAK DAPAT DIREGISTRASI KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIEL
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3188 010/LP/PL/Kab/18.06/II/2024 Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3186 011/LP/PL/Kab/18.06/III/2024 Laporan Diregistrasi dan Ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3185 018/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil. Laporan dilimpahkan kepada Bawasli Kabupaten Sampang.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3184 007/LP/PL/Kec-Sirombu/02.32/III/2024 Pelapor tidak dapat melengkapi bukti laporan terkait dugaan DPT telah meninggal dunia. Sehingga laporan tidak memenuhi syarat materil dan tidak diregitrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3182 001/TM/PL/Kab/01.23/III/2024 Berita Acara Pleno temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3181 001/LP/PP/Kab/27.07/III/2024 a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; b. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3179 008/LP/PL/Kab/27.14/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh : a. Nama : Sanung b. Alamat : Data, Kel. Data, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang c. Pekerjaan : Wiraswasta II. Uraian Peristiwa dugaan pelanggaran yang di laporkan Pada tanggal 04 Maret 2024 saya mengetahui dari Bapak Supriadi adanya Video pengakuan salah satu Anggota KPPS TPS 003, yang dalam Video tersebut, KPPS TPS 003 menyampaikan dalam Bahasa daerah mengakui bahwa pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 bahwa sisa C. Pemberitahuan yang kembali dibagikan untuk diganakan mencoblos dan Sisa surat suara dibagikan kepada semua KPPS untuk di coblos Bahkan dalam video tersebut, KPPS menyebut Bahwa Nenek dan Adiknya yang pergi merantau pun di gunakan C. Pemberitahuannya untuk digunakan hak suaranya. Kemudian menurut pengakuan KPPS, ada satu keluarga diketahui telah Pindah penduduk, tetapi masih mencoblos di TPS 003. III. Analisis terhadap Keterpenuhan syarat formal dan materi laporan sebagai berikut : a. Syarat Formal Bahwa Bedasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan bahwa Syarat Formil yang dimaksud meliputi : a. nama dan alamat Pelapor; b. pihak Terlapor; dan c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). Dalam dugaan pelanggaran a-quo setelah diperiksa dilakukan kajian sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 sebagai berikut : 1. Bahwa diketahui Pelapor bernama Sanung beralamat di Data, Kel. Data, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang. Adapun Kedudukan Pelapor merupakan WNI dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 7315063112740225 oleh sebab itu Pelapor memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah sebagai Pelapor. 2. Bahwa diketahui Pelapor melaporkan masing-masing Ketua dan Anggota dan Anggota KPPS TPS 003 yang beralamatkan di Desa Kaseralau, Kec.Batulappa, Kabupaten Pinrang. 3. Bahwa Pelapor Mengetahui adanya dugaan pelanggaran pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 dan dilaporkan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 pada pukul 14.10 Wita. Dari fakta tersebut, diketahui bahwa Laporan tersebut belum melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui sebagai ketentuan Pasal 8 Ayat (3) atau Ayat (4). Bahwa berdasarkan uraian kajian di atas terhadap keterpenuhan syarat formil, Laporan dipandang telah memenuhi Syarat Formil. b. Syarat Materiel Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan Bahwa Syarat Formil yang dimaksud meliputi : Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; b. uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan c. bukti. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, telah di lakukan kajian awal sebagai berikut : Bahwa Laporan dugaan pelanggaran a-quo dari ketentuan pasal 15 huruf (a) terjadi pada hari dan tanggal sebagai berikut : 1. Tempat terjadinya dugaan pelanggaran yaitu terjadi di TPS 003 Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, pada hari Rabu,14 Februari 2024 2. Adapun uraian kronologis terjadinya peristiwa tersebut Bahwa Pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 Pelapor mengetahui dari Bapak Supriadi adanya Video pengakuan salah satu Anggota KPPS TPS 003, yang dalam Video tersebut, KPPS TPS 003 menyampaikan dalam Bahasa daerah mengakui bahwa pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 bahwa sisa C. Pemberitahuan yang kembali dibagikan untuk diganakan mencoblos dan Sisa surat suara dibagikan kepada semua KPPS untuk di coblos Bahkan dalam video tersebut, KPPS menyebut Bahwa Nenek dan Adiknya yang pergi merantau pun di gunakan C. Pemberitahuannya untuk digunakan hak suaranya. Kemudian menurut pengakuan KPPS, ada satu keluarga diketahui telah Pindah penduduk, tetapi masih mencoblos di TPS 003. 3. Adapun bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor dalam laporannya antara lain : a. 2 orang Saksi b. Daftar Pemilih Tetap Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 003 c. Video Pengakuan KPPS TPS 003 (KPPS Bagian Tinta) Bahwa Pelapor dalam menyampaikan bukti berbentuk dokumen atau surat harus di sampaikan dalam 3 (tiga) rangkap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan: “Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf d angka 2 dan Pasal 12 huruf c yang berbentuk surat disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap”. Berdasarkan laporan a quo yang disampaikan oleh Sanung , terkait bukti-bukti laporan berupa dokumen yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Batulappa sebanyak 3 (tiga) rangkap. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berkaitan dengan Keterpenuhan Syarat materil dalam laporan a quo Laporan dipandang telah memenuhi syarat materiil. c. Jenis Dugaan Pelanggaran Bahwa berdasarkan uraian Dugaan Pelanggaran tersebut di atas diketahui terjadinya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Desa Kaseralau Kec. Batulappa yang menggunakan C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi untuk mencoblos sisa surat suara. Sehubungan dengan Perbuatan Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 diduga melakukan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ad Hoc serta Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dengan uraian pelanggaran sebagai berikut : 1. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Bahwa Sehubungan dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Perbuatan Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Desa Kasealau diduga melanggar Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemilu sebagai berikut : Pasal 2 berbunyi : “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asal langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” Pasal 3 Berbunyi : “Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien. Bahwa berdasarkan poin diatas, Masing-masing Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Desa Kaseralau diduga telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. 2. Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Bahwa sehubungan dengan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, Perbuatan Ketua dan Anggota KPSS TPS 003 Desa Kaseralau diduga melanggar Pasal 488 jo. 203, 516, 532, 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum . Pasal 488 jo. 203 berbunyi : Pasal 203 “Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih.” Pasal 488 “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).” Pasal 516 “Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).” Pasal 532 berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan-denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).” Pasal 533 berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebogai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).” IV. Kesimpulan Bahwa berdasarkan uraian kajian awal diatas terhadap keterpenuhan syarat materil dan formil dan keterpenuhan bukti, Bawaslu Kabupaten Pinrang menyimpulkan sebagai berikut : a. Bahwa Laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil; b. Bahwa Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor diduga melakukan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ad Hoc dan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu; V. Rekomendasi a. Bahwa terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ad Hoc dan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, Laporan diregistrasi dengan Nomor : 002/Reg/LP/PL/Kab./27.14/III/2024, tanggal 08 Maret 2024 dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3178 017/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3177 002/LP/PL/Kota/02.05/III/2024 Kesimpulan : a. Laporan memenuhi syarat formal dan materil b. Dalam uraian kejadian ditemukan unsur dugan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum c. Maka berdasarkan Kajian awal dugaan pelanggaran Laporan Nomor 002/LP/PL/Kota/02.05/II/2024 diteruskan dan ditindaklanjuti ke Sentra Gakkumdu Rekomendasi : a. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti ke Sentra Gakkumdu Kota Sibolga sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3176 003/LP/PL/Kota/16.07/III/2024 Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil/materiil
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3175 016/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil. Pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Sumenep
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3174 020/LP/PL/Kab/35.03/III/2024 LAPORAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3173 008/LP/PL/Kab/02.18/III/2024 - Laporan nomor 007/LP/PL/Kab/02.18/III/2024 memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materiel; - Memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel berupa tempat kejadian dugaan pelanggaran dan bukti sebanyak 2 (dua) rangkap
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3172 002/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 Laporan memenuhi syarat Formil dan materiel
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3170 015/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil. Pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu di Kota Malang
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3169 001/LP/PL/Kab/19.17/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Tarsan Talus b. Alamat : Enduk, Desa Mokel Morid, Kecamatan Kota Komba c. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pada hari Selasa, 20 Februari 2024 pada saat rekapitulasi suara tingkat PPK Kecamatan Kota Komba Utara di Berita Acara dan Sertifikat serta catatan hasil pemungutan suara di TPS 03 Ndalir, Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba Utara terbaca tulisan jumlah DPTb sebanyak 39 Orang, oleh karena itu saksi Parta Nasdem menanyakan kepada PPK terkait jumlah DPTb di Desa Golo Tolang dan dijawab oleh PPK untuk TPS 03 Ndalir tidak terdapat DPTb. Karena terdapat perbedaan data yang disampaikan saksi meminta untuk membuktikan kebenarannya dengan membuka kotak suara dan atas kesepakatan bersama maka kota suarapun dibuka. Setelah kotak suara dibuka ternyata ada dokumen-dokumen penting berupa DPT, Daftar hadir Pemilih, dan Formulir C Kejadian Khusus tidak ditemukan di dalam kotak suara Presiden, untuk memastikan keberadaan dokumen-dokumen tersebut semua jenis kotak suara di TPS Ndalir akhirnya dibuka, namun dokumen-dokumen yang dimaksud tidak ditemukan. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal 1. Kedudukan Hukum Pelapor Bahwa Pelapor adalah Tarsan Talus yang beralamat Enduk, Desa Mokel Morid, Kecamatan Kota Komba merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sehingga Tarsan Talus memiliki kududukan hukum (legal standing) sebagai Pelapor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrastif Pemilihan Umum. 2. Identitas Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Ndalir, Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba Utara yang beralamat di Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Utara. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Ketua dan Anggota KPPS memiliki kududukan hukum (legal standing) sebagai Terlapor. 3. Waktu Penyampaian Laporan Bahwa laporan tidak adanya Dokumen berupa DPT,Daftar hadir Pemilih dan Formulir C Kejadian Khusus dalam kotak suara di ketahui pada hari Selasa,20 Februari 2024 dan dilaporkan pada hari yang sama. sehingga waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan analisis terhadap Kedudukan Hukum Pelapor, Identitas Terlapor dan Waktu Penyampaian Laporan, maka terhadap Laporan Nomor: 01/LP/PL/Kab/19.17/II/2024 Memenuhi Syarat Formal. b. Syarat Materiel 1. Waktu dan Tempat Kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilu Bahwa laporan tidak adanya Dokumen berupa DPT,Daftar hadir Pemilih dan Formulir C Kejadian Khusus dalam kotak suara di ketahui pada hari Selasa,20 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Desa Rana Mbeling Kecamatan Kota Komba Utara. 2. Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Jenis Dugaan Pelanggaan Pemilu Berdasarkan Uraian Kejadian. Bahwa terhadap uraian kejadian pada Laporan Nomor: 01/LP/PL/Kab/19.17/II/2024 terdapat dugaan pelanggaran yaitu: Pelanggaran Administrasi oleh KPPS TPS 03 Ndalir Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Utara berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud 62 ayat 1 huruf c dan ayat 2 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilu yang menyatakan “(1) c. formulir model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI -KPU, dan Model A-surat pindah memilih/Model A-Surat Pidah Memilih LN KPU, Formulir Model C-DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C-DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN -KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU, Model A-Kabko Daftar Pemilih-KPU dan Model A Daftar Pemilih Pindahan-KPU masing-masing kedalam satu sampul kertas dan disegel. (2):sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam kotak suara”. 3. Bukti Bahwa terhadap Laporan Nomor: 01/LP/PL/Kab/19.17/II/2024 disertai bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut: a) Bukti-Bukti: 1) Berita Acara Penundaan Rekapitulasi; 2) Berita Acara sertifikat dan catatan hasil pemungutan suara. b) Saksi 1) Damianus Agung; 2) Fransiskus Edi, dan 3) Armin Raja. Bahwa berdasarkan analisis terhadap Waktu dan Tempat Kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilu, Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Jenis Dugaan Pelanggaan Pemilu. Berdasarkan Uraian Kejadian dan Bukti, maka terhadap Laporan Nomor: 01/LP/PL/Kab/19.17/II/2024 Memenuhi Syarat Materil. IV. Kesimpulan Laporan dugaan pelanggaran Nomor 01/LP/PL/Kab/19.17/II/2024, tanggal 20 Februari 2024 memenuhi syarat formal dan materil. V. Rekomendasi 1. Laporan dugaan pelanggaran Nomor 01/LP/PL/Kab/19.17/II/2024 diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu. 2. Laporan dugaan pelanggaran Nomor 01/LP/PL/Kab/19.17/II/2024 diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Borong, 22 Februari 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHANUMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR KETUA, ZAKARIAS GARA, S.H
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3168 008/LP/PL/Kab/03.08/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materil Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3167 003/LP/PP/Kota/16.07/I/2024 Tidak dapat diregistasi karena tidak memenuhi syarat formil/materiil
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3166 006/LP/PL/Kab/13.11/III/2024 Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan cara sidang administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3165 001/LP/PL/Kota/16.07/I/2024 Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil/materil
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3163 002/LP/PL/Kota/16.07/I/2024 Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil/materil
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3162 001/TM/PL/Kab/13.11/III/2024 Temuan memenuhi syarat formal dan materil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3161 002/LP/PP/Kab/14.35/III/2024 Laporan diregistrasi dugaan pelanggaran kode etik dengan nomor 006/Reg/LP/PL/Kab/14.35/II/2024
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3160 007/LP/PL/Kab/27.14/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh : a. Nama : Irwan b. Alamat : Barugae, Kel. Padaidi, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang c. Pekerjaan : Wiraswasta II. Uraian Peristiwa dugaan pelanggaran yang di laporkan Pada hari Jum’at, tanggal 23 Februari 2024 menerima surat Penyampaian KPU PSU yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pinrang pada tanggal 24 Februari 2024 di Desa Kaseralau TPS 001 dan TPS 002, bahwa KPU Kabupaten Pinrang hanya mengumumkan terkait jadwal PSU dan tidak menjelaskan secara rinci terkait adanya PSU di Wilayah tersebut III. Analisis terhadap Keterpenuhan syarat formal dan materi laporan sebagai berikut : a. Syarat Formal Bahwa Bedasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan bahwa Syarat Formil yang dimaksud meliputi : a. nama dan alamat Pelapor; b. pihak Terlapor; dan c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). Dalam dugaan pelanggaran a-quo setelah diperiksa dilakukan kajian sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 sebagai berikut : 1. Bahwa diketahui Pelapor bernama Irwan, beralamatkan di Barugae, Kel. Padaidi, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang. Adapun Kedudukan Terlapor merupakan WNI dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 7315030201740001 oleh sebab itu Pelapor memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah sebagai Pelapor. 2. Bahwa diketahui Pelapor melaporkan masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang yang masing-masing beralamatkan di Kabupaten Pinrang. 3. Bahwa Pelapor Mengetahui adanya dugaan pelanggaran pada hari Jum’at, tanggal 23 Februari 2024 dan dilaporkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 pada pukul 11.42 Wita. Dari fakta tersebut, diketahui bahwa Laporan tersebut tidak melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui sebagai ketentuan Pasal 8 Ayat (3) atau Ayat (4). Bahwa berdasarkan uraian kajian di atas terhadap keterpenuhan syarat formil, Laporan dipandang memenuhi Syarat Formil. b. Syarat Materiel Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan Bahwa Syarat Formil yang dimaksud meliputi : Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; b. uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan c. bukti. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, telah di lakukan kajian awal sebagai berikut : Bahwa Laporan dugaan pelanggaran a-quo dari ketentuan pasal 15 huruf (a) terjadi pada hari dan tanggal sebagai berikut : 1. Tempat terjadinya dugaan pelanggaran yaitu Desa Kaseralau, Kec. Batulappa pada hari Jum’at, 23 Februari 2024 2. Bahwa Uraian Kejadian yang dipaorkan oleh pelapor tidak terdapat kesesuaian dengan bukti yang disampaikan oleh Pelapor 3. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor sampai jangka waktu yang ditentukan yakni 3 (tiga) hari sejak dilaporkan, tidak menyampaikan bukti tambahan yang sinkron dengan dugaan pelanggaran yang dilapokan Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berkaitan dengan Keterpenuhan Syarat materil dalam laporan a quo Laporan dipandang tidak memenuhi memenuhi syarat materiil. IV. Kesimpulan Bahwa berdasarkan uraian kajian awal diatas terhadap keterpenuhan syarat materil dan formil dan keterpenuhan bukti, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang menyimpulkan sebagai berikut : a. Bahwa Laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil; b. Bahwa Laporan tersebut dijadikan Informasi Awal kemudian dilakukan pleno untuk dilakukan Penelusuran; V. Rekomendasi a. Bahawa Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3159 014/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil. Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil diterima, seperti namun tidak terbatas pada; 1. Menambahkan bukti yang memperkuat dalil laporan 2. Memperbaiki frase dan atau memperjalas maksut dari uraian kejadian terkait “adanya perubahan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” 3. Memperbaiki frase dan atau memperjalas maksut dalam penutup uraian kejadiannya agar Bawaslu Provinsi Jawa Timur memerintahkan untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang 4. Menyampaikan Calon Anggota DPRD Kota Surabaya yang diduga melakukan dugaan pelanggaran sesuai pokok laporan 5. Menyampaikan pasal yang diduga dilanggar oleh terlapor
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3158 002/TM/PL/Kab/13.11/III/2024 Temuan memenuhi syarat formal dan materil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3157 017/LP/PL/Kab/35.03/III/2024 LAPORAN TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3154 013/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil. Pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu di Kota Madiun.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3153 019/LP/PL/Kab/35.03/III/2024 LAPORAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3152 001/LP/PL/Kab/20.14/III/2024 1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, sekira pukul 11.45 WIB telah dilaksanakan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Belitang Hulu atas hasil Pemilu 2024 oleh PPK Kecamatan Belitang Hulu dengan dihadiri oleh Panwam dan sejumlah Saksi Partai Politik. 2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi partai hanura atas nama melson dan atas nama darmawan,s.pd. Selama proses pleno rekapitulasi tingkat desa yang dilaksanakan oleh semua panel di Kecamatan Belitang Hulu tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus dari saksi partai manapun ( Saksi 1 : Melson, Saksi 2 : Darmawan,S.Pd, Saksi 3 : Maliki ) 3. Rekapitulasi sebagaimana tersebut pada point 1 diatas telah selesai dilaksanakan dan hasil pleno telah ditetapkan hal ini ditandai dengan telah dilaksanakan ketok palu oleh pimpinan sidang pleno atas nama Raden Alit Patrul Arifin sebagai ketua PPK Kecamatan Belitang Hulu dan sebanyak 5 ( lima ) orang saksi partai politik telah menanda tangani BA Hasil Rekapitulasi ( Form D Hasil ). ( Saksi 1 : Melson, Saksi 2 : Darmawan,S.Pd, Saksi 3 : Maliki, Bukti 02 : Fhoto Kegiatan ); 4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi partai hanura atas nama melson dan atas nama darmawan,s.pd. Pleno rekapitulasi sebagaimana tersebut pada point 1 diatas telah selesai dilaksanakan dan hasil pleno telah ditetapkan hal ini ditandai dengan telah dilaksanakan ketok palu oleh pimpinan sidang pleno atas nama raden alit patrul arifin sebagai Ketua PPK Kecamatan Belitang Hulu dan sebanyak 5 ( lima ) orang saksi partai politik telah menanda tangani ba hasil rekapitulasi ( Form D Hasil ). ( Saksi 1 : Melson, Saksi 2 : Darmawan,S.Pd, Saksi 3 : maliki, Bukti 02 : fhoto kegiatan ); 5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi partai hanura atas nama melson dan atas nama darmawan,s.pd. sebelum penetapan hasil pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana tersebut pada point 1 diatas telah diberikan kesempatan kepada saksi partai untuk melakukan koreksi atas hasil pleno tersebut yaitu setelah print out BA Pleno sebelum proses penanda tanganan oleh saksi ( Saksi 1 : Melson, Saksi 2 : Darmawan,S.Pd, Saksi 3 : Maliki, Bukti 02 : fhoto kegiatan ); 6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi partai hanura atas nama melson dan atas nama Darmawan,S.Pd., pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi tersebut, saksi Partai PDIP menolak menandatangani dan meminta penghitungan ulang, namun permintaan penghitungan ulang itu ditolak oleh pimpinan sidang pleno dengan alasan pleno telah selesai dan tidak dapat dilakukan penghitungan kembali dan sesuai standar prosedur maka kepada saksi yang bersangkutan dipersilahkan untuk mengisi form keberatan untuk diproses pada pleno tingkat berikutnya di tingkat kpu kabupaten sekadau dan selanjutnya para saksi partai lain dipersilahkan menanda tangani BA Pleno dan PPK bersiap mengangkut kotak suara ke KPU Kabupten Sekadau ( Saksi 1 : Melson, Saksi 2 : Darmawan,S.Pd, Saksi 3 : maliki, bukti 03 : video kegiatan ); 7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Partai HANURA atas nama Melson dan atas nama Darmawan,S.Pd., Saksi PDIP bersedia mengisi form keberatan dan penyelesaian administrasi pleno dilanjutkan dengan penanda tanganan BA pleno oleh para saksi partai yang hadir namun pada saat saksi PDIP tersebut sedang mengisi form keberatan datanglah salah satu caleg PDIP atas nama Bambang Setiawan, St. langsung masuk ke dalam ruang pleno tanpa menunjukkan surat mandat tugas sebagai saksi, yang bersangkutan membawa massa dan menolak hasil rekapitulasi dan meminta penghitungan suara ulang tanpa menunjukkan bukti yang valid sesuai ketentuan PKPU, yang bersangkutan datang dengan melakukan tekanan dan dalam kondisi marah dengan hanya menunjukkan catatan biasa yang dibuat sendiri ( saksi 1 : melson, saksi 2 : darmawan,s.pd, saksi 3 : maliki, bukti 04 : video kegiatan ); 8. Bahwa berdasarkan keterangan dari anggota ppk belitang hulu atas nama ari chandra , pada hari rabu tanggal 21 februari setelah dilaksanakan pertemuan antara ppk kecamatan belitang hulu, panwas kecamatan belitang hulu, komisioner kpu kabupaten sekadau atas nama robby sugara romanus dan fransiskus khoman, kapolres sekadau dan wakil bupati sekadau, dilaksanakan penghitungan surat suara ulang dengan membuka kotak suara ( saksi 4 : ari chandra, bukti 05 : fhoto kegiatan ); 9. Bahwa adanya pertemuan sebagaimana tersebut pada point 7 diatas juga diperkuat dengan keterangan dari kapolres sekadau kepada saudara liri muri pada hari sabtu pagi tanggal 25 februari 2024 yang menjelaskan bahwa penghitungan surat suara ulang tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan keamanan ( saksi 5 : liri muri ); 10. Bahwa penghitungan surat suara ulang tersebut terindikasi menyalahi mekanisme dan standar operasional prosedur karena hanya didasarkan pada rekomendasi dari panwas kecamatan belitang hulu, yang dikeluarkan tanpa sebelumnya melaksanakan sidang acara cepat ( bukti 06 : rekomendasi panwam belitang hulu tanpa risalah sidang ); 11. Bahwa betul proses perbaikan hasil pleno dengan melakukan sanding data hasil telly pleno tingkat desa dan/atau telly tps dan/atau menghitung ulang surat suara dapat dilakukan tanpa rekomendasi apapun dari pihak pengawas pemilu namun hal tersebut hanya jika proses rekapitulasi belum dinyatakan selesai dan hasil pleno belum diputuskan , itupun jika terbukti ada prosedur yang dilanggar pada proses pleno rekapiptulasi tersebut dan/atau jika terbukti ada selisih antara hasil pleno dengan c1 hasil/c1 salinan yang ditunjukkan oleh saksi karena diduga adanya manipulasi hasil penghitungan, namun karena proses pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan belitang hulu tersebut sudah selesai sebagaimana dijelaskan pada point 3 diatas, maka seharusnya rekomendasi sebagaimana tersebut pada point 9 hanya dapat dikeluarkan oleh bawaslu kabupaten sekadau sesuai pasal 40 dan pasal 43 perbawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian prelanggaran administratif pemilihan umum, dengan didahului sidang acara cepat dan pleno bawaslu kabupaten sekadau ( bukti 07 : perbawaslu no 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum ); 12. Bahwa alasan dilaksanakannya penghitungan surat suara ulang atas dasar pertimbangan kemanan dengan menyalahi standar prosedur tidak dapat dibenarkan karena pihak kepolisian republik indonesia ( polri ) berkewajiban menjamin keamanan semua pihak sepanjang mekanisme dan standar operasional prosedur dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku ( bukti 08 : uu no 7 tahun 2015 tentang pemilu ) 13. Bahwa menurut keterangan dari salah satu anggota kpu kabupaten sekadau atas nama nur soleh kepada saudara jonveri, kpu kabupaten sekadau telah melaksanakan rapat pleno dengan keputusan menarik kotak suara ke kpu kabupaten sekadau pada hari selasa tanggal 20 februari 202 hal ini menunjukkan bahwa pleno rekapitulasi pada tanggal tersebut sudah selesai dan hasilnya sah ( saksi 07 : jonveri ); 14. Bahwa anggota kpu kabupaten sekadau yang menyetujui dilakasanakanya penghitungan surat suara ulang adalah anggota kpu kabupaten sekadau yang melaksanakan monitoring dan supervisi ke kecamatan belitang hulu atas nama robby sugara romanus dan ketua kpu kabupaten sekadau atas nama fransiskus khoman; (saksi 08 :ari chandra ) 15. Bahwa ditemukan bukti adanya keterangan yang tidak sesuai fakta dilapangan atas alasan dilaksanakannya penghitungan surat suara ulang di kecamatan belitang hulu oleh ketua kpu kabupaten sekadau atas nama fransiskus khoman kepada kpu provinsi melalui pesan singkat ( whatsapp ) yang berbunyi : “ ada beberapa alasan munculnya psu. yang pertama, kpu tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu. kedua, ada perusahaan yang tidak meliburkan pegawai, ketiga, perubahan hasil rekapitulasi suara.keempat. kpu tidak mengakui sistem noken. yang kelima ada segel yang rusak. yang keenam, penggunaan surat suara penduduk yang telah pindah, meninggal, atau dalam tahanan, ketujuh penyobekan surat suara. terakhir ada caleg yang belum selesai menjalani pidana lima tahun “. alasan pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana keterangan ketua kpu kabupaten sekadau tersebut jelas mengada – ada dan tidak berdasar sama sekali karena tidak disertai bukti apapun, dan tidak ada catatan kejadian khusus saat pleno dilaksanakan yang menjelaskan kejadian tersebut, karenanya keterangan tersebut terindikasi sebagai berita bohong ( bukti 09 : screenshoot whatsapp ); 16. Bahwa proses penghitungan surat suara ulang sebagaimana tersebut telah dengan semena – mena mengabaikan kinerja dan jerih payah anggota kpps dan saksi – saksi partai politik,ptps pada 80 tps termasuk pps dan pkd pada 13 desa di kecamatan belitang hulu, dan pada proses penghitungan surat suara ulang tersebut para anggota kpps, ptps, anggota pps, pkd dan para saksi tersebut tidak dihadirkan sama sekali padahal para penyelenggara pemilu tingkat desa dan tingkat kpps tersebut dibiayai dengan uang negara yang tidak seidikit ( saksi 01 : melson, saksi 2 : darmawan,s.pd, saksi 3 : maliki ); 17. Bahwa penghitungan surat suara ulang setelah ditetapkanya hasil rekapitulsi tingkat kecamatan tanpa melalui proses permohonan sengketa di bawaslu kabupaten adalah tindakan yang melanggar asas kepastian hukum dalam arti jika ada satu orang karena menggunakan tekanan massa meminta penghitugan suara ulang tanpa bukti yang valid serta tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan lalu dipenuhi permintaanya , maka tentu akan jika ada orang lain yang menuntut hal yang sama, wajib dipenuhi juga permintaanya, hal ini pada akhirnya berpotensi membuat pelaksanaan tahapan pemilu tidak dapat terlaksana sesuai jadwal tahapan yang telah ditentukan dan jika hal itu terjadi maka pada akhirnya negara akan jatuh pada kondisi chaos tidak berkesudahan; 18. Bahwa pembukaan kotak suara tanpa dasar yang jelas dan dengan menyalahi mekanisme dan standar operasional prosedur adalah tindakan pidana pemilu ; ( bukti 10 : uu no 7 tahun 2015 ttg pemilu ) 19. Bahwa saksi partai hanura telah mengajukan keberatan atas dilaksanakanya penghitungan surat suara ulang tersebut dan menolak menanda tangani hasil pleno rekapitulasi atas dasar penghitungan surat suara ulang tersebut ( bukti 11 : nota keberatan saksi hanura ); 20. Bahwa hasil pleno rekapitulasi pemilu tahun 2024 tingkat dprd kabupaten sekadau hasil penghitungan surat suara ulang di kecamatan belitang hulu pada tanggal 25 februari 2024 tidak dapat diterima
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3151 003/LP/PL/Kab/13.11/III/2024 Laporan dihentikan karena terhadap peristiwa tersebut sudah ditangani dengan proses administrasi cepat
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3150 012/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3148 007/LP/PL/Kab/02.18/III/2024 1. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel. 2. Laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Bawolato.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3147 002/LP/PL/Kab/16.13/II/2024 a. Laporan memenuhi syarat formil dan/atau materiel; b. Laporan merupakan kejadian yang sudah diselesaikan dan diklarifikasi oleh para pihak yang terlibat, sebelum laporan ini disampaikan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3146 006/LP/PL/Kab/27.14/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh : a. Nama : Muh. Akbar Baharuddin b. Alamat : Jln. Sawitto, Kel. Benteng Sawitto, Kec. Paleteang c. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa II. Uraian Peristiwa dugaan pelanggaran yang di laporkan Pada hari Jumat, 23 Februari 2024 di Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Mattiro Sompe telah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara. Setelah melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat beberapa TPS masing-masing di kelurahan Data di TPS 2, TPS 8, TPS 9, Desa Bababinanga di TPS 1, Desa Bungi di TPS 4, Desa Maroneng di TPS 2, Desa Paria di TPS 8 dan Kecamatan Mattiro Sompe Desa siwolong Polong di TPS 003 yang diduga pada masing-masing Kecamatan tersebut terdapat perbedaan antara C Hasil salinan yang dipegang oleh saksi Partai dengan D Hasil dari PPK tingkat Kecamatan terkait Perolehan Suara DPR RI Partai Gerindra. III. Analisis terhadap Keterpenuhan syarat formal dan materi laporan sebagai berikut : a. Syarat Formal Bahwa Bedasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan bahwa Syarat Formil yang dimaksud meliputi : a. nama dan alamat Pelapor; b. pihak Terlapor; dan c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). Dalam dugaan pelanggaran a-quo setelah diperiksa dilakukan kajian sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 sebagai berikut : 1. Bahwa diketahui Pelapor bernama Muh. Akbar Baharuddin beralamat Jalan Sawitto, Kel. Benteng Sawitto, Kec. Paleteang. Adapun Kedudukan Pelapor merupakan WNI dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 7315110306940001 oleh sebab itu Pelapor memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah sebagai Pelapor. 2. Bahwa diketahui Pelapor melaporkan masing-masing Ketua dan Anggota dan Anggota PPK Kec. Duampanua dan PPK Kec. MattiroSompe yang beralamatkan di Masing-masing Kecamatan Duampanua dan Kec. Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang. 3. Bahwa Pelapor Mengetahui adanya dugaan pelanggaran pada hari Jum’at, tanggal 23 Februari 2024 dan dilaporkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pada pukul 14.10 Wita. Dari fakta tersebut, diketahui bahwa Laporan tersebut belum melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui sebagai ketentuan Pasal 8 Ayat (3) atau Ayat (4). Bahwa berdasarkan uraian kajian di atas terhadap keterpenuhan syarat formil, Laporan dipandang telah memenuhi Syarat Formil. b. Syarat Materiel Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan Bahwa Syarat Formil yang dimaksud meliputi : Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; b. uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan c. bukti. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, telah di lakukan kajian awal sebagai berikut : Bahwa Laporan dugaan pelanggaran a-quo dari ketentuan pasal 15 huruf (a) terjadi pada hari dan tanggal sebagai berikut : 1. Tempat terjadinya dugaan pelanggaran yaitu terjadi masing-masing di Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Mattiro Sompe, pada hari Jum’at, 23 Februari 2024 2. Adapun uraian kronologis terjadinya peristiwa tersebut Bahwa Pada hari Jumat, 23 Februari 2024 di Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Mattiro Sompe telah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara. Setelah melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat beberapa TPS masing-masing di kelurahan Data di TPS 2, TPS 8, TPS 9, Desa Bababinanga di TPS 1, Desa Bungi di TPS 4, Desa Maroneng di TPS 2, Desa Paria di TPS 8 dan Kecamatan Mattiro Sompe Desa siwolong Polong di TPS 003 yang diduga pada masing-masing Kecamatan tersebut terdapat perbedaan antara C Hasil salinan yang dipegang oleh saksi Partai dengan D Hasil dari PPK tingkat Kecamatan terkait Perolehan Suara DPR RI Partai Gerindra. Bahwa sehubungan dengan kronologis kejadian tersebut maka diduga Adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mattiro Sompe Desa siwolong Polong di TPS 003, dan PPK Kecamatan Duampanua Kelurahan Data di TPS 2, TPS 8, TPS 9, Desa Bababinanga di TPS 1, Desa Bungi di TPS 4, Desa Maroneng di TPS 2, Desa Paria di TPS 8 yang diduga pada masing-masing Kecamatan tersebut terdapat perbedaan antara C Hasil salinan yang dipegang oleh pelapor dengan D Hasil tingkat Kecamatan terkait Perolehan Suara DPR RI Partai Gerindra. 3. Adapun bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor dalam laporannya antara lain : a. 2 orang Saksi b. Fotocopy D Hasil Kecamatan DPR RI, Kecamatan Duampanua; c. Fotocopy D Hasil Kecamatan DPR RI, Kecamatan Mattiro Sompe; d. Fotocopy C Hasil Salinan DPR RI Kecamatan Duampanua Desa Maroneng TPS 2; e. Fotocopy C Hasil Salinan DPR RI Kecamatan Duampanua, Desa Paria TPS 8; f. Fotocopy C hasil Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua TPS 1; g. Fotocopy C hasil Kelurahan Data TPS 8 Kecamatan Duampanua; h. Fotocopy C hasil Desa Paria TPS 4; i. Fotocopy C Hasil Desa siwolong polong TPS 3 Kecamatan Mattiro Sompe; Bahwa Pelapor dalam menyampaikan bukti berbentuk dokumen atau surat harus di sampaikan dalam 3 (tiga) rangkap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan: “Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf d angka 2 dan Pasal 12 huruf c yang berbentuk surat disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap”. Berdasarkan laporan a quo yang disampaikan oleh Muh. Akbar Baharuddin , terkait bukti-bukti laporan berupa dokumen yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Batulappa sebanyak 3 (tiga) rangkap. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berkaitan dengan Keterpenuhan Syarat materil dalam laporan a quo Laporan dipandang telah memenuhi syarat materiil. c. Jenis Dugaan Pelanggaran Bahwa berdasarkan uraian Dugaan Pelanggaran tersebut di atas diketahui terjadinya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mattiro Sompe Desa siwolong Polong di TPS 003, dan PPK Kecamatan Duampanua Kelurahan Data di TPS 2, TPS 8, TPS 9, Desa Bababinanga di TPS 1, Desa Bungi di TPS 4, Desa Maroneng di TPS 2, Desa Paria di TPS 8 yang diduga pada masing-masing Kecamatan tersebut terdapat perbedaan antara C Hasil salinan yang dipegang oleh pelapor dengan D Hasil tingkat Kecamatan terkait Perolehan Suara DPR RI Partai Gerindra. Sehubungan dengan Perbuatan Masing-masing Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Duampanua dan PPK Kecamatan Mattiro Sompe diduga melakukan Dugaan Pelanggaran Administratif, yaitu diduga melanggar Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum : Pasal 460 Ayat (1) berbunyi : (1) “Pelanggaran administratif Pemilu Meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu.” IV. Kesimpulan Bahwa berdasarkan uraian kajian awal diatas terhadap keterpenuhan syarat materil dan formil dan keterpenuhan bukti, Bawaslu Kabupaten Pinrang menyimpulkan sebagai berikut : a. Bahwa Laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil yakni keterpenuhan 3 (tiga) rangkap dokumen bukti; b. Bahwa Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor diduga melakukan Dugaan Pelanggaran Administratif, V. Rekomendasi a. Bahwa Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur terkait Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3144 004/LP/PL/Kab/25.10/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : ARMAN LASIMPALA b. Alamat : Dusun III Desa Salibabu Utara Kec. Salibabu Kabupaten Kepl. Talaud c. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pada tanggal 14 Februari 2024 09.15 WITA. Saya ARMAN LASIMPALA mengetahui bahwa saya lihat pada saat pencoblosan ada 3 (tiga) orang memberikan hak pilih tidak diperbolehkan oleh petugas TPS untuk didampingi oleh pihak keluarga ataupun saksi yang ada hanya didampingi oleh petugas TPS. Masing-masing bernama 1. MARGARICE PINAPAA, 2. MARTA SENAEN 3. KEREN BANSAGA. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut: a. Syarat Formil 1. Identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan - Bahwa Pelapor atas nama ARMAN LASIMPALA, Warga Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7104111704780001 - Bahwa Pelapor berdomisili di Dusun III Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. 2. Pihak Terlapor - Bahwa berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.10/II/2024, tanggal 21 Februari 2024 perihal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum; - Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 005/LP/PL/Kab/25.10/II/2024, tanggal 21 Februari 2024 diduga dilakukan oleh GREIS BALAINA beralamat di Dusun III Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. 3. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu. - Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 14 Februari 2024, kemudian pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 11.34 WITA Pelapor atas nama ARMAN LASIMPALA, melaporkan peristiwa yang terjadi di TPS Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulaun Talaud . 4. Kesesuaian tandatangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan KTP elektronik dan/atau identitas lain - Bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen identitas diri berupa KTP elektronik, disesuaikan dengan identitas pada formulir Laporan, maka telah bersesuaian. b. Syarat Materil 1. Peristiwa dan uraian kejadian Pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 09.15 WITA. Saya ARMAN LASIMPALA mengetahui bahwa saya lihat pada saat pencoblosan ada 3 (tiga) orang memberikan hak pilih tidak diperbolehkan oleh petugas TPS untuk didampingi oleh pihak keluarga ataupun saksi yang ada hanya didampingi oleh petugas TPS. Masing-masing bernama 1. MARGARICE PINAPAA, 2. MARTA SENAEN 3. KEREN BANSAGA. 2. Waktu dan Tempat Kejadian Bahwa berdasarkan uraian kejadian, peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu yang di laporkan oleh Pelapor terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 09.15 WITA di TPS 1 Dusun III Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. 3. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut - YULCE PANDE - YULERCI ANTI 4. Bukti - Tidak ada c. Jenis Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Berdasarkan uraian kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas dan tidak didukung dengan bukti. Pengawas Pemilu berpendapat belum menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS 1 Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. IV. Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil Kajian Awal terkait pemenuhan syarat formil dan materil terhadap Laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.10/II/2024, tanggal 21 Februari 2024, tentang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Dinyatakan Laporan tidak memenuhi syarat materil dengan alasan tidak ada dokumen bukti yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; 2. Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil paling lambat 2 (dua) Hari setelah disamapaikannya pemberitahuan untuk melengkapi. V. Rekomendasi Terhadap Laporan Nomor 005/LP/PL/Kab/25.10/II/2024, tanggal 21 Februari 2024, tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, diberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa: dokumen Bukti paling lama 2 (dua) Hari setelah Pemberitahuan disampaikan.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3143 006/LP/PL/Prov/34.00/III/2024 a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel;
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3141 007/TM/PL/Kab/32.07/III/2024 berdasarkan hasil kajian temuan dugaan pelanggaran, merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu, sesuai ketentuan perbawaslu nomor 7 tahun 22 temuan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai temuan, maka ditindaklanjuti dalam proses penanganan pelanggaran pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3140 011/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3139 001/LP/PL/Kab/33.09/III/2024 berdasarkan laporan yang diterima tidak bisa ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil laporan
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3138 002/LP/PL/Kab/25.10/I/2024 I. Bahwa terhadap dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : TEDDY MADALA ANOVULA b. Alamat : Kel. Melonguane Timur, Kec. Melonguane Kab. Kepl. Talaud c. Pekerjaan :Wiraswasta II. Uraian Peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pada tanggal 4 November 2023 Saya Teddy Madala Anovula mengetahui bahwa saya masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 nomor urut 4 Partai HANURA, kemudian tanggal 09November 2023 saya melakukan pengecekan kepastian informasi yang disampaikan tersebut kepada pengurus Partai Hanura atas nama Jim Wolter Maatuil selaku Wakil Ketua dan Velma Reikee Malaa selaku Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Kepulauan Talaud dan ternyata ditemukan bahawa benar menurut pengakuan yang bersangkutan sebagai pengurus Partai tersebut nama saya masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulaun Talaud. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materil laporan sebagai berikut : a. Syarat Formal 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, Syarat formil sebuah laporan meliputi: a. Nama dan alamat Pelapor; b. Pihak Terlapor; dan c. Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut: -Bahwa ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, pihak yang dapat menyampaikan laporan terdiri atas: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu. Bahwa Pelapor Teddy Madala Anovula merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur 50 tahun, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor NIK. 7104072502730001,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7Tahun 2017 Pelapor dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan kedudukan sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Bahwa yang diduga menjadi Terlapor adalah pengurus Partai Politik Partai Hati Nurani Rayat (HANURA) Kabupaten Kepulauan Talaud,masing-masing yaitu: 1. Nama : JIM WOLTER MAATUIL : Kel. Melonguane Timur, Kec. Melonguane Alamat Jabatan :Wakil Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Kepulauan Talaud. : VELMA REIKEE MALAA Alamat : Kel. Melonguane Timur, Kec. Melonguane Desa Mamahan Barat Kec. Gemeh Kab. Talaud :Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Kepuluan Talaud. Bahwa laporan terkait dugaan tindak pidana Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. berdasarkan formulir laporan nomor 002/LP/PL/Kab/25.10/XI/2023, Pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 4 November 2023, pa 1 (satu) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, kemudian Pelapor mengajukan laporan di Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 14 November 2023, ketentuan 7 (tujuh) hari kerja dihitung mulai pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sampai hari Selasa tanggal 14 November 2023; Bahwa berdasarkan uraian diatas, laporan yang diajukan Pelapor atas nama Teddy Madala Anovula masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; Bahwa tanda tangan Pelapor di dalam formulir penerimaan laporan nomor 002/LP/PL/Kab/25.10/XI/2023, tanggal 14 November 2023.Telah sesuai dengan tanda tangan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk elektrik atas nama Teddy Madala Anovula selaku Pelapor. b. Syarat Materil 1. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum. Syarat materil sebuah laporan meliputi: - Pasal 15 ayat (4) a. Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; b. Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu;dan c. Bukti. 2. Berdasarkan ketentuan sebagaiman dimaksud pada huruf b syarat materil poin 1 diatas. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut : a. Bahwa terkait uraian peristiwa atau kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Teddy Madala Anovula sebagaimana dimaksud pada II angka romawi terkait uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Bahwa tempat kejadian (locus delicti) dan waktu kejadian (tempus delicti) terjadi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Kepulauan Talaud, beralamat di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud secara defacto dan dejure terjadi pada saat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 3November 2023 menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud; b. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam tahapan pencalonan partai politik peserta pemilu mengajukan dan/atau menyampaikan daftar nama bakal calon legislatif beserta dokumen persyaratan bakal calon melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Kemudian KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan verifikasi administrasi melalui aplikasi SILON terhadap dokumen persyaratan bakal calon yang diajukan oleh partai Politik. “Pasal 70 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 untuk mendapatkan masukan dari masyarakat”.Selanjutnya pada Pasal 71 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara yang disampaikan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS di umumkan. c. Bahwa berdasarkan ketentuan yang dimaksud pada angak 2 huruf b Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan tugas pengawasan di setiap tahapan pencalonan termasuk tahapan verifikasi administrasi dokumen daftar nama dan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Pengawasan pencermatan rancangan DCT, pengawasan verifikasi hasil pencermatan rancangan DCT dan sampai penetapan DCT. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu, tidak menemukan pelanggaran administrasi Pemilu terkait pelanggaran terhadap tatacara prosedur atau mekanisme pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam tahapan verifikasi administrasi dokumen daftar nama dan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk calon legislative yang diajukan oleh Partai HANURA Kabupaten Kepulauan Talaud. d. Bahwa uraian kejadian atau peristiwa menyebutkan telah terjadi dugaan tindak pidana Pemilu dengan cara memalsukan surat atau dokumen dan/atau pencatutan identitas diri tanpa ijin yang secara sengaja di pakai untuk kepentinngan pemenuhan syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Dapil 1 Partai HANURA (DCT terlampir). Ketentuan Pasal 520 menyatakan:“setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan dalam Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Surat atau dokumen yang menjadi syarat pencalonan yang diduga di palsukan menjadi alat bukti permulaan yang menentukan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan pemalsuan surat atau dokumen dan/atau menjadi dokumen bukti untuk terpenuhinya syarat materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu. e. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 2huruf a, b dan c diatas diduga kuat ada indikasi terjadinya tindak pidana Pemilu dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu yang digunakan untuk kepentingan pemenuhan syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024 sesuai dengan norma pasal yang diatur didalam ketentuan pasal 520 jo pasal 254 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. f. Bahwa Pelapor berdasarkan formulir laporan nomor 002/LP/PL/Kab/25.10/XI/2023, tanggal 14 November 2023mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu : 1. Nama : DANIEL TINUWO Alamat : Kel. Melonguane Barat, Kec. Melonguane Pekerjaan :- 2. Nama :DOLFIS LAPULALANG Alamat : Kel. Melonguane Timur, Kec. Melonguane Pekerjaan :- 3. Nama :MAIKEL LAIRA Alamat : Desa Resduk, Kecamatan Beo Kab. Kepl. Talaud Pekerjaan: - g. Bahwa Pelapor melampirkan bukti berupa : - Print out surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 12/PL.01.4-Pu/7104/2/2023 perihal pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Pemilu tahun 2024. IV.Kesimpulan: 1. Berdasarkan analisis kajian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran yang diajukan Pelapor atas nama TEDDY MADALA ANOVULA sesuai formulir laporan nomor 002/LP/PL/Kab/25.10/XI/2023tanggal 14 November 2023 pukul 13.08 Wita. Para terlapor diduga terindikasi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana Pemilu dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu yang digunakan untuk kepentingan pemenuhan syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024 berdasarkan norma yang diatur dalam pasal 520 jo pasal 254Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2.Bahwa berdasarkan verifikasi dan penelitian dokumen laporan terkait bukti yang diajukan, Pelapor mengajukan dokumen bukti yaitu surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 12/PL.01.4-Pu/7104/2/2023 perihal pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Pemilu tahun 2024 dan beberapa saksi fakta yang mengetahui kejadian atau peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. 3. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin IV angka romawi diatas dapat disumpulkan bahwa laporan yang di ajukan Pelapor sesuai formulir laporan nomor 002/LP/PL/Kab/25.10/XI/2023 tanggal 14 November 2023dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 “Dalam hal hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa dugaan Tindak Pidana Pemilu, Laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan Peraturan Badan ini dan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai Gakkumdu. V. Rekomendasi: Berdasarkan kesimpulan terhadap analisis kajian awal dugaan pelanggaran serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu. Pasal 17 ayat (1) hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dicatatkan dalam buku registrasi Laporan dan diberi nomor.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3135 010/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil. Pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu di Kota Malang
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3133 004/TM/PL/Kab/13.27/III/2024 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka 25 menjelasakan “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”; Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 268 “Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye” dalam Pasal 270 ayat (1) yang dimaksud dengan Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.”; Bahwa kegiatan tersebut benar merupakan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh sdr. Fuji Abdul Rohman sebagai Calon Anggota DPR RI nomor urut 4 dapil XIII JABAR dari Partai Gerindra yang sudah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU RI; Bahwa berdasarkan penjelasan a quo diatas Sdr. Fuji Abdul Rohman yang berkedudukan sebagai calon Anggota DPR RI memiliki legal standing untuk melaksanakan kegiatan kampanye; Bahwa berdasarkan PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 6 ayat (2) dan (3) “Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye, Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat”; Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (2) huruf (k) “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan huruf (k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”; Berdasarkan hasil pengawasan bahwa dalam kegiatan kampanye tersebut ditemukan adanya pelibatan anak-anak dan diikutsertakan dengan berfoto bersama sambil mengangkat 4 jari sebagai simbol nomor urut dari Sdr. Fuji Abdul Rohman Bahwa berdasarkan penjelaskan angka 5,6 dan 7 a quo diatas pelibatan peserta kampanye yang tidak memiliki hak pilih dalam hal ini anak-anak tidak memiliki legal standing untuk mengikuti kegiatan kampanye; Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 280 ayat (1) “Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang” huruf (j) “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu” Berdasarkan PKPU 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 72 Ayat (1) “Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang” Huruf j “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu” Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya unsur menjanjikan perihal bantuan untuk anak sekolah dasar yaitu Program Indonesia Pintar. Bahwa berdasarkan penjelaskan angka 9,10 dan 11 a quo diatas perbuatan Sdr…. yang menjanjikan program…….. terindikasi merupakan pelanggaran pidana pemilu karena unsur menjanjikan termasuk bentuk Monye politik; Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 280 ayat (1) “Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang” huruf (h) “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”; yang dimaksud dengan fasilitas pemerintah adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kepentingan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya; Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan “Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan”; Dalam Pasal 3 Petunjuk pelaksanaan PIP Dikdasmen merupakan pedoman yang digunakan untuk melaksanakan dan menyalurkan bantuan PIP Dikdasmen bagi Kementerian, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, bank/lembaga penyalur, dan pihak lain yang terlibat atau terkait dengan penyaluran PIP Dikdasmen; Dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Bab II Pengelola Program huruf c Pengelola PIP Dikdasmen Tingkat Kabupaten/Kota : PIP Dikdasmen di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim PIP Dikdasmen Kabupaten/Kota. Tim PIP Dikdasmen Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 1 ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang lebih tinggi. Tim PIP Dikdasmen Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 2 ditetapkan dengan susunan keanggotaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. ketua; b. anggota PIP SD; c. anggota PIP SMP; d. anggota PIP Pendidikan Kesetaraan (Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C); e. operator PIP SD; f. operator PIP SMP; dan g. operator PIP Pendidikan Kesetaraan (Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C). Tim PIP Dikdasmen Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 3 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: a. mengusulkan Peserta Didik calon penerima PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya; b. melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya; c. menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya; d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PIP di wilayahnya; dan e. melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam pengelolaan PIP di kabupaten/kota sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Berdasarkan hasil pengawasan bahwa Sdr. Fuji Abdul Rohman yang telah membagikan PIP kepada orang tua siswa di SD 2, 3 dan 4 Kalipucang Bahwa berdasarkan penjelasan angka 13 s.d angka 18 A quo diatas perbuatan Sdr. Fuji Abdul Rohmsn (Calon Anggota DPR RI Dapil X Jabar) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sosialisasi dan pembagian PIP serta perbuatan tersebut telah menyalahgunakan program fasilitas pemerintah; Bahwa berdasarkan penejelasan angka 1 s.d angka 19 A quo perbutan Sdr. Fuji Abdul Rohman (calon Calon Anggota DPR RI Dapil X Jabar) diduga terindikasi melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) huruf h dan j JO pasal 521, JO pasal 523, serta melanggar pasal 280 ayat (2) huruf k JO Pasal 493
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3132 006/LP/PL/Kab/02.18/III/2024 1. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel 2. Laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Idanogawo
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3131 002/LP/PL/Kab/34.08/III/2024 a. Laporan memenuhi syarat Formil dan materil dan di registrasi b. Memenuhi Syarat untuk dilakukan PSU
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3130 018/LP/PL/Kab/35.03/III/2024 LAPORAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3128 009/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan materil.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3127 008/LP/PL/Prov/16.00/II/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3126 003/LP/PL/Kab/25.10/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Jetmal Lambuaso b. Alamat : Dusun II, Desa Bulude, Kecamatan Essang c. Pekerjaan : Wartawan II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada tahapan Masa Kampanye Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Kepala Desa Dapalan Kecamatan Tampan’Amma An. Soleman Memalang terkait dengan keikutsertaan dalam rombongan Tim Kampanye Caleg DPRD Kabupaten kepulauan Talaud An. Samuel Bentian dari Partai (PDIP) dan dengan mengacungkan jari membentuk simbol salah satu Paslon Presiden dari nomor urut 3. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materil laporan sebagai berikut: A. Syarat Formal 1. Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penaganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, syarat formil sebuah laporan meliputi : a. Nama dan Alamat Pelapor b. Pihak Terlapor c. Waktu penyampaian pelapor tidak melibihi waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas. Adapun kajiannya sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pemilihan Umum, pihak yang dapat menyampaikan laporan terdiri atas : a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu b. Bahwa pelapor atas nama Jetmal Lambuaso merupakan warga Negara Indonesia pemegang kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) 7171020910790002 yang sudah berumur 42 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelapor dapat menyampaikan laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan kedudukan sebagai Waraga Negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih. c. Bahwa sesuai dengan formulir Laporan Nomor : 003/LP/PL/Kab/25.10/I/2024 yang diduga sebagai terlapor yaitu : 1. Nama : Soleman Memalang Alamat : Desa Dapalan, Kecamatan Tampan’Amma Pekerjaan : Kepala Desa Dapalan Kecamatan Tanpan’Amma d. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang di sampaikan oleh pelapor pada tanggal 30 Januari 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Laporan Nomor : 003/LP/PL/Kab/25.10/I/2024 setelah diketahui oleh pelapor pada 29 Januari 2024 ketika mengakses media social Facebooknya kemudian melihat dan/atau menyaksikan unggahan akun Facebook a.n Plowen Bentian pada 3 Januari 2024 berupa Foto dan Video rombongan tim SB/ Samuel Bentian. Kemudian Pelapor menyadari bahwa telah terjadi Pelanggaran Pemilu. Sehingga penyampaian laporan masih dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan 7 (tujuh) hari kerja mulai terhitung sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan di sampaikannya pada tanggal 30 Januari 2024. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum pasal 8 ayat (3) “Laporan sebagaimana ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”. B. Syarat Materil 1. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum. Syarat materil meliputi : a. Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; b. Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan c. Bukti. 2. Bahwa berdasarkan syarat materil pada ketentuan poin 1 di atas. Analisa kajiannya sebagai berikut. a. Berdasarkan laporan nomor 003/LP/PL/Kab/25.10/I/2024 bahwa waktu kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilu terjadi pada tanggal 3 Januari 2024 dan tempat kejadian Pelanggaran Pemilu tersebut beralamat di Jalan Trans Lingkar Karakelang yang bertempat di Goa Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh. b. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan kejadian pada tanggal 29 Januari 2024 Pukul 17.30 Wita, saya membuka dan melihat beranda Facebook kemudian di dapati postingan a.n Plowen Bentian selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Pertanian Kab. Kepl. Talaud mengunggah Video dan Foto adanya keterlibatan Kepala Desa Dapalan Kecamatan Tampan’amma ikut serta dalam rombongan keluarga besar Bentian Bersama tim, yang di unggah pada tanggal 03 Januari 2024 dalam Video dengan suara rekaman “bersama Rombongan Keluarga Bentian Ron Karakelang Bersama Tim S B/ Samuel Bentian” Salah Satu Calon Legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terindikasi ada Oknum Kepala Desa Percaya diri mengacungkan tangan membentuk simbol salah satu Paslon Presiden nomor urut 3. Selanjutnya melalui Postingan Facebook dari salah satu Aparatur Sipil Negara Plowen Bentian, terlihat sangat jelas Kepala Desa Dapalan ikut dalam rombongan Tim Kampanye Caleg Notabene masih Anggota Dewan Talaud SB (Samuel Bentian) dari Partai (PDIP). Dinarasi Video terdengar jelas suara Narasi Ratakan Porodisa. c. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf a dan b diatas sesuai dengan formulir laporan yang di sampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, terindikasi bahwa Kepala Desa Dapalan Kecamatan Tampan’Amma atas nama Soleman Memalang diduga telah melanggar Pasal 282 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 “pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye” dan Undangan-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 pasal 29 “Kepala Desa dilarang” : huruf j “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”. d. Bahwa Pelapor berdasarkan formulir laporan nomor : 003/LP/PL/Kab/25.10/I/2024 mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1) Nama : Sandrianto Beba Alamat : Desa Dapihe, Kecamatan Tampan’Amma No Telp/HP : 081341927060 2) Nama : Berti Edah Alamat : Desa Dapalan, Kec. Tampan’Amma No Telp/HP : 082199727158 e. Bahwa Pelapor mengajukan bukti-bukti berupa: No Dokumen Jumlah 1. Hasil Printout Screenshot/tangkapan layar Facebook Berupa Gambar dan Video Dari https://www.facebook.com/1000241056 atau postingan Facebook a.n Plowen Bentian 3 Jan 1 lembar 2. flashdisk yang berisikan unduhan Video dari facebook atas nama Plowen Bentian 1 buah IV. Kesimpulan 1. Berdasarkan analisis kajian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang di ajukan oleh Pelapor atas nama Jetmal Lambuaso sesuai dengan formulir laporan nomor : 003/LP/PL/Kab/25.10/I/2024 bahwa terlapor diduga terindikasi dengan sengaja melakukan Pelanggran Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan norma yang di atur dalam ketentuan pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil Laporan. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pemilihan Umum Pasal 17 ayat (1) hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dicatatkan dalam buku register Laporan dan diberi nomor register Laporan. Dan ayat (2) Laporan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register. V. Rekomendasi Bersarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum pasal 16 ayat (2) Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di putuskan melalui rapat pleno.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3125 004/LP/PL/Kota/20.02/III/2024 • Laporan yang sama telah diselesaikan Bawaslu Kota Singkawang • Laporan tidak diregistrasi karena telah diselesaikan dan/atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Singkawang
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3124 007/LP/PL/Prov/16.00/II/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3123 006/LP/PL/Prov/16.00/II/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3121 005/LP/PL/Prov/16.00/II/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3120 003/LP/PL/Kota/20.02/III/2024 • Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel • Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3119 008/LP/PL/Kab/03.19/II/2024 menyetujui dan menyepakati Laporan atas nama Meriyanto dengan nomor 05/LP/PL/Kab/03.19/II/2024 yang dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Tanjung Emas untuk diregister dan ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3118 003/LP/PL/Kab/19.15/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh: a. Nama : Arifin Ibrahim b. Alamat : Jl. Paris Kelurahan Langgalero c. Pekerjaan : Wiraswasta II. Uraian Singkat Hasil Laporan : Pada hari Jumat, 16 Februari Tahun 2024, pukul 09.00 Wita, atas nama Arifin Ibrahim melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS Desa Weri Lolo TPS 4 dan 5 Kecamatan Wewewa Selatan dengan pengalihan suara caleg PPP kepada Caleg PDIP No. 4 III. Analisi Syarat Formil dan Material Dari uraian kejadian di atas dapat dikatakan bahwa dugaan pelanggaran ini belum memenuhi syarat formil tetapi belum memenuhi syarat materilnya, syarat formil seperti nama dan alamat pelapor yaitu Arifin Ibrahim yang beralamat dijalan Paris Kelurahan Langgalero Kecamatan Kota Tambolaka, Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS Desa Weri Lolo TPS 4 & 5 Wewewa Selatan tetapi tetapi belum disertai foto dan vidio IV. Kesimpulan a. Laporan ini belum memenuhi syarat material b. Pasal yang dapat dikenakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut yaitu pelanggaran Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal ,,,,,,,,,,,,,,,,,, Rekomendasi : 1. Laporan ini belum diregistrasi masih akan dibahas diPertemuan Gakkumdu tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya Tambolaka, 19 Februari 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Ketua Yeremias Bayoraya Kewuan, SH
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3117 004/LP/PP/Prov/16.00/II/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3116 002/LP/PL/Kab/19.15/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: 1. a. Nama : Alexander Saba Kodi,SH b. TTL : Sumba Barat 04 Maret 1965 c. Agama : Kristen Protestan d. Pekerjaan : Pensiunan PNS-Caleg Partai Nasdem e. Alamat : Waimangura II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan: Ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS-TPS 01 sampai TPS 06 desa Mene Ate dengan mencoblos surat suara sisa bagi pemilih yang tidak datang ke TPS karena alasan meninggal dan sedang tidak berada di wilayah sumba III. analisis keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, syarat Formal meliputi: 1. Identitas Pelapor yang terdiri atas: - Nama - Tempat/Tanggal Lahir - Pekerjaan - kewarganegaraan - Alamat - No. Telp/HP 2. Identitas Terlapor terdiri atas: - Nama - Alamat - pekerjaan 3. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu  Kedudukan Hukum Pelapor 1. Mengingat Ketentuan Pasal 454 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.” 2. Mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu jo. Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, laporan pelanggaran Pemilu disampaikan oleh: 1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; 2. Peserta Pemilu; atau 3. Pemantau Pemilu 3. Mengingat Ketentuan pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pemilih adalah warga negara indonesia yang sudah genap berumur 17 ( tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.” Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dari pelapor, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat sebagai berikut:  Pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama : 1. a. Nama : Alexander Saba Kodi, SH b. TTL : Sumba Barat 04 Maret 1965 c. Agama : Kristen Protestan d. Pekerjaan : Pensiunan PNS-Caleg Partai Nasdem e. Alamat : Waimangura pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Sehingga dengan demikian pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran.  Identitas Terlapor Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan adalah : 1. Nama : Ketua KPPS di TPS 1-TPS 6 Desa Sangu Ate Alamat : Desa Sangu Ate Pekerjaan : 2. Nama : Anggota KPPS di TPS 1-TPS 6 Desa Sangu Ate Alamat : Desa Sangu Ate Pelerjaan :  Batas Waktu Penyampaian Laporan 1. Sesuai Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum jo. Pasal 454 Ayat (6) Undang- undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.” 2. Bahwa pelapor mengetahui kejadian dugaan pelanggaran pada hari rabu Tanggal 14 februari, dan pelapor telah menyampaikan laporannya secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, kurang lebih pukul 13.00 Wita 3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2, maka pelapor melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya masih dalam rentang waktu 7 hari kerja sejak diketahui. Berdasarkan uraian analisis diatas ditemukan bahwa pihak ”terlapor” hanya disebutkan sebagai petugas KPPS secara umum, tanpa menyebutkan nama petugas KPPS yang dimaksud, sehingga menyebabkan identitas terlapor tidak jelas. Oleh karena itu, pelapor perlu untuk memperjelas identitas dari pihak terlapor, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat bahwa Syarat Formil laporan belum terpenuhi. b. Syarat Materil Bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan; “syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi: a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, b uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu;dan, c. Bukti; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dari pelapor, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat sebagai berikut :  Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 bertempat di TPS 01 sampai TPS 06 Desa Mene Ate Kecamatan wewewa barat Kabupaten sumba barat daya  Bahwa bukti yang disampaikan oleh pelapor hanya salinan C1, surat riwayat sakit terhadap pemilih yang diduga telah meninggal, fotocopy E-KTP pemilih yang diduga sedang berada di luar wilayah sumba barat daya Sedangkan Pelapor tidak menyertakan Saksi yang mengetahui kejadian dimaksud serta tidak dapat membuktikan dugaan terhadap orang yang sudah meninggal dan yang tidak berada di tempat saat pungut hitung di desa menne Ate. Berdasarkan uraian analisis diatas, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor belum mencukupi terutama pelapor tidak menyertakan saksi yang dapat menguatkan laporan dugaan pelanggaran. Oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan dinyatakan belum memenuhi Syarat Materil. IV. Kesimpulan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiil. V. Rekomendasi Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil berupa : identitas terlapor dan syarat materil berupa: saksi-saksi yang mengetahui kejadian yang dilaporkan serta bukti dugaan pencoblosan tidak disertakan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3114 003/LP/PL/Prov/16.00/II/2024 a. Laporan tidak memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil; b. Laporan telah diselesaikan pada pengawas Pemilu di tingkatan tertentu.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3112 003/TM/PL/Kab/27.10/III/2024 Laporan hasil pengawasn Panwaslu Kec. Malili yang diduga mengandung unsur dugaa tindak pidana pemilu terkait adanya dugaan sengaja menghilangkan hak pipih orang lain pada pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh KPPS DI tps 1 Kel. Malili dinatakan memenuhi syarat formil dan materil Temuan sehingga di register dengan Nomor 003/Reg/TM/PL/Ksb/27.10/II/2024, dan akan dilakukan klarifikasi dengan pihak terkait.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3111 012/LP/PL/Kab/03.08/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formal Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian Laporan melewati batas waktu yang ditentukan
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3110 002/LP/PL/Prov/16.00/I/2024 Laporan memenuhi syarat Formil dan memenuhi syarat materil. Pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu di Kota Surabaya, maka Bawaslu provinsi Jawa Timur melakukan pelimpahan laporan ke Bawaslu Kota Surabaya
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3109 009/LP/PL/Kab/03.08/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materiel Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3108 006/LP/PL/Kota/13.06/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Fuad Nazli b. Alamat : Griya Jati Kalijaga I Jl. Silakaca No. 68-69 Rt 003/Rw 009 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. c. Pekerjaan: Wiraswasta II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan 1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2024 telah di bacakan di atas pudium oleh Anggota PPK Kesambi atas D.Hasil Kecamatan Kesambi dimana D.Hasil yang dibacakan tersebut tidak sesui dengan D.hasil PDF dengan D.Hasil print out yang diberikan kepada para saksi partai, temuan awal terjadi perbedaan pada jumlah pengguna hak pilih tetap, pada PDF DPT Laki-laki berjumlah 22.959 sedangkan pada print out DPT Laki-laki berjumlah 22.979 dan seterusnya (sebagaimana bukti terlampir); 2. Bahwa alasan tersebut ketika di klarifikasi oleh PPK Kesambi terdapat pencermatan yang diajukan oleh partai Gerindra dan tidak merubah suara partai; Ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; “jujur maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu di dasari niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlalaku tanpa adanya kepentingan pribadi,kelompok, atau golongan”; 3. Namun ketika para saksi partai mencermati pada D.Hasil PDF dan D.Hasil print out ternyata terjadi perubahan pada partai Gerindra dan hasil dari keterangan PPK Kesambi kepada forum karena ada pengajuan perselisihan hasil yang diajukan oleh salah salah satu Caleg H. Hendi Nurhudaya, SH sehingga dilakukannlah pencermatan atas surat dari Rekomendasi PANWAM Kesambi (bukti terlampir); 4. Sebelum dibacakaannya D.Hasil pada tingkat Pleno Kota PPK Kesambi tidak memberitahukan kepada para saksi partai atas hasil pencermatan partai Gerindra hanya saksi dari partai Gerindra saja yang di undang oleh PPK Kesambi pada saat proses Pencermatan berlangsung; Pasal 13 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. “dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak:...... b. Menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi publik secara efektif” Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektroni” 5. Pada saat memberikan klarifikasi pula terkait pencermatan, ternyata PPK Kesambi tidak bisa menunjukkan Berita Acara Hasil Pencermatan yang di ajukan oleh partai Gerindra; 6. Setelah usai pleno kecamatan Kesambi, PPP mengajukan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan atas kejadian tersebut (bukti terlampir); 7. Bahwa berdasarkan keterangan diatas telah terang dan jelas PPK Kesambi telah lalai atas proses tahapan yang telah di atur dalam aturan hukum yang berlaku. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Bahwa Bedasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan Bahwa Syarat Formil yang dimaksud meliputi : 1. Nama dan alamat Pelapor; - Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf (a). Berdasarkan Form B1 Laporan Dugaan Pelanggaran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum diketahui Pelapor bernama Fuad Nazli BERALAMAT Griya Jati Kalijaga I Jl. Silakaca No. 68-69 Rt 003/Rw 009 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. SYARAT FORMIL DIPANDANG TERPENUHI. 2. Pihak Terlapor; dan - Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf (b) diketahui Berdasar kan Form B1 Laporan Dugaan Pelanggaran Peraturan Badan Pengawas PEmilihan Umum Nomo 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum diketahui melaporkan Putra Adhari (Ketua PPK Kesambi Kota Cirebon). Sehingga ketentuan 15 ayat (3) huruf (b) secara SYARAT FORMIL DIPANDANG TERPENUHI. 3. Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). Dalam dugaan pelanggaran a-quo setelah diperiksa dilakukan kajian ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 : - Bahwa diketahui waktu kejadian pada Minggu, 03 Maret 2024 dan melaporkan pada tanggal Selasa, 05 Maret 2024, maka menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Maka laporan ini tidak melebihi rentang batas waktu yang telah ditentukan tersebut. yaitu (tanggal 4, -5 Maret 2024) Sehingga ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf (a) secara SYARAT FORMIL DIPANDANG TERPENUHI. b. Syarat Materiel Bedasarkan ketentuan pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan Bahwa Syarat Formil yang dimaksud meliputi : Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 1. Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; Bahwa Laporan dugaan pelanggaran a-quo dari ketentuan pasal 15 huruf (a) terjadi pada Jumat, 23 Februari 2024 yang merupakan masih dalam masa tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan dan bertempat di Sekretariat Panitia Pemililan Kecamatan (PPK) kecamatan Lemahwungkuk dipandang Terpenuhi Secara Materil. 2. Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan - Bahwa pada tanggal 03 Maret 2024 telah di bacakan di atas pudium oleh Anggota PPK Kesambi atas D.Hasil Kecamatan Kesambi dimana D.Hasil yang dibacakan tersebut tidak sesui dengan D.hasil PDF dengan D.Hasil print out yang diberikan kepada para saksi partai, temuan awal terjadi perbedaan pada jumlah pengguna hak pilih tetap, pada PDF DPT Laki-laki berjumlah 22.959 sedangkan pada print out DPT Laki-laki berjumlah 22.979 dan seterusnya (sebagaimana bukti terlampir); - Bahwa alasan tersebut ketika di klarifikasi oleh PPK Kesambi terdapat pencermatan yang diajukan oleh partai Gerindra dan tidak merubah suara partai; Ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; “jujur maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu di dasari niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlalaku tanpa adanya kepentingan pribadi,kelompok, atau golongan”; - Namun ketika para saksi partai mencermati pada D.Hasil PDF dan D.Hasil print out ternyata terjadi perubahan pada partai Gerindra dan hasil dari keterangan PPK Kesambi kepada forum karena ada pengajuan perselisihan hasil yang diajukan oleh salah salah satu Caleg H. Hendi Nurhudaya, SH sehingga dilakukannlah pencermatan atas surat dari Rekomendasi PANWAM Kesambi (bukti terlampir); - Sebelum dibacakaannya D.Hasil pada tingkat Pleno Kota PPK Kesambi tidak memberitahukan kepada para saksi partai atas hasil pencermatan partai Gerindra hanya saksi dari partai Gerindra saja yang di undang oleh PPK Kesambi pada saat proses Pencermatan berlangsung; Pasal 13 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. “dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak:...... b. Menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi publik secara efektif” Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektroni” - Pada saat memberikan klarifikasi pula terkait pencermatan, ternyata PPK Kesambi tidak bisa menunjukkan Berita Acara Hasil Pencermatan yang di ajukan oleh partai Gerindra; - Setelah usai pleno kecamatan Kesambi, PPP mengajukan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan atas kejadian tersebut (bukti terlampir); - Bahwa berdasarkan keterangan diatas telah terang dan jelas PPK Kesambi telah lalai atas proses tahapan yang telah di atur dalam aturan hukum yang berlaku. c. bukti. - Bahwa Laporan dugaan pelanggaran a-quo dari ketentuan pasal 15 huruf (c) disampaikan oleh pelapor diantaranya; a. D hasil Print Out yang diberikan kepada saksi partai - 1 (satu) berkas; b. Form Model D Kejadian Khusus atau kebaratan saksi – 1 (satu) Lembar. IV. Kesimpulan a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; V. Rekomendasi a. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran; f. Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau materiel diterima yaitu berupa: No. Bentuk Dokumen Jumlah 1. D hasil PDF Share WhatsUpp yang diberikan kepada saksi partai 1 (satu) berkas; 2. Salinan Berita Acara Nomor 9/PL.01.8-BA/3274/2024 Tentang Kejadian Khusus Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Cirebon. 1 (satu) berkas; 3. Salinan Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Cirebon. Kecamatan Kesambi dapil 5 2 (dua) Lembar. paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3107 001/LP/PL/Kab/25.15/III/2024 Bahwa pada siang hari sekitar pukul 10.00 WITA pada tanggal 11 Desember 2023 tepatnya dikelurahan dumuhung kecamatan Tahuna Timur di SMA N 1 Tahuna dalam sambutannya mengajak agar semua P3K yang terdiri dari guru dan sisa memberikan dukungan kepada calon legislatif atas nama Andy silangen dari partai PDI-P di DPRD Sulawesi Utara, terlapor dalam kegiatan safari Natal memanfaatkan fasilitas SMA N 1 Tahuna menyampaikan kepada semua yang hadir dengan mengarahkan memilih calon legislatif atas nama Andy silangen ke DPRD Sulut, dan terlapor dengan ancaman akan mengecek dan evaluasi P3K yang memilih dan tidak memilih
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3106 001/LP/PL/Prov/16.00/I/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3105 002/TM/PL/Kec-Sungai Tarab/03.19/II/2024 Menyetujui dan menyepakati Pengambilalihan dugaan pelanggaran yang ditelusuri oleh panwam Sungai Tarab berkaitan dengan dugaan oleh Wali Nagari Koto Baru yang diduga membuat tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dan sepakat untuk diregister
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3104 001/LP/PL/Kab/29.04/III/2024 Bahwa pada hari Jum’at tanggal 05 Januari 2024 Sekitar Pukul 13.00 setelah Shalat Jum’at melalui Taksi Angkutan Umum saya berangkat ke Kota Gorontalo. Dalam perjalanan menuju Kota Gorontalo saya mendengarkan Iklan melalui Radio Poliyama Top FM berupa Iklan Kampanye yang diputar dalam bentuk lagu yang isinya yakni : “ajakan untuk Masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan 4 Dungaliyo dan Bongomeme untuk memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo nomor urut 1 dari Partai Demokrat yakni Hj. Nuraini Kangiden, Dalam iklan yang bentuk lagu itu juga menyebutkan bahwa Ibu Nuraini momaju untuk Masyarakat dan figure yang so tidak bekeng ragu”. Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Januari 2024 Pukul 09.00 WITA saya duduk diwarkop Anto Menara, kebetulan pada waktu itu saya bercerita dengan Dafid Mohamad tentang Iklan yang saya dengar di Mobil Angkutan Umum pada beberapa waktu yang lalu yakni tanggal 05 Januari 2024. Setelah saya bercerita dengan Saudara Dafid ternyata dirinya juga mendengarkan hal tersbut melalui Radio Poliyama, lalu saya bertanya kepadanya apakah ini ada aturannya? Kemudian Saudara Dafid menyampaikan bahwa ini diatur dan ada waktunya untuk penayangan Iklan. Olehnya dari hasil diskusi kami itu, kemudian kami konsultasikan ke Bawaslu terkait dengan waktu penayangan Iklan melalui media elektronik (Radio) tersebut. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Bahwa pelapor dalam perkara yakni saudara Beny Ishak, berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 ayat 2 peraturan bawaslu no 7 tahun 2022 tentang penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu dimana Pasal 8 ayat 2 mengatur Pelapor Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. WNI yang mempunyai Hak Pilih b. Peserta Pemilu; Atau c. Pemantau Pemilu. Bahwa Pelapor sebagaimana ketentuan pasal diatas telah memenuhi salah satu syarat dalam ketentuan diatas sebagaimana bukti identitas Pelapor (E-KTP) terlampir. Bahwa sebagaimana penyampaian pelapor yang dimuat dalam formulir Laporan tanggal kejadian yakni tanggal 05 januari 2024 dan diketahui adanya dugaan Pelanggaran Yakni tanggal 09 januari 2024, Bahwa adapun yang menjadi Terlapor atas Nama Ir. Nuraini Kangiden, M.M yang merupakan Calon Anggota DPRD kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Bongomeme dan Dungaliyo sebagaimana Identitas terlapor yang disamapaikan oleh Pelapor. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 Peraturan Bawaslu no 7 tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu mengatur laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Bahwa terhadap keterpenuhan syarat 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu telah sesuai dengan ketentuan dimana laporan disampaikan Ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo yakni Tanggal 11 Januari 2024. Bahwa terlapor dalam laporan ini adalah Calon anggota legislatif Dewan Perwakilan daerah Kabupaten Gorontalo Nomor Urut 1 dapil Gorontalo 4 Dungaliyo Bongomeme atas nama Ir Nuraini Kangiden M.M dari Partai demokrat. b. Syarat Materiel Bahwa terhadap waktu dan temnpat kejadian Pelanggaran Pemilu sebagaimana penyampaian laporan oleh pelapor yakni di Kecamatan Limboto melalui iklan Media elektronik (Radio) dan waktu kejadian 5 Januari 2024 dan diketahui adanya dugaan pelanggaran yakni 9 januari 2024 masuk dalam syarat materil laporan ini. Bahwa perlu diperjelas juga kecamatan Limboto merupakan salah satu dari 19 Kecamatan yang ada di di Kabupaten Gorontalo serta merupakan Pusat Pemerintahan Kabupaten Gorontalo juga. Bahwa berdasarkan uraian peristuiwa yang disampaikan oleh Pelapor terdapat dugaan pelanggaran (Iklan Kampanye Melalui Iklan Melalui Radio Poliyama Top FM) dimana adanya ajakan (“untuk Masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan 4 Dungaliyo dan Bongomeme untuk memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo nomor urut 1 dari Partai Demokrat yakni Hj. Nuraini Kangiden, Dalam iklan yang bentuk lagu itu juga menyebutkan bahwa Ibu Nuraini momaju untuk Masyarakat dan figure yang so tidak bekeng ragu”.) Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 275 ayat (l) huruf f ( iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; dilaksanakan selama 2l (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Bahwa terhadap ketentuan 21 Hari untuk Iklan kampanye belum masuk pada tahapan tersebut, jika dihitung 21 hari dan berakhir sampai dengan Masa Tenang Yakni dimulai Tanggal 21 Januari sampai dengan 10 februari tahun 2024. Bahwa bukti Yang disampaikan Oleh Pelapor dengan Materi laporan yang disampaikan berkesesuaian. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan oleh Pelapor Ada Dugaan pelanggaran yakni Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Bahwa adapun pasal yang diduga dilanggar Oleh Terlapor yakni pasal 492 Undang-undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU l(kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kunrngan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).” IV. Kesimpulan Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; V. Rekomendasi Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3103 003/LP/PL/Kab/02.26/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR:004/LP/PL/Kab.Taput/02.26/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh : a. Nama : Binsar Tampubolon, SH b. Alamat : Pohan Tonga c. Pekerjaan : Wiraswasta II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pada angka hasil pada model C hasil Salinan DPR RI Partai Deomokrat Nomor Urut 4 Suara 28, dan Suara M. Syarfi Hutauruk Nomor urut 5 suara 0. Namum pada Model D Hasil Kecamatan Suara Sabam Sinaga urut 4 menjadi 0, dan Suara M. Syarfi Hutauruk Nomor urut 5 menjadi 28 suara. Perpindahan suara ini dianggap merugikan hak pemilih dan merugikan sebagai caleg. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal 1) Bahwa Pelapor merupakan Tim Sukses dari A.n Sabam Sinaga Caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 4 Dapil Sumut 9 2) Bahwa terlapor 1 (satu) merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan Pangaribuan yang merupakan jajaran KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang mengeluarkan Formulir D Hasil Rekapitulasi Kecamatan, b. Syarat Materiel 1) Bahwa Peristiwa dugaan pelanggaran terjadi pada sekitar tanggal 25 februari 2024 dan diketahui sekitar tanggal 26 Februari 2024 dan kemudian disampaikan laporannya ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara pada senin 26 Februari 2024 sehingga tidak melebihi batas waktu penyampaian laporan yang ditentukan. 2) Bahwa dalam laporannya terdapat dugaan pelanggaran Administrasi terkait tatacara dan prosedur pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; 3) Adapun Bukti yang disampaikan pelapor adalah 1. Print Model C Hasil Salinan. Hlm 5 dari 7; 2. Print Model D Hasil Kecamatan DPR. Hlm. 2 dari 7 lembar. c. Penghentian Laporan Laporan yang telah diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang substansinya sama dengan Laporan yang diterima pada penyelesaian Keberatan di Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, dengan melakukan penyesuaian hasil model C hasil Salinan DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 4 Suara 28, dan Suara M. Syarfi Hutauruk Nomor urut 5 suara 0. Namum pada Model D Hasil Kecamatan Suara Sabam Sinaga urut 4 menjadi 0, dan Suara M. Syarfi Hutauruk Nomor urut 5 menjadi 28 suara IV. Kesimpulan Laporan telah diselesaikan pada Pengawas Pemilu di tingkatan tertentu. V. Rekomendasi \Laporan dihentikan/tidak diregistrasi karena telah diselesaikan pada Pengawas Pemilu di tingkatan tertentu;
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3102 005/LP/PL/Kota/13.06/III/2024 a. Syarat Formal Bahwa Bedasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan Bahwa Syarat Formil yang dimaksud meliputi : 1. Nama dan alamat Pelapor; - Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf (a). Berdasarkan Form B1 Laporan Dugaan Pelanggaran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum diketahui Pelapor bernama CICIP AWALUDIN BERALAMAT Permata Harjamukti Blok G.3 No 22 rt 004/rw 015 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. SYARAT FORMIL DIPANDANG TERPENUHI. 2. pihak Terlapor; dan - Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf (b) diketahui Berdasar kan Form B1 Laporan Dugaan Pelanggaran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomo 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum diketahui melaporkan Wawan Gunawan (Ketua PPK Harjamukti), Mardeko Ketua KPU Kota Cirebon. Sehingga ketentuan 15 ayat (3) huruf (b) secara SYARAT FORMIL DIPANDANG TERPENUHI. 3. Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). Dalam dugaan pelanggaran a-quo setelah diperiksa dilakukan kajian ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 : - Bahwa diketahui waktu kejadian pada Jumat, 23 Februari 2024 dan melaporkan pada tanggal Senin, 4 Maret 2024, maka menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Maka laporan ini tidak melebihi rentang batas waktu yang telah ditentukan tersebut. yaitu (tanggal 29 Februari - 1,4 Maret 2024) Sehingga ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf (a) secara SYARAT FORMIL DIPANDANG TERPENUHI. b. Syarat Materiel Bedasarkan ketentuan pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan Bahwa Syarat Formil yang dimaksud meliputi: Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 1. Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; Bahwa Laporan dugaan pelanggaran a-quo dari ketentuan pasal 15 huruf (a) terjadi pada Senin, 4 Maret 2024, yang merupakan masih dalam masa tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kab/Kota dan bertempat di Sekretariat Panitia Pemililan Kecamatan (PPK) kecamatan Harjamukti dipandang Terpenuhi Secara Materil. 2. Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan - Penghitungan C1 dan plano tidak disertai dengan upload sirekap, dan upload sirekap dilakukan oleh PPK tanpa diketahui oleh para saksi partai dan dilakukan satu hari setelah penghitungan selesai (hari rabu/kamis 28/29 Februari 2024) ; - Di kelurahan Larangan telah terjadi perubahan Jumlah C1 Plano (di tipex) oleh PPK dengan cara memanggil ketua KPPS dan Perubahan tersebut tidak meminta persetujuan saksi partai dan saksi tidak diminta untuk membubuhkan tandatangan pada hasil perubahan tersebut; - C1 Plano banyak menggunakan tipex dan tidak di paraf PPK dan saksi partai; - Banyak ketidak kesuaian jumlah antara C1 Plano dengan jumlah kertas surat suara baik itu PILPRES dan PILEG Harjamukti Larangan Kecapi; - PDI Perjuangan Menolak C1 dalam bentuk PDF yang diterima di TPS; - Banyak beredar berita jumlah suara partai dan caleg yang tidak terkontrol oleh PPK, sehingga memunculkan OPINI yang merugikan untuk PDI Perjuangan. 3. Bahwa dalam Penerimaan laporan, Pelapor tidak mengasumsikan terhadap persoalan diatas telah melanggar dalam ketentuan pasal berapa. 4. Bahwa Penerima laporan telah memberi tahukan kepada Pelapor untuk dapat melengkapi Bukti tambahan. Namun hingga tanggal 6 Maret 2024 Pelapor tidak mengajukan bukti tambahan. c. bukti. - Bahwa Laporan dugaan pelanggaran a-quo dari ketentuan pasal 15 huruf (c) disampaikan oleh pelapor diantaranya; a. 2 (dua) Buah Foto pada saat Kegiatan Rekapitulasi di PPK harjamukti.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3101 004/LP/PL/Kab/19.15/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: 1. a. Nama : Ruben Kaha b. TTL : Kebun Jati, 12 Oktober 1967 c. Agama : Kristen Protestan d. Pekerjaan : Wira Swasta e. Alamat : Jalan Mahoni-Tambolaka II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan: Ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS di TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Desa Waikarara-Kecamatan Kodi Balaghar. Ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Desa Waikaraara-Kecamatan Kodi Balaghar. Bahwa terlapor diduga mencoblos surat suara sisa dari pemilih yang pada tanggal 14 Februari 2024 berada di luar Sumba dan surat suara sisa dari mereka yang telah meninggal serta berada di penjara. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut: a. Syarat Formil Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, syarat Formal meliputi: 1. Identitas Pelapor yang terdiri atas: - Nama : Ruben Kaha - Tempat/Tanggal Lahir :Kebun Jati, 12 Oktober 1967 - Pekerjaan : Wira swasta - Kewarganegaraan : Indonesia - Alamat : Jln, Mahoni-Tambolaka - No. Telp/HP 2. Identitas Terlapor terdiri atas: - Nama : Petugas KPPS-TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Desa Waikara - Alamat : Desa Waikara-Kecamatan Kodi Balaghar - Pekerjaan : 3. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu karena dilaporkan pada tanggal 19 Februari 2024  Kedudukan Hukum Pelapor 1. Mengingat Ketentuan Pasal 454 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.” 2. Mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu jo. Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, laporan pelanggaran Pemilu disampaikan oleh: 1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; 2. Peserta Pemilu; atau 3. Pemantau Pemilu 3. Mengingat Ketentuan pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pemilih adalah warga negara indonesia yang sudah genap berumur 17 ( tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.” Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dari pelapor, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat sebagai berikut:  Pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya tidak dapat menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama : 1. a. Nama : Ruben Kaha b. TTL : Kebun Jati, 12 Oktober 1967 c. Agama : Kristen Protestan d. Pekerjaan : Wira Swasta-Caleg PKB Dapil 3 e. Alamat : Jln. Mahoni Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Sehingga dengan demikian pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran.  Identitas Terlapor Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan adalah : 1. Nama : Petugas KPPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Desa Waikara Alamat : Desa Waikarara-Kecamatan Kodi Balaghar Pekerjaan : Wira Swasta  Batas Waktu Penyampaian Laporan 1. Sesuai Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum jo. Pasal 454 Ayat (6) Undang- undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.” 2. Bahwa pelapor mengetahui kejadian dugaan pelanggaran pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 dan pelapor telah menyampaikan laporannya secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024, pada pukul 13.30 Wita 3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2, maka pelapor melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya masih dalam rentang waktu 7 hari kerja sejak diketahui. Berdasarkan uraian analisis di atas ditemukan bahwa pihak ”terlapor” hanya disebutkan sebagai petugas KPPS secara umum, tanpa menyebutkan nama petugas KPPS yang dimaksud, sehingga menyebabkan identitas terlapor tidak jelas. Pelapor juga tidak menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Oleh karena itu, pelapor perlu untuk memperjelas identitas dari pihak terlapor dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari pelapor, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat bahwa Syarat Formal laporan belum terpenuhi. b. Syarat Materil Bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan; “syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi: a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, b uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu;dan, c. Bukti; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dari pelapor, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat sebagai berikut :  Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 bertempat di TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Desa Waikarara-Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya.  Bahwa bukti yang disampaikan oleh pelapor berupa foto copy salinan DPT di Desa Waikara dengan menyebut nama-nama pemilih yang diduga berada di luar daerah pada saat Pemungutan dan penghitungan suara pada Tanggal 14 Februari 2024 serta bukti surat keterangan yang berisi nama – nama yang berada diluar daerah pada saat pemungutan dan penghitungan suara dari Kepala Desa Waikara yang tidak memiliki nomor surat . Pihak Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah menghubungi Kepala Desa Waikarara untuk memastikan keabsahan dari surat keterangan tersebut, tapi sampai batas waktu 2 hari Kepala Desa Waikarara tidak berada ditempat. Pihak Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya juga sudah telah menghubungi Camat Kodi Balaghar tempat di mana Desa Waikarara berada dan Camat Kodi Balaghar mengatakan bahwa kemungkinan surat keterangan tidak dikeluarkan oleh Kepala Desa Waikarara karena yang bersangkutan menghilang dari rumah dan yang bersangkutan sudah pernah mengatakan kepada Camat Kodi Balaghar bahwa dia tidak akan mengeluarkan surat keterangan penduduk yang berkaitan dengan masalah Pemilu karena takut dengan masalah pidana. Sehingga kuat dugaan bahwa surat Keterangan yang mengatakan bahwa orang-orang tertentu dari Desa Waikarara yang berada di luar Sumba saat pemungutan dan penghitungan suara pada Tanggal 14 Februari 2024. Berdasarkan uraian analisis diatas, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor tidak dapat membuktikan bahwa pemilih yang diduga berada diluar wilayah Sumba, bahwa benar berada diluar wilayah Sumba pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara serta tidak menyertakan saksi yang menyaksikan, mengetahui dan merasakan kejadian yang dilaporkan oleh pelapor. Oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan dinyatakan belum memenuhi Syarat Materiil. IV. Kesimpulan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiil. V. Rekomendasi Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel berupa: bukti dan saksi yang mengetahui, menyaksikan, dan merasakan kejadian yang dilaporkan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3100 005/LP/PL/Kab/19.15/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: 1. a. Nama : Dominikus F. Kette SH b. TTL : c. Agama : Katolik d. Pekerjaan : Wira Swasta e. Alamat : Desa Kabali Dana-Kecamatan Wewewa Barat II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan: Ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS pada TPS 1 dan 2 Desa Kalembu Kanaika - Kecamatan Wewewa Barat di mana mereka hanya memberikan salinan C1 tanpa rekapan hasil untuk setiap calon dan salinan C1 yang tidak lengkap. Pelapor datang melapor tanpa membawa saksi. Pelapor hanya membawa foto copy salinan C1 yang tidak lengkap III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, syarat Formal meliputi: 1. Identitas Pelapor yang terdiri atas: - Nama : Dominikus F. Kette SH - Tempat/Tanggal Lahir : Waikabubak, 30 Oktober 1987 - Pekerjaan : Wira swasta - Kewarganegaraan : Indonesia - Alamat : Desa Kabali Ndana-Kecamatan Wewewa Barat - No. Telp/HP : 085 253 443 643 2. Identitas Terlapor terdiri atas: - Nama : Petugas KPPS di TPS 1 dan 2 - Alamat : Desa Kalembu Kanaika - Pekerjaan : 3. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu karena dilaporkan pada Tanggal 19 Februari 2024  Kedudukan Hukum Pelapor 1. Mengingat Ketentuan Pasal 454 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.” 2. Mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu jo. Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, laporan pelanggaran Pemilu disampaikan oleh: 1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; 2. Peserta Pemilu; atau 3. Pemantau Pemilu 3. Mengingat Ketentuan pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pemilih adalah warga negara indonesia yang sudah genap berumur 17 ( tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.” Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dari pelapor, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat sebagai berikut:  Pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama : 1. a. Nama : Dominikus F. Kette, SH b. TTL : Waikabubak, 30 Oktober 1987 c. Agama : Katolik d. Pekerjaan : Wira Swasta e. Alamat : Desa Kabali Ndana-Kecamatan Wewewa Barat Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Sehingga dengan demikian pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran.  Identitas Terlapor Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan adalah : 1. Nama : Petugas KPPS di TPS 1 dan 2 Desa Kalembu Kanaika Alamat : Desa Kalembu Kanaiaka-Kecamatan Wewewa Barat Pekerjaan : Wira Swasta  Batas Waktu Penyampaian Laporan 1. Sesuai Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum jo. Pasal 454 Ayat (6) Undang- undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.” 2. Bahwa pelapor mengetahui kejadian dugaan pelanggaran pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 dan pelapor telah menyampaikan laporannya secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, pada pukul 16.00 Wita 3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2, maka pelapor melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya masih dalam rentang waktu 7 hari kerja sejak diketahui. Berdasarkan uraian analisis di atas ditemukan bahwa pihak ”terlapor” hanya disebutkan sebagai petugas KPPS secara umum, tanpa menyebutkan nama petugas KPPS yang dimaksud, sehingga menyebabkan identitas terlapor tidak jelas. Oleh karena itu, pelapor perlu untuk memperjelas identitas dari pihak terlapor, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat bahwa Syarat Formil laporan belum terpenuhi. b. Syarat Materil Bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan; “syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi: a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, b uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu;dan, c. Bukti; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dari pelapor, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat sebagai berikut :  Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 bertempat di TPS 1 dan 2 Desa Kalembu Kanaika-Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya.  Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan oleh Pelapor, maka dapat diduga bahwa kejadian yang dilaporkan mengandung dugaan pidana Pasal 506 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan  ” Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (Satu) exsemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)”  Bahwa pelapor dalam menyampaikan laporan, yang bersangkutan tidak membawa bukti dan saksi yang mengetahui, menyaksikan secara langsung laporan yang disampaikan oleh pelapor. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa syarat materiil belum dipenuhi. Berdasarkan uraian analisis diatas, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor belum mencukupi. Oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan dinyatakan belum memenuhi Syarat Materiil. IV. Kesimpulan Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil. V. Rekomendasi Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal berupa : identitas terlapor dan syarat materiel berupa: saksi-saksi yang mengetahui kejadian yang dilaporkan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3099 007/LP/PL/Kab/19.15/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: 1. a. Nama : Darius Dita Mete b. TTL : Walla Ndimu, 17 Juni 1986 c. Agama : Protestan d. Pekerjaan : Wira Swasta e. Alamat : Desa Walla Ndimu-Kecamatan Kodi Bangedo II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan: Ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS di TPS 1 Desa Wainyapu-Kecamatan Kodi Balaghar. Ada dugaan permainan dari petugas KPPS di TPS 1 Desa Wainyapu karena tidak menandatangani C1 hasil. Bukti yang dibawa oleh pelapor yaitu vidio KPPS tanda tangan ulang C1 Hasil pada saat Pleno PPK di Kecamatan Kodi Balaghar dan copian C hasil yang tidak ditandatangani oleh Petugas KPPS di TPS 1 Desa Wainyapu. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, syarat Formal meliputi: 1. Identitas Pelapor yang terdiri atas: - Nama : Darius Dita Mete - Tempat/Tanggal Lahir : Walla Ndimu, 17-06-1986 - Pekerjaan : Wira swasta - Kewarganegaraan : Indonesia - Alamat : Walla Ndimu-Kecamatan Kodi Bangedo - No. Telp/HP : 081 246 635 360 2. Identitas Terlapor terdiri atas: - Nama : Petugas KPPS di TPS 1 - Alamat : Desa Wainyapu-Kecamatan Kodi Balaghar - Pekerjaan : 3. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu karena dilaporkan pada Tanggal 23 Februari 2024 dan Pleno ditingkat Kecamatan pada Tanggal 22 Februari 2024.  Kedudukan Hukum Pelapor 1. Mengingat Ketentuan Pasal 454 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.” 2. Mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu jo. Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, laporan pelanggaran Pemilu disampaikan oleh: 1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; 2. Peserta Pemilu; atau 3. Pemantau Pemilu 3. Mengingat Ketentuan pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pemilih adalah warga negara indonesia yang sudah genap berumur 17 ( tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.” Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dari pelapor, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat sebagai berikut:  Pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama : 1. a. Nama : Darius Dita Mete b. TTL : Walla Ndimu, 17 Juni 1986 c. Agama : Protestan d. Pekerjaan : Wira Swasta e. Alamat : Desa Walla Ndimu-Kecamatan Kodi Balaghar Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Sehingga dengan demikian pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran.  Identitas Terlapor Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan adalah : 1. Nama : Petugas KPPS di TPS 1 Desa Wainyapu Alamat : Desa Wainyapu-Kecamatan Kodi Balaghar Pekerjaan :  Batas Waktu Penyampaian Laporan 1. Sesuai Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum jo. Pasal 454 Ayat (6) Undang- undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.” 2. Bahwa pelapor mengetahui kejadian dugaan pelanggaran pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024 dan pelapor telah menyampaikan laporannya secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, pada pukul 16.00 Wita 3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2, maka pelapor melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya masih dalam rentang waktu 7 hari kerja sejak diketahui. Berdasarkan uraian analisis di atas ditemukan bahwa pihak ”terlapor” hanya disebutkan sebagai petugas KPPS secara umum, tanpa menyebutkan nama petugas KPPS yang dimaksud, sehingga menyebabkan identitas terlapor tidak jelas. Oleh karena itu, pelapor perlu untuk memperjelas identitas dari pihak terlapor, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat bahwa Syarat Formil laporan belum terpenuhi. b. Syarat Materil Bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan; “syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi: a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, b uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu;dan, c. Bukti; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dari pelapor, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat sebagai berikut :  Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan terjadi pada tanggal 22 Februari 2024 bertempat di Sekretariat PPK Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya.  Bahwa pelapor dalam menyampaikan laporan, yang bersangkutan tidak membawa bukti atau pun saksi yang menyaksikan kejadian yang dilaporkan oleh pelapor. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa syarat materiil belum dipenuhi oleh pelapor. Berdasarkan uraian analisis diatas, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor belum mencukupi terutama pelapor tidak menyertakan saksi yang yang menyaksikan kejadian yang dilaporkan oleh pelapor. Oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan dinyatakan belum memenuhi Syarat Materiil. IV. Kesimpulan Laporan belum memenuhi syarat formil dan materiil. V. Rekomendasi Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil berupa : identitas terlapor dan syarat materiel berupa: saksi-saksi yang mengetahui kejadian yang dilaporkan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3098 008/LP/PL/Kab/19.15/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: 1. a. Nama : Benyamin NG Daga Mesa b. TTL : Sumba Barat 04-01-1999 c. Agama : Protestan d. Pekerjaan : Wira Swasta e. Alamat : Desa Kalembu Ndara Mane-Kecamatan Wewewa Timur II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan: Ada dugaan pelanggaran dalam proses pleno PPK di Wewewa Utara diduga ada intervensi dan intimidasi yang kuat dari oknum-oknum tertentu. Dugaan pelanggaran tersebut dilakukan di Desa Reda Wanno, Desa Djela Manu, Desa Bondo Ponda, Desa Wanno Talla dan Desa Wee Paboba di mana dalam pengisian C Hasil ada banyak sekali penggunaan tipe-x dan adanya pemilih DPK yang tidak dapat dibuktikan oleh KPPS. Berdasarkan pleno di tingkatan PPK Kecamatan Wewewa Utara diungkapkan bahwa di Desa Jela Manu proses perhitungan suara DPRD Kabupaten tidak dilaksanakan di seluruh TPS karena kotak suara langsung dipindahkan ke Kecamatan Wewewa Utara. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, syarat Formal meliputi: 1. Identitas Pelapor yang terdiri atas: - Nama : Benyamin NG Daga Mesa - Tempat/Tanggal Lahir : Sumba Barat 04-01-1999 - Pekerjaan : Wira swasta - Kewarganegaraan : Indonesia - Alamat : Kalembu Ndara Mane-Kecamatan Wewewa Timur - No. Telp/HP : 081 339 716 929 2. Identitas Terlapor terdiri atas: - Nama : Petugas KPPS dan PPS di Desa Reda Wanno, Djela Manu, Bondo Ponda, Wanno Talla dan Desa Wee Paboba - Alamat : Desa Reda Wanno, Djela Manu, Bondo Ponda, Wanno Talla dan Desa Wee Paboba - Pekerjaan : 3. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pleno Pemilu di tingkat PPK Kecamatan Wewewa Utara karena dilaporkan pada tanggal 1 Maret 2024  Kedudukan Hukum Pelapor 1. Mengingat Ketentuan Pasal 454 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.” 2. Mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu jo. Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, laporan pelanggaran Pemilu disampaikan oleh: 1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; 2. Peserta Pemilu; atau 3. Pemantau Pemilu 3. Mengingat Ketentuan pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pemilih adalah warga negara indonesia yang sudah genap berumur 17 ( tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.” Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dari pelapor, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat sebagai berikut:  Pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama : 1. a. Nama : Benyamin NG Daga Mesa b. TTL : Sumba Barat, 04 Januari 1999 c. Agama : Protestan d. Pekerjaan : Wira Swasta e. Alamat : Desa Kalembu Ndara Mane- Kecamatan Wewewa Timur Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Sehingga dengan demikian pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran.  Identitas Terlapor Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan adalah : 1. Nama : Petugas KPPS di Desa Reda Wanno, Djela Manu, Bondo Ponda, Wanno Talla, dan Wee Paboba Alamat : Desa Reda Wanno, Djela Manu, Bondo Ponda, Wanno Talla dan Desa Wee Paboba Pekerjaan : Wira Swasta  Batas Waktu Penyampaian Laporan 1. Sesuai Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum jo. Pasal 454 Ayat (6) Undang- undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.” 2. Bahwa pelapor mengetahui kejadian dugaan pelanggaran pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 dan pelapor telah menyampaikan laporannya secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2024, kurang lebih pukul 16.00 Wita 3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2, maka pelapor melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya masih dalam rentang waktu 7 hari kerja sejak diketahui. Berdasarkan uraian analisis di atas ditemukan bahwa pihak ”terlapor” hanya disebutkan sebagai petugas KPPS secara umum, tanpa menyebutkan nama petugas KPPS yang dimaksud, sehingga menyebabkan identitas terlapor tidak jelas. Oleh karena itu, pelapor perlu untuk memperjelas identitas dari pihak terlapor, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat bahwa Syarat Formal laporan belum terpenuhi. b. Syarat Materil Bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan; “syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi: a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, b uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu;dan, c. Bukti; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dari pelapor, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat sebagai berikut :  Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 bertempat di Desa Reda Wanno, Djela Manu, Bondo Ponda, Wanno Talla dan Desa Wee Pab oba-Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.  Bahwa pelapor dalam menyampaikan laporan, yang bersangkutan tidak membawa barang bukti atau pun saksi yang memperkuat atau mendukung laporan yang disampaikan oleh pelapor. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa syarat materiil belum dipenuhi oleh pelapor sebagai syarat pendukung laporan yang dibuat. Berdasarkan uraian analisis diatas, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor belum mencukupi terutama pelapor tidak menyertakan saksi yang dapat menguatkan laporan dugaan pelanggaran. Oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan dinyatakan belum memenuhi Syarat Materiil. IV. Kesimpulan Laporan belum memenuhi syarat formal dan materiil. V. Rekomendasi Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal berupa : identitas terlapor dan syarat materiel berupa: saksi-saksi yang mengetahui kejadian yang dilaporkan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3097 015/LP/PL/Kab/02.12/III/2024 Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan ketentuan peraturan bawaslu yang mengatur penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3095 004/LP/PL/Kab/19.05/III/2024 Kajian Awal mememnuhin syarat formil dan materiel sehingga dilakukan registrasi untuk di tindaklanjuti sesuia dengan ketentuan
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3094 002/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 Bahwa laporan tidak memenuhi syarat formal, namun memenuhi syarat materiil. laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3093 004/LP/PL/Kota/13.06/III/2024 a. Syarat Formal Bahwa Bedasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan Bahwa Syarat Formil yang dimaksud meliputi : 1. Nama dan alamat Pelapor; - Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf (a). Berdasarkan Form B1 Laporan Dugaan Pelanggaran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum diketahui Pelapor bernama Fitria Pamungkaswati BERALAMAT Jl. Setrayasa X No.15 Rt 006/ Rw 010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. SYARAT FORMIL DIPANDANG TERPENUHI. 2. Pihak Terlapor; dan - Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf (b) diketahui Berdasar kan Form B1 Laporan Dugaan Pelanggaran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomo 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum diketahui melaporkan Wawan Gunawan (Ketua PPK Harjamukti), Mardeko Ketua KPU Kota Cirebon. Sehingga ketentuan 15 ayat (3) huruf (b) secara SYARAT FORMIL DIPANDANG TERPENUHI. 3. Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). Dalam dugaan pelanggaran a-quo setelah diperiksa dilakukan kajian ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 : - Bahwa diketahui waktu kejadian pada Jumat, 23 Februari 2024 dan melaporkan pada tanggal Senin, 4 Maret 2024, maka menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Maka laporan ini tidak melebihi rentang batas waktu yang telah ditentukan tersebut. yaitu (tanggal 1,4 Maret 2024) Sehingga ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf (a) secara SYARAT FORMIL DIPANDANG TERPENUHI. b. Syarat Materiel Bedasarkan ketentuan pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan Bahwa Syarat Formil yang dimaksud meliputi: Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 1. Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; Bahwa Laporan dugaan pelanggaran a-quo dari ketentuan pasal 15 huruf (a) terjadi pada Senin, 4 Maret 2024, yang merupakan masih dalam masa tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kab/Kota dan bertempat di Sekretariat Panitia Pemililan Kecamatan (PPK) kecamatan Harjamukti dipandang Terpenuhi Secara Materil. 2. Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan - Pada kurun waktu 18 feb sd 1 Maret 2024 Di TPS 15 Kelurahan Argasunya, jumlah surat suara PILPRES dan daftar hadir tidak sesuai, surat suara yang dipakai lebih banyak dari jumlah daftar hadir; - Banyak ketidak kesuaian jumlah antara C1 Plano dengan jumlah kertas surat suara baik itu PILPRES dan PILEG di Kelurahan Argasunya dan Kelurahan Kalijaga; - Saksi TPS banyak kesulitan mendapatkan C1 salinan resmi dari KPPS (Kelurahan Argasunya dan Kelurahan Kalijaga); - Adanya pungutan biaya disaat saksi meminta Salinan C1 di TPS 42 Kelurahan Kalijaga diminta Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah); - PDI Perjuangan Menolak C1 dalam bentuk PDF yang diterima para saksi di TPS - Banyak beredar berita jumlah suara partai dan caleg yang tidak terkontrol oleh PPK, sehingga memunculkan OPINI yang merugikan untuk PDI Perjuangan; - C1 Plano banyak menggunakan tipex dan tidak di paraf PPK dan Saksi Partai. 3. Bahwa dalam Penerimaan laporan, Pelapor tidak mengasumsikan terhadap persoalan diatas telah melanggar dalam ketentuan pasal berapa. 4. Bahwa Penerima laporan telah memberi tahukan kepada Pelapor untuk dapat melengkapi Bukti tambahan. Namun hingga tanggal 6 Maret 2024 Pelapor tidak mengajukan bukti tambahan. c. bukti. - Bahwa Laporan dugaan pelanggaran a-quo dari ketentuan pasal 15 huruf (c) disampaikan oleh pelapor diantaranya; a. 1 (satu) Buah Video pada saat Kegiatan Rekapitulasi di PPK harjamukti.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3092 007/LP/PL/Prov/34.00/III/2024 IV. Kesimpulan a. Laporan memenuhi syarat Formal; b. Laporan Tidak Memenuhi syarat Materiil;
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
3091 004/LP/PL/Kab/19.04/III/2024 Tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3090 013/LP/PL/Kec-Selaru/31.09/III/2024 Laporan atas nama pelapor Aristoteles Luanmasa memenuhi syarat formal dan materiel.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3089 001/TM/PP/Kab/14.35/III/2024 Bahwa dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo, 17 PPK mengakui bahwa mereka menerima uang operasional untuk pengkondisian suara Paslon 03 yang diinstruksikan oleh Anggota KPU Kabupaten Wonosobo, dan setelah itu pada saat pertemuan kedua dilanjutkan dengan pengkondisian secara menurun kepada seluruh jajaran PPS beserta diberikan uang operasional yang diperuntukkan kepada PPS.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3087 001/TM/PL/Kab/03.13/III/2024 ditindaklanjuti dan diproses dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3086 011/LP/PL/Kab/03.08/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materiel Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan dibahas dalam rapat Sentra Gakkumdu Kabupaten Agam
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3085 004/LP/PL/Kab/33.04/III/2024 Laporan Tidak di Registrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3084 014/LP/PL/Kab/02.12/III/2024 Laporan tidak diregistrasi karena laporan telah diselesaikan pada pengawas pemilu ditingkat tertentu
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3083 006/LP/PL/Kab/33.19/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materiel
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3082 003/LP/PL/Kab/33.04/III/2024 Laporan Tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3081 007/LP/PL/Kab/27.07/III/2024 Laporan pelapor Suprianto, S.Pd I memenuhi syarat formal dan materil laporan
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3080 010/LP/PL/Kab/03.08/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materiel Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3079 016/LP/PL/Kab/35.03/III/2024 LAPORAN TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3078 005/LP/PL/Prov/34.00/III/2024 IV. Kesimpulan a. Laporan tidak memenuhi syarat formal; b. Laporan tidak memenuhi materiel;
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3077 001/TM/PL/Kota/03.01/III/2024 Diregistrasi dan dilanjutkan kepada Sentra Gakkumdu Kota Padang
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3076 003/LP/PL/Kab/14.14/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formal, dikarenakan waktu laporan melebihi batas waktu 7 hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3075 007/LP/PL/Kab/03.08/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formal. Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal diterima yaitu berupa Identitas Terlapor paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3074 009/LP/PL/Kab/13.16/III/2024 Kesimpulan Laporan a quo tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel; Rekomendasi Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian Laporan melewati batas waktu yang ditentukan
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3073 003/TM/PL/Kab/13.27/III/2024 Pada hari Minggu telah dilaksankan kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh calon DPRD Sdri. Ibu Suryati Caleg nomor urut 02 dari partai Golkar yang bertempat di Rumah Sdri. ibu Suryati Rt.02 Rw.01 Dusun Padaherang Desa Padaherang pada pukul 09.00 s/d 10.00 wib. Kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh 30 Orang Masyarakat dari Dusun Sukarenah Desa Padaherang. Calon tersebut menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk menyatakan dukungan nya kepada Sdri.ibu Suryati selaku calon anggota legislatif dari Partai Golkar dengan no urut 2 dapil 2 Pangandaran yakni Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya. Turut menyampaikan secara jelas Sdri. Suryati menyatakan alasan dirinya mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif, dengan alasan meneruskan tugas pembangunan pa purna menjadi Kepala Desa Padaherang. Sdri.Suryati juga menyampaikan gagasan besarnya ketika nanti terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, selain itu beliau menyediakan Ambulance untuk keperluan sosial bagi Masyarakat Padaherang. Selanjutnya Sdri.Suryati juga menegaskan kembali di 14 februari nanti harus mendukung pasangan Presiden dan Wakil Presiden yakni Prabowo Gibran Capres dan Cawapres, dan untuk DPR RI harus memilih Agun Gunanjar Sudarsa, dan untuk DPRD Kabupaten yakni dirinya sendiri. Selain itu masyarakat yang hadir di mintai ktp atau kk dan mengisi data dukungan dengan kolom isian pernyatan mendukung Agun Gunanjar Sudarsa selaku calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Golkar Dapil 10 yakni Kuningan,Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan mendukung caleg DPRD Kabupaten Pangandaran yakni Sdri. ibu Suryati. Diakhir kegiatan calon membagikan sembako berupa (Gula Pasir,Tepung Terigu, Minyak Sayur) kepada peserta. Bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan Sdri. Suryati yang membagikan Paket sembako dalam kegiatan kampanye terindikasi melanggar undang – undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 280 Ayat (1) huruf j bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang “Menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu” dan peraturan KPU 15 tahun 2023 Pasal 72 Ayat (1) Huruf j “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu” a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 268 “Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye” dan pada Pasal 270 ayat (3) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota,, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.”; b. Bahwa kegiatan tersebut benar merupakan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Sdri. Suryati dari Partai Golkar yang sudah ditetapkan sebagai DCT oleh KPU Kabupaten Pangandaran,; c. Bahwa berdasarkan penjelasan huruf a dan b diatas Sdri. Suryati yang berkedudukan sebagai calon Anggota DPRD memiliki legal standing untuk melaksanakan kegiatan kampanye; d. Bahwa berdasarkan PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 6 ayat (2) dan (3) “Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye, Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat”; e. Bahwa peserta kampanye dalam kegiatan tersebut merupakan masyarakat yang memiliki hak pilih dan tidak termasuk yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga peserta kampanye ini memiliki legal standing untuk mengikuti kegiatan kampanye; f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam keghiatan tersebut ditemukan adanya pembagian berupa Sembako yang berisi (Gula Pasir,Tepung Terigu, Minyak Sayur) yang dilakukan oleh Sdri. Suryati (Calon Anggota DPRD Kab.Pangandaran); g. Dalam kegiatan tersebut Sdri. Suryati (Calon Anggota DPRD Kab.Pangandaran) juga meminta dukungan kepada semua relawan yang hadir agar bisa memenangkan dirinya di pemilu Tahun 2024 dan dalam kegiatan tersebut juga ada pembagaian stiker yang memuat gambar dirinya beserta calon DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa. h. Berdasarkan Keputusan KPU nomor 1622 tahun 2023 tentang biaya makan,minum,transport sudah di atur didalamnya dan tidak boleh diuangkan, dalam peraturan ini diatur makan dan minum yang bearti merupakan makanan yang sudah matang dan siap dimakan bukan merupakan makanan mentah yang perlu dioleh lagi; i. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum pasal 280 ayat (1) “Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang” huruf (j) “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu” j. Berdasarkan PKPU 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 72 Ayat (1) “Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang” Huruf j “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu” k. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas perbuatan Sdri. Suryati (Calon Anggota DPRD Kab.Pangandaran) yang membagikan Sembako yang berisi (Gula Pasir,Tepung Terigu, Minyak Sayur) terindikasi diduga melanggar hukum larangan kampanye sabagai mana dijelaskan dalam pasal 280 ayat (1) huruf (j) UU No.& tahun 2017 dan pasal 72 aya 9 hruf (j) PKPU 15 Tahun 2023 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3072 003/TM/PL/Kab/13.27/III/2024 Pada hari Minggu telah dilaksankan kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh calon DPRD Sdri. Ibu Suryati Caleg nomor urut 02 dari partai Golkar yang bertempat di Rumah Sdri. ibu Suryati Rt.02 Rw.01 Dusun Padaherang Desa Padaherang pada pukul 09.00 s/d 10.00 wib. Kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh 30 Orang Masyarakat dari Dusun Sukarenah Desa Padaherang. Calon tersebut menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk menyatakan dukungan nya kepada Sdri.ibu Suryati selaku calon anggota legislatif dari Partai Golkar dengan no urut 2 dapil 2 Pangandaran yakni Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya. Turut menyampaikan secara jelas Sdri. Suryati menyatakan alasan dirinya mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif, dengan alasan meneruskan tugas pembangunan pa purna menjadi Kepala Desa Padaherang. Sdri.Suryati juga menyampaikan gagasan besarnya ketika nanti terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, selain itu beliau menyediakan Ambulance untuk keperluan sosial bagi Masyarakat Padaherang. Selanjutnya Sdri.Suryati juga menegaskan kembali di 14 februari nanti harus mendukung pasangan Presiden dan Wakil Presiden yakni Prabowo Gibran Capres dan Cawapres, dan untuk DPR RI harus memilih Agun Gunanjar Sudarsa, dan untuk DPRD Kabupaten yakni dirinya sendiri. Selain itu masyarakat yang hadir di mintai ktp atau kk dan mengisi data dukungan dengan kolom isian pernyatan mendukung Agun Gunanjar Sudarsa selaku calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Golkar Dapil 10 yakni Kuningan,Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan mendukung caleg DPRD Kabupaten Pangandaran yakni Sdri. ibu Suryati. Diakhir kegiatan calon membagikan sembako berupa (Gula Pasir,Tepung Terigu, Minyak Sayur) kepada peserta. Bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan Sdri. Suryati yang membagikan Paket sembako dalam kegiatan kampanye terindikasi melanggar undang – undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 280 Ayat (1) huruf j bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang “Menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu” dan peraturan KPU 15 tahun 2023 Pasal 72 Ayat (1) Huruf j “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu” a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 268 “Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye” dan pada Pasal 270 ayat (3) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota,, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.”; b. Bahwa kegiatan tersebut benar merupakan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Sdri. Suryati dari Partai Golkar yang sudah ditetapkan sebagai DCT oleh KPU Kabupaten Pangandaran,; c. Bahwa berdasarkan penjelasan huruf a dan b diatas Sdri. Suryati yang berkedudukan sebagai calon Anggota DPRD memiliki legal standing untuk melaksanakan kegiatan kampanye; d. Bahwa berdasarkan PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 6 ayat (2) dan (3) “Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye, Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat”; e. Bahwa peserta kampanye dalam kegiatan tersebut merupakan masyarakat yang memiliki hak pilih dan tidak termasuk yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga peserta kampanye ini memiliki legal standing untuk mengikuti kegiatan kampanye; f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam keghiatan tersebut ditemukan adanya pembagian berupa Sembako yang berisi (Gula Pasir,Tepung Terigu, Minyak Sayur) yang dilakukan oleh Sdri. Suryati (Calon Anggota DPRD Kab.Pangandaran); g. Dalam kegiatan tersebut Sdri. Suryati (Calon Anggota DPRD Kab.Pangandaran) juga meminta dukungan kepada semua relawan yang hadir agar bisa memenangkan dirinya di pemilu Tahun 2024 dan dalam kegiatan tersebut juga ada pembagaian stiker yang memuat gambar dirinya beserta calon DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa. h. Berdasarkan Keputusan KPU nomor 1622 tahun 2023 tentang biaya makan,minum,transport sudah di atur didalamnya dan tidak boleh diuangkan, dalam peraturan ini diatur makan dan minum yang bearti merupakan makanan yang sudah matang dan siap dimakan bukan merupakan makanan mentah yang perlu dioleh lagi; i. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum pasal 280 ayat (1) “Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang” huruf (j) “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu” j. Berdasarkan PKPU 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 72 Ayat (1) “Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang” Huruf j “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu” k. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas perbuatan Sdri. Suryati (Calon Anggota DPRD Kab.Pangandaran) yang membagikan Sembako yang berisi (Gula Pasir,Tepung Terigu, Minyak Sayur) terindikasi diduga melanggar hukum larangan kampanye sabagai mana dijelaskan dalam pasal 280 ayat (1) huruf (j) UU No.& tahun 2017 dan pasal 72 aya 9 hruf (j) PKPU 15 Tahun 2023 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Diteruskan
3071 013/LP/PL/Kab/18.06/III/2024 Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3070 001/LP/PL/Kota/16.01/I/2024 Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3069 004/LP/PL/Kab/02.23/III/2024 Kesimpulan Laporan memenuhi syarat formal dan Materil Rekomendasi Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3066 005/LP/PL/Kota/25.03/III/2024 Bahwa pelapor a.n Apler Bentian memperoleh temuan adanya Dugaan pelanggaran manipulasi data perolehan suara yang dilakukan oleh Terlapor (PPK) Kec. Madidir dan Kec. Girian yakni data C1 Hasil berbeda (mengalami pengurangan jumlah suara ) dengan data D Hasil untuk Wilayah Kec. Madidir dan Kec.Girian, hal ini dialami oleh: 1. Caleg DPR RI Partai Golkar Dapil Sulut Nomor Urut 1 a.n Christiany Eugenia Paruntu; 2. Caleg DPR Provinsi Sulut Partai Golkar Dapil Minut - Bitung No. urut 1 atas nama Cindy Wurangian; hal tersebut diketahui pelapor pada saat rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil Perhitungan perolehan suara tingkat Kota di KPU Kota Bitung pada Tanggal 03 Maret 2024 selanjutnya pelapor menduga bahwa Panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kec. Madidir dan Kec. Girian telah sengaja merubah data perolehan suara dari para caleg tersebut diatas.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3065 001/LP/PL/Kab/34.09/III/2024 Telah dilakukan Kajian awal terkait Pemilih yang menggunakan hak pilih melalui C6 dan menggunakan DPTb
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3064 002/LP/PL/Kab/24.04/III/2024 Bahwa laporan yang disampaikan Pelapor pada tanggal 01 Maret 2024 Ke Bawaslu Kabupaten Bulungan, dapat disimpulkan TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL Laporan Dugaan Pelanggaran. Bahwa laporan yang disampaikan Pelapor pada tanggal 01 Maret 2024 Ke Bawaslu Kabupaten Bulungan, dapat disimpulkan MEMENUHI SYARAT MATERIEL Laporan Dugaan Pelanggaran.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3063 001/LP/PL/Kota/02.05/III/2024 Kesimpulan a. Laporan memenuhi syarat formil dan materil b. Dalam uraian kejadian ditemukan adanya unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu pasal 523 ayat (1) Undang0Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum c. Maka berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Laporan Nomor 001/LP/PL/Kota/02.05/II/2024 diteruskan dan ditindaklanjuti ke sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Rekomendasi a. Laporan diregistrasi dan ditindaklnjuti ke Sentra Gakkumdu Kota Sibolga sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3062 002/LP/PP/Kota/11.03/III/2024 Pada hari Jum’at tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di kantor sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pamulang, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melaksanakan rapat pleno kajian awal terkait laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum dengan nomor surat 001/PP/KEC.PAMULANG/11.03/II/2024 yang diduga melakukan pelanggaran pemilihian umum dengan menghilangkan hak pilih seseorang yang terjadi di TPS 12 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang. Adapun hasil dari rapat pleno tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat Formil dan Materiel Laporan. Panwaslu Kecamatan Pamulang meminta pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan karena laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Demikian berita acara Rapat Pleno ini dibuat dan di tandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pamulang, selanjutnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3061 004/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 Kesimpulan : Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama T. MUSRIAL dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 002/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Laporan yang disampaikan Pelapor atas nama T. MUSRIAL Sudah memenuhi syarat Formal sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. 2. Bahwa delik materil delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, dapat di simpulkan delik formil ditekankan kepada perbuatan yang dilarang sedangkan delik materil ditekankan kepada akibatnya. 3. Bahwa dalam memenuhi kedudukan hukum untuk keterpenuhan syarat materil dalam sebuah laporan dugaan pelanggaran Pemilu berupa “uraian kejadian dugaan pelanggaran dinyatakan” Belum terpenuhi sebagaimana perkara yang diajukan oleh Pelapor. 4. Bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum tahun 2024 pada tahapan Masa Tenang sebagai tertuang didalam Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 523 ayat (2) menyatakan Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepa.da Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimsn4 dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). 5. Bahwa berdasarkan UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 254 Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan perattrran perundang-undangan. 6. Bahwa berdasarkan UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 520 Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 7. Bahwa sebagaimana peristiwa dugaan penggunaan Ijazah Palsu dalam Tahapan Pencalonan DPRD Kabupaten Rokan Hulu atas nama Daulat Sinaga, Namun pelapor dalam uraian kejadian yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tertuang didalam laporan Pelapor belum menjelaskan secara jelas terkait dengan bukti-bukt i dan peristiwa hukum yang disampaikan 8. Bahwa Laporan yang disampaikan Pelapor Belum memenuhi syarat Materil sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (4) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Rekomendasi : Memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi keterpenuhan syarat materil dugaan pelanggaran, yaitu sebagai berikut: 1. Agar Pelapor menyampaikan dan menjelaskan terkait dengan uraian kejadian, waktu dan tempat kejadian serta kronologis peristiwa hukum yang dilaporkan 2. Agar Pelapor menyampaikan bukti-bukti yang menerangkan atau menggambarkan secara jelas suatu peristiwa tindak Pidana Pemilu 2024 yang berkesesuain pada tahapan Pemilu Tahun 2024 yang di duga adanya perbuatan Money Politik atau ijazah Palsu dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu sesuai dengan uraian kejadian yang dijelaskan. 3. Agar Pelapor menyampaikan uraian kronologis dan bukti-bukti terkait dengan adanya indikasi pemalsuan Ijazah yang dilakukan oleh Daulat Sinaga 4. Agar Pelapor menyampaikan kelengkapan berkas laporan tersebut paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3060 006/TM/PL/Kec-Kualuh Leidong/02.30/III/2024 -
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3059 005/LP/PL/Kab/33.19/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3058 009/LP/PL/Kab/18.06/II/2024 Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3056 007/TM/PL/Kab/18.03/III/2024 berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan pada saat pengawasan terkait dengan dugaan adanya warga yang merusak dan membakar kotak dan kertas suara sehingga pemungutan dan penghitungan suara gagal dilaksanakan di TPS 3 Desa Lere Kecamatan Parado merupakan Tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal : 1. Pasal 517 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”; 2. Pasal 372 ayat 1 dan Ayat 2 huruf a dan Pasal 373 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 372: (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 373 : (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Diambilalih
3055 006/TM/PL/Kab/32.07/III/2024 berdasarkan hasil kajian temuan dugaan pelanggaran, merupakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, sesuai ketentuan perbawaslu Nmor 7 tahun 22 temuan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai temuan. maka ditindaklanjuti dalam proses penanganan pelanggaran pemilu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3054 004/LP/PL/Kab/20.05/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN Nomor:……………………………………………….. 1. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. NIK : 6104172502730005 b. Nama M. Febriadi, M.Sos., M.Si c. Jabatan : Anggota DPRD Kab. Ketapang d. Alamat : Jl. Gajah Mada Sukabangun II Uraian Peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Diduga terjadinya penggelembungan atau penambahan serta perubahan hasil rekapitulasi dari salah satu partai politik peserta pemilu 2024, di beberapa Desa dan TPS di Kecamatan Kendawangan dari C Hasil DPR RI dapil kalbar 1, ke Rekapitulasi D Hasil Kecamatan DPR RI Dapil Kalbar 1. Selanjutnya diduga terjadi juga penggelembungan atau penambahan serta perubahan hasil rekapitulasi suara caleg DPR RI dapil kalbar 1 dari salah satu partai politik peserta pemilu 2024, di beberapa Desa dan TPS di Kecamatan Kendawangan dari C Hasil DPR RI dapil kalbar 1, ke Rekapitulasi D Hasil Kecamatan DPR RI Dapil Kalbar 1. III Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum Pasal 15 Ayat (3) Berbunyi “Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. nama dan alamat Pelapor; b. pihak Terlapor; dan c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4)”. Didalam formulir laporan bahwa ada nama pelapor Sdr, M. Febriadi, M.Sos., M.Si yang beralamat di Jl. Gajah Mada Sukabangun , kemudian pihak terlapor yakni PPK kendawangan yang beralamat di Kendawangan. Maka berdasarkan pasal 15 ayat (3) huruf “a” dan huruf “b” terpenuhi. Pasal 8 Ayat (3) berbunyi “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu”. Didalam formulir laporan bahwa hari dan tanggal diketahui yakni 26 februari 2024 dan dilaporkan pada tanggal 27 ferbuari 2024 sehingga berdasarkan pasal 8 Ayat (3) terhadap batas waktu tidak melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu terpenuhi. Kongklusi: Maka terhadap syarat formal terpenuhi. b. Syarat Materiel Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum Pasal 15 Ayat (4) berbunyi “Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; b. uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan c. bukti”. Dalam formulir laporan bahwa pelapor mencatumkan waktu kejadian yakni tanggal 26 februari 2024. sementara tempat kejadian dicantumkan yakni kendawangan. Adapun bukti yang disampaikan berupa C. Hasil Salinan TPS 02, 03,04,09,10,12 dan 15 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan. Selanjutnya C. Hasil TPS 01, 03, 04,05,06, dan 07 Desa Seliamantan Jaya Kecamatan Kendawangan. Kemudian Salinan C. Hasi TPS 01 Desa Sukadamai Kecamatan Kendawangan. Dan D.Hasil Pleno PPK Kecamatan Kendawangan. Terakhir juga menyampaikan 4 (Empat) orang saksi yakni Sdr. Hartono, Sdr. Marianus Seran, Sdr. Heri Mustamin, dan Sdr. Jaman Elvi Eluwis, SH., MH. Kongklusi Maka terhadap syarat materiel pada laporan ini terpenuhi. e. Pencabutan Laporan (Jika ada, diuraikan surat pencabutan Laporan oleh Pelapor) f. Penghentian Laporan Laporan dihentikan. IV Kesimpulan a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; c. Laporan dicabut oleh Pelapor atau telah diselesaikan pada pengawas Pemilu di tingkatan tertentu. V Rekomendasi a. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran; c. Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan; e. Laporan tidak diregistrasi karena laporan dicabut oleh Pelapor atau telah diselesaikan pada Pengawas Pemilu di tingkatan tertentu; ________,___________________ Bawaslu Kabupaten Ketapang Ketua
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
3053 007/LP/PL/Kab/13.23/III/2024 TIDAK DIREGISTER ( LAPORAN DICABUT OLEH PELAPOR )
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
3052 003/LP/PL/Kab/33.07/III/2024 Tidak memenuhi syarat materil
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3051 015/LP/PL/Kab/35.03/III/2024 LAPORAN TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3050 002/LP/PL/Kab/34.03/III/2024 Tidak dapat di registrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3049 003/LP/PL/Kab/34.03/III/2024 Tidak dapat di registrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3047 005/LP/PL/Kab/16.10/II/2024 Laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/16.10/II/2024 dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Blega, Labang, Galis, dan Tanjung Bumi.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
3046 001/LP/PL/Kab/31.08/III/2024 Bahwa dalam ketentuan pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu menyebutkan: Ayat (1 ): "Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu". Ayat (2): "Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; a. WNI yang mempunyai hak pilih b. Peserta Pemilu c. Pemantau Pemilu" Ayat (3): "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu". 2. Bahwa pasal 15 ayat (1), Peraturan Bad an Pengawas Pemilihan Urn um Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu menyebutkan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu LN menyusun Kajian Awai terhadap laporan paling lama 2 (dua) hari setelah laporan di sampaikan". 3. Bahwa dalam pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu menyebutkan bahwa: "Hasil kajjan awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berupa kesimpulan: Ayat(1): a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan pelanggaran Pemilu; atau b. Laporan tidak memenuhi syarat formal danlatau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang• undangan lain." Ayat (2), "Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan lewat rapat pleno." 4. Bahwa menurut pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang menyebutkan: "Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dicatat dalam buku register laporan dan diberi nomor register laporan". A. Syarat Formal Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang menyebutkan syarat formil dalam suatu laporan, meliputi: a. Nama dan alamat pelapor Bahwa pelapor atas nama LODEFIKA OHOIULUN adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Langgur pada tanggal 6 April 1990 dan beralamat di Ohoi Wakol, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. b. Pihak Terlapor Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor atas nama LODEFIKA OHOIULUN yang melakukan dugaan pelanggaran atas nama STEFi MELATUNAN yang merupakan Ketua KPPS TPS 1 Ohoi Dangarat, c. Waktu penyampaian Pelaporan tidak melebihi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana pasal 8 ayat (3): • Bahwa laporan terjadinya dugaan pelanggaran sejak di ketahui oleh Pelapor pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pelapor melaporkan dugaan b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup; c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya; d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; danlatau g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di /uar tempat dan waktu yang telah ditentukan." • Bahwa dalam ketentuan pasal 377 Ayat (1) Undang -- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Oa/am ha/ terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, saksi Peserta Pemilu atau Bawas/u Kabupaten /Kota, dan Bawas/u Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan." • Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 378 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK me/akukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan." • Bahwa sebagaimana bunyi pasal 379 Undang -- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK" • Pada ketentuan pasal 460 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu." c. Bukti -- Bukti Bahwa pelapor juga melampirkan bukti -- bukti berupa: • Print Out Formulir C Hasil pada saat penghitungan surat suara • Print Out Formulir C Hasil setelah penghitungan suara dan rekapitulasi suara. pelanggaran Pemilu tersebut ke Bawaslu Kabupatan Maluku Tenggara pada tanggal 16 Februari 2024, sehingga sejak diketahui tanggal 14 Pebruari 2024 dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 16 Pebruari 2024, dimana batas waktu laporan yang dilaporkan oleh Pelapor baru masuk pada hari yang ke 3 (tiga). • Bahwa dengan demikian waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan sejak diketahui dan/atau di temukannya dugaan pelanggaran pemilu yang di laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian bahwa laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor atas nama LODEFIKA OHOIULUN telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 15 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. B. Syarat Materiel Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang termasuk dalam syarat materiel, meliputi: a. Waktu dan Tempat Kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilu Bahwa pada hari Rabu, 14 Februari 2024 Ketua (Stefi Melatunan) dan Anggota KPPS TPS 1 Ohoi Dangarat melakukan penghitungan suara untuk surat suara DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dapil 2. b. Uraian Kejadian Pelanggaran Pemilu dan Jenis Dugaan Pelanggaran Pemilu Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dugaan pelanggaran pada angka romawi II diatas yang pada pokoknya menjeleskan bahwa adanya perubahan terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. • Bahwa pada pasal 352 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bemilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)." • Bahwa ketentuan pasal 376 Undang - Undang Noma 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan "Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut: a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; • Print Out Formulir C Hasil Salinan setelah penghitungan suara dan rekapitulasi suara. •3 (tiga) orang saksi atas nama masing - masing: Umar Rado, Alamat: Ohoi Hangur M. Josan Rado, Alamat: Ohoi Faa Alimudin Renmaur Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum terkait syarat materiel pada dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor LODEFIKA OHOIULUN Telah memenuhi syarat materiel. IV. Kesimpulan Bahwa berdasarkan uraian terkait pemenuhan syarat formal dan materiel laporan dugaan pelanggaran yang di sampaikan oleh pelapor LODEFIKA OHOIULUN, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Ohoi Wakol, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, telah memenuhi syarat Formal dan Materiel terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu. V. Rekomendasi Bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor LODEFIKA OHOIULUN direkomendasikan untuk dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat untuk mengeluarkan Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 1 Ohoi Dangarat pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan Oleh PPK Kecamatan Kei Besar Utara Barat.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3045 002/TM/PL/Kab/14.35/III/2024 Berdasarkan Uraian Singkat hasil pengawasan dan penelusuran dan alat bukti rekam video dan rekam suara yang didapat bahwa yang bersangkutan terlapor atas nama Agus Susanto selaku anggota KPPS TPS 02 Desa Purwosari benar adanya mengkondisikan dan mengarahkan kepada para pemuda klub bola voli Dusun Lembono Desa Purwosari untuk mendukung dan memenangkan calon Anggota DPRD II Kabupaten Wonosobo Dapil VI atas nama Andi Kristiawan dari Partai PDIP
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3044 005/LP/PL/Kab/03.17/III/2024 adanya kesepakatan bersama menunjuk satu nama dan merugikan prinsip pembebasan Pemilihan pada Pemilu 14 Februari 2024 karena sudah tidak ada lagi azas bebas, rahasia
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3043 004/LP/PL/Kab/34.03/III/2024 Tidak dapat di registrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3042 012/LP/PL/Kab/18.06/III/2024 Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3041 001/LP/PL/Kab/20.06/III/2024 Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian isi laporana, bukti-bukti yang disampaikan, maka disimpulkan: a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; b. Berdasarkan analisis terhadap Jenis Dugaan Pelanggaran, laporan ini merupakan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (4) dan (5), pasal 537, dan pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; c. Laporan diregistrasi Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/20.06/II/2024; d. Laporan ditangani sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3040 002/LP/PL/Kota/20.02/III/2024 • Bahwa laporan atas nama Iwan Irawan memenuhi syarat formal dan materiel • Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3039 001/LP/PL/Kota/28.01/III/2024 Kajian Awal terhadap Laporan Sdri. Henny Aishawa Nomor: 001/LP/PL/Kota/28.01/III/2024
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3038 005/LP/PL/Kab/34.03/III/2024 Tidak dapat di registrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3037 006/LP/PL/Kab/03.17/III/2024 Diduga telah terjadi money politik uang di Dusun Sawah Aro Nagari Cupak pada hari Senin, 12 Februari 2024 pada malam hari yang diberikan oleh Tim Kemenangan dan yang bersangkutan langsung oleh Caleg PKS Nomor 4 atas nama Dasrianto, S.Pd, dan diketahuin pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 setelah C1 keluar kira-kira malam hari. Dan pada tanggal 15 February 2024 yang bersangkutan mengunjungi Dusun Sawah Aro Nagari Cupak, karena yang bersangkutan telah mengetahui hasil perolehan suara
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3036 006/LP/PL/Kota/05.01/III/2024 Memenuhi Syarat Formil dan Materil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3034 010/LP/PL/Kab/16.10/II/2024 Bahwa laporan Nomor: 010/LP/PL/Kab/16.10/II/2024, tidak diregister karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3033 002/LP/PL/Kab/20.10/III/2024 Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi sayarat formal dan syarat materil sebagai berikut : - Mencantumkan pihak yang dilaporkan; - Menjelaskan dengan jelas nama pemilih yang menerima surat suara tertukar, serta tindakan/respon yang dilakukan oleh pemilih ketika menerima surat suara yang tertukar, serta respon/tindakan petugas KPPS yang mengetahui keadaan tersebut; - SK KPU tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Mempawah ; - Salinan DPT untuk membuktikan pemilih yang bersangkutan masuk dalam DPT Pemilu 2024 di TPS 20 Desa Pasir; - Fotocopy KTP Pemilih yang menerima surat suara tertukar.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3032 001/TM/PL/Kab/25.05/II/2024 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lolak, bahwa telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada saat pembagian bantuan telur kepada masyarakat yang pada kegiata acara TULUDE di Desa Buntalo, Buntalo Timur, dan Buntalo Selatan. Bantuan tersebut barasal dari Tim Calon Legislatif DPR RI Partai PDI-P Dapil Sulawesi Utara atas nama Bapak Wenny Lumentut
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3030 003/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Razali. Nst dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 001/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Laporan yang disampaikan Pelapor belum memenuhi syarat materil berupa “bukti” sebagaimana diatur didalam berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (4) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3029 014/LP/PL/Kab/35.03/III/2024 LAPORAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3028 001/TM/PL/Kab/16.24/XII/2023 Status temuan diregister
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3027 001/TM/PP/Kab/13.10/III/2024 MEMENUHISYARAT MATERIL DAN FORMIL
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3026 006/LP/PL/Kab/16.11/II/2024 Tidak di registrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3025 001/LP/PL/Kab/04.11/III/2024 Beberapa waktu lalu ketika pelaksanaan pleno tingkat kecamatan dikecamatan tualang saya dipanggil oleh saksi dari PDIP sebelum keruangan PPK, yang namanya saya kurang kenal, kemudian disampaikan kepada saya bahwa ada temuan terkait coblos pemilihan suara yang diberikan imbalan uang, apabila memilih Caleg DPRD Kabupaten Siak Dapil 3 Kec. Tualang an. Jakop Mulia Manurung dan Haposan Sinaga , dan saya dikirimkan oleh saksi PDIP dalam bentuk foto dan screnshoot percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang berisikan kesepakatan tentang uang, serta bukti-bukti percakapan. Kemudian saya kembangkan masalah ini kepada Ketua Partai Perindo Kab. Siak an. Doni Arianto, pernyataan ketua sendiri menyatakan bahwa ini sudah menyalahin aturan PKPU 15, dan saya telfon ketua DPC Tualang, beliau juga mengatakan hal yang sama bahwa mendapat kiriman terkait kesepakatan tersebut.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3024 006/LP/PL/Kab/34.03/III/2024 Tidak dapat di registrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3023 006/LP/PL/Kab/27.07/III/2024 a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; b. Laporan merupakan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3022 003/LP/PL/Kab/06.06/II/2024 Laporan diregistrasi dengan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.06/II/2024 dan ditindaklanjuti dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3021 001/TM/PP/Kab/11.08/III/2024 Bahwa Perihal Laporan Hasil Penelusuran Panwaslu Kecamatan Sukamulya dapat dilanjutkan/diregister dan dilaksanakan sesuai peratiran perundang-undang
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3020 023/LP/PL/Kota/27.01/III/2024 Dilanjutkan klarifikasi pihak-pihak terkait
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3019 013/LP/PL/Kab/02.12/III/2024 laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3018 003/LP/PL/Kab/20.05/III/2024 Syarat Formal Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum Pasal 15 Ayat (3) Berbunyi “Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. nama dan alamat Pelapor; b. pihak Terlapor; dan c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4)”. Didalam formulir laporan bahwa ada nama pelapor Sdr, Bahrudin Efendi yang beralamat di Desa Selimatan Jaya 009/005 Kendawangan Ketapang , kemudian pihak terlapor yakni PPK kendawangan yang beralamat di Kendawangan. Maka berdasarkan pasal 15 ayat (3) huruf “a” dan huruf “b” terpenuhi. Pasal 8 Ayat (3) berbunyi “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu”. Didalam formulir laporan bahwa hari dan tanggal diketahui yakni 28 februari 2024 dan dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2024 sehingga berdasarkan pasal 8 Ayat (3) terhadap batas waktu tidak melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu terpenuhi. Kongklusi: Maka terhadap syarat formal terpenuhi. b. Syarat Materiel Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum Pasal 15 Ayat (4) berbunyi “Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; b. uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan c. bukti”. Dalam formulir laporan bahwa pelapor tidak mencatumkan waktu dalam poin 6 uraian kejadian sementara tempat kejadian dicantumkan yakni kendawangan. Dalam formulir laporan bahwa angka 6 urai kejadian pelapor menyampaikan isi laporannya. Dalam formulir laporan bahwa pelapor menyampaikan bukti-bukti berupa : 1) Form C-Hasil Desa Pembedilan TPS 04 2) Form C-Hasil Desa Danau Buntar TPS 04 3) Form C-Hasil Desa Danau Buntar TPS 08 4) Lampiran D-Hasil Desa Pembedilan dan Danau Buntar Selanjutnnya waktu dan lokasi kejadian : Kendawangan, tertanggal 25 Februari 2024 Kongklusi Maka terhadapat syarat Materiel Terpenuhi Penghentian Laporan Laporan telah diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Ketapangnyang substansinya sama dengan Laporan yang diterima)
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3017 004/LP/PL/Kab/33.19/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3016 001/LP/PL/Kota/02.02/III/2024 Bahwa Laporan telah memenuhi syarat Formil dan Materiel dan di registrasi
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3015 001/TM/PP/Kab/16.37/II/2024 • Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 bertempat di Warung Gembuk milik Bapak Suyaji, Anggota/Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Tulungagung Muh. Syafiq Ansori bersama Staf Bawaslu Kabupaten Tulungagung Nofi Purnatasari, S.Pd, Staf Pendukung Agil Turkantoro dan Panwaslu Kecamatan Pagerwojo mengadakan penelusuran ke Bapak Suyaji pemilik Warung Gembuk di Desa Samar Kecamatan Pagerwojo. Hasil Penelusuran sebagai berikut : • Hasil Penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung setelah mendapatkan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pagerwojo terkait keterlibatan Kepala Desa Kradinan atas nama bapak Sujarwo dalam ketidak netralitasannya dalam Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Tulungagung langsung melakukan penelusuran secara langsung ke warung tempat kejadian. • Setelah dilakukan penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung kepada pemilik warung tempat dilakukannya kejadian, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Pemilik Warung Gembuk bapak Suyaji yang berada di Desa Samar Kecamatan Pagerwojo, menyatakan bahwa memang benar pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 telah terjadi pertemuan yang dilakukan oleh beberapa orang salah satunya adalah Kepala Desa Aktif di Desa Kradinan atas nama Bapak Sujarwo dimana pada pertemuan tersebut adalah mendiskripsikan mendukung salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2, sesuai dengan informasi yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Pagerwojo dan juga foto dan juga Vidio yang telah beredar. 2. Bahwa Pemilik warung Gembuk bapak Suyaji mengatakan bahwa Kepala Desa Kradinan Bapak Sujarwo yang masih aktif sebagai kepala Desa sering ngopi di Warung Gembuk milik bapak Suyaji bahkan bisa dikatakan sering sekali. 3. Pemilik warung Gembuk bapak Suyaji mengatakan, pada awalnya tidak mengetahui adanya pertemuan dan tidak ada pembicaraan sebelumnya kepada pemilik warung terkait akan adanya pertemuan di warung tersebut. Hanya saja pemilik warung menyebutkan bila kegiatan tersebut bermula dari kedatangan salah satu warga Sidomulyo atas nama bapak Sabar bersama temannya, bahkan pemilik warung mengatakan kepada bapak Sabar “Kok Tumben sekali datang kewarungnya”. 4. Pemilik Warung mengatakan setelah beberapa saat kemudian datanglah seseorang yang berasal dari Luar Kecamatan Pagerwojo bersama beberapa orang lainnya bermaksud untuk menemui rekannya dan beberapa saat setelah itu beberapa rekanya datang lagi dan berbaur dengan pengunjung warung lainya yang terbiasa ngopi di warung tersebut. 5. Pemilik warung mengatakan, beberapa orang yang hadir dan kenal pada saat kejadian antara lain Warga Desa Samar seperti pak Wahono, bapak Sasmito dan bapak Sungkono yang pada saat itu memang sedang ngopi di warungnya. 6. Pemilik warung mengatakan bahwa orang yang berasal dari luar Kecamatan Pagerwojo diketahui bernama bapak Tatang berdasarkan informasi dari rekanya. Diketahui saudara Tatang adalah relawan Paslon-Wapres nomor urut 02 mantan ASN Dinas Pertanian. 7. Kemudian beberapa waktu kemudian datang seorang yang sering ngopi di warung tersebut yaitu Kepala Desa Aktif di Desa Kradinan Bapak Sujarwo, dan langsung berbaur dengan warga yang sedang ngopi di warung dan juga kepada pak Tatang. 8. Pemilik warung mengatakan, bapak Sujarwo datang bukan awal atau pertama kali ke warung tersebut, tetapi yang datang pertama kali adalah pak Sabar terlebih dahulu ke warung tersebut, kemudian rombongan pak Tatang, barulah beberapa saat kemudian datang pak Sujarwo, sehingga pak Sujarwo datang setelah pak Tatang. 9. Beberapa saat kemudian bapak Tatang mengajak rekannya membagikan kaos bergambar salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 kepada pengunjung warung dan juga kepada bapak Sujarwo untuk memakai kaos tersebut dengan memberikan panduan untuk melakukan YEL YEL dukungan yang ditujukan ke paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 secara kompak dan sederhana sebagaiman di video yang beredar. 10. Pemilik warung juga mengatakan, bahwa kaos yang dibagikan tidaklah sedikit, ada beberapa karungdan dibagikan kepada beberapa wargayang lewat bahkan pemilik warung juga mendapatkan kaos tersebut, tetapi kaos tersebut kemudian diberikan kepada warga yang sedang ngopi diwarungnya setelah kegiatan tersebut selesai. Pemilik warung mengatakan yang merekam dan mendokumentasikan acara tersebut bukanlah warga desa Samar, dan pemilik warung mengatakan tidak mengetahui bahwa foto dan video tersebut akhirnya tersebar dan kemudian menjadi viral.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3013 006/LP/PL/Kab/02.32/III/2024 Untuk penanganan pelanggaran administratif oleh KPPS dan PPS, laporan dilimpahkan proses penanganan pelanggaran administratif kepada Panwaslu Kecamatan Sirombu
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
3012 006/LP/PL/Kab/20.09/III/2024 Kesimpulan Berdasarkan Laporan yang disampaikan pelapor dengan nomor penyampaian : 007 /LP/PL/Kab/20.09/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 a. Laporan tidak memenuhi syarat Materil b. Laporan tidak dapat diregistrasi a. Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal laporan yaitu berupa nama Pelaku atau terlapor paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya laporan/ pemberitahuan untuk melengkapi : 1. Bukti yang relevan dugaan pelanggaran 2. Berdasarkan Uraian Kejadian yang disampaikan terhadap perbuatan yang terjadi di TPS 09 Desa Paal tidak adanya terlapor/pelaku
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3011 007/LP/PL/Kab/34.03/III/2024 Tidak dapat di registrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3010 003/LP/PL/Kab/02.22/II/2024 Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Perbawaslu No. 7 Tahun 2022, meliputi: 1. Nama dan alamat Pelapor; Bahwa Pelapor bernama 1) Jondri Purba, 2) Elifson Silitonga. Bahwa Pelapor beralamat di Dusun I Desa Penggalangan Kec. Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, 2) Dusun IV Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara 2. Pihak Terlapor; Bahwa pihak terlapor dalam laporan ini adalah Hasbullah Hadi Damanik beralamat di Dusun VI Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Hp 081370242320. 3. Waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran; Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran adalah pada hari Minggu 11 Februari 2024 dan Pelapor menyampaikan laporan ke Panwaslu Kecamatan Tebing Syahbandar pada hari Selasa 20 Februari 2024, sehingga laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu penyampaian laporan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil. b. Syarat Materiel Syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) Perbawaslu No. 7 Tahun 2022, meliputi: 1. Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; Bahwa waktu kejadian sekira bulan Januari 2024 (pada masa kampanye) dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu adalah di Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. 2. Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; Dimasa kampanye Hasbullah Hadi Damanik Caleg PDI Perjuangan Dapil V dugaan telah memberikan beras bansos yang dikeluarkan Kantor Pos kepada masyarakat melalui pemerintahan Desa (Kepala Desa an. BOINI selaku istri dari HASBULLAH HADI DAMANIK) yang bukan termasuk daftar penerima dengan alasan agar memilih beliau saat pemilu. 3. Bukti a. Foto. b. Daftar Nama Penerima Bansos. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, laporan Pelapor telah memenuhi syarat materil. Kesimpulan Laporan merupakan pengambilalihan dari Panwaslu Kecamatan Tebing Syahbandar. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel: Laporan merupakan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu; Rekomendasi 1. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Mengundang Sentra Gakkumdu Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan Pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum’at 23 Februari 2024;
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3009 005/LP/PL/Kab/27.19/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materiel laporan dan dilakukan registrasi dan proses penanganan pelanggaran administratif pemilu
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3008 021/LP/PL/Kota/27.01/III/2024 Dilanjutkan klarifikasi pihak-pihak terkait
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3007 002/LP/PL/Kab/20.05/III/2024 Syarat Formal Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum Pasal 15 Ayat (3) Berbunyi “Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. nama dan alamat Pelapor; b. pihak Terlapor; dan c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4)”. Didalam formulir laporan bahwa ada nama pelapor Sdr, WAHYU HIDAYAT yang beralamat di Pontianak, kemudian pihak terlapor yakni PPK kendawangan yang beralamat di Kendawangan. Maka berdasarkan pasal 15 ayat (3) huruf “a” dan huruf “b” terpenuhi. Pasal 8 Ayat (3) berbunyi “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu”. Didalam formulir laporan bahwa hari dan tanggal diketahui yakni 26 februari 2024 dan dilaporkan pada tanggal 28 ferbuari 2024 sehingga berdasarkan pasal 8 Ayat (3) terhadap batas waktu tidak melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu terpenuhi. Kongklusi: Maka terhadap syarat formal terpenuhi.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3006 001/LP/PL/Kota/20.02/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, • Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal yaitu penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 8 ayat (3) “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3005 019/LP/PL/Kota/27.01/III/2024 Ditindaklanjuti dengan klarifikasi pihak-pihak terkait
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
3004 008/LP/PL/Kab/34.03/III/2024 Tidak dapat di registrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3003 007/LP/PL/Kab/20.09/III/2024 Berdasarkan Laporan yang disampaikan pelapor dengan nomor penyampaian : 006 /LP/PL/Kab/20.09/ll/2024 tanggal 28 Februari 2024 a.Laporan tidak memenuhi syarat Materil b.Laporan tidak dapat diregistrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
3002 006/LP/PL/Kab/26.12/III/2024 Laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Banggai
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3001 005/TM/PL/Kab/02.30/III/2024 dugaan pelanggaran kode etik
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
3000 002/LP/PL/Kab/14.14/III/2024 laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiil , karena waktu laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu 7 hari sejak diketahuinya pelanggaran
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2998 001/LP/PL/Kec-Payakumbuh Barat/03.05/I/2024 Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
2997 001/TM/PL/Prov/34.00/XII/2023 Registrasi Temuan
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2996 003/LP/PL/Kota/16.01/II/2024 Bahwa terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pelapor secara langsung di Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2995 002/LP/PP/Kota/11.02/II/2024 Diduga PJ Gubernur banten berpose dengan pose yang dilarang dalam surat edaran dari Kemendagri
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2993 005/LP/PL/Kab/11.07/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materiel
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2992 001/LP/PP/Kab/02.12/III/2024 laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2991 003/LP/PL/Kota/13.06/III/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Syarif Maulana b. Alamat : KP. Kriyan Barat Rt 003/Rw 017 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon. c. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pada hari Jumat, 23 Februari 2024 Sekitar Pukul 15.30 Wib, saat perhitungan TPS.62 di Stop/dihentikan sementara karena ada kejadian saat perhitungan surat suara yang digunakan terdapat selisih suara, maka dilaksanakan rapat penyelesaian permasalahan di TPS 62, yang dihadiri oleh para saksi parpol, PPK, Panwam dan Ketua Komisioner Mardeko, pada rapat tersebut terjadi perdebatan. Ketua KPPS TPS 62 menyampaikan bahwa ada 1 pemilih yang hanya mendapat 4 surat suara yang diberikan oleh Ketua KPPS dengan alasan bahwa pemilih yang bersangkutan terdaftar pada DPT online di Indramayu, walaupun sudah ber KTP Kota Cirebon, an Ahmad Sulam. Lalu Ketua KPU Kota Cirebon menyimpulkan dan memutuskan bahwa Surat suara DPRD Kab/Kota yang tidak dipergunakan, dinyatakan sebagai surat suara tidak Sah. Hal ini kami duga melanggar ketentuan dalam Pasal 510 UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Bahwa Bedasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan Bahwa Syarat Formil yang dimaksud meliputi : 1. Nama dan alamat Pelapor; - Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf (a). Berdasarkan Form B1 Laporan Dugaan Pelanggaran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum diketahui Pelapor bernama Syarif Maulana BERALAMAT KP. Kriyan Barat Rt 003/Rw 017 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon. SYARAT FORMIL DIPANDANG TERPENUHI. 2. pihak Terlapor; dan - Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf (b) diketahui Berdasar kan Form B1 Laporan Dugaan Pelanggaran Peraturan Badan Pengawas PEmilihan Umum Nomo 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum diketahui melaporkan Euis (Ketua KPPS 62 Kelurahan Pegambiran), Suryanto (Ketua PPK Kecamatan Lemahwungkuk) dan Mardeko (Ketua KPU Kota Cirebon). Sehingga ketentuan 15 ayat (3) huruf (b) secara SYARAT FORMIL DIPANDANG TERPENUHI. 3. Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). Dalam dugaan pelanggaran a-quo setelah diperiksa dilakukan kajian ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 : - Bahwa diketahui waktu kejadian pada Jumat, 23 Februari 2024 dan melaporkan pada tanggal Rabu, 28 Februari 2024, maka menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Maka laporan ini tidak melebihi rentang batas waktu yang telah ditentukan tersebut. yaitu (tanggal 23,26,27-28 Februari 2024) Sehingga ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf (a) secara SYARAT FORMIL DIPANDANG TERPENUHI. b. Syarat Materiel Bedasarkan ketentuan pasal 15 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan Bahwa Syarat Formil yang dimaksud meliputi : Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 1. Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; Bahwa Laporan dugaan pelanggaran a-quo dari ketentuan pasal 15 huruf (a) terjadi pada Jumat, 23 Februari 2024 yang merupakan masih dalam masa tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan dan bertempat di Sekretariat Panitia Pemililan Kecamatan (PPK) kecamatan Lemahwungkuk dipandang Terpenuhi Secara Materil. 2. Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan - Pada hari Jumat, 23 Februari 2024 Sekitar Pukul 15.30 Wib, saat perhitungan TPS.62 di Stop/dihentikan sementara karena ada kejadian saat perhitungan surat suara yang digunakan terdapat selisih suara, maka dilaksanakan rapat penyelesaian permasalahan di TPS 62, yang dihadiri oleh para saksi parpol, PPK, Panwam dan Ketua Komisioner Mardeko, pada rapat tersebut terjadi perdebatan. Ketua KPPS TPS 62 menyampaikan bahwa ada 1 pemilih yang hanya mendapat 4 surat suara yang diberikan oleh Ketua KPPS dengan alasan bahwa pemilih yang bersangkutan terdaftar pada DPT online di Indramayu, walaupun sudah ber KTP Kota Cirebon, an Ahmad Sulam. Lalu Ketua KPU Kota Cirebon menyimpulkan dan memutuskan bahwa Surat suara DPRD Kab/Kota yang tidak dipergunakan, dinyatakan sebagai surat suara tidak Sah. Hal ini kami duga melanggar ketentuan dalam Pasal 510 UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. - Bahwa dalam Penerimaan laporan, Pelapor telah mengasumsikan terhadap persoalan diatas telah melanggar dalam ketentuan Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). c. bukti. - Bahwa Laporan dugaan pelanggaran a-quo dari ketentuan pasal 15 huruf (c) disampaikan oleh pelapor diantaranya; a. Salinan C.1 Hasil Rekapitulasi TPS. 62 Kelurahan Pegambiran; b. 1(satu) rekamanVideo ahmad sulam berkaitan hanya menerima 4 (empat) surat suara; c. 3 (tiga) Rekaman Video Rapat penyelesaian permasalah di TPS 62 yang berkaitan dengan pemberian 4 (empat) surat suara tersebut bertempat di Aula Kecamatan Lemahwungkuk yang dihadiri oleh para saksi Parpol, PPK, Panwam dan Komisioner KPU Kota Cirebon. IV. Kesimpulan a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; V. Rekomendasi a. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran; f. Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau materiel diterima yaitu berupa: No. Bentuk Dokumen Jumlah 1. Surat Mandat Nomor : PAN/10.6/B/K-S/Kpts/012/V/2022 Tentang; Pengesahan Pengurus Komite Pemenangan Pemilu Daerah Partai Amanat Nasiponal Kota Cirebon. 1 (satu) Surat 2. Surat Keputusan Nomor : PAN/10/A/Kpts/K-S/349/X/2021 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Periode 2020-2025. 1 (satu) Surat paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2989 004/LP/PL/Kota/26.01/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN I Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Abdul Rahman, S.H. b. Alamat : Jalan DR. Moh Hatta No. 28 Kota Palu. c. Pekerjaan : Advokat II Uraian Peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan: - Bahwa Pleno Rekapitulasi Perhitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 pada Tingkat Kecamatan Mantikulore dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari dari tanggal 17 Februari 2024 sampai tanggal 2 Maret 2024 di halaman Kantor Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore. Rekapitulasi perhitungan tersebut masih dalam ruang Lingkup wilayah Kota Palu, provinsi Sulawesi Tengah - Bahwa sebelumnya Rapat Pleno tersebut beberapa kali ditunda dengan alasan sinkronisasi data antar PPK dan PANWAM butuh waktu, untuk kelurahan Tondo dan Talise ditunda selama 2 hari dengan alasan data yang belum lengkap. - Bahwa tidak ada transparansi selama proses rapat Pleno Rekapitulasi tersebut. Pihak PPK tidak menyediakan layar lebar (infocus) atau pengganti berupa plano ukuran besar untuk menampilkan secara terbuka penginputan data sirekap perolehan suara setiap partai dari form C Salinan ke Form D Hasil sejak pleno dimulai dari tanggal 17 Februari 2024 sampai Tanggal 1 Maret 2024. Dan nanti pada tanggal 2 Maret 2024 Pukul 00.28 wita Pihak PPK Kecamatan Mantikulore baru menampilkan Form D Hasil atau rekapan Perolehan suara setiap Partai di layar lebar (infocus). Itu pun yang ditampilkan hanya halaman depan saja. - Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 pukul 18.00 Form D Hasil baru diberikan kepada saksi, sehingga nanti pada saat itu saksi baru dapat mensinkronkan data sirekap yang telah diinput menjadi D Hasil dengan data C Salinan yang ada pada saksi. - Bahwa setelah mensinkronkan data D Hasil yang telah diterima saksi dengan data C Salinan, saksi menemukan kejanggalan rekapitulasi suara. Ditemukan penggelembungan suara ke partai tertentu dan ditemukan penggerusan suara partai NasDeM, suara partai NasDem berkurang. - Perbuatan terlapor Tersebut bertentangan dengan asas-asas pemilihan ummum sebagaimana ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 yakni : “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” - bahwa selain bertentangan dengan asas-asas sebagaimana telah disebutkan diatas, perbuatan terlapor juga bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sebagaiamana ketentuan pasal Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan 3 yakni : Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien. III Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran, syarat formal laporan meliputi: a. nama dan alamat Pelapor; b. pihak Terlapor; dan c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), yaitu laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 8 Ayat (2): “Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu.” - Berdasarkan penelitian pada identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pelapor a.n ABDUL RAHMAN, S.H., Bahwa Pelapor lahir di Palopo pada tanggal 11 Juni 1973, beralamat di Jl. Moh. Hatta No. 28 RT 004/RW 003, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Berdasarkan data tersebut dapat dikualifisir Pelapor merupakan WNI yang mempunyai hak pilih. Dengan demikian, Pelapor ABDUL RAHMAN, S.H. mempunyai hak hukum (legal standing) dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu; - Bahwa pihak yang dilaporkan oleh Pelapor adalah: 1) TERLAPOR I SAMSINAR selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mantikulore; 2) TERLAPOR II ARDIANSYAH, TERLAPOR III ARMAN, TERLAPOR IV WINDASARI, TERLAPOR V INDRA PRIATAMA, yang kesemuanya adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mantikulore; 3) TERLAPOR VI IDRUS, S.P, M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu; 4) TERLAPOR VII ISKANDAR LEMBAH, S.Sos., TERLAPOR VIII MUHAMAD MUSBA, S.P. M.Si., TERLAPOR IX ALFAQIH MUQADDAM ALHABSYI, S.Ud., TERLAPOR X Drs. HARIS LAWISI, M. Pdi., yang kesemuanya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu. - Berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran, Pasal 8 Ayat (3) “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.” Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dan diketahui oleh Pelapor pada tanggal 2 Maret 2024. Selanjutnya, Pelapor menyampaikan laporannya di Bawaslu Kota Palu pada tanggal 5 Maret 2024. Berdasarkan hal tersebut, Pelapor dalam menyampaikan laporannya masih dalam tenggat waktu yang ditentukan yaitu 3 (tiga) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal. b. Syarat Materiel Berdasarkan Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran, syarat materiel laporan meliputi: a. waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; b. uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan c. bukti. Sesuai ketentuan tersebut, dikaitkan dengan materi laporan Pelapor adalah sebagai berikut: 1) Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu Berdasarkan pokok peristiwa yang disampaikan Pelapor, waktu dan tempat kejadian antara lain: Waktu : Kamis, 29 Februari 2024. Tempat : Kantor Kelurahan Lasoani, Jl. Bulumasomba No. 1 Palu. 2) Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu Bahwa berdasarkan uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu dalam Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kota Palu memandang bahwa dalam Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Pelapor belum menguraikan secara jelas antara peristiwa yang dilaporkan dengan uraian kejadian serta keterkaitan Para Terlapor, saksi-saksi, dan bukti-bukti. 3) Bukti-bukti Bahwa Pelapor melampirkan bukti-bukti, berupa: 1. Salinan E-KTP a. n. ABDUL RAHMAN, S.H; 2. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO); 3. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA) TPS 26 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore; 4. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA) TPS 34 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore; 5. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA) TPS 8 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore; 6. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA) TPS 21 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore; 7. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA) TPS 24 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore; 8. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA) TPS 37 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore; 9. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA) TPS 8 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore; 10. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA) TPS 38 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore; 11. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA) TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore; 12. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA) TPS 29 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore; 13. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA) TPS 8 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, terdapat kekurangan pada uraian kejadian yang disampaikan. Berdasarkan uraian di atas, bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor belum memenuhi syarat materiel. IV Kesimpulan Berdasarkan kajian di atas, disimpulkan bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor a.n ABDUL RAHMAN, S.H. telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel Laporan. V Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas, memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu berupa: a. uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan b. bukti-bukti tambahan yang berhubungan dengan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan. paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2988 013/LP/PL/Kab/35.03/III/2024 LAPORAN TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2987 004/TM/PL/Kab/32.07/III/2024 Berdasarkan hasil pleno pimpinan, Ketua beserta anggota bersepakat : a. Bahwa setelah dilakukan penelitian berkas temuan dugaan pelanggaran pemilu pada masa kampanye tahun 2024, berkas temuan telah memenuhi syarat formal dan materill sebuah temuan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, b. Bahwa setelah dilakukan pengkajian terlapor a.n Iwan Sadou selain sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pelita, juga statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. c. Bahwa terlapor a.n Iwan Sadou diduga melanggar : - Pasal 72 huruf (d) tentang syarat untuk menjadi anggota PPS, Jo Pasal 73 ayat (2) Sumpah/Janji Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN Undang Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. - Pasal 2 huruf (f) tentang Asas Netralitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara d. Merupakan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan/atau Dugaan Pelanggaran Asas Netralitas ASN pada Pemilu tahun 2024. e. Agar dapat ditindaklanjuti dalam proses pennganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2986 001/LP/PL/Kab/16.24/II/2024 Pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 pada saat penghitungan suara di TPS 12 Desa Temon Kecamatan Trowulan, terdapat konstituen atas nama suliswanto dan sucipto mengakui/menyatakan diri telah memilih Caleg Nomor urut 1 atas nama Surasa dari Partai Demokrat Dapil 3. Tapi dalam proses penghitungan suara di TPS 12 Desa Temon Kecamatan Trowulan pemilih yang menyatakan telah memilih Caleg Nomor urut 1 atas nama Surasa dari Partai Demokrat Dapil 3 tidak keluar atau tidak masuk dalam perhitungan di CHasil di TPS tersebut. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 terjadi penjemputan pemilih untuk datang ke TPS oleh Tim Pemenangan Caleg Nomor 2 atas nama Ade Ria Suryani dari Partai Demokrat Dapil 3 untuk datang ke TPS di Desa Temon Kecamatan Trowulan. Bahwa di tanggal 14 Februari 2024 di saat proses penghitungan suara di TPS 16, TPS 17 tidak sesuai dengan buku panduan KPPS/tidak sesuai prosedur,penghitungan diawali dengan penghitugan Pemiihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemiihan DPR-RI kemudian Pemilihan DPRD Kabupaten, kemudian Pemilihan DPD dan Pemilihan DPRD-Provinsi. Bahwa telah ditemukan C-Hasil dengan jumlah surat suara tidak Sah yang berjumlah minim bahkan sampai 0 (Nol) yang berada di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 18, TPS 15, TPS 14, TPS 13, TPS 12, TPS 11, TPS 10, TPS 7, TPS 6, TPS 5, TPS 16, TPS 4, TPS 17. Desa Temon Kecamatan Trowulan. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Kepala Desa Temon atas nama Sunardi masuk didalam TPS12 Desa Temon Kecamatan Trowulan pada saat perhitugan suara berlangsung. Bahwa telah didengar kesaksian Panitia Pemilihan Kecamatan Trowulan atas nama Muhajir bersama-sama dengan Kepala Desa Temon mencari orang unntuk dijadikan Tim Pemenangan untuk Caleg Nomor urut 2 dari partai Demokrat atas nama Ade Ria Suryani dari Partai Demokrat Dapil 3
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2984 016/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 Laporan laporan Nomor: 009/LP/PL/Kab/16.10/II/2024 diregistrasi dan dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Socah.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
2983 001/LP/PL/Kab/33.14/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a Nama : AKSAMINA IMELDA DAUFERA b Jenis Kelamain : Perempuan c Alamat Tinggal/ Kantor : Kampung Waskey II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar) - Pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2024,Sekitar Jam 08:00 WIT, bapak Onesimus menuju TPS 02 Waskey, dan berpapasan drngan Tim sukses Caleg Nomor urut 1 atas nama Bapak Salmon Pelupessy, dan Tim Sukses langsung menawarkan uang sejumlah Rp.300.000,-, kepada Bapak Onesimus dengan kesepakatan harus mencoblos Cleg PKB Nomor urut 1. Dalam hal ini Melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (20 menegaskan bahwa “ setiap Pelaksana peserta dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana di maksud dalam Pala 278 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 ( empat puluh delapan juta rupiah)”; Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) “ Pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilu untuk: huruf d “ memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu”” III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut: a. Syarat Formil Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang syarat Formil dan materil laporan Temuan dan Pelanggaran pemilu yaitu sebagai berikut:  Syarat Formil; 1. Identitas Penemu yang terdiri atas : a Nama : AKSAMINA I DAUFERA b Nik : 9110014902870001 c Alamat Tinggal/ Kantor : Kampung Waskey d Jenis Kelamin : Perempuan e Nomor HP : 0813-3274-6202 2. Identitas Terlapor terdiri atas : 1 Terlapor I a. Nama : Hj. NUR JANNAH b. Nik : 9110015406860002 c Pekerjaan : Wiraswast d. Alamat : Kali Bagre e. Nomor HP : - 2. Terlapor II a. Nama : SALMON PELUPESSY b. Nik : ………………….. c Pekerjaan : …………………. d. Alamat : Kampung Waskey e. Nomor HP : - b. Syarat Materil; 1). Waktu Peristiwa : Pukul 08:00 WIT 2). Tempat Peristiwa : Kampung Waskey 3). Saksi-Saksi : 1. Saksi Pertama a. Nama : Onesimus Sawen b. TTL : Bagaiserwar, 14-01-1981 c. Alamat : Kampung Rorena d. Pekerjaan : Petani/Pekebun c. Pelimpah Temuan (Jika ada, Uraikan alasan Pelimpah) d. Pengambilan Temuan (Jika ada, Uraikan alasan Pengambilan Temuan) e. Pencabutan Temuan (Jika ada, Uraikan Surat pencabutan Temuan Pencabutan Temuan) f. Penghentian Temuan (Jika ada, Uraikan Temuan/Laporan yang telah diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu yang substansinya sama dengan Laporan yang di terima) IV. Kesimpulan Bahwa berdasarkan Uraian dan keterpenuhan Syarat Formil dan Material Temuan dapat disimpulkan Temuan memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil. V. Rekomendasi a. Laporan di Registrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran. Sarmi, 21 Februari 2024
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
2982 024/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 a. Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel; b. Jenis dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan atau Dugaan Tindak Pidana Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Operator.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2978 009/TM/PL/Kota/27.01/I/2024 Ditindaklanjuti klarifikasi pihak terkait
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2977 009/LP/PL/Kab/34.03/III/2024 Tidak dapat di registrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2976 005/LP/PL/Kota/05.01/III/2024 diregister
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2975 003/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan syarat materil diregistrasi
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2973 001/LP/PL/Kab/33.03/III/2024 Laporan Dicabut Oleh Pelapor
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
2971 001/LP/PL/Kab/16.17/II/2024 Laporan yang diterima telah memenuhi syarat formal dan materiel. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten/Kota dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Mojowarno.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
2970 002/LP/PL/Kab/33.07/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat materil dan dicabut oleh pelapor
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
2969 010/LP/PL/Kab/34.03/III/2024 Tidak dapat di registrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2968 004/LP/PL/Kota/02.06/III/2024 Kajian Awal Kesimpulan Laporan memenuhi syarat formal dan materiel. Rekomendasi Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2967 004/LP/PL/Kab/27.19/III/2024 Laporan Memenuhi syarat formal dan materiel Laporan dan Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2966 017/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 a. Laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel; b. Jenis dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan atau Tindak Pidana Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Operator PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2965 012/LP/PL/Kab/02.12/III/2024 Memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel diterima yaitu berupa uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu dengan kesesuaian bukti paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2964 001/LP/PL/Kec-Syiah Kuala/01.01/I/2024 Laporan diambil alih oleh Panwaslih kota Banda Aceh
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
2963 011/LP/PL/Kab/34.03/III/2024 Tidak dapat di registrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2962 001/LP/PL/Kab/20.11/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 01/LP/PL/KAB/20.11/II/2024
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2960 003/LP/PL/Kab/33.19/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materiel
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2959 001/LP/PP/Kab/34.03/III/2024 Tidak dapat di registrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2958 012/LP/PL/Kab/35.03/III/2024 APORAN TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2957 009/LP/PL/Kab/01.18/III/2024 Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno hari Senin tanggal 04 Maret 2024 pukul 15.00 wib bahwa Laporan Nomor 009/LP/PL/Kab/01.18/II/2024 tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran pemilu
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2956 004/LP/PL/Kab/16.11/I/2024 Tidak di register
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2955 007/LP/PL/Kab/33.04/III/2024 Laporan Tidak di Registrasi Karena Bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2954 010/TM/PL/Kota/27.01/I/2024 Dilakukan klarifikasi pihak-pihak terkait
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2953 001/LP/PL/Kab/19.16/III/2024 Bahwa laporan tidak memnuhi syarat materil
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2951 002/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 Berdasarkan kesimpulan di atas maka Memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat materil paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi:: a. Melengkapi Bukti Uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan Saudara Gading kepada Saudara Tono ; b. Melengkapi Bukti SK Tim Pemenangan Caleg Nasdem Indra Subekti ; c. Melengkapi Bukti berupa Contoh Surat Suara, Kartu Nama, dan Amplop berisi Uang sebagaimana Bukti Foto yang Pelapor sampaikan; d. Saksi yang menyaksikan secara lansung Saudara Gading menyerahkan Uang Kepada Tono; e. Tanda bukti penyerahan Uang oleh Gading kepada Tono.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2950 005/LP/PL/Kab/20.09/III/2024 Berdasarkan Laporan yang disampaikan pelapor dengan nomor penyampaian : 004 /LP/PL/Kab/20.09/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 a. Laporan tidak memenuhi syarat formal b. Pelapor tidak menyampaikan nama pelaku sebagai terlapor c. Laporan tidak dapat diregistrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2949 002/LP/PL/Kota/14.05/III/2024 KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 003/LP/PL/Kota Surakarta/14.05/II/2024 I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: a. Nama : Syafniya Zilfah Aniesiy b. Alamat : Banyuanyar RT 003 RW 006 Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari c. Pekerjaan : Mahasiswa II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan : • Bahwa Pelapor merupakan merupakan Warga Negara Indonesia dengan bukti Kartu Tanda Penduduk Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3372054207000001 yang memiliki hak pilih dalam Pemilu Tahun 2024. Oleh karenanya, secara konstitusional Pelapor dapat berperan aktif dan dapat ikut serta dalam Pemilu Tahun 2024; • Bahwa terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu ini, maka dapat disampaikan bahwa Pelapor mengetahuinya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 10.07 WIB. Pelapor adalah masyarakat umum yang mendokumentasi pengumuman DPT di TPS di wilayah Kelurahan Banyuanyar mulai pukul 10.07 WIB di TPS 01, berlanjut ke TPS 28, TPS 36, TPS 26, TPS 18 pada hari tersebut. Pelapor kemudian melanjutkan untuk mendokumentasi TPS lainnya di Kelurahan Banyuanyar dan mendapati bahwa di TPS lain pengumuman DPT di TPS tidak memuat keterangan berupa NIK, KK, tempat dan tanggal lahir. III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut : a. Syarat Formal - Bahwa Pelapor Syafniya Zilfah Aniesiy adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK 3372054207000001, lahir pada tanggal 02-07-2000, umur 23 tahun dan beralamat di Banyuanyar RT 003 RW 006 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan telah memiliki hak pilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 198 ayat (1) : “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih”. Dengan demikian telah terpenuhi sebagai pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Pasal 8 ayat (2) huruf a : “Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu terdiri atas WNI yang mempunyai hak pilih”; - Bahwa Terlapor adalah Ketua KPPS TPS 1, TPS 18 TPS, 26, TPS 28, dan TPS 36 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; - Bahwa Pelapor menyampaikan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu pada Kamis, 15 Februari 2024 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran Pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024 yang dengan demikian telah terpenuhi waktu pelaporan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Pasal 8 ayat (3) : “Laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu”. b. Syarat Materiel - Bahwa berdasarkan Bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor yakni; • 5 buah foto pengumuman DPT di TPS 1, TPS 18 TPS, 26, TPS 28, dan TPS 36 di Kelurahan Banyanyar, Kecamatan Banjarsari yang memuat informasi NIK, KK, tempat lahir, dan tanggal lahir; - Bahwa dalam Bab III Persiapan Pemungutan Suara pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (1) mengatur : KPPS melakukan kegiatan yang meliputi: a. penyiapan TPS; b. pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS; dan c. penyerahan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS. - Bahwa berdasarkan uraian kejadian dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor, Terlapor mengumumkan dengan menempelkan DPT yang berupa formulir Model A-Daftar Pemilih, sedangkan untuk TPS di wilayah Banyuanyar selain yang dilaporkan, KPPS mengumumkan dengan menempelkan DPT yang berupa formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih yang di dalamnya tidak memuat keterangan NIK, KK, tempat dan tanggal lahir; - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur bahwa KPPS pada pokoknya mengumumkan dengan menempelkan DPT di TPS wilayah kerjanya; - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, BAB III huruf A tentang Kegiatan Persiapan Pemungutan Suara di TPS pada angka 3 mengatur tentang Pengumuman Daftar Pasangan Calon, Daftar Calon Tetap, dan Daftar Pemilih; a. KPPS mengumumkan: 1) daftar Pasangan Calon; 2) DCT anggota DPR; 3) DCT anggota DPD; 4) DCT anggota DPRD Provinsi; 5) DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota; 6) salinan DPT (Model A-KabKo Daftar Pemilih); dan 7) salinan DPTb (Model A-Daftar Pindah Memilih), di papan pengumuman yang terletak di depan pintu masuk TPS di sebelah luar TPS. - Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan Pelapor dan uraian dasar hukum di atas, KPPS TPS 01, TPS 18, TPS 26, TPS 28, TPS 36 di wilayah Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari terbukti tidak menempelkan salinan DPT Model A-KabKo Daftar Pemilih tetapi menempelkan salinan DPT Model A-Daftar Pemilih di papan pengumuman TPS di wilayah kerjanya. c. Pelimpahan Laporan Berdasarkan locus peristiwa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terjadi di 5 (lima) TPS di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari sehingga menjadi kewenangan Panwaslu Kecamatan Banjarsari untuk memproses penanganan pelanggaran dimaksud. IV. Kesimpulan Berdasarkan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel di atas, Bawaslu Kota Surakarta menyimpulkan; • Laporan Pelapor memenuhi syarat formal dan syarat materiel; V. Rekomendasi • Laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Banjarsari. Surakarta, 16 Februari 2024 Bawaslu Kota Surakarta Ketua ttd Budi Wahyono
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Dilimpahkan
2948 004/TM/PL/Kab/28.11/III/2024 FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU NOMOR : /LHP/PP.00.02/2/2024 I. Data Pengawasan a. Tahapan yang diawasi : Pelanggaran Undang-Undang Lainnya b. Nama Pelaksana Tugas : 1. Hartono, S.Pi 2. Ikmawan, A.Md.Kom c. Jabatan : 1. Staf Bawaslu Konawe Utara 2. Staf Bawaslu Konawe Utara d. Nomor Surat Tugas : 06 /PP.00.02/K.SG-12/1/2024 e. Alamat : 1. Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa 2. Desa Labungga Kecamatan Andowia II. Kegiatan Pengawasan 1. Kegiatan a. Bentuk Pengawasan : Langsung b. Tujuan Pengawasan : Penelusuran Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara. c. Sasaran : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Utara d. Waktu dan Tempat : Hari : Senin Tanggal : 19 Bulan : Februari Tahun : 2024 Waktu : 08.00 Wib - Selesai Tempat :Kantor BKD Konawe Utara III. URAIAN HASIL PENGAWASAN - Berdasarkan Informasi Awal yang diterima Bawaslu Kabupaten Konawe Utara bahwa adanya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui whatsap oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 01:07 Wib, yang dimana informasi tersebut berupa Screnshoot Facebook salah satu akun yang bernama Sarinandi Sari yang diduga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. Screnshoot Akun Facebook Sarinandi Sari yang diduga sebagai ASN mengganti Foto Propil Facebooknya dengan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara Partai Gerindra Dapil I atas nama Sanusi, AT, SH. Terkait Informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran terhadap akun Facebook Sarinandi Sari yang diduga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). - Berdasarkan profil akun facebook Sarinandi Sari bahwa yang bersangkutan berasal dari Kecamatan Andowia sehingga kami malakukan penelusuran dengan bertemu denga Panwaslu Kecamatan Andowia namun berdasarkan pengakuan dari Panwaslu Kecamatan Andowia mereka tidak mengetahui atas nama akun facebook Sarinandi Sari sehingga kami melanjutkan penelusuran ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Utara. - Berdasrakan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Konawe Utara setelah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Utara dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 19 Februari 2024 menemukan fakta-fakta sebagai berikut: a. Akun Facebook Sarinandi Sari benar sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, unit penempatan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Konawe Utara jabatan sebagai Staf PNS. b. Akun Facebook Sarinandi Sari dengan nama asli Sarinandi benar sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Kepegawaian Nip. 19690909 201001 2 001. - Berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 19 Februari 2024, kami menemukan beberapa fakta antara lain sebagai berikut: a. Akun Facebook Sarinandi Sari alias Sarinandi beralamatkan di Desa Wunduhaka Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara. b. Akun Facebook Sarinandi Sari yang diduga sebagai Aparatur Sipil Negara merupakan istri dari Sanusi, AT, SH berstatus sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Grindra Dapil I. - Berdasarkan hasil penelusuran di tanggal 19 Februari 2024, akun facebook Sarinandi Sari telah mengganti Foto Profilnya dengan menggunakan Foto Sarinandi itu sendiri, akan tetapi Postingan sebelumnya yang memposting suaminya atas nama Sanusi, AT, SH sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Gerindra masih terdapat di beranda akun facebook Sarinandi Sari. - Akun Facebook Sarinandi Sari yang memposting gambar suaminya atas nama Sanusi, AT, SH sebagai Calon Anggota DPRD di tanggal 14 Februari 2024, dalam postingannya terdapat gambar contoh surat suara anggota DPRD Kabupaten, Gambar Calon, Nama Calon dan Nomor urut Calon. IV. Informasi Dugaan Pelanggaran : ada 1. Peristiwa a. Peristiwa : Bahwa akun Facebook Sarinandi Sari alias Sarinandi diduga memposting gambar suaminya di sosial media (Facebook) milik pribadinya di tanggal 14 Februari 2024 pukul 01:07 atas nama Sanusi, AT., SH, yang berstatus sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Gerindra Dapil I. Dalam postingan akun facebook Sarinandi Sari terdapat contoh surat suara calon anggota DPRD Kabupaten, Gambar Calon, Nama Calon dan Nomor urut calon. Bahwa Akun Facebook atas nama Sarinandi Sari diduga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai Staf PNS dengan Nomor Induk Kepegawaian Nip. 19690909 201001 2 001. b. Tempat Kejadian : Sosial Media (Facebook) c. Waktu Kejadian : Tanggal 14 Februari Tahun 2024 pukul 01:07 d. Pelaku e. Alamat : : Sarinandi Desa Wunduhaka Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara 2. Saksi-Saksi a. Nama : Hartono, S.Pi Alamat : Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Konawe Utara b. Nama : Alwan, SH Alamat : Desa Ambake Kecamatan Andowia Konawe Utara 3. Alat Bukti a. Screnshoot Postingan akun Facebook Sarinandi Sari b. Nomor Induk Kepagawaian Sarinandi Nip. 19690909 201001 2 001. 4. Barang Bukti a. - 5. Uraian Singkat Dugan Pelanggaran - Berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran serta kajian awal akun facebook atas nama Sarinandi Sari alias Sarinandi yang diduga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Dewan (Sekwan) Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara di duga melanggar ketentuan: a. Pasal 283 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dalam jabatan Negeri serta Aparatur Sipil Negara Lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, sesudah masa kampanye; b. Pasal 283 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, hajatan, Imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. c. Pasal huruf f Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas: Netralitas: setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan Bangsa dan Negara; d. Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2023, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. e. Pasal 11 huruf c PP Nomor 24 tahun 2004, Etika Pegawai Negeri Sipil terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. f. Pasal 5 huruf n PP No. 94 Tahun 2021, Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Calon Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 1) Ikut Kampanye; 2) Menjadi Peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 3) sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS Lain; 4) sebagai Peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara; 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau mem berikan barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau 7) memberikan surat dukungan disertai foto copy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. 6. Fakta dan Keterangan 7. Analisa V. Informasi Potensi Sengketa : - 1. Peristiwa a. Peserta Pemilu : - b. Tempat Kejadian : - c. Waktu Kejadian : - 2. Objek Sengketa a. Bentuk Objek Sengketa : - b. Identitas Objek Sengketa : - c. Hari/Tanggal dikeluarkan : - d. Kerugian Langsung : - 3. Uraian Singkat Potensi Sengketa: - Wanggudu, 19 Februari 2024 Pengawas Pemilu, HARTONO, S.Pi
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2947 001/TM/PP/Kab/11.06/III/2024 Form A Pengawasan Dugaan Pelanggaran Kecamatan Munjul
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Diambilalih
2946 001/TM/PP/Kab/11.06/III/2024 Form A Pengawasan Dugaan Pelanggaran Kecamatan Munjul
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Diambilalih
2944 001/LP/PL/Kab/19.11/III/2024 Laporan Pelanggaran dengan Nomor 001/LP/PL/Kab/19.11/III/2024 memenuhi syarat formil dan materil dan ditindaklanjkuti ke proses penangnan
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2943 010/LP/PL/Kota/01.04/III/2024 Laporan tidak diregistrasi karena sedang dalam proses penanganan oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena sudah ditangani
2942 018/LP/PP/Kota/02.01/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2941 008/LP/PL/Kab/01.18/III/2024 Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno hari Senin tanggal 04 Maret 2024 pukul 15.00 wib bahwa Laporan Nomor 008/LP/PL/Kab/01.18/II/2024 tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran pemilu
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2940 013/LP/PL/Kab/34.03/III/2024 tidak dapat di registrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2939 001/TM/PL/Kab/19.05/II/2024 Memenuhi syarat formil dan materiel untuk di tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2938 003/LP/PL/Kab/01.23/III/2024 a. Syarat Formil 1. Bahwa selanjutnya dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, pelapor adalah merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dirinya yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Bahwa pelapor sebagai WNI telah berusia 55 tahun sebagaimana identitas diri yang termuat dalam KTP milik pelapor. Selanjutnya sebagaimana dengan batasan usia pelapor dapat dipastikan telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf a, pelapor merupakan subjek hukum yang dapat melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu; 2. Dalam menyampaikan laporannya, pelapor telah menyampaikan secara detail identitas dirinya sebagaimana yang tertuang dalam kartu identitas diri (KTP) pelapor diantaranya memuat nama pelapor secara lengkap, alamat serta tempat tinggal pelapor. Selain itu juga pelapor telah menyertakan foto copy KTP nya sebagai kelengkapan administrasi laporan dan telah berkesesuaian terkait dengan apa yang disampaikan pelapor dengan keterangan identitas diri yang termuat dalam KTP; 3. Bahwa selanjutnya pelapor dalam menyampaikan laporannya di Sekretariat Panwaslih Kabupaten Simeulue pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024; 4. Bahwa selanjutnya dapat disampaikan juga laporan kepada Panwaslih Kabupaten Simeulue tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui oleh pelapor, hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 3 yang pada intinya menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu dan pelapor datang ke Kantor Sekretariat Panwaslih Kabupaten Simeulue melaporkannya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sehingga dapat diketahui batas waktu pelaporan masih memenuhi tenggang waktu yang telah ditentukan Perbawaslu 7 tahun 2022; 5. Bahwa selanjutnya pelapor juga telah menyebutkan nama dan alamat masing-masing dari terlapor. b. Syarat Materiel 1. Bahwa setelah analisa serta mencermati uraian peristiwa yang disampaikan di dalam laporan oleh pelapor, pelapor (Zulhamzah) dapat menguraikan terkait dengan waktu kejadian dugaan pelanggaran (13 Februari 2024) serta diketahui pada tanggal 18 Februari 2024 serta dilaporkan ke Kantor Sekretariat Panwaslih Kabupaten Simeulue (21 Februari 2024). Bahwa selanjutnya terkait dengan tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di Desa Trans Maranti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue. 2. Bahwa adapun dugaan pelanggaran pemilu terkait dengan pembagian uang atau money politik dengan melibatkan orang lain untuk melakukannya, adapun buktikan yang disampaikan berupa Kartu nama tanda coplos caleg atas nama Rosnidar Mahlil dan Surat Pernyataan yang disampaikan oleh pelapor sebagai berikut: a. Eka Sriwahyuni b. Meri Andani c. Didi Saputra Bahwa berdasarkan waktu yang dibelikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti, sudah dilengkapi oleh pelapor dan terkait dengan keterpenuhan syarat formil dan materil pada pasal 15 huruf a,b,c sudah memenuhi syarat. IV. Kesimpulan Laporan memenuhi syarat formal dan materiel; V. Rekomendasi Laporan diregistrasi dan diteruskan ke sentra gakkumdu.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2936 003/LP/PL/Kab/02.22/II/2024 Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Perbawaslu No. 7 Tahun 2022, meliputi: 1. Nama dan alamat Pelapor; Bahwa Pelapor bernama 1) Jondri Purba, 2) Elifson Silitonga. Bahwa Pelapor beralamat di Dusun I Desa Penggalangan Kec. Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, 2) Dusun IV Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara 2. Pihak Terlapor; Bahwa pihak terlapor dalam laporan ini adalah Hasbullah Hadi Damanik beralamat di Dusun VI Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Hp 081370242320. 3. Waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran; Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran adalah pada hari Minggu 11 Februari 2024 dan Pelapor menyampaikan laporan ke Panwaslu Kecamatan Tebing Syahbandar pada hari Selasa 20 Februari 2024, sehingga laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu penyampaian laporan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil. b. Syarat Materiel Syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) Perbawaslu No. 7 Tahun 2022, meliputi: 1. Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; Bahwa waktu kejadian sekira bulan Januari 2024 (pada masa kampanye) dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu adalah di Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. 2. Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; Dimasa kampanye Hasbullah Hadi Damanik Caleg PDI Perjuangan Dapil V dugaan telah memberikan beras bansos yang dikeluarkan Kantor Pos kepada masyarakat melalui pemerintahan Desa (Kepala Desa an. BOINI selaku istri dari HASBULLAH HADI DAMANIK) yang bukan termasuk daftar penerima dengan alasan agar memilih beliau saat pemilu. 3. Bukti a. Foto. b. Daftar Nama Penerima Bansos. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, laporan Pelapor telah memenuhi syarat materil. Kesimpulan Laporan merupakan pengambilalihan dari Panwaslu Kecamatan Tebing Syahbandar. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel: Laporan merupakan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu; Rekomendasi 1. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran Pidana Pemilu; 2. Mengundang Sentra Gakkumdu Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan Pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum’at 23 Februari 2024;
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Diambilalih
2935 001/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 Mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sintang.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
2934 019/LP/PL/Kota/29.01/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formal namun memenuhi syarat materiel.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2933 008/LP/PL/Kab/16.10/II/2024 Bahwa Laporan Nomor: 008/LP/PL/Kab/16.10/II/2024 memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu berupa bukti paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi.
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2932 003/LP/PL/Kab/19.05/III/2024 Kajian awal memenuhi syarat formil dan materiel dan di registrasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2931 005/LP/PL/Kota/04.02/II/2024 laporan memenuhi syarat formil dan syarat materil dan diregisterasi
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2930 003/LP/PP/Kab/04.10/III/2024 Laporan Telah memenuhi syarat formil dan Materiel Pelaporan dan diregistrasi serta ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
2928 001/TM/PL/Kec-Batipuh/03.19/II/2024 Menerima dan meregister Penelusuran dugaan Pelanggaran pidana Pemilu dari Panwam Batipuh
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
2927 001/TM/PL/Kec-Batipuh/03.19/II/2024 Menerima dan meregister Penelusuran dugaan Pelanggaran pidana Pemilu dari Panwam Batipuh
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Diambilalih
2926 007/TM/PL/Kab/13.10/III/2024 MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIL
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2925 003/LP/PL/Kab/07.05/III/2024 Tidak diregesster
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2924 005/LP/PL/Kota/07.02/III/2024 Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2923 003/LP/PL/Kec-Sultan Daulat/01.02/II/2024 Syarat Formil : Berdasarkan analisis yang kami lakukan adalah kedudukan hukum pelapor yaitu di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, dan identitas terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, serta dari segi waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 19 Februari 2024 tidak dalam waktu Kadaluarsa. Syarat Materil : Panwaslucam melakukan Analisa terhadap dugaan pelanggaran pemilu yaitu pada hari Rabu, 14 Februari 2024 TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 di Desa Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat, Adapun dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh pelapor adalah dugaan menghalangi hak pilih oleh KPPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 3. Berdasarkan dugaan tersebut pelapor melampirkan bukti-bukti yaitu, e-KTP sebanyak 9 lembar, model C Pemberitahuan-KPU sebanyak 10 lembar dan Form A surat pindah memilih, Foto sebanyak 3 buah, video kejadian, Daftar Hadir yang belum menggunakan hak pilih di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, 1 rangkap Daftar Pemilih serta 1 Rangkap c-Hasil Salinan Pengambilalihan Laporan : Sesuai dengan analisis terhadap laporan pihak pelapor, terlapor diduga melakukan pelangaran tindak pidana pemilu pasal 510 UU No 7 Tahun 2017 yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000., Kesimpulan : Laporan memenuhi syarat formal dan materiel Rekomendasi : Mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Panwaslih Kota Subulussalam
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
2922 002/TM/PL/Kec-Padangsidimpuan Utara/02.03/III/2024 Pada hari rabu tanggal 6 bulan Desember tahun 2023 anggota Panwaslu Kecamatan Padangsidimpuan Utara menemukan informasi dari media sosia kira-kira pukul 16.00 WIB, unggahan media sosial tersebut menunjukkan kegiatan pembagian sembako, dalam unggahan media sosisa (Facebook) atas nama Safitri Devi diduga terlibat salah satu penyelenggara pemilu yaitu ketua PPS Kelurahan Sadabuan dan Kepala Lingkungan I Kelurahan Sadabuan dalam kegitan tersebut. Anggota Panwaslu melakukan pendalaman dalam media sosial tersebut dan hasilnya memang ditemukan / dikenali salah satu penyelenggara pemilu yang diduga ketua PPS Kelurahan Sadabuan yang bernama saudara Muharram dan Kepala Lingkungan yang bernama Aris Pardamean Hutabarat serta benar turut serta dalam kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Sadabuan seprti yang ada di akun media sosial Safitri Devi yang merupakan salah satu Calon Legislatif Daerah Pemilihan I Kecmatan Padangsidimpuan Utara - Hutaimbaru dari Partai Golongan Karya.
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2921 002/LP/PL/Kab/03.11/III/2024 Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel diterima yaitu berupa: Bukti sebagaimana isi laporan pada poin ke 2 (dua) dan poin ke 3 (tiga) paling lambat 2 (dua) hari setelah disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2920 001/LP/PL/Kab/33.07/III/2024 Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dan laporan dicabut oleh pelapor
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena dicabut
2919 002/LP/PL/Kab/19.05/III/2024 Berdasarkan hasil kajian terhadap bukti, saksi-saksi serta uraian kejadian terhadap laporan dugaan pelanggaran Money Politic telah terpenuhi unsur maka di lakukan registrasi untuk ditindaklanjuti
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2918 001/LP/PL/Kota/20.01/III/2024 Laporan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2917 012/LP/PL/Kab/34.03/III/2024 Tidak dapat diregistrasi
Kat 1 : Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil/materil
2916 004/LP/PL/Kab/13.11/III/2024 Laporan memenuhi syarat formal dan materil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2915 001/TM/PL/Kab/04.11/III/2024 Temuan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi berdasarkan Berita Acara Pleno
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu Tempat Melapor
2913 001/TM/PL/Kab/21.04/II/2024 Pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024, PKD Lemo II telah melaksanakan tugas Pengawasan dalam Kampanye yang dilakukan beberapa caleg dari partai Nasdem antara lain: 1. Hikmat Hanjian (Caleg DPRD Kab.Barito Utara) 2. Hj. Nety Herawati (Caleg DPRD Kab. Barito Utara) 3. H.Hamdani (Caleg DPD-RI) 4. Hasanol Basri Adapun alat peraga yang digunakan kalender, kartu nama, alat music, bendera Partai dan umbul-umbul. Sebelum berkampanye mereka melakukan jalan sehat, dimana mereka membagikan kupon berhadiah kepada masyarakat . Diantara hadiah tersebut kulkas, sepeda lipat, gelas, Dispenser, topi, buku dan cetakan kue dari pelastik serta kalender dan baju kaos Partai Nasdem
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Diteruskan
2910 001/LP/PL/Kab/19.11/III/2024 laporan memenuhi syarat formil dan materiil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Diteruskan
2909 005/LP/PL/Kab/13.11/III/2024 Laporan memenuhi unsur/syarat formil dan materil
Kat 1 : Registrasi
Kat 2 : Ditangani Bawaslu di tempat dilimpahkan/diteruskan
2908 002/LP/PL/Kota/13.06/III/2024 III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut: a. Syarat Formal Bahwa Bedasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan Bahwa Syarat Formil yang dimaksud meliputi : 1. Nama dan alamat Pelapor; - Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf (a). Berdasarkan Form B1 Laporan Dugaan Pelanggaran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum diketahui Pelapor bernama R.Muh Kadiroedin BERALAMAT KP. Drajat Rt 001/Rw 001 Kel. Derajat Kec. Kesambi Kota Cirebon SYARAT FORMIL DIPANDANG TERPENUHI. 2. pihak Terlapor; dan - Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf (b) diketahui Berdasar kan Form B1 Laporan Dugaan Pelanggaran Peraturan Badan Pengawas PEmilihan Umum Nomo 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum diketahui melaporkan Hamid (Ketua KPPS Kelurahan Panjunan) Sehingga ketentuan 15 ayat (3) huruf (b) secara SYARAT FORMIL DIPANDANG TERPENUHI. 3. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4). Dalam dugaan pelanggaran a-quo setelah diperiksa dilakukan kajian ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 : - Bahwa diketahui w